BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Seiring dengan tuntutan kemajuan serta perkembangan peran dan fungsi pemerintahan dibidang public service atau pelayanan publik maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum, kehadirannya sangat memberi warna terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung-jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum. Dalam konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan selfsupporting-nya organisasi daerah, instansi Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah. Infrastruktur yang baik dan lengkap, akan memperlancar perekonomian di daerah, begitu juga sebaliknya jeleknya infrastruktur akan menghambat perekonomian sehingga pembangunan didaerah menjadi lambat dan tidak berkembang.
1
2
Mengingat pentingnya peran dan fungsi instansi Dinas Pekerjaan Umum seperti yang telah diuraikan diatas, maka instansi ini oleh pemerintah daerah diutamakan dalam pembentukan susunan organisasi didaerahnya. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 15 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka terbentuk 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dengan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 serta Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor : 16 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), maka instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat memiliki tugas pokok yaitu sebagai pembantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan. Untuk melaksanakan tugas diatas maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat juga mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; 3. Pembinaan, pengembangan serta Pengawasan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan 4. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya.
3
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok dan fungsi. Tugas Pokok Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat adalah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sementara fungsinya adalah merumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman dan prasarana wilayah. Selain tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan juga mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. 2. Merumuskan kebijakan teknis dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategi Kabupaten Halmahera Barat dalam lingkup tugasnya dalam bentuk rencana kerja. 3. Mengkoordinasikan seluruh program dinas dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas. 4. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat dibawahnya secara berjenjang untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. 5. Membina dan mengarahkan bawahan dalam penyelenggaraan tugas di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga pelaksanaan tugas sesuai dengan yang direncanakan. 6. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai bahan pembinaan karier dan pengukuran kinerja. 7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban. 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan penentuan kebijakan. 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. Pemimpin adalah orang yang oleh organisasi tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku
4
suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Seorang pemimpin juga harus mengetahui eksistensi serta kebutuhan setiap anggotanya seperti kecakapan dalam melaksanakan apa yang diperintahkannya, sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi organisasi. Ditingkat inilah sebuah organisasi perlu menghadirkan pemimpin yang berkualitas agar dapat mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Kepemimpinan adalah suatu aktifitas mempengaruhi perilaku orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kepemimpinan merupakan aktifitas pemimpin dalam bentuk memberi perintah, membimbing, dan mempengaruhi kelompok kerja atau orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, (Danim, 2004:56). Kepemimpinan yang efektif mempunyai peran yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan mengandung unsur pimpinan dan yang dipimpin. Sukses organisasi lebih ditentukan oleh pimpinannya. Oleh karena itu demi masa depan organisasi seorang pemimpin dalam memerintah penting memiliki gaya kepemimpinan sehingga dapat mempengaruhi para bawahan agar tetap bersemangat dalam bekerja. Seorang pemimpin juga harus mampu menentukkan gaya kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi yang dinginkan oleh bawahan dalam organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap masalah kepemimpinan tidak terlepas dari pengaruh gaya kepemimpinan untuk mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Konsep kepemimpinan modern beranjak dari tesis (Danim, 2004:68) bahwa
5
sukses organisasi dalam mengemban misinya ditentukan oleh interaksi produktif antara pemimpin (leader) dengan yang dipimpin (staf), yang secara teknis mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda. Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, maka diperlukan penyesuaian yang tepat antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan bawahan
demi
keberlangsungan dan pencapaian tujuan kerja. Berdasarkan
observasi
awal
penulis
menemukan
bahwa
dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi diatas masih kurang optimal yaitu berkenaan dengan kinerja pegawai, yaitu : 1. Terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat waktu dan kurangnya disiplin kerja pegawai, misalnya bahwa tugas yang dilimpahkan oleh atasan kepada bawahan selalu saja molor dan terlambat. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawa ini. Tabel 1.1 Data Penyusunan Laporan Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat No
Tugas
Target Waktu yang harus dicapai
Realisasi
Keterangan
1
Pembuatan Laporan Penyusunan Program Kerja 2011
Agustus s.d. Oktober 2011
November 2011
Adanya keterlambaran 1 bulan dalam penyusunan data
2
Penyusunan dan Penilaian Prestasi Pegawai 2011
September s.d. Nopember 2011
Desember 2011
Adanya keterlambatan 1 bulan dalam penyusunan data
Sumber: SDM Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Hal Bar, 2012
6
2.
