BAB I PENDAHULUAN. Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia

Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesusai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka

1


2

menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dasar Hukum penyusunan Renja- SKPD adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

2


3

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja SKPD BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, antara lain untuk : a.

Meningkatkankonsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;

b.

Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;

c.

Menyelaraskan program dengan penganggaran ;

d.

Meningkatkan

akuntabilitas

pemanfaatan

sumber

daya

dan

keuangan ; e.

Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah : a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ; b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 ; c. Sebagai

upaya

mewujudkan

efisiensi

dan

efektifitas

dalam

perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

3


1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III

: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV

: Penutup

4

4


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mendapatkan alokasi anggaran yang tertuang dalam 9 (sembilan) program dan dijabarkan dalam 57 (lima puluh tujuh) kegiatan. Secara keseluruhan, program kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 1. Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun 2014 NAMA PROGRAM

NAMA KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN

1

2

3

Belanja Langsung A Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah

B

C

D

1 Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1 Fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan Program Peningkatan Status Hukum Aset 1 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5

115.000.000 115.000.000

110.537.014 110.537.014 184.248.986 184.248.986 1.855.709.097 24.961.200 25.000.000


NAMA PROGRAM 1

NAMA KEGIATAN 3 4 5 6 7 8 9 10

E

F

G

ALOKASI ANGGARAN 3 114.884.000 42.764.086 25.000.000 65.000.000 63.409.300 239.070.000 14.000.000 86.425.000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Operasional UPT Perkantoran Terpadu

209.195.511

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM 4 Penyusunan RKA dan DPA 5 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 6 Penatausahaan Keuangan PPKD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

277.930.000

1

2

3

6

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

6

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2015 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2014 Sosialisasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasil Akrual

946.000.000

33.930.000 156.000.000 25.000.000 63.000.000 466.885.600 15.353.000 14.026.000 20.000.000 20.000.000 216.443.000 181.063.600 2.822.395.700 406.407.000

473.338.000

93.175.000


NAMA PROGRAM

NAMA KEGIATAN

1

2 4

5

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

7

Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Peningkatan pelayanan gaji PNS Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Penyusunan Pedoman APBD Tahun Anggaran 2015 Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Penyusunan Bahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

7

ALOKASI ANGGARAN 3

131.823.000

56.760.000

175.077.500 140.246.500 60.800.000

70.000.000 70.000.000 87.337.500

47.808.000 100.000.000 50.000.000 35.000.000 124.420.000

108.625.000 125.325.000

107.807.000 109.251.500 133.240.500

48.764.600 67.189.600


H

I

NAMA PROGRAM

NAMA KEGIATAN

1

2

Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Penaksiran Sewa Aset Pemerintah 1 Kota Malang 2 Penghapusan Barang Milik Daerah Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi 3 Aset Milik Daerah Bimtek Penatausahaan Barang Milik 4 Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Penatausahaan Aset Milik Daerah dan 5 Update Data dengan SIMBADA Pelaksanaan dan Penyusunan 6 Mekanisme Kegiatan Perforasi BendaBenda Berharga Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik 7 Daerah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1 2

8

ALOKASI ANGGARAN 3 846.768.603

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda Berharga Pelestarian Data Arsip/Dokumen Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah

140.000.000 75.000.000 230.250.000 86.923.000

253.351.000 25.744.803

35.499.800 147.425.000 47.425.000 100.000.000

2.2. Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan.

8


9

Sesuai dengan lampiran VI Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kota Malang, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kota Malang. BPKAD memiliki 20 indikator sasaran, dimana didalamnya terdapat 10 indikator kinerja utama sesuai dengan RPJMD Kota Malang 2014-2018, yaitu : 1. Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran 2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan 4. Adanya SOP Pelayanan Infrastruktur Publik 5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 6. Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah 7. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah

9


10

8. Persentase bidang lahan aset daerah penyumbang PAD 9. Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah 10. Persentase lahan aset yang sudah bersertifikat Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dilihat pada tabel : Tabel 2 Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Aparatur No. A 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10

