BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pendidikan tinggi memperoleh otonomi untuk mengelola sendiri penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan mampu mengelola dana keuangan sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap bidang pendidikan. Kepercayaan publik berkaitan dengan menciptakan proses dan manajemen yang menjamin bahwa sumber daya publik digunakan sebagaimana mestinya (good governance). Dengan good governance diharapkan pendidikan memberikan mutu atau kualitas yang terbaik untuk masyarakat. United National Development Program (UNDP) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance yang meliputi: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision. Menurut Mardiasmo (2006), dari delapan karakteristik yang dikemukanan oleh UNDP tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh sektor publik dalam mengelola keuangan yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan value for money. Pengelolaan keuangan yang baik harus memenuhi asas umum pengelolaan keuangan negara seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2
tentang keuangan negara
yaitu
akuntabilitas berorientasi pada hasil,
profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomi dan efektif, transaparan dan
bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan yang
dimaksud adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi. Akuntabilitas dikuatkan dengan Inpres nomor 7 tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan semua tugas dan kegiatan berupa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada atasan masing-masing dan lembaga pengawas. Laporan pertanggungjawaban menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam mengelola keuangan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif diperlukan suatu rencana anggaran yang disusun sesuai ketentuan yang ditetapkan. Penyusunan anggaran yang baik harus melibatkan peran serta dan partisipasi beberapa pihak yang terkait. Dengan partisipasi, akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Partisipan merasa aspirasinya di hargai, bertanggungjawab dan konsekuen melaksanakan program kegiatan yang telah disusunnya.
3
Selain akuntabilitas dan partisipasi, sektor publik diharuskan memenuhi asas keterbukaan. Asas keterbukaan dikuatkan dengan adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menekankan perguruan tinggi negeri untuk selalu memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Perguruan tinggi negeri wajib membuka dan menyediakan informasi mengenai anggaran, kebijakan dan program wajib di media cetak maupun media online sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat pemerintah untuk dilaksanakan oleh setiap instansi dan bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri. Namun kenyataan di lapangan, peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri, menunjukkan penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan data dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan nomor 37/HP/XIX/12/2011 terdapat ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada sebagai berikut: 1. Pagu anggaran bukan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Perencanaan yang tidak sesuai aturan 3. Penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan 4. Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang bersifat proforma dan berindikasi kemahalan.
4
5. Penerimaan pendidikan dan non pendidikan yang tidak disetor ke rekening rektor. 6. Terkait rekening liar yang ditemukan belum dilaporkan dana maupun penggunaan dananya serta pembukuan rekening unit yang tidak sesuai ketentuan. Menurut data dari Direktorat Keuangan UGM penyerapan anggaran dana masyarakat belum maksimal. Realisasi pertanggungjawaban dana tahun 2011 dalam
Rencana
Kegiatan
Anggaran
Tahunan
(RKAT)
versus
Surat
Pertanggungjawaban Pengeluaran sebesar 77.05 % dan tahun 2012 sebesar 60,21 %. Prosentase penyerapan tersebut terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan anggarannya yaitu pengeluaran anggaran non RKAT. Penelitian empiris terdahulu yang dilakukan oleh Pratolo (2008) dengan obyek penelitian pemerintah kabupaten Wonosobo menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini menjadi salah satu referensi yang menunjukkan faktor transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Hardiyono (2009). Hardiyono melakukan survei pada sekolah sekolah di kabupaten Gunungkidul Yogyakarta tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus terhadap Swakelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap swakelola. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Santoso (2005) mengenai Akuntabilitas dan Partisipasi
5
Pengelolaan Keuangan, Partisipasi Pembiayaan dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan antara sekolah efisien dan in efisien dalam hal tingkat partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Penelitian mengenai partisipasi dilakukan oleh Herminingsih (2009) dengan mengambil obyek pemerintah daerah Demak mengenai Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Peran Manajerial Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam peranggaran dan peran manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis mengambil judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri (Studi Kasus di Universitas Gadjah Mada). 1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka diperoleh rumusan masalah bahwa kinerja pengelolaan keuangan di Universitas Gadjah Mada belum optimal, dilihat dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,
prosentase penyerapan anggaran yang dinilai belum
optimal dan terdapat pengeluaran yang tidak direncanakan sebelumnya. Banyak faktor yang menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan menjadi optimal atau tidak optimal. Menurut Undang- Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, landasan teori seperti good governance, teori keagenan, juga dari penelitian terdahulu ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja
6
pengelolaan keuangan.
Dari paparan rumusan
permasalahan diperoleh
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Apakah faktor keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, faktor akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, faktor partisipasi, dan faktor value for money sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri di Universitas Gadjah Mada? 2. Seberapa besar pengaruh faktor keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, faktor akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, faktor partisipasi, dan faktor value for money sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri di Universitas Gadjah Mada? 3. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri di Universitas Gadjah Mada? 1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas maka tujuan
dari penelitian adalah: 1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri di Universitas Gadjah Mada. 2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, faktor akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, faktor partisipasi dan faktor value for money sebagai faktor
7
yang mempengaruhi kinerja perguruan tinggi negeri di Universitas Gadjah Mada. 3. Untuk menganalisis faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri di Universitas Gadjah Mada. 1.4.
Manfaat Penelitian 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Universitas Gadjah Mada untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya. 2. Menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan pada sektor publik yang selanjutnya dapat dijadikan informasi tambahan atas penelitian sejenis di masa yang akan datang.
1.5. Bab I
Sistematika Penulisan Penelitian Pendahuluan Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian yang selanjutnya dijadikan dasar bagi peneliti untuk merumuskan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab II
Tinjauan Pustaka Pada bab ini berisi tentang landasan teori berupa teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian serta kerangka konsep dan hipotesis penelitian.
8
Bab III
Metodologi penelitian. Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
Bab IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini berisi tentang analisis data yang telah dikumpulkan berdasarkan alat analisis yang digunakan serta hasil penelitian.
Bab V
Kesimpulan dan Saran. Berisi tentang kesimpulan berdasarkan analisis data, kemudian penulis memberikan informasi dan saran sebagai masukan bagi kemajuan Universitas Gadjah Mada.
