BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah berusaha menggalakkan pembangunan di segala bidang baik pembangunan fisik maupaun non fisik Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. 1 Pembangunan
di
Indonesia
sekarang
ini
menitikberatkan
pada
pembangunan ekonomi. Berbicara mengenai masalah pembangunan, maka pembangunan dalam suatu negara menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu: pembangunan ekonomi
dengan
pertumbuhan
ekonomi
yang
menjadi
target
sasaran,
pembangunan lingkungan dengan targetnya adalah keberlangsungan lingkungan , dan pembangunan sosial dengan target mensejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu faktor yang juga berperan penting didalam menopang dan mendukung ketiga aspek pembangunan tersebut adalah dukungan infrastuktur. Infrastruktur merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama didalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan (Otonomi
1
Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dan Proyek dan Sumber Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Yogyakarta, 1996, hal. 1.
Universitas Sumatera Utara
Daerah) didalam kondisi nasional yang beragam. Keberagaman ini merupakan masalah utama yang masih akan dihadapi bangsa Indonesia. 2 Pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat suatu gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, irigasi, sanitasi, energi, perbaikan jalan dan pelabuhan. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Pembangunan infrastruktur mendapat modal dari pembiayaan infrastruktur yang dapat berasal dari perbankan, dana pensiun, dan dana dari investasi asing. Pembiayaan infrastruktur merupakan kemampuan Bank untuk mendanai proyek pembangunan yang dilakukan melalui proses tender. Menurut pemerintah, proyek-proyek infrastruktur sebagian akan dibiayai secara komersial yaitu pendanaan dari Bank dan investasi swasta. Sementara untuk proyek infrastruktur di daerah terpencil, pemerintah akan menggunakan sebagian dana Anggaran Pandapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah-langkah yang dilakukan untuk menuju reformasi dibidang infrastruktur yaitu dengan dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penyediaan jasa pelayanan infrastruktur itu sendiri. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur 2
http: // www. Repository. UI. ac. id, diakses tanggal 10 Januari 2010, Jam 15.00.
Universitas Sumatera Utara
menghadapi 3 (tiga) hal permasalahan. Pertama, pembangunan sarana dan prasarana tidak mudah karena mencakup penggunaan lahan yang cukup luas, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu. Di lain pihak, kemampuan ekonomi nasional pada saat ini sangat terbatas, baik dana yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana merupakan prakondisi bagi berkembangnya kesempatan dan peluang baru diberbagai bidang, peningkatan jumlah penduduk mendorong perlunya tambahan pelayanan sarana dan prasarana. Ketiga, menghadapi persaingan global dan sekaligus memenuhi permintaan masyarakat akan jasa pelayanan sarana dan prasarana. 3 Kebijakan pokok yang ditempuh dalam pembangunan infrastruktur adalah kebijakan mempertahankan tingkat jasa pelayanan infrastruktur, kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. Tujuan mempertahankan
tingkat
jasa
pelayanan
infrastruktur
adalah
untuk
mempertahankan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana yang telah ataupun sedang dibangun agar tingkat pelayanannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kualitas yang memadai, serta tetap dapat dioperasikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka menunjang sektor-sektor pruduktif. Untuk itu, diprioritaskan infrastruktur yang sudah dibangun ataupun sedang dalam proses pembangunan, diupayakan pemeliharaannya agar nilai ekonomisnya tidak menurun. Sasaran kebijakan ini adalah tersedianya pelayanan jasa infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dalam pemulihan 3
http: // www. hukum online.co. id, diakses tanggal 13 januari 2010, jam 10.00.