Program/Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Input Output : Outcome Lancarnya kegiatan surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input Output : Pembayaran rekening telepon Outcome Kelancaran operasional kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input Output : Lancarnya proses administrasi keuangan Outcome : Administrasi keuangan terlaksana dengan baik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Output : Kebersihan lingkungan kerja Outcome : Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input Output : Perbaikan peralatan kerja Outcome : Kondisi peralatan kerja yang memadai Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Output : tersedianya alat tulis kantor Outcome : proses administrasi lancar Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : proses administrasi lancar

Target

Realisasi

%

Rp 15.000.000,7000 surat 12 bulan

Rp 10.695.000,7000 surat 12 bulan

71.30 100% 100 %

Rp 35.000.000,-12 bulan 12 bulan

Rp 12.742.551,12 bulan 12 bulan

36.41 100 % 100 %

Rp 64.600.000,-12 bulan

Rp 64.451.000,12 bulan

95.98 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 8.348.900,-12 bulan 12 bulan

Rp 8.348.000,12 bulan 12 bulan

99.98 100 % 100 %

Rp 62.550.000,-12 bulan 12 bulan

Rp 60.601.050,12 bulan 12 bulan

96.88 100 % 100 %

Rp 79.696.750,-12 bulan 12 bulan

Rp 75.458.500,12 bulan 12 bulan

94.68 100 % 100 %

Rp 77.365.550,12 bulan

Rp 77.246.250,12 bulan

99.85 100 %

12 bulan

100 %

12 bulan


8.

9.

10.

11.

12.

13.

B. 14.

15.

16.

17.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input Output : terpenuhinya sarana kantor Outcome : terpenuhinya sarana kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input Output : terpenuhinya sarana kantor Outcome : terpenuhinya sarana kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input Output : tersedianya bahan bacaan Outcome : meningkatnya wawasan aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman Input Output : tersedianya makanan minuman rapat dan tamu Outcome : terpenuhinya jamuan makan minum tamu dan rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input Output : lancarnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : lancarnya rapat rapat koordinasi dan konsultasi Operasional UPT Perkantoran Terpadu Input Output : lancarnya operasional UPT Outcome : tugas pemerintahan perkantoran terpadu berjalan lancar PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Input Output : kendaraan dinas operasional Outcome : meningkatnya operasional kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu Input Output : terawatnya gedung kantor Outcome :tugas pemerintahan lancar Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input Output : terpeliharanya gedung kantor Outcome :tugas pemerintahan lancar Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Input Output : terpeliharanya kendaraan dinas Outcome : kelancaran operasional dan mobilitas kantor

