BAB I PENDAHULUAN. dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Rencana Strategis 2010-2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah. Peluang dan persaingan global dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam suatu system penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, memaparkan tentang pembentukan daerah, kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintah dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun rencana strategi sebagaimana yang telah Inspektorat Daerah Kab.Barru

1


diamanatkan dalam Undang-undang 32 Tahun 2004. Renstra Inspektorat memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan fungsinya dan bersifat indikatif. Dalam

penyusunan

renstra

mengacu

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

pada

Rencana

(RPJMD) yang bersifat

indikatif.

1.2 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Inspektorat Daerah Kab.Barru

2


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


3


9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barru, yaitu : 1. Tersedianya rumusan program strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun


4


2. Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah.

1.4 Sistimatika Penulisan Secara sistematis Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barru Tahun 2010 - 2015 dapat diuraikan sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BAB V

: RENCANA KINERJA,

PROGRAM KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB VIII : PENUTUP


5


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas dan Fungsi SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertangungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Inspektorat

dibantu oleh Sekretaris, Inspektur

Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional. 1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Barru adalah melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

di

daerah,

pelaksanaan

pembinaan

atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan

desa.

Untuk

sebagaimana tersebut di atas

melaksanakan

tugas

pokok

Inspektorat Daerah Kabupaten

mempunyai fungsi : a.

Perencanaan Program Pengawasan

b.

Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan


6


c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan. d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Inspektorat e. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah adalah : a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Inspektorat dalam menyiapkan

bahan

koordinasi

pengawasan

dan

memberikan

pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat. Sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan. b) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional. c) Penyusunan

bahan

data

dalam rangka

pembinaan

teknis

fungsional . d) Penyusunan penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan. e) Pelaksanaan urusan umum, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga. Inspektorat Daerah Kab.Barru

7


b. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi : a) Pengusulan Program Pengawasan. b) Pengkoordinasian Pelaksanaan Pengawasan. c) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. d) Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan.

2. Susunan organisasi Susunan Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru,terdiri dari : 1. Inspektur 2. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan c. Sub Bagian Administrasi Umum


8


3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari : a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari : a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari : a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari : a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan 7. Kelompok Jabatan Fungsionl


9


3. Bagan Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BARRU SESUAI DENGAN PERDA KABUPATEN BARRU NOMOR 06 TAHUN 2008 TANGGAL 21 JULI 2008 Kepala (Kosong)

Sekretariat (Terisi)

Kelompok Jabatan Fungsional

Subbag Perencanaan (Kosong)

Inspektur Pembantu Wil.I (Terisi)

Inspektur Pembantu Wil.II (Terisi)

)

Inspektur Pembantu Wil.IIII (Terisi)

Seksi Pengawasan Pem.Bidang Pembangunan (Lowong)

Seksi Peng.Pem.Bidang Pembangunan (Lowong)

Seksi Pengawasan. Pem.Bidang Pembangunan (Lowong)

Seksi Peng.Pem.Bidang Pemerintahan (Lowong)

Seksi Peng.Pem.Bidang. Pemerintahn (Lowong)

Seksi Pengawasan Pem.Bidang Pemerintahan (Lowong)

Seksi Peng.Pem.Bidang Kemasyarakatan (Lowong)

Seksi Peng.Pem.Bidng Kemayaraktan (Lowong)

Seksi Pengawasan Pem.Bidng Kemasyarakatan (Lowong)


Subbag Evaluasi & Pelapoan (Kosong)

Subbag Adm.Umum (Kosong)

Inspektur Pembantu Wilayah IV (Terisi)

Seksi Pengawasan Pem.Bidang Pembangunan (Lowong)

Seksi Pengawsan Pem.Bidang Pemerintahan (Lowong)

Seksi Peng. Pemerintahan Bidang Kemasyaraktan (Lowong)

10


2.2 Sumber Daya SKPD Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Inspektorat Daerah sebanyak 31

personil yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional

Auditor (PFA) dan Fungsional Umum dengan kualifikasi sebagai berikut : Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Berdasarkan Golongan Jenis Kelamin Golongan

Total Orang Laki-laki

Perempuan

IV/b

1

-

1

IV/a

-

2

2

III/d

2

2

4

III/c

2

2

4

III/b

4

4

8

III/a

5

2

7

II/d

-

1

1

II/c

1

1

2

II/b

1

1

2

Jumlah

16

15

31


11


Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.