Masih terdapat penundaan pekerjaan pegawai, karena kurang pengecekan/pemeriksaan/evaluasi
serta
pengarahan
kerja
dari
pemimpin ; misalnya tugas yang telah dilimpahkan oleh atasan selalu dikerja secara santai, sehingga pimpinan merasa tidak puas dari hasil kerja yang dilaksanakan oleh pegawai karena tugas tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan. 3.
Lambatnya penanganan administrasi dan masih ada pegawai yang membedakan perlakuan kepada pelayanan masyarakat ataupun pada rekan kerja dalam proses pelelangan sehingga banyak kegiatan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan bermasalah. Dari 10 laporan progress pekerjaan fisik tahun 2012 hanya terdapat 3 kegiatan perumahan yang bisa dikatakan berhasil dan 7 kegiatan pekerjaan umum bisa dinyatakan tidak berhasil. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel di bawah ini.
7
Tabel 1.2 LAPORAN PROGRES PEKERJAAN FISIK TAHUN 2012 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT No
Nama Paket / Kegiatan
Sumber Dana
Realisasi Fisik
Relalisasi keuangan
1.
Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jailolo-Gamtala
DAK
0%
30%
2.
Peningkatan Jalan Ruas Todowongi Matui (hotmix)
DAU
0%
30%
3.
Pekerjaan jembatan desa sarau
DAU
50%
100%
4.
Pembangunan jalan setapak desa tolofuo
DAU
50%
100%
5.
Pembangunan sanitasi lingkungan desa Tongute Ternate Pembangunan talud penahan sumber air ake gurango thp 2 Peningkatan Jalan aspal ruas ibu togoreba tua
DAK
30%
65%
DAU
15%
50%
DAK
10%
30%
6. 7. 8.
DAK
80%
80%
9.
Pembangunan sanitasi lingk/MCK komunal desa guaemadu Pembangunan mesjid raya jailolo
DAU
65%
30%
10.
Pembangunan Asrama Mahasiswa Halbar Tahap II
DAU
30%
30%
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012
Berdasarkan fenomena kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum dan Perumahan yang kurang optimal maka penulis menduga disebabkan karena gaya kepemimpinan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu: 1. Jarang komunikasi yang aktif antara pemimpin dengan bawahan, Pemimpin lebih menekankan hubungan formal (hasil wawancara dengan salah satu pegawai di bidang Bina Marga). 2. Pemimpin kurang berpartisipasi dengan bawahan dalam mencari alternatif pemecahan dalam penyelesaian tugas (hasil wawancara dengan salah satu pegawai di bagian keuangan dan kepegawaian). 3. Pemimpin kurang cepat mengambil keputusan untuk masalah pekerjaan (hasil wawancara dengan salah satu pegawai di bidang Bina Marga).
8
Berdasarkan uraian dan gejala-gejala diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara”.
1.2. Rumusan Masalah Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penilitian, maka masalah pokok penelitian atau pernyataan masalah (problem statement) adalah gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara menjadi tidak baik. Berdasarkan masalah pokok penelitian ini, diturunkan pertanyaan atau masalah penelitian (problem questions) adalah seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Dinas terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara.
1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1. Maksud Penelitian Maksud penelitian adalah memberikan gambaran terhadap fenomena yang terjadi pada gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai serta pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
9
1.3.2. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: Untuk mengetahui berapa besar Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. 1.4. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis bagi berbagai pihak yang terkait dengan gaya kepemimpinan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Adapun kegunaan yang bisa diperoleh antara lain: 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian lebih mendalam mengenai konsep kepemimpinan serta konsep kinerja pegawai. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu administrasi publik terutama yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan, khususnya bagi para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai serta sebagai evaluasi terhadap gaya kepemimpinan yang selama ini berjalan di lingkungan organisasi tersebut.
