BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kemajuan pasca reformasi dewasa ini telah menunjukkan perkembangan pembangunan di segala bidang, bentuk perkembangan pembangunan itu salah satunya di bidang transportasi dalam penyediaan sarana transportasi. Pemerintah juga melakukan peningkatan pembangunan di bidang perhubungan. Pembangunan di bidang perhubungan diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Republik Indonesia terutama di daerah terpencil, pedesaan, daerah perbatasan serta di dalam kota. Untuk mempelancar arus barang dan jasa tersebut, jasa pengangkutan mempunyai peranan yang penting karena dengan jasa pengangkutan orang dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Peranan pengangkutan di dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan. Pengangkutan di sini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain- lain. 1 Indonesia mempunyai perusahaan di bidang pengangkutan, baik yang dikelola swasta maupun pengangkutan milik Pemerintah. Perusahaan pengangkutan pemerintah
1
Purwosutjipto, H. M. N., 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ctk.keenam. Jakarta: Djambatan. hlm. 1.
1
3: Hukum Pengangkutan,
2
seperti, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Garuda Indonesia, PT. DAMRI, PT. Pos Indone sia dan PT. PELNI. Adapun tujuan utama pemerintah dalam penyelenggaran pengangkutan tidak semata- mata mencari untung tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang. PT.
Pos
Indonesia
(Persero)
diharapkan
dapat
mendukung
peningkatan
pembangunan nasional melalui penyelenggaraan pelayanan Pos yang menjangkau seluruh pelosok tanah air dan ke luar negeri. Pelaksanaan kegiatannya, PT. Pos Indonesia (Persero) didasarkan pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos. Pada pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009, Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Mengutip dari pasal 1 butir (1) penyelenggaraan Pos merupakan perwujudan dari fungsi pengangkutan, yaitu memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. 2 Pelayanan jasa pengiriman barang seperti PT. Pos Indonesia hanya sebagai perantara antara pengirim dengan penerima. Penerima merupakan pihak yang berhak menerima barang yang dikirim oleh pengirim, sehingga barang-barang itu harus diserahkan sepenuhnya kepada si penerima. Proses pengiriman barang dibutuhkan jasa pengangkutan, oleh karena itu pihak PT. Pos Indonesia mencarikan ekspeditur yang baik untuk proses berjalannya pengiriman barang dari pengirim untuk penerima. Apabila pengangkutan tidak melaksa nakan perjanjian itu secara wajar dan dalam waktu yang ditetapkan sesuai perjanjian pengangkutan, maka pihak penerima dapat meminta pertanggungjawaban atas 2
Ibid. Hlm. 2.
3
kerugian yang diderita. Mengingat PT. Pos Indonesia (Persero) bergerak dalam bidang layanan jasa, maka secara tidak langsung terjadilah hubungan antara pengguna jasa dengan PT. Pos Indonesia berupa perjanjian ekspedisi. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban seperti hak konsumen/pengirim ialah memperoleh pelayanan yang baik, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dikirim dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi dan/atau pengantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya, sedangkan hak PT. Pos Indonesia ialah berhak tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan ganti- rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pengirim, isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis di halaman muka model (bukti pengiriman), kerugian atau kerusakan sebagai akibat force majeure seperti bencana alam, perang, huru- hara dan hal- hal yang sejenisnya. Kewajiban konsumen pengguna jasa ialah wajib membayar lunas biaya pengiriman, wajib mengetahui ketentuan dan syarat-syarat pengiriman, wajib memberitahu isi kiriman yang akan dikirim dan wajib menyimpan bukti pengiriman selama kiriman yang dikirim tersebut sampai tujuan dengan selamat. Sedangkan kewajiban PT. Pos Indonesia ialah melayani konsumen pengguna jasa dengan baik, nyaman dan sekaligus bertanggungjawab atas pengiriman barang sampai ke tempat tujuan dengan selamat. PT. Pos Indonesia (Persero) telah berupaya memberikan pelayanan yang sebaik baiknya dalam rangka memenuhi kewajibannya baik terhadap pihak pengirim maupun pihak penerima. Kadangkala terbentur pada suatu masalah pada saat pengiriman maupun penerimaan paket pos atau surat pos seperti tidak sampainya atau hilangnya paket pos atau
4
