BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah PT. Pos Indonesia merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. PT. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status bermula dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. PT. Pos Indonesia yang awalnya adalah Perusahaan Umum (Perum) berubah menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. PT. Pos Indonesia (Persero) sempat mengalami keterpurukan karena teknologi yang kian maju membuat masyarakat lebih memilih menggunakan teknologi dibanding surat-menyurat. Dari kondisi tersebut, PT. Pos Indonesia
2
memperluas jaringan dengan mengadakan kegiatan partner usaha dalam hal ini adalah keagenan, yang kemudian dikenal dengan Agenpos. Agenpos adalah konsep pengembangan jaringan melalui kerjasama kemitraan antara PT. Pos Indonesia dengan perorangan atau badan usaha dalam rangka memberikan pelayanan pos secara lebih luas. Keberadaan Agenpos dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan sektor ekonomi mikro melalui pengembangan pola kemitraan bisnis dan untuk lebih mendekatkan diri dengan konsumen. Awalnya, pola usaha Agenpos ini adalah waralaba, namun pada tahun 2010 PT. Pos Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengubah pola usahanya menjadi keagenan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. Atas dasar itulah kemudian PT. Pos Indonesia melebarkan sayap bisnisnya menggunakan sistem keagenan. Sekarang ini menjadi semakin mudah menemukan Agenpos di pinggir jalan karena laju pertumbuhannya memang cukup pesat. Pada tahun 2012, terdapat setidaknya 54 Agenpos yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. 1 Agenpos terus berkembang hingga pada tahun 2014 sudah ada 1700 agen yang tersebar di seluruh
1
Surtan PH Siahaan, Fransiska Firlana, Bisnis Pos yang Cocok Menjadi Usaha Sampingan, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/20/16064637/bisnis.pos.yang.cocok.menjadi.usah a.sampingan, diakses 10 Februari 2016, pukul 10.25
3
Indonesia. 2 Hal ini dapat terjadi karena tawaran bisnis menjadi Agenpos terbuka bagi semua kalangan masyarakat baik pribadi maupun badan usaha. Salah satu Agenpos yang ada di Sleman yang dibahas dalam tulisan ini yaitu Agenpos Jambusari. Pada mulanya, Agenpos Jambusari bekerjasama langsung dengan PT Pos Indonesia yang berada di Yogyakarta. Namun, pada bulan Januari 2015 lalu, PT. Pos Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yang mengharuskan Agenpos berhubungan dengan Main Agent yang telah ditunjuk oleh PT. Pos Indonesia dalam hal melanjutkan hubungan bisnis keagenannya. Kebijakan ini sendiri baru dapat diterapkan oleh Agenpos Jambusari pada bulan September 2015 lalu. Akan tetapi hingga saat ini belum ada pembaruan perjanjian kerjasama terkait hal tersebut, padahal ada beberapa aspek hak dan kewajiban yang berubah dari perjanjian kerjasama sebelumnya. Misalnya diterapkannya sistem deposit terlebih dahulu, pembaruan aplikasi desktop menjadi aplikasi online, dan lain sebagainya. Beberapa perubahan yang terjadi membuat Agenpos Jambusari mengalami beberapa kendala dalam hal menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh PT Pos Indonesia karena memang belum adanya perjanjian tertulis terkait pembaruan sistem yang diterapkan. Dari gambaran kondisi tersebut, untuk mengetahui lebih lanjut hubungan kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Agenpos Jambusari maka penulis tertarik melakukan penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 2
Artikel: Peluang Usaha Menjadi Agen Pos Untung Menggiurkan ,http://www.agenpos.co.id/ peluang-usaha-menjadi-agen-pos-untung-menggiurkan/, diakses 10 Februari 2016, pukul 11.15
4
antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Agenpos Jambusari di Kabupaten Sleman” B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kelanjutan perjanjian kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Agenpos Jambusari setelah diterapkannya kebijakan baru mengenai keharusan Agenpos melanjutkan hubungan kerjasama tentang pengelolaan Agenpos dengan Main Agent? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum kegiatan Agenpos Jambusari terkait diterapkannya kebijakan baru dalam hal belum adanya perjanjian baru yang mengatur mengenai hal tersebut? C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui perlindungan hukum kegiatan Agenpos khususnya Agenpos Jambusari terkait diterapkannya kebijakan hubungan kerjasama dengan Main Agent sebelum adanya perjanjian baru yang mengatur mengenai hal tersebut. b. Untuk mengetahui kelanjutan perjanjian kerjasama antara PT. Pos Indonesia dengan Agenpos Jambusari setelah diterapkannya kebijakan baru tersebut. 2. Tujuan Subyektif Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan relevan dengan topik yang diteliti, juga sebagai bahan dasar penyusunan penelitian hukum
