BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus berjalan tertib dan aman supaya aktivitas umum berjalan dengan lancar. Dalam refository.usu.ac.id, secara umum masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (paratransit dan masstransit). Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas. Selain menggunakan kendaraan umum untuk beraktivitas sehari-hari, masyarakat berangsur-angsur memilih kendaraan pribadi (Sepeda motor dan mobil) untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, karena menganggap banyak fasilitas angkutan umum yang kurang memadai dan aman serta tidak bisa menjangkau ke seluruh wilayah kediaman penduduk. Apalagi di kota-kota metropolitan yang sudah langganan dengan kemacetan, sepeda motor menjadi alternatif pilihan masyarakan untuk berpergian keluar rumah.
1
Tabel 1.1: Data perkembangan jumlah kendaraan bermotor tahun 2010 – 2012 di Indonesia No
Jenis
Satuan
1
Mobil PNP
2
Tahun 2010
2011
2012*
Unit
8.891.041
9.548.866
10.166.817
Bis
Unit
2.250.109
2.254.406
2.460.420
3
Truk
Unit
4.687.789
4.958.738
5.062.424
4
Motor
Unit
61.078.188
68.839.341
74.619.566
76.907.127
85.601.351
92.303.227
Jumlah
Sumber Data Tahun 2007 – 2011 data BPS dari POLRI *) Data Prediksi Dit KTD Tabel 1.2: Jumlah Wajib Pajak Pengesahan Roda 2 (Dua) Lima Tahun Terakhir Di Kota Pekanbaru Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru No
Tahun
Jumlah
1
2008
111.553
2
2009
118.545
3
2010
131.240
4
2011
145.598
5
2012
150.687
Perkembangan jumlah kendaraan bermotor (Mobil, Bis, Truk dan Sepeda Motor) semakin meningkat di Indonesia. Di kota Pekanbaru jumlah sepeda motor juga melonjak setiap tahunnya, sehingga semakin menambah kemacetan di jalanjalan raya dan mempengaruhi jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah wajib pajak pada tabel 1.2. adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar di kota Pekanbaru, belum termasuk jumlah yang tidak terdaftar dan jumlah kendaraan sepeda motor pendatang yang pajaknya di luar 2
kota Pekanbaru. Pada tahun 2012 kemarin, angka kecelakaan merupakan angka tertinggi di kota Pekanbaru dalam 5 tahun terkhir. Tabel 1.3: Jumlah Laka Lantas 5 Tahun Terakhir (2008 s/d 2012) di Kota Pekanbaru NO
TAHUN
JUMLAH LAKA
KORBAN MD
LB
LR
KERUGIAN MATERIL
1
2008
66
51
23
27
217.400.000
2
2009
417
86
78
543
839.000.000
3
2010
320
49
39
390
633.151.000
4
2011
296
67
20
325
525.450.000
5
2012
442
110
93
522
833.150.000
JUMLAH
1541
363
253
1807
Rp. 3.048.151.000
Sumber: Data Olahan 2013 dari Riau Safety Driving Center (RSDC) Seiring terus meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor dan jumlah kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, kesadaran masyarakatpun perlu dipertanyakan tentang pemahaman tata tertib berlalu lintas dan syarat serta kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pengguna kendaraan. Untuk mengendarai kendaraan umum maupun kendaraan pribadi calon pengemudi wajib mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang nomor 22 tahun 2009, pada pasal 77 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Dari undang-undang disebutkan bahwa syarat utama untuk mengemudikan kendaraan bermotor adalah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Sesuai dengan pasal 88 ayat 2 huruf a, usia minimal untuk mendapatkan Surat Izin
3
Mengemudi A, C dan D adalah 17 tahun, namun fenomena saat ini pelajar Sekolah Menengah Pertama yang berusia di bawah 17 tahun telah menggunakan sepeda motor dan mobil untuk transportasi pulang-pergi ke sekolah. Tabel 1.4: Daftar Pelanggar Lalu Lintas Pelajar Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat 2 Tahun Terkhir (2011-2012) di kota Pekanbaru NO
TAHUN 2011
JUMLAH GAR
TAHUN 2012
JUMLAH GAR
1 2 3 4 5 6 7
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI
14 558 1 2 81 30 65
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI
72 1347 1296 1705 1700 378 1303
8
AGUSTUS
51
AGUSTUS
205
9
SEPTEMBER
119
SEPTEMBER
150
10
OKTOBER
39
OKTOBER
250
11
NOVEMBER
248
NOVEMBER
511
12
DESEMBER
112
DESEMBER
100
JUMLAH
1320
9017
Sumber: Data Olahan 2013 dari Riau Safety Driving Center (RSDC) Penilangan/ penegakan hukum bagi masyarakat, terutama pelajar di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai Administrator merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan pelaksana kebijakan publik, termasuk menegakkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4
