BAB I PENDAHULUAN
1.1. Alasan Pemilihan Judul Penulis memilih judul "Trust Receipt dalam Mengatasi Persoalan Tidak Dapat
Dikuasainya
Bill
of
Lading oleh Importir dalam
Perdagangan
Internasional", dalam rangka mencari tahu, hakikat dari “jalan” yang bernama Trust Receipt. Lebih jelasnya Penulis ingin mengetahui apakah jalan itu dimungkinkan oleh hukum untuk mengatasi kendala dalam perdagangan internasional terkait dengan tidak dapat “dilepas”-nya barang yang telah dipesan importir sekaligus pengguna jasa pengangkut manakala bank khawatir jika importir tidak melunasi, L/C (Letter of Credit) yang telah dibukanya guna kepentingan membayar harga barang yang dipesan importir dari eksportir yang berada di luar negeri. Penulis juga menemukan pengertian tentang perdagangan internasional yaitu dalam Trade as engine of growth menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan Jika aktifitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. (Salvatore, 2004)
1
2
Masalah hukum (legal issue) yang muncul adalah seperti yang telah disinggung di atas, apa hakikat dari trust receipt1 atau the letter of trust sebagaimana di atas tersebut? Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Penulis memilih judul sebagaimana telah dikemukakan di atas untuk melakukan penelitian dan akhirnya menulis sesuatu hasil penelitian dalam bentuk skripsi kesarjanaan yang disyaratkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Perlu pula dikemukakan di sini bahwa penelitian hukum (Law research) dalam rangka menemukan hakikat dari sudut pandang hukum surat bukti perwaliamanatan atau Trust Receipt ini adalah merupakan suatu penelitian yang original sebab Penulis belum menemukan penelitian dan penulisan yang sama mengenai Trust Receipt yang pernah dilakukan sebelumnya oleh mahasiswa FHUKSW Salatiga.
1.2. Latar Belakang Permasalahan Perlu dikemukakan di sini bahwa dokumen atau kontrak pengangkutan yang bernama bill of lading (B/L) atau konosemen adalah bukti bahwa sebelum penerbitan konosemen, ada perjanjian pengangkutan yang diterbitkan oleh pengangkut untuk orang yang menggunakan jasa angkutan laut. Dalam hal ini, bisa saja kontrak pengangkutan itu dilakukan antara pengangkut dengan importir
1
Trust Receipt atau disamakan dengan Letter of Trust Penulis artikan dengan Surat Bukti Perwaliamanatan atau suatu akta yang terdapat dalam transaksi perdagangan internasional dimana Issuing Bank atau Bank Penerbit Letter of Credit (L /C) memberikan kekuasaan kepada importir sehingga importir dapat mengambil barang yang dibeli oleh the issuing bank atau importir dari pengangkut yang mengangkut barang import tersebut atas permintaan pengguna jasa angkutan atau (pengangkutan laut), atau pembeli.
3
atau orang yang membeli barang. Secara konsepsional, dokumen-dokumen itu, kemudian dibeli oleh Bank Penerbit (the issuing bank). Alhasil, meskipun suatu bill of lading sudah lama diketahui sebagai suatu dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan atas barang (a document of tittle), dan hal itu berarti kepemilikan atas barang yang jenis, nama, jumlahnya sudah tertentu dan ditulis dalam bill of lading itu dapat beralih hanya dengan mengalihkan dokumen itu2 meskipun demikian kontrak pengangkutan masih tetap antara pihak pihak yang asli, dalam hal ini antara pengangkut dan pihak yang menggunakan jasa pengangkutan laut yang ada. Artinya, kontrak pengangkutan dengan demikian, dengan penyerahan bill of lading tersebut berubah, antar pihak pengangkut dengan pihak yang menguasai dokumen. Secara yuridis suatu bill of lading memiliki setidak-tidaknya tiga fungsi 3, yang dikemukakan di bawah ini. Pertama, konosemen adalah suatu dokumen bukti kepemilikan hak atas barang-barang impor yang dicantumkan dalam dokumen tersebut. Hal inilah yang menyebabkan sangat sering, dokumen tersebut kemudian dikirimkan melalui pos kilat, atau pos udara ke pelabuhan tujuan. Apabila si pengguna jasa pengangkutan laut, dalam hal ini si pengirim adalah pembeli (importir) maka ia akan mengirimkan dokumen tersebut kepada
2
Dengan karakteristik dapat dialihkannya Bill of Lading tersebut secara demikian maka ilmu hukum telah mengategorikan Bill of Lading atau konosemen sebagai surat berharga (negotiable instrument). 3
Hasil penelitian individual Jeferson Kameo, SH, LLM, PhD tidak dipublikasikan.
