BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sebagai Daerah Otonom Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, di mana salah satu instrumennya adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaannya dilakukan oleh
suatu unit kerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bernama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Dinas
Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan tersebut
1
merupakan salah satu jenis pajak negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi : a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. Di antara
jenis
pajak
daerah yang
dikelola oleh Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pendapatan yang paling besar. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh perorangan pribadi. Kendaraan Bermotor sendiri merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
2
permanen. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha. Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014. Pajak Kendaraan Bemotor mempunyai potensial yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta, karena setiap hari pemakaian Kendaraan Bermotor sendiri di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu meningkat. DPPKA telah memiliki prosedur dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak, namun dalam pelaksanaannya prosedur tersebut masih sering mengalami kendala, sehingga mempengaruhi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah DIY. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya dari latarbelakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir dengan mengambil judul
3
“ KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN
BERMOTOR
TERHADAP
PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DIY ” 1.2 Batasan Masalah 1. Penelitian ini difokuskan pada Kontribusi PKB dan BBN-KB Terhadap Peningkatan PAD Provinsi DIY. 2. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta 1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tugas akhir ini adalah : 1. Bagaimanakah Prosedur atau Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak? 2. Seberapa besar Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY? 1.4 Tujuan Penelitian 1. Mengetahui Prosedur atau Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak. 2. Mengetahui Besarnya Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY.
4
1.5 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi Penyusun a. Melatih kemampuan dan keterampilan mahasiswa D3 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. b. Dapat mengimplementasikan wawasan dan teori yang diperoleh dari Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. c. Dapat mengetahui lebih dalam mengenai Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah DIY. 2. Bagi Instansi a. Untuk mempererat hubungan antara D3 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Manfaat Akademis a. Untuk menambah referensi tentang Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan PAD Provinsi DIY pada Perpustakaan Departmen Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. b. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui aspek teoritis dan praktis keadaan di bangku pendidikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan yang sebenarnya.
5
1.6 Kerangka Penelitian Kerangka penelitian merupakan gambaran/penjelasan yang menujukkan suatu arah pemikiran penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Kerangka pemikiran dijelaskan melalui gambar skema seperti berikut ini : Gambar 1.1 Kerangka Penelitian DPPKA Provinsi DIY Bidang Pendapatan
Realisasi pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2014
Jenis Kendaraan Yang Melakukan Pembayaran PKB & BBN-KB
Peraturan Pemerintahan 1.
Permendagri Nomor 26 Tahun 2014
2.
Pergub Nomor 32 Tahun 2014
3.
Pergub Nomor 31 Tahun 2014
4.
Pergub Provinsi DIY Nomor 29 Tahun 2014
5.
Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011
Kesimpulan
Dari gambar 1.1 di atas menjelaskan bahwa penulis mendatangi kantor DPPKA DIY untuk melakukan wawancara terhadap petugas DPPKA di Bagian Pendapatan. Penulis
melakukan wawancara 6
mengenai
Kontribusi
Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah DIY. Dari hasil wawancara penulis mendapatkan data dokumen berupa data Realisasi pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2014 dan Jenis Kendaraan Yang Melakukan Pembayaran PKB & BBN-KB. Dari data tersebut penulis mengolahnya kemudian menghubungkan dengan peraturan pemerintahan yang berhubungan dengan data tersebut. Peraturan tersebut meliputi Permendagri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, Pergub Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Pergub Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pergub DIY Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor PKB dan BBNKB, yang diperbaharui setiap tahunnya, Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Kemudian setelah dituliskan dalam pembahasan penulis merangkumnya dalam kesimpulan. 1.7 Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN Membahas mengenai Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Kerangka
Penelitian, dan Sistematika Penulisan. BAB II
GAMBARAN UMUM PENULISAN Dalam Bab ini Membahas
mengenai Tinjauan Pustaka dan
Kondisi Umum tentang Perpajakan dan Metode Penelitian yang Penulis gunakan
7
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi Analisis dan Pembahasan mengenai Tata Cara Pembayaran PKB & BBN-KB serta tabel-tabel yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah serta Kontribusi PKB & BBN-KB BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari Data yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya
8