surat pos, terlambatnya paket pos atau surat pos dalam pengiriman dan bahkan rusaknya paket pos atau surat pos tersebut. Perjanjian yang terjadi antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak. Sering terjadi bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dalam perjanjian pengiriman barang-barang, dalam arti ada hak yang tidak dipenuhi atau ada kewajiban yang tidak dilakukan. Perjanjian antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Yogyakarta, di mana PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian sehingga terjadi wanprestasi, maka PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta dituntut untuk memenuhi kewajibannya yaitu mengganti kerugian sesuai peraturan yang berlaku. Kondisi dan pelayanan PT. Pos Indonesia yang demikian, sangat merugikan masyarakat pengguna jasa PT. Pos Indonesia. Pengguna jasa PT. Pos Indonesia tidak lagi mendapat kenyamanan, keamanan dan kepercayaan dalam menggunakan produk jasa pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia. Mengutip Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa ganti-rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang, jasa yang setara jenis atau nilainya, perawatan kesehatan, pemberian dan satunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 Melihat betapa pentingnya tanggung jawab PT. Pos Indonesia atas pengiriman dokumen-dokumen berharga bagi konsumen terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bagaimanakah mencari penyelesaianya, maka penulis berminat untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:
3
http: cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=6822&cl=Berita - diakses 15 Mei 2010. Jam 10.15 WIB
5
Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Cabang Yogyakarta Dalam Pengiriman DokumenDokumen Berharga Melalui Angkutan Laut. Idealnya PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta menurut Undang- undang Nomor 38 Tahun 2009 Pasal 30 yaitu mempunyai tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak pengguna layanan Pos maupun penyelenggara Pos dan bertanggungjawab menjamin bahwa kiriman yang dikirim terjamin keamanan dan keselamatan sampai tempat yang sudah ditentukan, tetapi realitanya bahwa pelaksanaan pelayanan PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta masih saja ada yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan seperti terdapat keterlambatan, kerusakan bahkan hilangnya paket pos atau surat pos yang dikirim. Hal ini membuat pengguna jasa merasa hak- hak mereka tidak terpenuhi dan terdapat kewajiban PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta yang tidak berjalan dengan baik. Idealnya Upaya yang dilakukan pihak PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta apabila terjadi kelalaian atas pengiriman barang menurut Undang- undang Nomor 38 Tahun 2009 Pasal 38 ialah melakukan pengecekan atau penyidikan terlebih dahulu terhadap pengiriman kepada pihak ekspeditur (pengangkut), selain itu upaya PT. Pos Indonesia juga bertanggungjawab untuk mengganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan pihak ekspeditur kepada pengirim sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Pasal 31, tetapi yang terjadi selama ini pengirim tidak dapat mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta kepada pihak ekspeditur atas kelalaiannya.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diba has dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta terhadap kerugian yang diakibatkan keterlambatan pengiriman dokumen-dokumen berharga? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta kepada pihak ekspeditur yang melakukan wanprestasi? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab PT.Pos Indonesia (Persero) cabang Yogyakarta terhadap pengguna jasa dalam hal terjadi kerugian atas keterlambatan pengiriman. 2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Yogyakarta kepada pihak pengangkut apabila melakukan kelalaian. D. Tinjauan Pustaka Pengangkutan merupakan proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan. Pengangkutan memiliki unsur-unsur yang terkait yaitu sebagai berikut: 1. Ada sesuatu yang diangkut 2. Adanya alat angkutannya 3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut. 4 Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.
4
Ridwan Khairandy, 2006. Pengantar Hukum Dagang. Yogyakarta: FH UII PRES. hlm. 178.
7
Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem yang mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu : 1. Subjek (pelaku) pengangkutan Orang yang melakukan pengangkutan atau para pihak dalam pengangkutan. Pelaku ini ada yang berupa badan hukum dan manusia pribadi. 2. Alat pengangkutan Alat yang digunakan untun menyelenggarakan pengangkutan, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek. 3. Objek pengangkutan Muatan yang diangkut berupa barang muatan atau penumpang. 4. Peristiwa pengangkutan Kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan. 5. Hubungan pengangkutan Hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dalam pengangkutan dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan. 5 Hubungan antara PT. Pos Indonesia dengan pihak ekspeditur disebut perjanjian pengangkutan, sedangkan PT. Pos Indonesia dengan Pengirim terjadi hubungan perjanjian ekspedisi. Perjanjian pengangkutan adalah consensual (timbal- balik) di mana pihak 5
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Pengangkutan Niaga, ctk. Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 4.