C.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

11

Rp

482.877.000,12 bulan 12 bulan

11

Rp 432.555.000 12 bulan 12 bulan

99.85 100 % 100 %

Rp 16.130.000,12 bulan 12 bulan

Rp 15.530.000,12 bulan 12 bulan

96.28 100 % 100 %

Rp 17.240.000,12 bulan 12 bulan

Rp 14.745.000,12 bulan 12 bulan

85.53 100 % 100 %

Rp 97.050.000,12 bulan

Rp 53.820.000,12 bulan

55.46 100 %

12 bulan

100 %

Rp 242.235.400,12 bulan

84.60 100 %

12 bulan

100 %

12 bulan

Rp 286.337.000,12 bulan 12 bulan

Rp 15.000.000,12 bulan 12 bulan

Rp 14.461.500,12 bulan 12 bulan

96.41 100 % 100 %

Rp 300.000.000,1 unit 12 bulan

Rp 291.650.000,1 unit 12 bulan

97.22 100 % 100 %

Rp 1.395.053.800,-

Rp 1.359.673.300,1 paket 12 bulan

97.46

Rp 50.000.000,20 ruang 12 bulan

Rp 49.962.000,20 ruang 12 bulan

99.92 100 % 100 %

Rp 62.394.000,2 mobil , 3 sepeda motor 12 bulan

Rp 46.639.700,2 mobil , 3 sepeda motor 12 bulan

74.7 100 %

1 paket 12 bulan

100 % 100 %

100 %


19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Output : LAKIP TA 2012 Outcome : Terealisasinya kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Input Output : LAKIP TA 2012 Outcome : Terealisasinya kinerja Penyusunan Renstra SKPD Input Output : Renstra BPKAD Outcome : Tersusunnya Rencana Strategis Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Input Output : RKA dan DPA 2013 Outcome : Terealisasinya dokumen anggaran Penata usahaan keuangan Input Output : TErlaksananya hibah dan bansos Outcome : Terealisasinya dokumen anggaran Penyusunan Standard Pelayanan Publik dan IKM Input Output : Tersusunnya SPP dan IKM Outcome : Terealisasinya SPP dan IKM Penyusunan Standard Operasional Prosedur Input Output : Tersusunnya SOP Outcome : Terlaksananya SOP

12

Rp 13.100.000,6 buku 12 bulan

Rp 11.540.000,6 buku 12 bulan

88.09 100 % 100 %

Rp 16.550.000,8 buku 12 bulan

Rp 15.032.000,8 buku 12 bulan

90.83 100 % 100 %

Rp 25.000.000,5 buku 5 tahun

Rp 24.915.000,5 buku 5 tahun

99.66 100 % 100 %

Rp 13.700.000,3 RKA, 17 DPA 1 tahun

Rp 13.642.500,3 RKA, 17 DPA 1 tahun

99.58 100 % 100 %

Rp 212.571.043,12 bulan 1 tahun

Rp 200.784.450,12 bulan 1 tahun

94.46 100 % 100 %

Rp 15.790.000,12 bulan 1 tahun

Rp 15.645.000,12 bulan 1 tahun

99.08 100 % 100 %

Rp 20.300.000,5buku 1 tahun

Rp 19.419.500,5buku 1 tahun

95.66 100 % 100 %

Tabel 3. Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan tertib administrasi penyusunan laporan keuangan dan terlaksananya proses APBD Kota Malang No. A

1.

12

Program/Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 Input Output : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TAhun Anggaran 2014

Target

Realisasi

%

Rp 404.967.000,200 buku

Rp 366.111.000,200 buku

90.41 100%


Outcome: Buku Rancangan APBD dan Penjabaran TA 2014 sebagai bahan pembahasan dan penetapan bersama DPRD 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

13

200 buku

200 buku

13

100 %

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 Input: Output : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TAhun Anggaran 2013 Outcome Buku Rancangan Perubahan APBD dan Penjabaran TA 2013 sebagai bahan pembahasan dan penetapan bersama DPRD Pelayanan Perbendaharaan Input Output : Tercetaknya SP2D Outcome Terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan di setiap SKPD Pemerintah Kota Malang Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Input Output : Terlaksananya pencetakan rekapan gaji pegawai dan SKPP bagi yang purna tugas Outcome : Terwujudnya pelayanan gaji PNS yang tertib dan lancar Penghitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Input Output : Tercetaknya tagihan wajib retribusi daerah Outcome : data pembayaran wajib retribusi yang akurat Penataan Arsip Administrasi Keuangan Daerah Input Output : tertatanya arsip dokumen pengajuan pencairan dana Outcome : Arsip tertata dengan rapi dan tertib serta mudah ditemukan Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Input Output : tersusunnya NPHD Outcome : sebagai dasar pemberian hibah daerah TA 2013 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Input Output : tersusunnya RKA/DPA SKPD Outcome : sebagai dasar pemberian hibah daerah TA 2013 Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Input Output : tersusunnya laporan keuangan

Rp 390.260.000,200 buku

200 buku

Rp 363.108.400,200 buku

200 buku

93.04 100 %

100 %

Rp 157.356.500,12 bulan 12 bulan

Rp 156.435.000,12 bulan 12 bulan

99.41 100 % 100 %

Rp 131.535.800,12 bulan

Rp 126.822.300,12 bulan

96.42 100 %

12 bulan

Rp 60.800.000,5.239 10 buku

Rp 70.282.650,100 SKPD 12 bulan

12 bulan

Rp 59.753.000,5.239 10 buku

Rp 69.421.700,100 SKPD 12 bulan

100 %

98.28 100 % 100 %

98.78 100 % 100 %

Rp 81.044.000,1 tahun 1 tahun

Rp 75.410.000,1 tahun 1 tahun

93.05 100 % 100 %

Rp 86.650.000,100 SKPD 100 SKPD

Rp 73.948.000,100 SKPD 100 SKPD

85.34 100 % 100 %

Rp 103.770.000,492 buku

Rp 86.645.000,492 buku

83.50 100 %


10.