Uraian

Jumlah Orang

1 S1 Administrasi

8

2 S1 Hukum

1

3 S1 Teknik

4

4 S1 Ekonomi

8

5 S1 Psikologi

2

6 DIII

3

7 SMA

1

8 SMEA

2

9 STM

2 Jumlah

Keterangan

31

Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Struktural

No.

Uraian

Jumlah

1.

Diklatpin II

1 orang

1.

Diklapim III

3 orang

2.

Diklatpim IV

7 orang


Keterangan

12


Tabel 2.4 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Berdasarkan Diklat Fungsional

No. 1.

Uraian Jabatan

Fungsional

Keterangan

Jumlah Auditor

4 orang

9 orang

Tingkat Trampil 2.

Jabatan

Fungsional

Auditor

Tingkat

Pembentukan

Auditor

Fungsional

Auditor

2 orang

Tingkat

2 orang

Ahli 3.

Jabatan Ketua Tim

4.

Jabatan

Fungsional

Pengendali Teknis

Tabel 2.5 Formasi Jabatan Berdasarkan Eselon Lingkup Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2010 Formasi Jabatan

Eselon Tersedia

Terisi

Belum Terisi

I

-

-

-

II

1

-

1

III

5

5

-

IV

15

-

15

Jumlah

21

5

16


13


Tabel 2.6 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.

Jabatan

Jumlah

1.

Auditor Ahli Muda

1 orang

2.

Auditor Penyelia

4 orang

3.

Auditor Pelaksana

1 orang

Keterangan

Lanjutan Jumlah

6 orang

Tabel 2.7 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Berdasarkan Fungsional Umum

No.

Uraian

Jumlah

1.

Fungsional Umum

19 orang

Jumlah

19 orang

Keterangan

f. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Barru didukung

Sarana dan Prasarana sebagai

berikut :


14


Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Inspektorat

Keterangan No.

Uraian

Jumlah Baik

Rusak

I. ALAT-ALAT ANGKUTAN 1.Roda Empat

1

1

-

2.Roda Dua

8

8

-

2

2

-

2.Lemari Kayu

4

4

-

3.Lemari Arsip 4 Pintu

4

4

-

4.Lemari Arsip 2 Pintu

1

1

-

5.Filling Kabinet

14

14

-

6.Brangkas

2

2

-

7.Meja ½ Biro

20

20

-

8.Meja Biro

5

5

-

9.Kursi Pimpinan

3

3

-

10.Kursi Lipat

26

26

-

11.Kursi Putar

7

7

-

12.Kipas Angin

5

3

2

13.Pemotong Kertas

1

1

-

II. ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1.Lemari Kaca


15


14.Komputer

6

3

4

15.Faximili

2

2

-

16.Printer

6

3

3

17.Laptop

7

4

3

18.Rol Meter 50X165

5

1

4

19.Rol Meter 7,5 X 25

5

3

2

19.Palu

2

1

1

20.Linggis

2

2

-

21.Kursi Pimpinan

4

2

2

22. Kursi Tangan Staf

20

20

-

23.AC Split LG

2

1

1

24.Kursi Putura

12

12

-

25.Kursi Kerja

5

5

-

26.Kursi Rapat

6

6

-

27.Meja Kerja

3

3

-

28. Meja Kerja Pimpinan

3

3

-

29.Meja Rapat

8

8

30.Mesin Ketik Olivetti

3

2

1

31.Lemari/Brother

6

6

-

1

1

-

III. ALAT-ALAT STUDIO 1. Kamera Digital


16


2. LCD Projektor

1

1

-

3. Handycam

1

1

-

4.Sound System

1

1

-

1. Digital Fortable Hardness

1

1

-

2. Snore Rubber Hardness

1

1

-

1

1

-

92

92

-

IV. ALAT-ALAT LABORATORIUM

3. Alat Tes Beton IV BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN 1.Buku-buku Peraturan

2.3 Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Pencapaian target kinerja Pelayanan SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belum memberikan hasil yang memuaskan, hal ini terlihat masih adanya target kinerja

yang tidak tercapai. Adapun target yang

telah tercapai adalah persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta persentase peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah, sedangkan yang belum tercapai adalah persentase jumlah temuan berkurang.