8
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu dan pengirim barang membayar biaya angkutan sebagaimana yang disetujui bersama. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal-balik antara ekspeditur dengan pengirim, di mana ekspeditur mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspeditur. PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta tidak mempunyai pengangkutan sendiri, maka PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta masih bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu pengusaha pengangkutan. Pengusaha pengangkutan (Trasport Ordernemer)
ialah
pengusaha yang bersedia untuk mengangkut barang-barang dari tempat pengangkutan sampai tempat tujuan yang ditetapkan serta biaya telah diperhitungkan sekaligus. Tanggung jawab Pengusaha Pengangkutan yaitu atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan (Pasal 91 KUHD). Tanggung jawab pengangkutan ditentukan dalam Pasal 1236 dan 1246 KUH Perdata yaitu pengangkut wajib memberi ganti- rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan, biaya kerugian bunga itu terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diperoleh. Pengusaha Pengangkutan juga bertanggungjawab apabila karyawan bawahannya melakukan kelalaian (Pasal 1367 KUH Perdata). Mengenai penetapan besarnya ganti rugi, berlaku asas yang tercantum dalam Pasal 1246, 1247 dan 1248 KUH Perdata, yang pada pokoknya mengganti apa yang hilang,
9
rusak dan laba yang tidak jadi diperoleh yang diperkirakan pada saat perjanjian itu dibuat, termasuk juga kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti: 1. Barang yang musnah, laba yang tidak jadi diperoleh terhadap barang yang diangkut, hingga harga eceran tertinggi. 2. Cacat badan penumpang sejak dirawat di rumah sakit hingga selesai dan terdapat cacat badan hingga tidak dapat bekerja dengan baik. 3. Jiwa yang meninggal dunia.6 PT. Pos Indonesia disebut juga ekspeditur yang artinya perantara yang bersedia untuk menyediakan/jasa usaha pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan perairan lain (Pasal 86 ayat 1 KUHP). Tanggung jawab ekspeditur dalam pelaksanaan pelayanan pengiriman barang adalah setelah barang kiriman diserahkan kepada pengangkut (Pasal 86 KUHD), sedangkan kelalaian ekspeditur jika barang-barang yang sebelumnya diserahkan ke tangan pengangkut menjadi rusak/hilang, maka kerugian yang timbul akibat dari kelalaian tidak sempurnanya beban tanggung jawabnya dapat dituntut ekspeditur mengganti kerugian (Pasal 88 KUHD). Persamaan antara ekspeditur dengan pengusaha angkutan ialah bahwa mereka dua-duanya memberikan perantaraan dalam hal pengangkutan barang-barang antara pengirim dan penerima. Segi fungsinya mereka tampak berbeda masing- masing ekspeditur mencarikan pengangkutan bagi pengirim. Pengirim bagi ekspeditur begitu berarti penyerahan kepada pengangkutan yang olehnya dipilih bagi pengirim dengan penyerahan biaya yang dimungkinkan pemberangkatannya barang-barang 6
dalam
angkutan,
jadi
tugas
ekspeditur
bukan
semata-mata
Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm.
82.
10
menyelenggarakan sampainya barang-barang ditempat tujuan karena kewajiban itu lekat pada pengangkutan. Kenyataannya hal ini menyimpang dari makna pasal 86 dan pasal 87 KUHD bahwa lebih banyak terjadi ekspeditur sekaligus juga bertindak sebagai pengangkut. Segala sesuatu ini dapat diperjanjikan antara pengirim dengan ekspeditur. Sifat pasal-pasal tersebut adalah sebagaimana peraturan-peraturan perlengkapan bukan bersifat keharusan. 7 Hukum perdata lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan asas-asas hukum mengenai hubungan/masalah konsumen adalah buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku ketiga memuat berbagai hukum konsumen. Seperti perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian saja maupun yang lahir berdasarkan undang-undang. Hubungan hukum konsumen adalah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata). Hubungan konsumen ini juga dapat dilihat pada ketentuan pasal 1313 dan pasal 1351 KUHPerdata. 8 Perikatan yang timbul dari perjanjian menunjuk pada ketentuan pasal 1320 dan pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian yang sah ha nyalah perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan (dan penyalahgunaan keadaan, menurut perkembangan yurisprudensi). Karena itu berkaitan dengan pemberian informasi, produsen penjual haruslah memberikan keterangan yang benar, jujur, dan sesungguhnya
7
Sution Usman Adji, 1990, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Ctk. Pertama. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 8. Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 43. 8
11
tentang produk yang dijualnya sehingga konsumen pembeli tidak merasa terpedaya atau tertipu. 9 Pengirim (konsumen) merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah pelayanan jasa seperti PT. Pos Indonesia, tanpa adanya kerjasama yang baik dengan konsumen maka proses usaha pelayanan jasa tersebut tidak akan berjalan. Istilah konsumen berasal dari bahasa latin “Consumer” yang berarti “memakai habis”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai pemakai hasil industri (bahan pakaian, makanan dan sebagainya). 10 Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah Kooper, yang berarti pembeli. Istilah ini dijumpai dalam kita Undang- undang Hukum Perdata. Namun demikian, istilah konsumen jelas lebih luas dari pembeli. 11 PT. Pos Indonesia dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melayani kiriman-kiriman barang dan surat atau dokumen agar pengirim (konsumen) merasa nyaman. Pengertian tanggung jawab memang seringkali terasa sulit untuk menerangkannya dengan tepat. Kebudayaan kita, umumnya "tanggung jawab" diartikan sebagai keharusan untuk "menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia W. J. S. Poerwadarminta adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya” artinya jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.