Universitas Sumatera Utara
ekonomi, terjaganya kondisi konstruksi maupun peralatan yang belum selesai pembangunan konstruksinya atau belum beroperasi dengan sempurna dan tersedianya data serta informasi bagi landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai semua sasaran dan tujuan seperti yang disebutkan diatas, maka semua dititikberatkan pada pembangunan sektor ekonomi. Kemudian untuk itu diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang sehingga pembangunan itu memberi hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut tergantung dari partisipasi seluruh rakyat. Berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh oleh segenap lapisan masyarakat seperti yang telah disebutkan di atas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan , jembatan, pelabuhan, irigasi, perumahan, perkantoran dan sebagainya. 4 Dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek ini, maka akan melibatkan berbagai pihak seperti pemberi pekerjaan (Bouwheer), pemborong (Annemer), perencana, pengawas serta melibatkan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan. Di samping itu dalam pelaksanaan pembangunan juga dihadapkan pada peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hubungan hukum yang akan dituang
4
http: // hukum online.co. id, diakses tanggal 13 januari 2010, jam 10.00.
Universitas Sumatera Utara
dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah “suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak pemborong), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga pemborongan”. 5 Proyek pemborongan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara memborongkan pekerjaan tersebut kepada pihak swasta, karena tidak dapat dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri. Dalam rangka pemberian pekerjaan ini, diperlukan hubungan kerja yang menyangkut tentang hukum yaitu perjanjian. Perjanjian kerja erat kaitannya dengan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Dari segi hukum perjanjian pemborongan pekerjaan harus tunduk kepada aturan-aturan hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III dan peraturan-peraturan lainnya seperti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres No. 80/ 2003) jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Perpres No. 32/2005) untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, karena adanya kesalahpahaman antara pihak pemberi pekerjaan dengan pihak yang melakukan pekerjaan. Maka kegiatan yang demikian lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian pemborongan kerja, yang mana dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum KIMPRASWIL Kabupaten Toba Samosir (DPU KIMPRASWIL) bertindak sebagai pihak yang memborongkan
5
R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hal. 58.
Universitas Sumatera Utara
sedangkan CV. Bagas Belantara (CV. Bagas) bertindak sebagai pihak yang menerima pemborongan kerja (Annemer) untuk pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi Bondar Sitoman Sosor Pandan sepanjang 75m. Dalam pelaksanaan proyek pemborongan ini, para pihak yang terlibat tidak boleh mengabaikan akta perjanjian. Pemborong dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berpatokan pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemborong dengan yang memborongkan, karena apabila terjadi penyimpangan dapat dijadikan alasan untuk menyatakan telah terjadi wanprestasi, dan isi perjanjian harus memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan. Pada masa sekarang ini banyak kontrak yang bermasalah, banyak isi kontrak sifatnya hanya menguntungkan salah satu pihak tanpa memperhatikan hak pihak yang lain, sehingga asas keadilan dan keseimbangan tidak terlihat lagi sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kedua belah pihak. Selain itu, dalam proses pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, sehingga banyak proyek itu yang berhenti sebelum selesai proses pekerjaannya. Melihat kejadian seperti di atas, maka diadakanlah penulisan skripsi ini, karena melalui skripsi ini dapat diketahui apakah proses pelaksanaan perjanjian pemborongan perbaikan saluran irigasi bondar sitoman sosor pandan sepanjang 75m telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, apakah proses pelaksanaannya
menyimpang
dari
ketentuan
kontrak?.
Pihak
DPU
KIMPRASWIL telah menentukan suatu standar dan kriteria tertentu yang harus
Universitas Sumatera Utara
dipenuhi oleh CV. Bagas selaku pihak pemborong yang dituangkan dalam sebuah kontrak. B. Perumusan Masalah Dalam setiap penulisan skripsi tentulah ditemukan yang menjadi permasalahan yang merupakan titik tolak bagi pembahasan nantinya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.
Apakah
proses
pelaksanaan
perjanjian
pemborongan
pekerjaan
Peningkatan Saluran Irigasi Bondar Sitoman Sosor Pandan Sepanjang 75m telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? 2.
Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan perjanjian pemborongan pekerjaan?
3.
Bagaimanakah penyelesaian Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemborongan peningkatan saluran irigasi yang dimulai dari proses pembuatan kontrak , pelaksanaan kontrak sampai pada kontrak atau pemborongan itu selesai (pasca kontrak) dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
b. Untuk mengetahui tanggung jawab bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan sampai pekerjaan selesai, dan risiko yang dihadapi para pihak dalam pekerjaan peningkatan saluran irigasi. c. Untuk mengetahui cara para pihak untuk menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan.