4
dirinya sendiri 4 , tidak lain maksudnya agar dia, si importir, dapat mengklaim barang tersebut di pelabuhan tujuan ketika barang - barang itu tiba. Banyak masalah (dalam pengertian issues hukum) dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan B/L tidak dapat diselesaikan secara efektif misalnya bagaimana apabila bank khawatir jika importir tidak melunasi, L/C (Letter of Credit) yang telah diterbitkan oleh bank penerbit guna kepentingan membayar harga barang yang dipesan importir yang secara konseptual sebetulnya adalah bank penerbit itu sendiri dari eksportir. Dalam kaitan yang baru saja Penulis kemukakan di atas, pembayaran (financing) adalah sebagai suatu kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli dalam jual beli, termasuk jual beli di perdagangan internasional. Penulis berinisiatif untuk memahami Trust Receipt sebagai suatu metode penyelesaian masalah, atau mengatasi permasalahan seperti di atas sebagaimana tuntutan hukum (the dictate of law) memberikan kontribusi kepada para pihak dalam transaksi perdagangan internasional, antara lain dengan mencermati berbagai issues hukum yang tersurat maupun tersirat dalam kasus pada Putusan Reg. No. 1887 K/PDT/19865. Kaitan dengan pembayaran (financing) yang baru saja Penulis kemukakan di atas, Bank akan membayar harga pembelian import yang seolah-olah dilakukan
4
Dimaksudkan dengan dirinya sendiri adalah Kantor Pusat si Pengirim di negara tujuan barang. Penelitian Individual Jeferson Kameo SH,LLM,Ph.D, Faculty of Law and Financial Studies University of Glasgow 2001 – 2005, Glasgow, Scotland the UK. 5 Untuk selanjutnya, skripsi ini, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Penulis singkat dengan Putusan 1887.
5
oleh Bank atas nama importir melalui pinjaman yang disebut letter of credit. Importir akan dapat menjual isi kargo, dan menggunakan uang hasil penjualan untuk membayar kembali kredit yang dipinjam dari Bank. Kaitan dengan itu, hukum berpendapat bahwa hal ini akan menguntungkan importir dalam transaksi bisnis, juga menguntungkan Bank, dan melancarkan peralihan atau transaksi barang sampai ke tangan konsumen.6 Sementara itu apabila orang yang menyewa kapal untuk mengapalkan barang yang ada dicatat dalam konosemen tersebut adalah pihak penjual, maka ia si penjual akan mengirimkan (bill of lading) tersebut kepada pembeli, atau bisa juga, mengirimkan bill of lading itu kepada suatu bank untuk diberikan kepada pembeli apabila si pembeli membeli (L/C) dari bank yang menerbitkan (the issuing bank) L/C tersebut, bersama-sama dengan dokumen-dokumen lainnya yang tergabung dalam satu paket bernama documentary credit. Kedua, bill of lading juga berfungsi sebagai suatu bukti atau surat atau akta tanda terima (a receipt) hak penguasaan atas barang-barang yang diimpor dan diangkut oleh pengangkut. Hal ini telah dikemukakan secara singkat di atas. Ketiga, bill of lading juga mencantumkan dengan rinci semua hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak atau perjanjian pengangkutan (the contract of carriage).
