BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Sebelum berlakunya paket Undang-undang di bidang keuangan Negara, ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
mengharuskan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dalam bentuk perhitungan anggaran Negara. Wujud laporan ini hanya menginformasikan aliran kas pada APBN sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah. Laporan demikian, selain memuat informasi yang terbatas juga waktu penyampaiannya amat terlambat. Keandalan (reliability) informasi keuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran juga sangat rendah karena sistem akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan didukung oleh perangkat data dan proses yang memadai. Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaktidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memperjelas bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Bendahara Umum Negara/daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Lingkungan Pemerintah Pusat. Salah satu hal yang amat penting dalam praktek akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah berhubungan dengan penetapan satuan kerja instansi yang memiliki tanggung jawab publik secara eksplisit dimana laporan keuangannya wajib diaudit dengan opini dari lembaga pemeriksa yang berwenang. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai kewenangannya, Pemeriksaan tersebut dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan demikian Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa masih berstatus belum diaudit. Sebagaimana lazimnya Laporan Keuangan tersebut setelah diperiksa dapat disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan oleh
2
Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan yang telah diperiksa dan telah diperbaiki itulah yang selanjutnya diusulkan oleh pemerintah Pusat dalam suatu rancangan Undang-undang/Peraturan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk dibahas dan disetujui oleh DPR. Selain itu, menurut Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003, pada
rancangan Undang-undang tentang laporan Keuangan pemerintah pusat disertakan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi mengenai kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintregasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu. Tingkat keandalan Laporan Keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistem akuntansi perlu dikembangkan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah serta mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan, terutama personil, dukungan teknologi informasi, prosedur dan tata kerja, bagan perkiraan standar, dan lembaga atau organisasi pendukung. Karenanya, sistem akuntansi tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas kegiatan bidang keuangan maupun bidang teknis.
3
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mengolah transaksi-transaksi keuangan melalui APBN yang terdiri dari sub sistem yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam penelitian ini Peneliti mencoba menelaah mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) yang menyelenggarakan Akuntansi Barang Milik Negara, karena Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk asset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar asset dimaksud mempunyai nilai manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian fungsi asset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar asset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara sebagai pertanggungjawaban pengelolaan barang milik Negara dan mengambil lokasi penelitian di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4
B. Perumusan Masalah Penelitian ini ditekankan pada masalah implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara karena aset yang dimiliki oleh pemerintah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan potensi konflik kepentingan. Gambaran umum pengelolaan barang milik Negara selama ini adalah belum
lengkapnya
data
mengenai
jumlah,
nilai,
kondisi
dan
status
kepemilikannnya, kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan barang milik negara, pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah, dan belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang ingin dibahas adalah 1.
bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang dilakukan oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan barang milik Negara?
2.
Apakah penerapan SIMAK BMN yang dilakukan oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang dilakukan oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
dalam
rangka
pertanggungjawaban pengelolaan barang milik Negara. Laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut : 1.
bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam penulisan dan atau penelitian selanjutnya.
2.
Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan menjadi suatu tinjauan mengenai efektif tidaknya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
3.
Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai akuntansi pemerintah secara khusus dan ilmu akuntansi secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kreativitas peneliti dalam menyikapi perkembangan ilmu akuntansi yang semakin lama semakin maju dan melahirkan suatu penemuan baru di bidang akuntansi.
6