11.

12.

13.

14.

15

16

14

daerah Outcome : ketepatan dan keakuratan laporan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang Input Output : terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan Outcome : tersedianya buku laporan keuangan SKPD dan bahan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemkot Malang Tahun 2012 berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Input Output : tersedianya Perwal tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome : terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Input Output : tertagihnya Wajib Retribusi Outcome : meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Input Output : terlaksananyapengendalian terhadap pelaksanaan APBD Outcome : pelaksanaan APBD yang tertib Penyusunan Pedoman APBD Tahun Anggaran 2014 Input Output : tersusunnya pedoman APBD Tahun Anggaran 2014 Outcome : penyusunan RKA SKPD yang optimal Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Input Output : ijin pemakaian tempat yang dikuasai oleh Pemkot Malang Outcome : ketertiban legalitas dari pemakaian tempat yang dikuasai oleh Pemkot Malang Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Input Output : terselenggaranya kegiatan sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Outcome : pengelolaan keuangan SKPD dilingkungan Pemkot Malang

5 jenis laporan

5 jenis laporan

14

100 %

Rp 76.085.000,2 kali untuk 105 SKPD 102 buku Laporan Keuangan SKPD Pemkot Malang

Rp 73.628.000,2 kali untuk 105 SKPD 102 buku Laporan Keuangan SKPD Pemkot Malang

96.77 100 %

Rp 75.102.600,5 buku

Rp 73.457.050,5 buku

97.81 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

100 %

Rp 100.000.000,5239 12 bulan

Rp 82.540.000,4345 12 bulan

82.54 82.93 100 %

Rp 62.450.000,12 bulan

Rp 51.746.000,12 bulan

82.86 100 %

12 bulan

Rp 55.000.000,250 buku 100 SKPD

Rp 106.420.000,300 ijin 100 SKPD

Rp 138.330.700,2 kali kegiatan

100 SKPD

12 bulan

Rp 46.250.000,250 buku 100 SKPD

Rp 100.754.600,300 ijin 100 SKPD

Rp 134.260.250,2 kali kegiatan

100 SKPD

100 %

84.11 100 % 100 %

94.68 100 % 100 %

97.06 100 %

100 %


17

berjalan lebih tertib dan sesuai aturan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012 Input Output : tersusunnya buku laporan keuangan dan buku pertanggungjawaban APBD Pemkot Malang

Outcome : tersedianya bahan evaluasi guna pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemkot Malang Tahun 2012

18

19

20

Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Input Output : pengembangan dan pemeliharaan software SIP SKPD Outcome : pengelolaan keuangan SKPD berjalan lebih tertib an lancar Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Input Output : pengembangan dan pemeliharaan software SIP PD Outcome : pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih tertib dan lancar Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Input Output : laporan realisasi penerimaan Outcome : tercapainya target penerimaan daerah

15

Rp 316.668.243,Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012 Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012

Rp 271.966.200,Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012 Buku laporan keuangan : CALK,LRA,dan neraca serta 75 buku pertanggungjawaban APBD TA 2012

85.88 100 %

Rp 120.824.650,100 SKPD

Rp 118.260.000,100 SKPD

97.88 100 %

12 bulan

Rp 123.372.500,1 software

12 bulan

74.631.900,4 buku 12 bulan

100 %

Rp 119.315.000,1 software

12 bulan

Rp

100 %

Rp

96.71 100 %

12 bulan

100 %

73.555.455,4 buku 12 bulan

98.56 100 % 100 %

Tabel 4. Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Tertatanya dan terciptanya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan investasi, asset daerah dan barang milik daerah No. A

1.