Pencapaian target yang belum sesuai

diharapkan dikarenakan keterbatasan tenaga khususnya staf yang telah lulus Sertifikasi Penjenjangan Tingkat Ketua Tim. Dari 31 orang staf yang


17


ada di Inspektorat yang telah lulus sertifikasi penjenjangan Ketua Tim sebanyak 3 orang. Rasio anggaran Inspektorat sejak Tahun 2006 s.d. 2010 senantiasa memberikan gambaran yang cukup baik. Meskipun pertumbuhan pada Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami penurunan hal ini dikarenakan pengajuan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Penurunan anggaran pada Tahun 2009 dibandingkan Tahun 2010 disebabkan oleh pada Tahun 2008 dialokasikan belanja modal berupa pengadaan kendaraan roda empat sedangkan Tahun 2009 tidak ada lagi belanja modal

untuk

pengadaan

kendaraan.

Meskipun

demikian

keseluruhan rata-rata pertumbuhan anggaran Inspektorat

secara

lima tahun

terakhir cukup memadai. Capaian indikator kinerja Inspektorat periode tahun 2007 s.d. 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2007-2010 Target

Realisasi

Indikaor No. Sasaran

1.

Persentase SKPD yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

40 %

20 %

20 %

20 %

40 %

13,55 %

12 %

14 %


18


2.

3.

Persentase Hasil Pengawasan yang di Tindak Lanjuti Persentase Pelanggaran Disiplin dan Pengaduan Masyarakat yang ditangani

20 %

20 %

20 %

20 %

15 ,6 %

18,2 %

15,29 %

15 %

16 %

16 %

16 %

16 %

16 %

13,97 %

0%

0%


19


BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Barru adalah adanya keterbatasan Sumber Daya dan Sarana dan Prasarana. Sumber daya yang ada pada Inspektorat dari

segi kuantitas sudah memadai, namun dalam

pelaksanaan tugas harus ditunjang dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh aparat Inspektorat adalah masih terbatasnya pegawai yang telah lulus Sertifikasi Penjenjangan Ketua Tim sehingga hal ini akan mempengaruhi jumlah SKPD yang diperiksa setiap tahunnya berkurang.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya

adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan dan salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah kesulitan untuk menjangkau

wilayah-wilayah

terpencil karena

keterbatasan

alat

transportasi yang dimiliki.


20


3.2 Penentuan Isu-isu strategis Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pelayanan SKPD belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan dikarenakan oleh masih kurangnya staf Inspektorat yang telah lulus sertifikasi penjenjangan ketua tim dan masih terbatasnya sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional. Dalam Menganalisis lingkungan strategis, maka Inspektorat menggunakan

methode

analisis

SWOT

(Strengths,

Weaknesses,

Opportunities, Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk

pencapaian

tujuan

dengan

mempertimbangkan

dan

memperhitungkan potensi berupa kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats).

Lingkungan Internal yang menjadi kekuatan adalah : 1. Adanya UU No. 28 Tahun 1999 pemerintahan yang bersih dari KKN. 2. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai 3. Adanya tugas dan fungsi yang jelas.

Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan adalah: 1. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Inspektorat yang belum memadai. 2. Dana yang belum memadai. 3. Sarana dan Prasarana yang masih kurang.


21


Lingkungan Eksternal yang menjadi Peluang adalah: 1. Adanya UU No. 28 Tahun 1999 Pemerintahan yang Bersih dari KKN. 2. Adanya Perda tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat. 3. Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan.

Lingkungan Eksternal yang menjadi ancaman adalah: 1. Disiplin kerja Aparat Pemerintah Daerah belum memadai. 2. Pemeriksaan masih dianggap sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan. 3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum optimal. Hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal diatas, digambarkan dalam matriks berikut ini.