6
Sejalan dengan fungsi-fungsi dalam Kontrak, hukum kontrak dan perikatan yang berkaitan dengannya adalah untuk memfasilitasi, atau melancarkan, atau memudahkan transaksi bisnis perdagangan. Lihat Buku Jeferson Kameo SH.LLM.Ph.D, Fakultas Hukum Satya Wacana Salatiga, hal.5.
6
Memerhatikan uraian fungsi-fungsi bill of lading sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka khusus mengenai fungsi bill of lading yang pertama dalam hal apabila pihak yang menyewa perusahaan pengangkutan (pengirim), menjual bill of lading tersebut kepada bank (issuing bank), maka penguasaan bill of lading tersebut oleh pihak bank penerbit akan menyulitkan pihak importir atau pembeli barang apabila si pembeli barang (importir) tersebut belum melunasi kreditnya kepada the issuing bank 7 Dia (importir) tidak dapat mengambil barangnya dari pengangkut. Sehingga, persoalannya adalah apakah dengan demikian bill of lading menjadi semacam “fidusia”8 bagi bank? Memahami legal karakteristik yang demikian juga merupakan latar belakang penelitian dan penulisan karya tulis kesarjanaan ini. Dalam situasi seperti itulah Trust Receipt atau The Letter of Trust dapat dipergunakan. Mengingat, hal itu memang diijinkan oleh hukum, untuk memecahkan kebuntuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, yaitu keadaan buntu si importir tidak dapat mengambil barang yang telah dibelinya, dari perusahaan pengangkutan laut yang mengangkut barang-barang tersebut. Mengingat belum adanya suatu kajian ilmiah yang mendetail mengenai asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur mengenai Trust Receipt inilah yang telah memicu rasa ingin tahu Penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka
7
Penulis berpendapat bahwa sejatinya the issuing bank dalam kasus pada Putusan 1887 adalah The Chartered Bank, bukan PT Bank Sejahtera Umum.
8
Apabila jawaban tersebut hendak ditemukan, maka suatu kajian terhadap UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia harus dilakukan. hanya saja, ketentuan mengenai Fidusia tersebut adalah hukum positif Indonesia yang bisa jadi kurang terlalu relevan dalam konteks hukum perdagangan internasional.
7
mencari kembali prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah di balik Trust Receipt tersebut dan pada akhirnya menulis suatu skripsi kesarjanaan menyangkut hal itu. Suatu contoh problematika yuridis yang perlu ditemukan asas-asas atau prinsip-prinsip dan kaedah tersebut misalnya di dalam hukum, mengingat bill of lading yang adalah bukti kepemilikan, apabila telah diserahkan kepada pihak lain, maka si pemegang bill of lading yang menyerahkan bill of lading tersebut menjadi kehilangan status kepenguasaan atas barang-barang yang diangkut oleh pengangkut. Munculnya Trust Receipt dalam hubungan hukum antara the Issuing Bank dengan pihak pengirim, apakah dengan demikian (memastikan) prinsip atau kaedah hukum yang mengesahkan bahwa the Issuing Bank adalah pemilik atas barang-barang yang telah di impor oleh importir 9 ? Latar belakang seperti ini adalah contoh permasalahan yang akan Penulis temukan dalam penelitian penjelasan ilmiah / yuridisnya. Berikut ini, suatu skenario perhubungan hukum, dalam mana telah terjadi suatu kendala yaitu kesulitan bagi pihak pengirim mengambil barangnya dari pihak pengangkut, dan yang disebabkan oleh karena ada penguasaan atas bill of lading oleh bank yang dianggap telah menerbitkan letter of credit dapat diatasi dengan mengambil “jalan” sebagaimana dikemukakan di atas sebagai Trust Receipt.