15

Program/Kegiatan PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Mediasi Potensi Konflik Tanah dan Rumah Input Output : pertimbangan untuk penyelesaian potensi konflik tanah dan rumah

Target

Realisasi

Rp 84.937.000,5 kasus

Rp 76.997.500,8 kasus

%

90.65 160%


2.

3.

4.

B. 5.

C. 6.

7.

8.

16

Outcome: terfasilitasinya permasalahan aset tanah milik pemkot Pemetaan dan Pemberian Patok Tanah Aset Milik Daerah Input: Output : terselenggaranya kegiatan pemetaan terhadap aset tanah milik daerah Kota Malang dan pemberian patok Outcome : pengelolaan aset tanah Kota Malang lebih mudah terpantau Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Malang Input Output : fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum Outcome : mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di SKPD terkait Pemberian/Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Input Output : fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum Outcome : mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di SKPD terkait PROGRAM PENINGKATAN STATUS HUKUM ASET Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : terlaksananya pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Malang Outcome : memberikan kepastian atas hak penguasaan aset tanah dan sekaligus peningkatan status hukum PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : data nilai taksir sewa aset Pemkot Malang Outcome : tanah dibawah penguasaan Pemkot Malang yang telah digunakan oleh masyarakat melalui ijin pemakaian tempattempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot Malang Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Milik Daerah Kota malang Input Output : buku dan draft sistem prosedur pengelolaan aset milik daerah Outcome : tersedia daftar Peraturan Walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan aset milik daerah Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Barang Milik Daerah Kota Malang Input Output : tersusunnya buku laporan Barang

16

5 kasus

8 kasus

100 %

Rp 138.116.000,50 lokasi

Rp 133.312.000,50 lokasi

96.52 100 %

5 kecamatan se Kota Malang

5 kecamatan se Kota Malang

100 %

Rp 178.577.500,6 kali

Rp 171.783.000,6 kali

96.19 100 %

2 buku sistem prosedur


100 %

Rp 115.000.000,6 kali

Rp 115.000.000,6 kali

80.54 100 %



100 %

Rp 225.504.220,-

73,84

45 bidang

45 bidang

100 %

Rp 140.000.000,20 buku

Rp 115.388.317,20 buku

82.42 100 %

5 lokasi

5 lokasi

100 %

Rp 82.383.400,6 kali

Rp 72.540.800 ,6 kali

88.05 100 %



100 %

Rp 62.853.867,-

Rp 59.849.800 ,-

95.22

Rp 305.397.986,30


9.

10.

11.

12.

D. 13.

Milik Daerah Tahun 2012 Outcome : tersedia buku laporan BMD belum memakai SIMBADA Inventarisasi dan Penilaian Aset Milik Daerah Input Output : aset milik daerah dinilai kembali oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Outcome : terinventarisasi dan penilaian terhadap aset milik daerah Kota Malang Monitoring dan Evaluasi Inventaris Aset Milik Daerah Input Output : monitoring dan evaluasi pandataan aset milik daerah di Kota Malang Outcome : data dan pengelolaan aset daerah bisa lebih tercatat dan terpantau dengan baik Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah Input Output : terselenggaranya kegiatan bimtek pengelolaan aset daerah bagi bendahara barang Kota Malang Outcome : pengelolaan aset daerah Kota Malang lebih tertib dan lebih baik Penghapusan Barang Milik Daerah Input Output : data penghapusan barang milik daerah Tahun Anggaran 2013 Outcome : tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pemutakhiran Data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset) Input Output : laporan data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset) Outcome : data laporan yang mutakhir

17

50 buku

50 buku

100 %

Rp 123.419.900,6 kali

Rp120.841.000 ,6 kali

97.91 100 %



100 %

Rp 92.396.000,80 hari

Rp 88.099.000 ,80 hari

95.35 100 %

10 buku

10 buku

100 %

Rp 109.988.000,1 kali / 100 orang

Rp104.997.000 ,1 kali / 100 orang

95.46 100 %

100 SKPD

100 SKPD

100 %

Rp 12.716.000 ,16 buku

19.28 100 %

12 bulan

100 %

Rp 49.900.000 ,5 buku

99.80 100 %

5 buku

100 %

Rp 65.946.000,16 buku 12 bulan

Rp 50.000.000,5 buku 5 buku

2.3. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Malang selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, makakeberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