2. Manfaat Penulisan Selain dari tujuan penulisan, adapun yang menjadi Manfaat Penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah: a. Secara Teoretis 1) Diharapkan
dapat
memberikan
sumbangan
pemikiran
bagi
perkembangan ilmu hukum pada umumnya. 2) Untuk mengetahui secara konkrit sejauhmana perkembangan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan. b. Secara Praktis 1) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca, khususnya mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan dan agar masyarakat mengetahui proses perjanjian pemborongan pekerjaan yang terjadi antara DPU KIMPRASWIL dengan CV. Bagas. 2) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang cara membuat
perjanjian pemborongan
pekerjaan yang baik dan dapat mengetahui mengenai klausula pokok
Universitas Sumatera Utara
dalam
perjanjian
pemborongan
yang
dilakukan
oleh
DPU
KIMPRASWIL dengan CV. Bagas, dan proses pelaksanaan perjanjian pemborongan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
tanggung
jawab
para
pihak
terhadap
perjanjian
pemborongan, serta mengetahui cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan. Semoga kiranya tulisan ini dapat dijadikan suatu bahan acuan, inventaris dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengadakan penulisan lebih lanjut yang lebih mendalam yang berkaitan dengan pemborongan pekerjaan.
D. Keaslian Penulisan “ TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KIMPRASWIL KABUPATEN TOBA SAMOSIR DENGAN CV. BAGAS BELANTARA ( STUDI KASUS PADA CV. BAGAS BELANTARA) “. Yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyusun melalui referensi bukubuku, media elektronik (internet) sebagai sarana penunjang informasi jaringan perpustakaan terluas, dan studi kasus pada data sekunder yaitu menelaah pada dokemen surat Perjanjian DPU KIMPRASWIL dengan CV. Bagas, dan bahkan dari berbagai pihak. Kalaupun ada judul yang serupa namun materi pembahasan yang dilakukan berbeda dan permasalahan yang diangkat juga berbeda.
Universitas Sumatera Utara
E. Tinjauan Kepustakaan Dari judul di atas dapat diambil pengertian secara etimologis. Wiryono Prodjodikoro mengemukakan: Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 6 Perjanjian, maksudnya adalah “hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”. 7 Perjanjian pemborongan pekerjaan menurut KUHPerdata Buku III Bab 7A bagian Keenam tentang perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu karya tertentu bagi pihak lain yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan dimana pihak yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa khusus mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan hanya diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 64 dan Pasal 65 yang menyebutkan perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara pemborong dengan pihak yang memborongkan pekerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ini ada 3 (subjek) yaitu pemborong, yang memborongkan dan pekerja/ buruh yang melaksanakan pekerjaan. Dinas Pekerjaan Umum KIMPRASWIL Kabupaten Toba Samosir, maksudnya adalah pihak yang mewakili pemerintah dibidang Permukiman dan
6
Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Penerbit Sumur, Bandung, 1981, hal. 11. 7 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum perjanjian, Alumni, Bandung, 1986. hal. 6.
Universitas Sumatera Utara
Prasarana Wilayah Kabupaten Toba Samosir untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi bidang yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan. CV. Bagas Belantara merupakan sebuah perseroan komanditer yang tidak berbentuk badan hukum yang bertindak sebagai pemborong. CV atau yang disebut juga persekutuan komanditer menurut Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan itu. Persekutuan komanditer adalah “bentuk persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau lebih sekutu yang merupakan pemberi modal dan bertanggung jawab sebesar modal penyertaannya”. 8 Tanggung jawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab atau suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. 9 Akibat dari suatu hal yang terjadi itu menimbulkan risiko bagi para pihak. Risiko adalah “suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeur”. 10
8
http: // pengertiancv. Blogspot. com / 2009/04/ pengertian. CV. Html. Jumat, 05 Maret 2010, Jam. 14.20. 9 http: // pepak. Sabda. Org/ pustaka/ 040420/, diakses tanggal 05 Maret 2010 10 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.78.