9
Penulis berpendapat bahwa sejatinya the issuing bank dalam kasus pada Putusan 1887 adalah The Chartered Bank, bukan PT Bank Sejahtera Umum.
8
Skenario ini Penulis ambil dari suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan No. 1887/K/Pdt atau Putusan 1887. Adapun duduk perkara Putusan 188710, kurang lebih sebagai berikut: Pada akhir 1982/permulaan tahun 1983, PT. Gespamindo mengimpor/membeli pupuk dari Phosphate Mining Co., Canberra, Australia, sebanyak 3000 metric ton. Nilai uang 3000 metric ton pupuk tersebut adalah seharga seluruhnya US.$ 195.000,-. Pupuk tersebut sebetulnya adalah pesanan PT. Patra Buana, PT. Kapuas Dua Belas dan PT. Sinar Mulia Buana, masing-masing memesan 1000 metric ton pupuk. Kemungkinan11, ketiga PT. yaitu PT. Patra Buana, PT. Kapuas Dua Belas dan PT. Sinar Mulia Buana tidak memiliki izin impor sehingga mereka menggunakan jasa PT. Gaspamindo sebagai importir atau pembeli. Ada kesan setelah Penulis membaca Putusan 1887, bahwa untuk membayar harga 3000 metric ton pupuk impor tersebut kepada penjualnya di Australia, PT. Gespamindo membuka 3 buah L/C (Letter of Credit) di PT. Bank Sejahtera Umum (the issuing bank) melalui The Chartered Bank (corresponding bank) di Jakarta. Ketiga buah L/C (Letter of Credit) tersebut dibuka untuk dibayarkan kepada penjual pupuk (Phosphate Mining Co.) tersebut, yang keseluruhannya
10
Gambaran lengkap duduk Perkara Putusan 1887 sebagai suatu Hasil Penelitian Beserta Analisis, Penulis kemukakan dalam Bab III Karya Tulis Kesarjanaan (Skripsi) ini.
11
Seperti yang juga pernah disinggung oleh Penulis terdahulu yang menjadikan putusan 1887 sebagai objek kajian.
9
berjumlah US.$ 195.000,- dapat dipandang merupakan bukti-bukti 12 perjanjian kredit antara the issuing bank dengan PT. Gespamindo?13 Pupuk impor yang dibeli dari Phosphate Mining Co Ltd. Australia tersebut telah dikirim dan diangkut oleh PT. Samudera Indonesia, sesuai Bill of Lading (B/L) atau Konosemen. Pengiriman dilakukan dari Melbourne tertanggal 24 Maret 1983, menuju pelabuhan (port) tujuannya, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. PT. Bank Sejahtera Umum yang oleh mereka yang awam terhadap hukum memandang seolah–olah padahal sesungguhnya dialah yang telah membayar harga pupuk impor tersebut kepada Phosphate Mining Co. Ltd di Australia melalui The Chartered Bank di Jakarta. Dengan demikian otomatis wajar apabila PT. Bank Sejahtera Umum ingin merasa dapat menguasai documentary credit yang mungkin saja dianggap oleh sementara pihak yang awam telah terjadi di antara dirinya sendiri sebagai the issuing bank dan PT. Gespamindo, termasuk di dalam paket documentary credit
12
Masalahnya apabila ada perjanjian kredit maka umumnya harus ada perjanjian jaminan yang mengikutinya (perhatikan ketentuan UU Perbankan yang mengharuskan adanya jaminan). Dalam hubungan dengan itu, UU membenarkan bahwa “dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun badan hukum memerlukan dana yang besar seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam (Penjelasan atas UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, umum, Angka (1). 13