Internal

Strength

Weaknes

1. Adanya komitmen pimpinan 2. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai 3. Adanya tugas dan fungsi yang jelas

1. Kualitas sumber daya manusia Aparat Inspektorat yang belum memadai 2. Dana yang belum memadai 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Eksternal


22


Opportunities 1. Adanya UU No. 28 Tahun 1999 pemerintahan yang bersih dari KKN 2. Adanya Perda tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat 3. Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan Threaths 1. Disiplin kerja Aparat Pemerintah Daerah belum memadai 2. Pemeriksaan masih dianggap sebagai sarana untuk mencari-cari kesalahan. 3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum optimal

Strategi SO Komitmen pimpinan yang mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Strategi WO Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat Inspektorat melaui Diklat yang berkesinambungan.

Strategi ST Peningkatan Sistim Pengawasan Internal

Strategi WT Peningkatan Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Berdasarkan matriks tersebut di atas diperoleh 4 (empat) strategi yaitu : 1. Strategi SO, Komitmen pimpinan yang mewujudkan pemerintahan yang bersih. 2. Strategi WO, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Inspektorat melaui Diklat yang berkesinambungan. 3. Strategi ST, Peningkatan Sistim Pengawasan Internal.


23


4. Strategi WT,Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Berdasarkan analisis lingkungan internal maupun eksternal yang menggunakan

teknik

analisis

SWOT

diatas,

maka

dapat

diidentifikasi beberapa Kunci Keberhasilan sebagai berikut : 1). Adanya Komitmen Pimpinan. 2).Tersedianya Kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai. 3). Adanya Tugas dan Fungsi yang jelas. 4). Adanya Sistem Diklat yang berkesinambungan. 5). Adanya Pedoman Operasi yang baku. 6). Adanya UU No. 28 Tahun 1999 pemerintahan yang bersih dari KKN.


24


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KAB.BARRU

VISI INSPEKTORAT ‘’MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, PENGAWASAN YANG PROFESIONAL DAN TAAT AZAS”.

Makna Visi tersebut adalah : 1. Pemerintahan yang Baik

mengandung makna bahwa Inspektorat

memiliki kewajiban moral sebagai lembaga pengawasan Internal Pemerintah

Kabupaten Barru

untuk berada

di garis

depan

perwujudan good governance dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memperhatikan prinsip prinsip accountability, equity, efectivness dan efisiency, responsiveness serta transparency. 2. Pengawasan Profesional mengandung makna bahwa setiap aparat pengawasan akan selalu meningkatkan kemampuannya dan dalam setiap pelaksanaan tugas senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral Inspektorat Daerah Kab.Barru

25


dan profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. 3. Taat Azas mengandung makna seluruh kegiatan yang dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan budaya/adat istiadat.

MISI INSPEKTORAT :  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.  Meningkatkan kinerja instansi Pemerintah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengan Inspektorat Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran

Inspektorat

sebagaii berikut : Tujuan  Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya

kerja

dalam

tatanan

pemerintah

dan

sosial

kemasyarakatan.  Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat. Sasaran  Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/ kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Inspektorat Daerah Kab.Barru

26


 Terciptanya pelayanan publik yang prima.  Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur.

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan Inspektorat meliputi:

Strategi  Meningkatkan Pengawasan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.  Meningkatkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.  Mengikutkan Aparat Inspektorat dalam Pendidikan dan Latihan.  Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP)

Kebijakan  Pengawasan Tahunan dan Pengembangan Sumber Daya Aparat Pengawasan.  Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut.  Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.


27


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Suatu instansi pemerintah yang melaksanakan perencanaan strategi akan mengadakan

program

kerja

operasional

pada

fungsi-fungsinya.

Program kerja operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah yaitu memiliki tenggang waktu antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun

atau

bersifat

tahunan

saja.

