BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelengggarakan pengelolaan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sendiri telah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara utamanya Pasal 32 menyatakan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan diatur bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan Akuntansi Kas menuju Akrual (Cash Toward Accrual). Pasal 36 Ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (Lima) tahun maka mengacu pada Pasal 36 Ayat (1) tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 1
Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) berlaku transisi bagi entitas yang belum siap mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sampai dengan waktu paling lama 4 (Empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010, hal ini berarti bahwa penyusunan laporan keuangan berbasis akrual (full accrual) sudah harus diimplementasikan pada penyusunan laporan keuangan tahun 2015. Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara. Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan perubahan peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) menjadi sistem berbasis akrual. Terkait dengan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yaitu akuntansi adalah proses
2
identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Belanja merupakan hal yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah “belanja” pada umumnya hanya digunakan di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja dapat berbentuk belanja operasi yang dapat dihakikatkan merupakan beban (expense) sedangkan belanja modal yang merupakan belanja investasi yang masih berupa cost sehingga nantinya diakui dalam neraca. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam sektor publik, khususnya pemerintah, setiap beban merupakan belanja, tetapi tidak semua belanja merupakan beban, karena bisa jadi merupakan belanja modal yang masih berupa cost dan belum berupa expense. Salah satu bentuk laporan keuangan dalam akuantansi sektor publik adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3
berbasis Kas, akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara
yang
memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Untuk menghindari penyelewengan dalam kegiatan belanja, pemerintah membuat peraturan yang mengatur dalam pengalokasian dana pendidikan dan harus dipatuhi oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satunya adalah wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang merupakan aparat pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan, mendorong pemerintah menyalurkan berbagai bantuan pendidikan daerah Kota Yogyakarta yang dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bertanggung jawab kepada Bupati Kota Yogyakarta melalui sekretaris daerah. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membahas implementasi akuntansi belanja yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun judul yang penulis angkat
untuk
menjadi
“IMPLEMENTASI
judul
tulisan
AKUNTANSI
Tugas
BELANJA
Akhir
ini
PADA
adalah DINAS
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015”
4
1.2 Rumusan Masalah Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah utama yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah “Apakah implementasi akuntansi belanja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2015 telah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan?”.
1.3 Tujuan Penulisan Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akuntansi belanja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2015 sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.
1.4 Manfaat Penulisan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: a. Penulis: Sebagai sumber untuk menambah dan meningkatkan ilmu akuntansi pemerintah yang sebelumnya telah dipelajari selama menempuh perkuliahan di Diploma III Universitas Gadjah Mada sehingga penulis dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi pemerintah pada unit pemerintah dimasa yang akan datang. b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Sebagai bahan kajian untuk mengevaluasi ketaatan dan kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penerapan akuntansi pemerintah pada SKPD.
5
c. Masyarakat: Sebagai bahan tinjauan untuk menilai usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah guna menerapkan akuntansi pemerintah pada SKPD dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan daerah yang taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, di mana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab sesuai kebutuhannya agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Secara garis besar Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini berisi diskripsi singkat mengenai latar belakang implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam akuntansi belanja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan alasan mengangkat tema penulisan. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai rumusan masalah, batasan penulisan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM PENULISAN Pada
bab
ini
memberikan
gambaran
umum
perusahaan/instansi tempat objek penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan tinjauan pustaka berupa
6
penjelasan
mengenai
akuntansi
belanja.
Selain
itu,
menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, metodologi penulisan, jenis dan sumber data serta kerangka penulisan. BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dari implementasi akuntansi belanja berbasis akrual pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2015.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN Menyimpulkan hasil dari analisis yang telah dilakukan dengan
memberikan
pendapat
terkait
implementasi
akuntansi belanja berbasis akrual berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Selain itu, berisi saran yang penulis rekomendasikan
berkaitan
dengan
permasalahan
implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyajian akuntansi belanja.
7