17


18

dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain : 1) Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ; 2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ; 3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber

18


19

daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan kepala pengelola keuangan daerah ;

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan SKPKD Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD Kota Malang, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain di bidang: a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ; b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ; c. Penyusunan

Raperda

APBD/Perubahan

APBD

dan

Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ; e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana program dan kegiatan, belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain :

19


20

1. Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah,diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan. 2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih. 3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenaga- kerjaan. 4. Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani, meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan. 5. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

20

21


6. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik,

diarahkan

untuk

mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik. 8. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat. 9. Peran

Perempuan

dan

Kesetaraan

Gender,

diarahkan

untuk

menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan

21


22

kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. 10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. 11. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

2.5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,

22




INTERNAL

KEKUATAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah diatur cukup baik 2. Memiliki kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku 3. Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku 4. Sarana perndukung sistem manajemen aset yang memadai 5. Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan

23

 KELEMAHAN 1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD 2. Pelaporan keuangan dari SKPD masih berjalan tersendat 3. SDM Pengelola Aset Daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah 4. Belum adanya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi 5. .Belum memadainya pengamanan yang bersifat fisik maupun regulasi atas aset daerah

EKSTERNAL 

6.

KESEMPATAN

1. Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif serta tata kelola keuangan semi otonom 2. Adanya pihak ke-3 yang dapat membantu memperbaiki proses pengelolaan keuangan daerah 3. Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah 4. Adanya pihak ketiga yang membantu tersedianya sistem pengelolaan aset daerah 5. Telah dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait

 TANTANGAN 1. Peraturan keuangan mendasar sering berubah 2. 4.Audit intern belum dapat

23

KEKUATAN x KESEMPATAN

KELEMAHAN x KESEMPATAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti trend peraturan dan kebijakan keuangan 2. Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan 3. Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan aset/barang 4. Sistem pengelolaan aset daerah semakin bagus dengan adanya sarana perndukung sistem manajemen aset dan pihak ketiga yang membantu 5. Pengelolaan aset daerah yang lancar krn memiliki kewenangan mengelola aset daerah dan dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait

1. Optimalisasi peraturan dan kebijakan keuangan, tata kelola keuangan semi otonom agar sistem Pengelolaan Keuangan dan BMD yang belum dipahami oleh SKPD 2. Fasilitasi perbaikan pelaporan keuangan dari SKPD yang msih berjalan tersendat 3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami 4. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ke tiga 5. Optimalisasi pengamanan bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan regulasi

KEKUATAN x TANTANGAN

KELEMAHAN x TANTANGAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan

1. Peraturan

keuangan yang sering berubah mendorong untuk sering


seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuantemuan audit eksternal 3. 5.Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum 4. Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi 5. Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan aset pemda oleh pihak lain

2.

3.

4.

5.

24

dapat mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik. Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin

24

diadakan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD 2.Peningkatan kelancaran pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal. 3.Peningktan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum 4.Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik 5.Peningkatan pengamanan aset yang bersifat fisik dan regulasi untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin.


25

BAB IIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga

perumusan

sasaran,

kebijakan,

program

dan

kegiatan

akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas,

transparansi,

efektifitas

dan

efisiensi

pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu : a.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur

b.

Meningkatkan sistem informasi keuangan daerah yang lebih handal, transparan, akuntabel dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien

c.

Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien

25


26

3. 2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, keberlanjutan

maka

diperlukan

kesesuaian

terhadap

program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian

target atau sasarandan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu : a.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

b.

Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta Proses APBD Kota Malang

c.

Terlaksananya

Tertib

Administrasi

dan

Sistem

Informasi

Pengelolaan Aset Daerah dan Barang Milik Daerah

Kedua sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila seluruh pegawai BPKAD Kota Malang konsistendan komitmen bersamasama saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari hal ini, untuk lima tahun mendatang BPKAD

26

Kota Malang telah

menetapkan

suatu

27


strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan.