5
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, belum ditemukan penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Agenpos Jambusari di Kabupaten Sleman”, namun ditemukan beberapa judul penelitian yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama, antara lain: 1. Penulisan Hukum dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang D.I. Yogyakarta dengan Agenpos Bulaksumur di Kabupaten Sleman Mengenai Pengelolaan Pos”, yang ditulis oleh Rakyan Woro Siwi pada tahun 2013. Penelitian ini menitikberatkan pada analisa kualifikasi perjanjian kerjasama dan pengelolaan Agenpos sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerjasama terkait. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualifikasi perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang D.I.Yogyakarta dengan Agenpos Bulaksumur mengenai pengelolaan Agenpos dan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian dalam perjanjian kerjasama antara keduanya mengenai pengelolaan Agenpos. Hasil dari penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang D.I.Yogyakarta dengan Agenpos Bulaksumur dikualifikasikan sebagai perjanjian jenis
6
baru campuran dan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ditaati dengan baik oleh para pihak.3 2. Penulisan Hukum dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Rental Reza Transport dengan Mitra Usaha di Kabupaten Sleman”, yang ditulis oleh Devi Setya pada tahun 2013. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama, perlindungan hukum, dan upaya penyelesaian masalah terkait pengadaan mobil dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian mitra usaha mobil antara pihak mitra dengan Reza Transport, mengetahui bentuk perlindungan hukum mitra usaha dalam permasalahan pembatalan sepihak, serta mengetahui upayaupaya yang ditempuh guna menyelesaikan permasalahan pembatalan sepihak tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Reza Transport melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Armada Rental berupa pemutusan kerjasama secara sepihak. Tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut, sehingga penyelesaian masalah yang dilakukan adalah dengan musyawarah kekeluargaan.4 Penelitian hukum ini memiliki perbedaan dengan penelirian sebelumnya yang telah ada, khususnya pada obyek dan waktu penelitian dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelanjutan perjanjian kerjasama antara PT. 3
Rakyan Woro Siwi, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang D.I. Yogyakarta dengan Agenpos Bulaksumur di Kabupaten Sleman Mengenai Pengelolaan Pos, Penulisan Hukum S1 FH UGM, 2013. 4 Devi Setya, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Rental Reza Transport dengan Mitra Usaha di Kabupaten Sleman, Penulisan Hukum S1 FH UGM, 2013.
7
Pos Indonesia (Persero) dan Agenpos Jambusari terkait adanya kebijakan baru mengenai hubungan Agenpos dengan Main Agent. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk diteliti, namun apabila terdapat penelitian yang serupa diluar pengetahuan penulis, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya. E. Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan praktis, antara lain: 1. Manfaat Akademis a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam ilmu hukum. b. Menambah data dan informasi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sehingga dapat bermanfaat bagi akademisi untuk kemudian lebih lanjut mengkaji penulisan hukum ini. c. Melengkapi ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya tentang hukum perdata terkait salah satu pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terjadi di lapangan. 2. Manfaat Praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain dalam hal perjanjian kerjasama, khususnya dalam hubungan keagenan.