10
tersebut adalah dokumen/kontrak pengangkutan, dalam hal ini Bill of Lading yang diterbitkan oleh pengangkut.14 Ternyata, seluruh pupuk impor yang oleh PT. Gespamindo merasa telah dibeli dari Phospate Mining Co.Ltd., telah diserahkan kepada pemesannya melalui pengangkut. Diduga penyerahan dilakukan tanpa Bill of Lading (B/L) atau Konosemen asli. Padahal L/C (Letter of Credit) 15 tersebut di atas belum dilunasi oleh PT. Gespamindo kepada PT. Bank Sejahtera Umum yang telah membeli (negotiate) 16 dokumen itu dari The Chartered Bank di Jakarta senilai total sisa seluruhnya US.$ 169.000,-. Berhubung PT. Gespamindo terbukti tidak melakukan pembayaran atas sisa kewajibannya, maka dalam pandangan PT. Bank Sejahtera Umum, PT. Gespamindo telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengacara PT. Bank Sejahtera Umum juga ”menyeret” pengangkut, dalam hal ini PT. Samudera Indonesia ke dalam sengketa mereka. Tuduhan pihak PT. Bank Sejahtera Umum adalah bahwa PT. Samudera Indonesia sebagai pengangkut terikat dalam perikatan tanggung-menanggung dengan PT. Gespamindo untuk pelunasan kewajiban mereka kepada PT. Bank Sejahtera Umum.
14
Ada masalah di sini, apakah dengan dimasukkannya dokumen B/L dalam paket documentary credit tersebut dapat dimaknai sebagai dimulainya kontrak atau perikatan jaminan yang melibatkan pengangkut dan artinya dimaknai pula sebagai dimulainya suatu perikatan tanggung menanggung.
15
Perjanjian kredit.
16
Menebus kepada.
11
Hakim yang berhasil diyakinkan oleh penggugat, kemudian menghukum untuk bertanggung jawab secara renteng PT. Gespamindo dan PT. Samudera Indonesia. Kedua pihak tersebut oleh hakim dipaksa untuk membayar kepada PT. Bank Sejahtera Umum secara tunai dan sekaligus, masing-masing setengah bagian dari US.$ 169.000,- + bunga sebesar US.$ 36.378.72. Menurut hakim, “adil apabila resiko atas gagal bayar PT. Gespamindo itu dipikul oleh PT. Gespamindo dan PT. Samudera Indonesia secara bersama-sama. Kedua belah pihak itu oleh hakim, masing-masing dihukum untuk membayar kepada PT. Bank Sejahtera Umum uang sejumlah US.$ 84.500,-.” Penulis berpendapat, seandainya pihak the issuing bank memahami “jalan” yang tersedia di dalam hukum dalam hal ini Trust Receipt, maka sengketa tersebut di atas mungkin dapat dihindari. Pihak PT. Gespamindo tidak harus dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya justru PT. Gespamindo bisa mengambil barang yang dia beli dari perusahaan ekspor di Australia itu kemudian barang tersebut dijual atas nama PT. Bank Sejahtera Umum dan hasil penjualan tersebut dapat dipergunakan oleh PT. Gespamindo untuk melunasi L/C yang dibukanya dari PT. Bank Sejahtera Umum. Namun demikian, apakah “jalan” tersebut di atas dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam sistem hukum (Perdagangan Internasional)?
12
Rasa ingin tahu Penulis itulah yang juga menjadi alasan mengapa Penulis memilih judul sebagaimana telah dikemukakan di atas untuk penelitian dan penulisan karya tulis kesarjanaan (skripsi) ini.