. 3. 3. Program Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas

antara

lain

menyusun

Rancangan

APBD,

Rancangan

Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya

bersifat

reguler,

mengkoordinir,

memfasilitasi

dan

mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Malang sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Malang Periode

2009

-

2014

sebagaimana

diuraikan

pada

Renstra, meliputi :

27

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dokumen


3.

28

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.

Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

6.

Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah dan Bangunan Milik Pemkot

7.

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

8.

Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

9.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

10. Program Peningkatan Status Hukum Aset Pemerintah Kota Malang

3. 4. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kota Malang

pada

Tahun

Anggaran

2015

diusulkan

sebesar

14.522.590.000,00 yang terdiri dari : 1. Belanja Langsung, sebesar Rp. 14.522.590,00 dengan rincian :

28

Rp.


29

Tabel 3 PROGRAM A

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3. 4. 5.

2.962.987.240 100.000.000 760.805.000 78.772.400 50.000.000

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

62.000.000

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

69.774.700

8. 9.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman

12

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Operasional UPT Perkantoran Terpadu

13.

Pawai Kendaraan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.

Pembangunan gedung kantor

15.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

17. 18. 19. 20.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembangunan kanopi parkir kendaraan bermotor perkantoran terpadu Pengecatan eksterior Gedung Perkantoran Terpadu Pengadaan Bibit tanaman untuk taman perkantoran terpadu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21.

249.067.640 15.000.000 70.067.500 339.400.000 1.065.600.000 25.000.000

860.368.000 90.000.000 400.000.000 50.000.000 75.000.000 160.000.000 60.368.000 25.000.000

77.428.600 17.000.000

23.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA

24.

Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan IKM

15.000.000

25.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

15.000.000

22.

29

3

77.500.000

16.

C.

PAGU INDIKATIF

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10 11.

B.

NAMA KEGIATAN

1 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11.428.600 19.000.000


PROGRAM

NAMA KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

1

2

3

D.

PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

30

30

Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD TA. 2016 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2015 Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pengendalian pelaksanaan anggaran Penyusunan pedoman APBD Tahun Anggaran 2016 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Penatausahaan, analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis akrual Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2013 Penyusunan Ranperda dan Rapenwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Penatausahaan Keuangan PPKD

5.411.799.400 333.000.000 295.671.800 65.000.000 70.000.000 60.500.000 136.000.000 97.047.600 300.000.000 335.000.000 200.000.000 125.000.000 170.000.000 200.000.000 150.000.000 85.000.000 175.000.000 236.000.000 64.580.000 1.644.000.000

Monitoring dan penatausahaan dana transfer

145.000.000

Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Pelayanan dan penatausahaan surat-surat berharga Penyusunan Standar Biaya Umum 2016

150.000.000

Penyusunan Standar Satuan Harga 2016

175.000.000

100.000.000 100.000.000


PROGRAM

NAMA KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

1

2

3

E.

Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 50.

F.

G.

97.500.000

51. 52.

Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi

78.000.000

Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah dan Bangunan Milik Pemkot

94.848.000

47.424.000

94.848.000

400.000.000 400.000.000

1.064.720.000

55.

Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA

300.000.000

56.

150.000.000

60.

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Malang Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang

61.

Penghapusan Barang Milik Daerah

62.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah

58. 59.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 63.

J.

Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah

Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

57.

I.

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 54.

H.

222.924.000

Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Perhitungan Penetapan dan Pengetikan SKRD

53.

Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah

Program Peningkatan Status Hukum Aset Pemerintah Kota Malang 64.

31

31

Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang

65.000.000 100.000.000 80.000.000 120.120.000 93.600.000 156.000.000 193.514.760 193.514.760

234.000.000 234.000.000


32

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2015. Selain itu, Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2015. Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan : a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ; b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;

32


33

c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ; d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Malang,

Maret 2014

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs . WAHYU SANTOSO, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600317 198712 1 001

33

BAB I PENDAHULUAN. Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia

Recommend Documents