BAB 1 PENDAHULUAN 1. 1
Latar Belakang Masalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan
penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum sering kali dipahami sebagai organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik menyediakan berbagai layanan langsung kepada masyarakat baik itu pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan jasa lainnya. Pemerintah harus bisa menyediakan public goods and services dalam memenuhi hak setiap warga negara untuk bisa menikmatinya, sebagai imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah mereka lakukan. Organisasi sektor publik bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari
pemerintahan
secara efisien dan efektif yang bertujuan untuk mewujudkan good governance (Mahsun, 2006:19). Organisasi sektor publik menghasilkan barang dan jasa yang perlu diawasi dan diatur penggunaannya. Hal ini tidak lepas dari fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Namun, masih muncul keluhan dari banyak pengguna jasa, karena dalam penyelenggaraan pelayanan publik banyak ditemukan kekurangan. Sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik masih jauh
1
2
dari harapan, dan akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mengutamakan fungsi pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah memerlukan tolak ukur dengan menggunakan kinerja. Selain itu, hal penting lainnya adalah sejauh mana pemerintah mengelola fungsi-fungsi tersebut, sehingga menghasilkan barang dan jasa dengan ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam hal ini, semua masyarakat merupakan pengguna pelayanan yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan yang disediakan oleh instansi pemerintah. Dengan demikian, fungsi pelayanan publik telah diwujudkan pemerintah dengan baik dan bertanggungjawab. Tolak ukur utama dari kemampuan organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan adalah kinerja suatu organisasi. Pengukuran ini dapat memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan secara keseluruhan, meningkatkan daya saing, memberikan umpan balik, mendukung proses strategi, serta membantu dalam mencapai visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja dapat membantu pihak manajemen untuk mengidentifikasi
masalah
dan
membantu
memberikan
solusi
dalam
menyelesaikannya guna perbaikan operasi organisasi. Tujuan akhir dari pengukuran kinerja agar manajemen memiliki kinerja yang lebih efisien, dan terjadi peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sektor publik juga diikuti dengan usaha peningkatan akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas harus merujuk pada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik,
3
sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Penerapan akuntabilitas berhubungan dengan penggunaan kebijakan administrative yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan (Mahsun, 2006:84). Dengan demikian proses pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintahan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut dapat terpenuhi. Dalam hal ini pemerintah dapat mengaplikasikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisikan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam melakukan pungukuran/penilaian kinerja mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa cara, namun salah satu cara yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menggunakan konsep pengukuran value for money. Yang merupakan salah satu prinsip terpenting dari good governance. Menurut Ulum (2004:271) value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup, perlu ditambah dengan elemen lain, yaitu: keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan mengacu pada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang
4
berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata. Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan dilakukan secara merata (Mardiasmo. 2002:4). Berdasarkan permasalahan diatas, sangat jelas bahwa pengukuran ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Untuk itu, sebuah organisasi yang berfokus pada pelayanan publik harus berusaha untuk memperbaiki kinerja serta dengan pengukuran kinerja yang lebih lengkap untuk mengetahui pencapaian visi dan misi yang telah dibuat. Maka penulis mengambil objek penelitian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik diharapkan dapat menunjukkan kemampuan kinerja yang lebih baik. 1. 2
Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana penerapan konsep
value for money dalam menilai kinerja pelayanan sektor publik pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya”.
5
1. 3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui penerapan konsep value for money dalam menilai kinerja pelayanan sektor publik pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 1. 4
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.
Kontribusi Praktis Dapat memberikan masukan dan informasi mengenai pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh unit pelayanan instansi pemerintah yang dapat dijadikan evaluasi dan meningkatkan pelayanan di masa datang.
2.
Kontribusi Teoretis Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk pengembangan teori atau wawasan yang berkaitan dengan kinerja pelayanan berdasarkan konsep Value for Money.
3.
Kontribusi Kebijakan Dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi dan bahan acuan untuk mempertimbangkan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan organisasi sekor publik dan khususnya dalam sistem pengukuran kinerja untuk masa yang akan datang.
6
1. 5 Ruang Lingkup Penelitian Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka dalam penelitian ini pembahasan dibatasi hanya pada pengukuran kinerja pelayanan publik berdasarkan konsep value for money terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tahun 2014.
