1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang Masalah Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan
public
goods
and
services
disebut
governance
(pemerintahan
atau
kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut Good Governance (kepemerintahan yang baik). Agar Good Governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep Good Governance tantangan tersendiri (LAN dan BPKP, 2000). Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:Kep117/M-Mbu/2002 tentang Penerapan Praktek Good CorporateGovernance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai nilai demokratis, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Aspek kunci dari prinsip
GCG
meliputi
adil,
responsibilitas,
transparansi,
independensi,
akuntabilitas, keselarasan dan kewajaran dalam segala hal yang dilakukan. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih banyak ditemukan di lingkungan pemerintahan kota bandung, misalnya saja kasus dana bantuan sosial Pemerintah Kota (Pemkot Bandung) yang seharusnya digunakan untuk membantu
2
kelompok masyarakat tidak mampu dicairkan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) para pegawai di lingkungan Pemkot Bandung kasus ini meyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 66,688 Miliar (Novianti, 2012). Adapun kasus lainya yakni adanya dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam kurun waktu 2008-2011 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Kerugian negara diperkirakan di atas Rp 100 miliar. Monitoring Community (MC) Jabar menduga kuat indikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Dinkes Bandung sudah berlangsung cukup lama. Dari catatan hasil investigasi MC, ditemukan adanya kinerja kebijakan umum di dinas tersebut, diduga selalu disalahgunakan para pimpinan di sana selama bertahun-tahun. Seperti pengelolaan dana APBD untuk dinas yang tidak transparan penggunaannya (Mardiana, 2012). Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN (LAN dan BPKP, 2000). Prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance ini diharapkan dapat
dijadikan
membangun
titik
acuan
bagi
para
framework bagi penerapan
regulator (pemerintah) dalam Good Corporate Governance
(Purwani,2010). Dikutip dari Rencana Strategis inspektorat (2009-2013), sasaran pertama meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan
3
korupsi,
kolusi
dan
nepotisme (KKN). Salah satu cara menuntaskan
penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN yakni melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan. Good Governance akan dapat diwujudkan dengan melibatkan 3 pihak, yaitu negara (pemerintah), dunia usaha, dan masyarakat. Penyelenggara negara perlu melakukan reformasi di segala bidang untuk mendukung penerapan Good Governance. Dunia usaha telah lebih dahulu dituntut untuk menerapkan Good Governance karena krisis yang melanda negara-negara yang Asean termasuk Indonesia yang mengalami krisis paling parah dan paling lama pulihnya. Penerapan Good Governance oleh dunia usaha yang lebih dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan penerapan Good Governance di sektor pemerintah. Dengan demikian dituntut agar penerapan di sektor pemerintah segera dilaksanakan. Beberapa upaya perlu dilakukan termasuk diantaranya adalah reformasi sistem akuntansi pemerintahan yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh penyelenggara negara mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas (Khomsiyah, 2012). Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan tata kerja inspektorat bahwa inspektorat adalah lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah, dibidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Inspektorat
4
Kota Bandung sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi inspektorat kota bandung, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), kinerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja, berkinerja
artinya
berkemampuan
dengan menggunakan tenaga.
Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan aturanaturan yang telah ditetapkan (Basuki, 2007:173). Evaluasi kinerja Inspektorat Kota Bandung disusun berdasarkan pada konsep pengukuran kinerja yang digunakan
untuk
penilaian
keberhasilan atau
kekurangan berhasilan
pelaksanaan pencapaian sasaran melalui berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Bandung (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,2012). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Inspektorat Kota Bandung Tahun 2012 pencapaian kinerja sasaran pada misi 1 yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di
5
daerah, bertujuan agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,dengan sasaran meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah. Indikator Kinerja Pengawasan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan peran dan fungsi pengawasan internal
pemerintah
menjumlahkan secara
rata-rata
daerah. Indikator keberhasilan
ini
indikator
dihitung
dengan
kinerja cakupan
pemeriksaan reguler, cakupan evaluasi kinerja/LAKIP, tingkat pelaksanaan pembinaan aparat pengawas terhadap objek pemeriksaan dan persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,2012). Berdasarkan uraian diatas dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : “ Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat “
1.2.
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penerapan Good Corporate Governance di Inspektorat Provinsi Jawa Barat 2) Bagaimana kinerja pengawasan di Inspektorat Provinsi Jawa Barat. 3) Bagaimana pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja pengawasan di Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6
1.3.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance di Inspektorat Provinsi Jawa Barat. 2) Untuk mengetahui kinerja pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. 3) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
1.4.
Kegunaan Penelitian Hasil
penelitian
mengenai
pengaruh
penerapan
Good
Corporate
Governane terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan bagi : 1.4.1. Pengembangan Ilmu 1. Bagi penulis Diharapkan penelitian ini dapat memeberikan pengetahuan, wawasan, dapat dijadikan perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.
7
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi ataupun rujukan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan topik yang sama atau berkaitan dengan topik ini.
1.4.2. Pemecahan Masalah Bagi Inspektorat Provinsi Jawa Barat Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah khususnya mengenai penerapan Good Corporate Governance dan kinerja pengawasan.
1.5.
Lokasi dan Waktu Penelitian Penulis melakukan penelitian pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang
berlokasi di JL. Surapati No.4 Bandung, Jawa Barat. Waktu penelitian tersebut dilaksanakaan pada bulan April 2014 sampai Juli 2014.