Polisi berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada pelayanan untuk menuju pelayanan POLRI yang prima yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat mengangkat citra serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat negara khususnya POLRI, memerlukan berbagai pembenahan. Kelancaran lalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Sebagai pembuat kebijakan dalam suatu negara, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992. Sejak terjadinya kecelakaan maut yang disebabkan oleh anak Musisi Ahmad Dhani, Abdul Qodir Jailani, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 semakin diperketat pelaksanaannya. Dengan adanya Undang-undang ini, maka Kota Pekanbaru merasa tidak perlu lagi untuk mebuat peraturan daerah/kota untuk menangani pelanggaran lalu lintas di darah/kotanya. Menurut Sekretaris Kota Pekanbaru, Syukri Harto: “Peraturan Daerah (Perda) ataupun Perwako dibuat harus di lihat dari peraturan-peraturan pemerintah yang telah ada sebelumnya jika suatu Perda atau Perwako sebelumnya telah ada maka tidak perlu melahirkan Perwako yang baru dengan peraturan yang sama.” (gagasanriau.com, 13/09/2013). Selain adanya himbauan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, pihak sekolah pun telah melakukan himbauan kepada para pelajar dan siswa di sekolahnya, terutama sekolah-sekolah yang jauh dari keramaian dan kepadatan kota, karena
5
sekolah yang jauh dari keramaian tersebut jarang dilakukan razia oleh pihak kepolisian. Berikut ini kutipan wawancara penulis pada selasa pagi (08/10/2013) dengan wakil kurikulum SMPN 23 Pekanbaru, Abdurrahman, S. Pd: “Himbauan untuk tidak menggunakan sepeda motor dari pihak sekolah hanya sewajarnya saja, yang menindak lanjuti pelajar yang menggunakan sepeda motor ke sekolah itu bukan tugas utama pihak sekolah, melainkan tugas kepolisian.” Untuk menelusuri banyaknya pelajar yang menggunakan sepeda motor, penulis melakukan observasi di parkiran SMPN 23 Pekanbaru selama seminggu. Tabel 1.5: Jumlah Sepeda Motor di Parkiran Pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru No.
Hari/tanggal
Sepeda Motor di Parkiran Pelajar SMPN 23 Pekanbaru
1.
Jumat, 04 Oktober 2013
157 Unit
2.
Sabtu, 05 Oktober 2013
162 Unit
3.
Senin, 07 Oktober 2013
154 Unit
4.
Selasa, 08 Oktober 2013
158 Unit
5.
Rabu, 09 Oktober 2013
157 Unit
6.
Kamis, 10 Oktober 2013
160 Unit
Rata-rata Sepeda Motor Pelajar per hari
158 Unit
Total Jumlah Seluruh Pelajar
1015 Pelajar
Persentasi Dari Jumlah Total Pelajar
15,6 % Pelajar
Sumber: Parkiran pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 pekanbaru Dari tabel diatas dapat kita lihat sebanyak 15,6 % pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru menggunakan Sepeda Motor ke sekolah sebagai alat transportasinya. Kasus pelajar yang membawa sepeda motor ke
6
sekolah juga ramai menghiasi media masa dan elektronik, diantaranya kutipan berita dari situs Riaupos.co pada sabtu (17/08/2013): “Menurut Windari (siswi SMPN 23 Pekanbaru), ia sangat jarang menggunakan helm ketika berkendara. “Pakai helm kadang-kadang saja, karena polisi juga tidak ada di Garuda Sakti. Jadi tidak akan ada yang menilang jika tidak pakai helm.’’(Riaupos,17/08/13) Untuk menelusuri pelajar yang menggunakan sepeda motor ke sekolah Sekolah, penulis melakukan wawancara kepada pelajar di parkiran pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru pada tanggal 19/10/2013. Menurut Daniel Jones, pelajar kelas VII: “Saya tidak pernah menggunakan helm ke sekolah dan juga tidak tahu larangan bersepeda motor bagi anak di bawah umur, karena polisi belum pernah memberikan sosialisasi ke sekolahya”. Tak jauh berbeda dengan Daniel, Tatak yang juga pelajar kelas IX disana mengaku bahwa menggunakan sepeda motor atas kehendak orang tuanya, karena angkutan umum (oplet) hanya sampai simpang 4 panam, sedangkan rumahnya di Kubang. “Kalau dari simpang 4 Panam ke rumah saya sekitar 2,5 Km lagi saya jalan kaki kalau naik angkutan umum, lagi pula bawa motor sendiri lebih hemat dan saya pun tidak telat ke sekolah”, ujarnya. Penulis juga mewawancarai Wakil Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru, Bapak Hendria, S. Pd. Menurutnya: “Pihak kepolisian sudah dua kali ingin melakukan sosialisasi lalu lintas ke sekolah kami, namun belum terwujud karena bapak Kapolsek ataupun Wakapolsek Tampan tidak bisa hadir dikarenakan adanya urusan mendadak.”
