BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih
baik. Sejalan dengan perkembangan era globalisasi, nampaknya pembangunan yang merata pada setiap sektor dan wilayah di Indonesia belum dapat dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi ini menandakan pemerataan pembangunan di Indonesia belum dapat dilaksanakan. Pusat-pusat perekonomian cenderung tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia Bagian Barat, sedangkan potensi kekayaan alam di wilayah Indonesia Bagian Timur belum bisa diberdayakan secara optimal dalam mensejahterakan masyarakat. Permasalahan inilah yang memicu lahirnya otonomi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Dengan sistem pemerintahan desentralisasi ini, diharapkan agar daerah mampu memberdayakan potensi daerahnya untuk kepentingan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
1
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk semakin mandiri dalam mengupayakan bergulirnya seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat
dengan
pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan. Peran masyarakat dalam menyukseskan pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan melalui kontribusi penerimaan pajak. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2008:1), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam otonomi daerah, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya menjadi semakin luas. Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan dan menggali setiap potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Sumber penerimaan daerah dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 antara lain pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sebagaimana yang dimaksud dengan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil sesuai dengan Pasal 11 bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
2
Dana bagi hasil di tahun 2008 sebesar Rp 23.640.440.000,- dan di tahun 2009 sebesar Rp 21.985.038.152,-bersumber dari pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pada Tabel 1.1 disajikan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut : Tabel 1.1 Sumber – sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 dan 2009 Tahun 2008 (Rp)
No
Jenis Pendapatan
1.
Pendapatan Asli Daerah - Pajak - Retribusi - Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah Total Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil - DAU - DAK Total Dana Perimbangan Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah - Hibah - Dana Darurat - Dana Bagi Hasil - Dana Penyesuaian Otsus - Bagi Keuangan dari Propinsi Total Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah Total Pendapatan
2.
3.
Tahun 2009 (Rp)
39.395.728.848 34.953.987.339
61.377.842.195 15.147.709.114
4.600.000.000 3.796.658.023 82.746.374.210
3.644.730.961 26.682.040.938 106.852.323.208
23.640.440.000 385.187.683.000 50.927.000.000 459.755.123.000
21.985.038.152 393.599.129.000 59.614.000.000 475.198.167.152
600.000.000 17.500.000.000 26.914.848.000 13.725.805.400 15.451.394.000
1.273.582.000 0 40.851.904.000 49.152.228.000 5.795.415.000
74.192.047.400 616.693.544.610
97.073.129.000 679.123.619.360
Sumber : Perda No 11 Tahun 2008 dan Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada daerah dan sebagian hasilnya merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan di
3
daerah.
Sesuai
dengan
Surat
Keputusan
Menteri
Keuangan
No.
1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Kepala Daerah khususnya Daerah Tingkat II diberikan kewenangan untuk melaksanakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya untuk wajib pajak sektor pedesaan dan perkotaan, sedangkan untuk pendataan objek pajak dan penetapan pajak terhutang tetap menjadi wewenang Menteri Keuangan. Dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Kabupaten Gianyar. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas pungut dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu adanya banyak kesalahan pendataan seperti kesalahan nama wajib pajak, luas tanah dan sebagainya karena pendataan yang tidak maksimal, kesulitan petugas pungut (fiskus) dalam menemukan alamat wajib pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan kenaikan pajak yang cukup tinggi. Oleh karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengoptimalkan realisasi penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar yang terlihat pada Tabel 1.2, maka dapat dilihat perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2008 sampai 2009. Apabila target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2009, maka terjadi penurunan sebesar
4
95,56 persen, sedangkan untuk realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan tahun 2008 sampai 2009 terjadi peningkatan sebesar 66,01 persen. Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dari tahun 2008 sampai 2009 mengalami peningkatan sebesar 76,74 persen, sedangkan untuk realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan mengalami peningkatan sebesar 80,25 persen.
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2008 dan 2009 Jenis
Tahun 2008 (Dalam 000)
Tahun 2009 (Dalam 000)
Penerimaan
Target
Target
1.
Pedesaan
2.234.200
723.481
32,38 2,134.971 1.095.974
51,33
2.
Perkotaan
4.376.600 5.672.795
129,62 5.703.373 7.068.625
123,94
APBN
6.610.800 6.396.276
96,75 7.838.344 8.164.599
104,16
No
Realisasi
%
Realisasi
%
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, 2010 Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan tahun 2008 mencapai sebesar 32,38 persen, dan sektor perkotaan realisasi penerimaannya sebesar 129,62 persen. Sedangkan untuk tahun 2009 realisasi pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan sebesar 51,33 persen dan sektor perkotaan realisasi penerimaannya sebesar 123,94 persen. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor pedesaan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan padahal potensi pajaknya cukup besar, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkotaan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Ini
5
menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dengan sektor perkotaan tahun 2008 dan 2009. Dalam merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka diperlukan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menunjang kelancaran pemungutan pajak. Tanpa adanya partisipasi dari kedua belah pihak maka tugas-tugas untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak akan tercapai dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif dalam meningkatkan dan mengamankan penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar sudah efektif ?.
1.2
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.2.1 Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Gianyar.
6
1.2.2 Kegunaan Penelitian Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut : 1) Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai penerapan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan khususnya pada Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta dapat dijadikan referensi untuk diterapkan dan digunakan dalam merencanakan dan menganalisis sistem penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 2) Kegunaan Praktis Melalui pembahasan penelitian ini, diharapkan akan memberikan masukan bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisis sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan.
1.3
Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara bab satu dengan bab
yang lainnya merupakan satu kesatuan. Gambaran secara umum mengenai isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :
7
Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II Kajian Pustaka Bab ini menyajikan kajian pustaka yang mendukung penelitian ini dalam memecahkan permasalahan yang ada, serta pembahasan tentang hasil penelitian sebelumnya. Bab III Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang dipergunakan. Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada. Bab V Simpulan dan Saran Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi suatu simpulan dan saran mengenai Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 - 2009.
8