Penyusunan

program kerja

operasional jangka menengah didasarkan atas visi,misi, tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebagai pedoman organisasi. Untuk itu

diperlukan program aksi yang dapat menunjang

organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat yang berdimensi waktu tidak lebih dari 1 tahun . Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan

memperbaiki

program

kerja

operasional

pemerintah

yang

berdimensi waktu 5 tahunan. Aktivitas atau kegiatan Inspektorat yang merupakan penjabaran dari program sebagaimana disebutkan di atas Inspektorat Daerah Kab.Barru

28


untuk lima tahun kedepan periode 2010 -

2015 diuraikan sebagai

berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang kegiatannya

meliputi :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyedian Makan dan Minuman Harian 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang kegiatannya meliputi :  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD  Penyusunan Laporan Semesteran  Penyusunan Laporan Akhir Tahun  Penyusunan RKA dan DPA 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang kegiatannya meliputi :  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan

Jasa

Pemeliharan

dan

Perizinan

kendaraan

dinas/operasional  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Inspektorat Daerah Kab.Barru

29


 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

undangan  Penyediaan Makan dan Minuman Tamu/Rapat  Rapat-rapat Korrdinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang kegiatannya meliputi :  Monitoring dan Evaluasi 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang kegiatannya meliputi :  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  Pengadaan Mebeleur  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  Pemeliharaa Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  Pemeliharaa Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor  Pemeliharaa Rutin/Berkala Mebeuler 6. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang kegiatannya meliputi : Inspektorat Daerah Kab.Barru

30


 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala  Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda 7. Program Mengintensipkan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang kegiatannya meliputi :  Pembentukan

Unit

Khusus

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat 8. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan KDH yang kegiatannya meliputi :  Inventarisasi Temuan Pengawasan  Tindak Lanjut Temuan  Koordinasi Pengawasan yan lebih Komprehensif 9. Program Peningkatan Pelayanan Publik yang kegiatannya meliputi :  Penyusunan Standar Pelayanan 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang kegiatannya meliputi :  Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan 11. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang kegiatannya meliputi :  Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Inspektorat Daerah Kab.Barru

31


 Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Adapun rencana Program dan Kegiatan Inspektorat tahun 2011 s.d. 2015 terlampiran.


32


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diuraikan pada tabel berikut :

No.

1 1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

Indikator

2 Tertibnya Administrasi dan Keuangan Persentase Pencapaian Sasaran Kinerja Persentase SKPD yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Persentase hasil Pengawasan yang di Tindak Lanjuti Tersusun dan Terimplementasikannya SOPP Persentase Aparat yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2010 3

Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

4

5

6

7

8

9

91,66 %

1,66 %

1,66 %

1,66 %

1,66 %

1,66 %

100 %

91,66 %

1,66 %

1,66 %

1,66 %

1,66 %

1,66 %

100 %

27,6 %

12,48 %

12,48 %

12,48 %

12,48 %

12,48 %

85 %

60 %

5%

5%

5%

5%

5%

85 %

0%

-

100 %

-

-

-

100 %

64,44 %

-

3,89 %

3,89 %

3,89 %

3,89 %

80 %

2,98 %

2,98 %

2,98 %

21,39 %

24,87 %

24,87 %

80 %


33


BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

7.1. PEDOMAN TRANSISI 1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana strategis Inspektorat Daerah Kab.Barrru Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Inspektorat

2016 dalam rangka penyusunan rancangan

anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2016 maka Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 juga

mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya. 2. Sekratariat, Inspektur Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor dalam lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Barru berkewajiban pula menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi Tahun 2016 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada rencana strategis Inspekorat Kabupaten Barru Tahun 2010-2015. 7.2 Kaidah Pelaksanaan 1. Sekratariat, Inspektur Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor dalam lingkup Inspektorat Daerah


Kabupaten Barru berkewajiban untuk

34


melaksanakan program-program yang tertuang dalam rencana strategis Inspektorat Daerah

Kabupaten Barru tahun 2010-2015

dengan sebaik-baiknya. 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Barru berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2010 - 2015. 3. Inspektorat Daerah

Kabupaten Barru berkewajiban menjamin

konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 - 2015 dengan rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barru. 4. Dalam

rangka

meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan

program

rencana strategis 2010 - 2015, Inspektorat Daerah Kabupaten Barru berkewajiban untuk melakukan penyelarasan terhadap penjabaran rencana strategis 2010-2015 ke dalam rencana kerja tahunan. 5. Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan.


35


6. Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD Kabupaten Barru. 7. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Inspektorat Darah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.


36

BAB I PENDAHULUAN. dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Recommend Documents