7
Penulis juga melakukan observasi ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 20 Pekanbaru pada hari senin, tanggal 04 November 2013. Karena Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru merupakan sekolah unggulan yang paling diminati oleh pelajar yang berada di kecamatan Tampan. Tabel 1.6 : Jumlah Pelajar Yang Menggunakan Sepeda Motor Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru Berdasarkan Tempat Parkir No
Nama Pemilik Parkir
1
Buk As
Jumlah Rata-Rata Sepeda Motor Pelajar 50
2
Pak Herman Palaini
60
3
Pak Sapredi
14
Total
124 Unit
Total Jumlah Pelajar
1045 Pelajar
Sumber: Data Observasi Lapangan Tahun 2013 Menurut ketiga orang petugas parkir diatas, pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru yang parkir sepeda motor ditempat mereka sudah berkurang setelah sosialisasi lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi Sektor Tampan. Menurut Sukendar dan Bayu yang merupakan mantan ketua osis disana, mengatakan bahwa jumlah pelajar yang menggunakan sepeda motor sudah semakin berkurang semenjak adanya sosialisasi lalu lintas yang diadakan polisi sektor Tampan di sekolah mereka. Setiap tahunnya jumlah pelajar yang menjadi korban kecelakaan terus meningkat. Diperlukan peran aktif dari pihak kepolisian untuk dapat menindak tegas para pelajar yang berusia dibawah 17 tahun (belum memiliki Surat Izin
8
Mengemudi) yang menggunakan sepeda motor maupun mobil sebagai sarana tranportasi ke sekolah. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (e) yang berbunyi: “urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Untuk menelusuri lebih lanjut, penulis mewawancarai, Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Tampan, bapak Husnedi Husein pada Senin pagi (11/11/13): “Apabila pelajar SMP kedapatan bawa motor maka akan ditindak secara tegas, namun jika masih banyak yang berkeliaran, itu karena memang orang tua siswa yang mengizinkan, alasannya mereka tidak sempat mengantar-jemput anaknya ke sekolah.” Selain Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 dan 20 Pekanbaru, penulis juga melakukan observasi ke seluruh Sekolah Menengah Pertama dan sederajat yang ada di Kecamatan Tampan. Berikut ini jumlah sepeda motor yang digunakan pelajar Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Tampan: Tabel. 1.7 : Jumlah Sepeda Motor di Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat di Kecamatan Tampan Jumlah Spd Kelurahan
Nama Sekolah motor Ponpes Darel Hikmah
Simpang Baru
-
Az-Zuhra SMP IT
15
SMPN 23 Pekanbaru
158
9
Kelurahan Tuah Karya
Delima
Sidomulyo
Nama sekolah MTs Al-Muttaqin
Jumlah spd motor 8
SMPIT Al-Fityah
11
TPC SMPIT Il-Izhar
-
MTs Al-Huda
-
Ponpes Tahfid Qur’an Al-Kahfi
-
SMP Al- Ulum
-
MTs Muhammadiyah
25
SMPN 20 Pekanbaru
124
Ponpes Babussalam
-
Total
12
341
Sumber: Lahan Parkiran masing-masing Sekolahn di Kecamatan Tampan Dari tabel 1.7 di atas dapat kita lihat bahwa jumlah sepeda motor pelajar Sekolah Menengah Pertama dan sederajat di kecamatan Tampan berjumlah 341 motor. Sedangkan jumlah pelajar kecamatan Tampan yang telah terdaftar dalam pembutan Surat Izin Mengemudi (SIM) hanya 330 pelajar, itupun gabungan dari pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Tabel. 1.8 : Jumlah pelajar (SMP dan SMA) yang telah memiliki Surat izinMengemudi (SIM) Di Kecamatan Tampan 3 Tahun Terakhir (2011 s/d 2013) NO 1 2 3
TAHUN 2011 2012 2013 JUMLAH
JUMLAH 93 102 135 330
Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru 10
Dari uraian paragraf-paragraf tentang persoalan yang ditemukan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil judul penelitian: “Peran Kepolisian Sektor Tampan Dalam Mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 Untuk Menanggulangi Pelajar Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru)”. 1.2. Perumusan Masalah Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan hal yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Disamping itu masalah dapat muncul karena keragu-raguan tentang keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif. Bertitik tolak dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian, yaitu:
"Bagaimana
Peran
Kepolisian
Sektor
Tampan
Dalam
Mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 Untuk Menanggulangi Pelajar Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru)?”. 1.3. Tujuan Penelitian Sejauh mana penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau menjadi tujuan penelitian. Dengan kata lain tujuan penelitian adalah untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesimpangsiuran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk " Menganalisis Peran Kepolisian Sektor Tampan Dalam Mengimplementasikan
UU No. 22 Tahun 2009 Untuk
11
Menanggulangi Pelajar Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru).” 1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah ini serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan. 2. Sebagai informasi bagi yang membutuhkan tentang Peran Kepolisian Sektor Tampan Dalam Mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 Untuk Menanggulangi Pelajar Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru). 3. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan terkendali oleh pihak yang berwenang. 4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun ke dalam enam bab dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:
12
Bab I : Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Bab II : Telaah Pustaka Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan, pada akhir bab ini akan diuraikan juga pandangan islam, kerangka pemikiran, defenisi konsep, konsep operasional dan operasional variable penelitian dan teknik pengukuran. Bab III : Metodologi Penelitian. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografi, struktur organisasi dan uraian tugas sub-sub bagian. Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian. Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Kepolisian Sektor Tampan Dalam Mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 Untuk Menanggulangi Pelajar Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru).
13
Bab VI : Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. Daftar Bacaan
14
