BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1, dalam suatu pemerintahan daerah terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan satuan unit organisasi Kementerian Negara/ Lembaga dan Satuan Kementerian Daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
mengelola keuangan daerah selaku pengguna anggaran maupun
pengguna barang, salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) merupakan salah satu satuan kerja yang menjadi tanggungjawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas pemerintah yang mengelola tentang ketenagakerjaan dan transmigrasi ini memiliki pegawai yang bertanggung jawab untuk mengatur segala keperluan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kebutuhan suatu kegiatan daerah. Teknologi dijaman yang semakin canggih pegawai dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan wawasan yang maju agar mempermudah dan mempercepat dalam pekerjaan. Begitu pula dengan pekerjaan pengelolaan keuangan. Hal ini harus dituntut untuk teliti, cekatan dan efektif dalam menyelesaikannya. Penggunaan sistem dalam pengelolaan keuangan sangatlah membantu dijaman modern saat ini. Pekerjaan yang baik akan mencerminkan kinerja suatu instansi pemerintahan tersebut berkualitas. Suksesnya kinerja suatu perusahaan yang berkualitas
1
disebabkan adanya pegawai yang turut dalam membantu. Penghargaan atau imbalan atas kinerja pegawai yang berkualitas adalah gaji. Gaji merupakan salah satu imbalan jasa yang diberikan setiap bulan secara berkala kepada pegawai yang telah bekerja. Hal ini dikarenakan gaji sangatlah erat kaitannya dengan kebutuhan pegawai. Pegawai yang bekerja di perusahaan tidaklah semua dianggap sebagai pegawai atau karyawan tetap. Jasa pegawai yang diberikan kepada perusahaan yang tidak harus mengikuti aturan atau perintah pemberi kerja maka diberikan imbalan berupa honorarium. Penerapan sistem penggajian yang dilakukan perusahaan tidaklah sama. Begitu pula diterapkannya sistem penggajian oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan sistem penggajian yang dilakukan oleh kantor tersebut sudah ada yang menggunakan transaksi bank, tetapi masih ada juga yang belum menggunakan transaksi elektronik tersebut. Jadi penerapan sistem penggajian yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih 50% manual yang dilakukan oleh bendahara keuangan kantor dinas itu sendiri. Keuntungan perusahaan maupun instansi yang menggunakan bank sebagai transaksinya adalah sangatlah efisien dan terjaminnya keamanan. Namun keuntungan bagi bank tersebut adalah menjalin kerjasama untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan perputaran uang pada bank tersebut. Sistem penggajian yang dimiliki perusahaan sangatlah mempengaruhi laba bersih perusahaan tersebut. Sistem penggajian yang rapi dan teratur sangat mempermudah pimpinan untuk menetapkan gaji pegawainya. Pengelolaan tersebut dibebankan kepada
2
manajemen yang berkewajiban dan berwenang untuk menerapkan sistem informasi akuntansi dalam menetapkan sistem penggajian. Kebijakan sistem penggajian yang baik akan memberikan kenyamanan pekerja bagi pegawaipegawainya. Selain itu sistem yang baik, juga dapat menyediakan data-data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Mengingat pentingnya sistem penggajian sangat berpengaruh pada kinerjanya, maka penulis ingin mengetahui apakah sudah efektif dan efisien sistem penggajian yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga penulis mengambil tugas akhir yang berjudul “ANALISIS SISTEM PENGGAJIAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI”. 1.2 Rumusan Masalah Perumusan masalah dalam tugas akhir adalah bagaimanakah sistem penggajian yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta?. 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem penggajian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berikut tujuan yang ingin dicapai penulis dalam mengetahui sistem penggajian yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil mengenai penelitian sistem penggajian ini adalah : 1. Mengetahui sistem penggajian dan mengevaluasi agar dapat menjadi masukan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pengetahuan tambahan sekaligus wawasan dalam penerapan teori bangku perkuliahan di dunia nyata. 3. Bagi instansi, dapat mengetahui bagaimana kondisi penerapan sistem penggajian yang telah diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sehingga
dapat
digunakan
untuk
perbaikan
sistem
sebelumnya. 4. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 1.5 Kerangka Penulisan Kerangka penulisan penelitian mengenai analisis sistem penggajian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berupa bentuk skema berikut :
4
KERANGKA PENULISAN
Judul Penelitian (proposal penelitian)
Topik TA (mengakses dan membaca beberapa jurnal referensi)
Pengamatan Masalah (menemukan masalah yang dibahas)
Bab V Penarikan Kesimpulan (hasil analisis sistem penggajian)
Bab I Pendahuluan (rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian)
Penyajian Data (data disajikan sebelum dianalisis)
Bab II Gambaran Umum (gambaran mengenai profil perusahaan serta menguraikan landasan teori permasalahan yang akan dibahas)
Bab III Analisis dan Pembahasan (menganalisis permasalahan yang dibahas) Gambar 1.5 Kerangka Penulisan Penelitian
5
1.6 Sistematika Penulisan Penulis menyusun sistematika penulisan secara keseluruhan agar dapat dimengerti maksud dan tujuan dari isi tugas akhir ini. Hal ini untuk mempermudah dalam mengambil kesimpulan serta saran dalam penyusunan tugas akhir. Berikut sistematika penulisan penelitian tugas akhir. Bab pertama berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian yang dipilih penulis, manfaat penelitian, kerangka penulisan dan sistematika penulisan. Bab kedua mengenai gambaran umum perusahaan yang dijadikan penelitian terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, fungsi dan tugasnya, visi dan misi perusahaan tersebut, struktur organisasinya. Selain itu berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian. Bab ketiga berisi tentang analisis dan pembahasan yang terdiri dari analisis sistem penggajian, fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi, jaringan prosedur, uraian kegiatan, bagan alir sistem penggajian, laporan yang dihasilkan, sistem pengendalian intern dan pembahasan sistem penggajian. Bab keempat berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil kesimpulan dari analisis penelitian tersebut.
6