Universitas Sumatera Utara
Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa: “Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang yang wajib untuk dipikul yang disebabkan suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkandalam perjanjian”. 11 Selain itu beliau juga mengemukakan: “Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”. 12 Risiko itu ada yang timbul karena ada suatu keadaan yang memaksa atau disebut Force majeur yang terjadi di luar kehendak para pihak seperti ada bencana alam, banjir, kebakaran, atau bahkan terjadi peperangan yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan. Force majeur atau sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (lihat Pasal 1244 KUHPerdata).13 Subanar mengemukakan bahwa “Force majeur mengandung risiko yang tak terduga-duga akan terjadi”. 14 Setiap risiko yang terjadi harus di tanggung oleh pihak yang bersangkutan. Namun dalam pelaksanaan tanggung jawab atas risiko tersebut sering menimbulkan permasalahan karena ada pihak tertentu merasa bahwa terdapat
11
Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 62 12 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Bandung, 1982, hal. 59. 13 http: // www. Damandiri/ or. Id/ file/ arirahmathakimundip bab 2. Pdf, diakses tanggal 05 Maret 2010. 14 Harimurti Subanar, Manajemen Usaha Kecil BPFE, Yogyakarta, hal. 84.
Universitas Sumatera Utara
ketidakseimbangan atas pertanggungjawaban tersebut. Sehingga permasalahan tersebut mengakibatkan proses pelaksanaan pekerjaan terganggu. Dan setiap permasalahan/ perselisihan yang terjadi dituntut penyelesaiannya. Salim HS mengemukakan : Penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan yang memerlukan jangka waktu yang panjang. Sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. 15
F. Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Dengan maksud agar tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan nilai ilmiahnya, maka diusahakan memperoleh dan mengumpulkan data-data dengan mempergunakan metode sebagai berikut: 1.
Jenis Penelitian Digunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengelola dan mempergunakan data sekunder. Namun dalam penelitian hukum deskriptif yang dimaksudkan penelitian itu juga termasuk dilakukannya survey ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu.
2.
Sumber data Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder meliputi: 15
Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, Buku Dua, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2008, hal. 198.
Universitas Sumatera Utara
a. Bahan hukum primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan didapat dari peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b. Bahan hukum sekunder Yaitu bahan dari buku hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum. c. Bahan hukum tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum. 3.
Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan serta mempelajari data dengan melakukan penelitian atas sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis berupa buku-buku karangan pasa sarjana dan ahli hukum yang bersifat teoretis ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. b. Penelitian Lapangan (Field Research) dalam bentuk studi kasus Penulis melakukan studi kasus terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, sebagai melengkapi bahan yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan di atas.
Universitas Sumatera Utara
G. Sistematika Penulisan Pembahasan secara sistematis sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Untuk memudahkan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Berisikan pendahuluan yang merupakan suatu pengantar dari pembahasan selanjutnya yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yaitu: Latar Belakang Penulisan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJAJIAN Sebagai dasar dari uraian yang dalam bab ini dibagi dalam 5 (lima) sub bab yaitu: Pengertian Perjanjian, Syarat-Syarat Perjanjian, Subjek Hukum dalam Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, dan Berakhirnya Perjanjian. BAB
III
TINJAUAN
UMUM
MENGENAI
PERJANJIAN
PEMBORONGAN Bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab yaitu: Pengertian Perjanjian Pemborongan, Pengaturan Hukum mengenai Perjanjian Pemborongan, Perjanjian Pemborongan Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan, Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan, dan Berakhirnya Perjanjian Pemborongan.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KIMPRASWIL KABUPATEN TOBA SAMOSIR DENGAN CV. BAGAS BELANTARA ( STUDI KASUS PADA CV. BAGAS BELANTARA) “. Terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu: Proses Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi Bondar Sitoman Sosor Pandan Sepanjang 75m, Tanggung Jawab Para Pihak dalam Melaksanakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, dan Penyelesaian Perselisihan yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dan saran merupakan penutup dalam skripsi ini, dalam hal ini penulis menyimpulkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN.
Universitas Sumatera Utara