9
Janus Sidabolak, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Ctk. Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.hlm.70. 10 Yusuf Shopie , 2000. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 5. 11 Shidarta, 2000. Huk um Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo. hlm. 2.
12
Layanan Pos yang ada di PT. Pos Indonesia (Persero) ada beberapa macam dari pengiriman barang, layanan keuangan, layanan transfer ataupun pelayanan surat meliputi beberapa jasa sebagai berikut: 1. Surat Pos Layanan surat pos ini mentarip seragam di seluruh Indonesia baik untuk hubungan dalam negeri atau luar negeri. Klasifikasi untuk kiriman jenis surat pos ini adalah surat, kartu pos, warkatpos, dan barang cetakan. 2. Surat Kilat Layanan ini untuk kiriman pos cepat di dalam negeri (exspres mail) yang menjangkau seluruh Indonesia dengan prioritas kecepatan dalam penyaluran dan pengantaran. 3. Surat Kilat Khusus (SKH) Layanan yang terdokumentasi sebagai solusi tempat kiriman pos di dalam negeri sehingga dapat dilakukan jajak lacak guna mengetahui status kiriman. 4. Ekspres Mail Service (EMS) Layanan cepat pengiriman berita atau barang sebagai solusi tepat kiriman pos internasional dengan fasilitas jejak lacak guna mengetahui status kiriman. Jaringan ini tersebar ke 46 negara terkemuka di seluruh dunia dengan waktu tempuh antara satu sampai tiga hari. Pada PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta pengiriman dokumen-dokumen berharga merupakan suatu hal yang sangat besar pertanggungjawaban yang harus dimiliki PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta karena dokumen-dokumen berharga yang dikirim oleh pengguna jasa mempunyai nilai yang sangat penting. Dokumen berasal dari bahasa Latin yaitu dokumentum yang artinya bukti yang tertulis, surat akte, piagam surat resmi dan
13
sebagainya. Dokumen juga dapat diartikan surat yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan, barang cetakan/naskah karangan yang dikirim melalui pos atau juga dapat diartikan sebagai rekaman suara atau gambar dalam film dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bukti keterangan. 12 E. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Objek Penelitian Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Terhadap Pengguna Jasa atas Keterlambatan Pengiriman Dokumen-Dokumen Berharga pada PT. Pos Indonesia Cabang Yogyakarta Melalui Pengangkutan Laut. 2. Subjek Penelitian a. Direktur PT. Pos Indonesia Cabang Yogyakarta b. Pengguna Jasa Pengirim Dokumen-Dokumen Berharga PT. Pos Indonesia Cabang Yogyakarta c. Pihak Ekspeditur 3. Sumber Data a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian.
12
http://dalamzero1.blogspot.com/2009/03/pengertian-dokumentasi-dan-dokumen.html diakses 15 Mei 2010. Pukul 11.30 WIB
14
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas: 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, berupa: a) Kitab Undang-Undang Huk um Perdata b) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos c) PP Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, berupa: buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang, berupa: kamus hukum dan kamus umum. 4. Teknik Pengumpulan Data. a. Wawancara Dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan cara Tanyajawab dengan subjek penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas dengan mengajukan pertanyaan yang berisi pokok-pokok permasalahan. b. Studi Kepustakaan Data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku, mengkaji berbagai peraturan perUndang-undangan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan penulisan yang kemudian dipelajari dan dianalisa.
15
5. Metode Pendekatan Sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. 6. Analisis Data Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan degan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. F. Pertanggung Jawaban Sistematika 1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan
penelitian,
tinjauan
pustaka,
metode
penelitian,
dan
pertanggungjawaban sistematika. 2. Bab II merupakan bab tinjauan umum yang menjabarkan tentang teori-teori tanggung jawab, perjanjian pengangkutan dan ekspedisi yang akan digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini.
16
3. Bab III merupakan bab yang akan membahas mengenai hasil analisa, adapun sub bab dalam bab yang ketiga ini adalah mengenai masalah pertanggungjawaban PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta terhadap kerugian yang diakibatkan keterlambatan pengiriman dokumen-dokumen berharga dan upaya yang dilakukan PT. Pos Indonesia cabang Yogyakarta terhadap pihak ekspedisi yang melakukan wanprestasi. 4. Bab IV merupakan bab yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis atas penelitian yang sudah dilakukan.
