BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pengelolaan keuangan yang baik pula. Reformasi di bidang keuangan negara menjadi sarana peningkatan performa keuangan negara. Perubahan- perubahan dalam pelaksanaan reformasi secara signifikan terjadi di akuntansi pemerintahan. Tata kelola akuntansi pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan serta perumusan rencana pemerintahan yang lebih baik. Pelaksanaan perubahan akuntansi pemerintahan ditandai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual melalui diterbitkannya Peraturan
pemerintah
Nomor
71
Tahun
2010
pada
seluruh
entitas
pemerintah/kementerian/lembaga di Indonesia, sebelumnya standar akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi berbasis kas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Penerapan standar akrual tersebut dimulai tahun 2010, meskipun pelaksanaannya masih diperbolehkan menerapkan CTA (Cash Toward Accrual) hingga tahun 2014. Perubahan ini selain dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-undang di bidang Keuangan Negara juga untuk mengikuti penerapan akuntansi pemerintahan di dunia Internasional yang telah mengacu pada Internatonal Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Akuntansi berbasis akrual yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan
1
peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro karena dalam akuntansi pemerintahan, ukuran kinerjanya bukan laba, namun efektifitas, efisiensi dan keamanan aset ( PP No.71 tahun 2010). Dalam penerapan basis akrual, perlakuan akuntansi aset tetap menjadi fokus penting karena aset tetap memiliki nilai yang signifikan dan tingkat kompleksitas yang tinggi. Aset tetap yang tercermin dalam neraca memiliki nilai yang paling besar dibanding komponen lain. Keberadaan aset tetap juga mempengaruhi kelancaran penyelanggaraan pemerintahan. Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, klasifikasi aset tetap dapat dibagi menjadi enam kelompok, salah satunya adalah mesin dan peralatan. Menurut PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap, mesin dan peralatan mencakup seluruh mesin dan peralatan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai.
Mesin dan peralatan menjadi komponen penting dalam pelaksanaan
pemerintahan dan harus dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya karena merupakan salah satu komponen penyusun neraca. Sehingga perlakuan akuntansi
2
mesin dan peralatan harus benar- benar sesuai dengan peraturan dalam hal ini sesuai dengan PP No.71 tahun 2010. Ketidaksesuaian penerapan peraturan dapat mempengaruhi keandalan dan kewajaran laporan keuangan yang merupakan merupakan salah satu alat tolak ukur bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran serta pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu institusi pemerintahan.
Melalui
wawancara
pada
5
November
2015
(http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=7987) dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 Triwulan III, Kepala BPK Perwakilan Yogyakarta menyebutkan bahwa upaya implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta Pemerintah Kabupaten sleman belum sepenuhnya efektif. Secara Umum terdapat 5 masalah pokok yang ditemukan BPK yang dapat mengganggu efektivitas upaya implementasi SAP berbasis Akrual:
1. Pemerintah Daerah telah menyusun regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis Akrual, namun belum relevan dan mutakhir. 2. Analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan, Aset dan IT serta pereviu LKPD dalam rangka Implementasi SAP berbasis Akrual pada Pemerntah Daerah belum memadai.
3
3. Optimalisasi Pegawai Pengelola Keuangan Aset dan IT serta preview LKPD dalam rangka Implementasi SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah belum memadai. 4. Implementasi Pengembangan Sistem Aplikasi Berkelanjutan (SDLC) dalam pengelolaan teknologi informasi belum sepenuhnya dilaksanakan 5. Penerapan Pengendalian Umum Atas Aplikasi Keuangan Daerah belum optimal.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menganalisis kesesuaian implementasi PP No.71 tahun 2010 mengenai SAP basis akrual akuntansi aset tetap mesin dan peralatan pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, maka penulis memilih judul Tugas Akhir: “Akuntansi Aset Tetap Klasifikasi Mesin dan Peralatan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta”. 1.2
Batasan Masalah
Guna mengarahkan peneliti agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari penelitian serta tepat pada sasaran yang dituju, maka batasan ruang lingkup permasalahan ini terbatas pada: 1. Penerapan akuntansi aset tetap klasifikasi mesin dan peralatan pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, pengungkapan) aset tetap mesin dan peralatan, serta pelaporan aset tetap mesin dan peralatan terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
4
2. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Keuangan No.215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 1.3
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah apakah perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, pengungkapan) yang diterapkan terhadap aset tetap mesin dan peralatan pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan? 1.4
Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengungkapan, penghentian dan pelepasan) aset tetap klasifikasi mesin dan peralatan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5
1.5
Manfaat Penelitian
Manfaat dari penulisan Tugas Akhir (TA) ini antara lain : A. Bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 1. Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan untuk evaluasi kinerja di lingkungan pelaksanaan kegiatan akuntansi dan aset, yaitu pada Bidang Keuangan dan aset. 2. Tugas akhir ini dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat untuk perkembangan
informasi
di
lingkungan
Dinas
Pendidikan
Kota
Yogyakarta. B. Bagi Penulis 1. Menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam perlakuan akuntansi terhadap aset tetap milik daerah klasifikasi mesin dan peralatan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 2. Membantu penulis dalam memahami dan mempelajari lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset tetap klasifikasi mesin dan peralatan di instansi publik. C. Bagi pembaca 1. Menambah referensi dan pengetahuan mengenai penerpan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap mesin dan peralatan pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 2. Menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
6
1.6
Sistematika Penulisan
Penulisan tugas akhir ini akan disusun berdasarkan kerangka penulisan yang dijabarkan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini menguraikan beberapa pokok persoalan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Pada bab ini akan dibahas Profil Perusahaan, metodologi penelitian, teori-teori yang berhubungan, sumber dan jenis data, dan kerangka penulisan BAB III PEMBAHASAN Pada bab ini akan diuraikan dengan jelas mengenai analisis data dan pembahasan masalah BAB IV Penutup Bab ini merupakan penutup dari karya ilmiah ini, hasil penelitian akan disimpulkan dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan oleh satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja.
7