1.3. Rumusan Masalah Bagaimanakah Trust Receipt atau Akta Kepercayaan antara Importir dan Bank dalam mengatasi persoalan tidak dapat dikuasainya bill of lading oleh importir dalam perdagangan internasional ? Penulis akan menambahkan terlebih dahulu sedikit tentang proses umum perdagangan internasional, dalam hal ini adalah tentang proses pembiayaan L/C oleh Bank Penerbit. Mekanisme Perdagangan Internasional dalam proses pembiayaan jenis L/C Indonesia
PT. Patra Buana PT. Sinar Mulia Buana PT. Kapuas Dua Belas
9
Importir PT.Gespamindo
2
Australia
1 5
4
8
Bank Importir (Issuing Bank) PT. Bank Sejahtera Umum
Eksportir Phospate Mining Cp., Canberra, Australia
3 7
6
Bank Koresponden The Chartered Bank
13
Keterangan : 1. Penandatanganan kontrak jual beli barang antara importir Indonesia (PT. Gespamindo) dengan eksportir Australia (Phospate Mining Cp., Canberra, Australia. 2. Permohonan L/C oleh importir disertai dengan setoran jaminan. 3. Permintaan pembukuan L/C oleh issuing bank kepada The Chartered Bank. 4. Pemberitahuan dari The Chartered Bank kepada PT. Bank Sejahtera Umum kepada eksportir mengenai L/C importir dan jaminan pembayaran. 5. Pengiriman barang kepada importir. 6. Penyerahan dokumen ekspor. Selanjutnya The Chartered Bank melakukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan syarat syarat lain. 7. Pengiriman dokumen dan permintaan pembayaran L/C kepada PT. Bank Sejahtera Umum. 8. PT. Bank Sejahtera Umum memberitahukan kedatangan dokumen kepada importir dan permintaan pelunasan L/C. 9. 3 (tiga) PT yang disinyalir tidak mempunyai ijin impor dapat mengambil barang tanpa mempunyai Bill of Lading atau konosemen (bukti dokumen kepemilikan).
Ketika PT. Gespamindo sebagai importir ternyata belum melunasi L/C seharusnya PT. Gespamindo belum bisa mengambil barang pesanan terlebih dahulu (pengambilan barang melalui 3 (tiga) PT yang disinyalir tidak mempunyai ijin impor yaitu : PT. Patra Buana, PT. Kapuas Dua Belas dan PT. Sinar Mulia Buana). Namun dengan fasilitas Trust Receipt Penulis melihat peluang untuk dapat terselesaikannya permasalahan belum dikuasainya B/L karena belum terlunasinya L/C.
1.4. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimanakah Trust Receipt dalam mengatasi persoalan tidak dapat dikuasainya bill of lading oleh importir dalam perdagangan internasional. Perlu Penulis tambahkan disini bahwa konsep “bagaimana”, baik yang Penulis gunakan dalam perumusan masalah maupun
14
tujuan penelitian ini adalah suatu konsep yang memayungi berbagai macam aspek hukum, dalam hal ini kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang Trust Receipt.
1.5. Metodologi Penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum yaitu bahwa apa yang selalu dicari dalam setiap penelitian hukum adalah kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip hukum. Oleh sebab itu maka sama dengan penelitian hukum pada umumnya namun penelitian hukum ini hanya akan meneliti dan hanya akan menemukan prinsipprinsip dan kaedah hukum yang mengatur menguasai Trust Receipt sebagai sarana dalam mengatasi persoalan tidak dapat dikuasainya bill of lading oleh importir dalam perdagangan internasional. Adapun satuan amatan dalam penelitian ini adalah dokumen 17 Trust Receipt yang dikenal dalam perdagangan internasional, bill of lading dan dokumen-dokumen terkait dengan Trust Receipt serta peraturan perundangundangan dan keputusan Pengadilan Republik Indonesia dalam putusan 1887 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan satuan analisis dari penelitian ini adalah hakikat Trust Receipt yang dipergunakan oleh pihak the issuing bank dengan pihak importir dalam rangka mengatasi persoalan tidak dapat dikuasainya bill of lading oleh importir dalam perdagangan internasional. 17
Yang dimaksud dengan dokumen di sini dapat juga mengandung pengertian institusi atau semangat “spirit” hukum yang ada, misalnya dapat ditemukan dalam Putusan 1887 seperti dapat dilihat dalam Analisis pada Bab III karya tulis ini.
