BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang Pemerintah mengatur telekomunikasi di Indonesia dengan Undang-undang
khusus telekomunikasi No 36 tahun 1999. Didalan UU ini diatur juga mengenai penyelenggaraan interkoneksi antar operator telekomunikasi. Dan secara khusus tentang interkoneksi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, dimana penyelenggaraan interkoneksi harus berdasarkan biaya. Penerapan interkoneksi berdasarkan skema biaya saat ini baru diberlakukan terhadap trafik voice saja, sementara untuk trafik SMS (Short Message Service) berlaku skema SKA (sender keep all). Selama ini skema SKA untuk interkoneksi SMS dilakukan dengan pertimbangan, bahwa trafik SMS antar penyelenggara akan berimbang karena proses balas-berbalas pengiriman SMS. Akan tetapi, dalam perkembangannya terdapat ketidakseimbangan trafik sehingga operator yang "kebanjiran" SMS dari operator lain merasa dirugikan, dengan kata lain operator penerima SMS akan lebih dirugikan. Skema SKA yang berlaku bagi SMS ini maksudnya adalah tidak ada kewajiban membayar biaya interkoneksi / terminasi SMS dari operator pengirim SMS kepada operator penerima SMS. Skema SKA yang berlaku selama ini telah menciptakan iklim usaha telekomunikasi yang kurang sehat, yaitu terjadinya perang promosi SMS dan SMS
1
gratis antar operator. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan fasilitas ini untuk merugikan orang lain, seperti SMS Broadcast (penyebaran SMS ke banyak pengguna telepon bergerak), SMS Spam (SMS yang tidak diinginkan), SMS penipuan (kasus pulsa mama), cyber crime dan lain-lain. Bahkan operator sendiri sangat dirugikan sebab trafik tinggi, tapi pendapatan tidak ada. Dan akibatnya mutu pelayanan menjadi rendah. Harian Kompas tanggal 19 Desember 2011 menuliskan bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) merilis hasil keluhan pelanggan kepada operator periode Juli hingga Oktober 2011, yaitu sbb :
1. SMS Spam, misalnya pemotongan pulsa, dan tidak bisa unreg layanan content provider mencapai 57 persen. 2. Dispute, misalnya tarif iklan tidak sesuai janji alias banyak syarat dan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak diketahui pelanggan. Pelapor atas kasus ini mencapai 21 persen. 3. Kualitas layanan, misalnya tidak bisa menelepon, SMS, atau koneksi yang lambat atau hilang. Pelapor atas kasus ini mencapai 14 persen. 4. Penipuan, misalnya permintaan transfer atau isi pulsa. Pelapor atas kasus ini mencapai 6 persen. 5. Lain-lain mencapai 2 persen.
2
Dari daftar keluhan diatas dapat terlihat bahwa pelanggan telekomunikasi sudah sangat terganggu dengan SMS spam (SMS yang tidak diinginkan) dan SMS penipuan yang terbukti merugikan masyarakat Berdasarkan landasan hukum berupa UU dan PM dari pemerintah mengenai Telekomunikasi dan Interkoneksi, dan dengan maksud untuk meningkatkan layanan telekomunikasi bagi pelanggan termasuk mengurangi maraknya SMS Spam dan SMS penipuan, maka Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan bahwa mulai tanggal 31 Mei 2012 pukul 23.59.59 pemerintah menetapkan interkoneksi SMS mulai diberlakukan dan biaya terminasi SMS antaroperator sebesar Rp 23 per SMS. Biaya terminasi adalah biaya yang harus ditanggung operator pengirim SMS kepada operator penerima SMS, karena telah menggunakan jaringan operator penerima. Biaya Rp 23 ini bukanlah yang menjadi tarif pungut kepada konsumen. Sebab jika sudah sampai ke konsumen maka komponen biayanya terdiri dari biaya interkoneksi + biaya retail activity, dimana dalam retail activity terdapat komponen lainnya. Mulai dari biaya produksi, pemasaran, profit margin dan lainnya. Dengan ditetapkannya regulasi SMS Interkoneksi berbasis biaya oleh pemerintah, maka akan dimulailah proses perjanjian interkoneksi SMS antara operator telekomunikasi di Indonesia. Proses perjanjian interkoneksi antar operator telekomunikasi di Indonesia berawal dari pembukaan jaringan untuk pertukaran trafik dan berakhir dengan pertukaran tagihan antar operator tersebut, yang biasa dikenal sebagai Settlement Interkoneksi.
3
Indosat sebagai salah satu operator selular di Indonesia mulai 1 Juni 2012 juga berkewajiban membayar biaya interkoneksi / terminasi SMS terhadap trafik SMS MO (Mobile Originating) offnet. Apakah yang harus dilakukan oleh PT Indosat dalam menerapkan regulasi dari pemerintah ini ? PT Indosat harus mempersiapkan sistem Billing Interkoneksi yang memproses CDR (call detail record) SMS sampai menjadi invoice settlement interkoneksi. Invoice settlement interkoneksi inilah yang akan dipakai oleh Indosat sebagai pengakuan hak dan kewajibannya terhadap operator partner Interkoneksinya dalam hal Interkoneksi SMS, sehingga sangat diharapkan bahwa invoice SMS Interkoneksi yang dihasilkan harus akurat karena berpengaruh kepada revenue Indosat. Dan kemudian apakah dampak dari penerapan SMS interkoneksi ini bagi Indosat ? Jawabannya dapat ditinjau dari hasil komparasi settlement interkoneksi SMS antara Indosat dengan operator lain. Sesuai kesepakatan antar operator telekomunikasi di Indonesia, perbedaan pengakuan hak dan kewajiban antar operator penerima dan pengirim SMS yang akan tertuang dalam settlement SMS interkoneksi adalah maksimal 1%. Bagaimana hasil settlement SMS interkoneksi Indosat dengan operator lain ? Hasil settlement interkoneksi Indosat dengan operator lain periode settlement SMS interkoneksi Juli – Desember 2012 menunjukkan terdapat perbedaan pegakuan hak dan kewajiban yang lebih besar dari 1% dan perbedaan ini terjadi bervariasi terhadap beberapa operator dengan besaran perbedaan yang variatif pula. Settlement interkoneksi terkait erat dengan revenue. Settlement interkoneksi merupakan salah satu sumber revenue dari operator telekomunikasi termasuk
4
Indosat. Dalam proses SMS interkoneksi, Indosat berperan sebagai operator pengirim SMS yang memiliki kewajiban membayar settlement SMS interkoneksi kepada operator penerima SMS, yang memiliki hak mendapatkan pembayaran settlement SMS interkoneksi dan Indosat. Dan Indosat juga berperan sebagai operator penerima SMS, yang memiliki hak untuk menagih biaya SMS interkoneksi kepada operator pengirim SMS, yang berkewajiban membayar settlement kepada Indosat. Sehingga setiap bulan akan terjadi proses tagih menagih antar operator telekomunikasi di Indonesia yang bermintra interkoneksi SMS ini. Dapat dibayangkan bila Indosat sebagai operator pengirim SMS, mengakui kewajiban pembayaran settlement SMS interkoneksi yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah hal yang ditagihkan oleh operator penerima SMS dari Indosat. Maka Indosat akan kelebihan membayarkan biaya settlement SMS interkoneksi dan mengurangi revenue dari indosat. Sebaliknya bisa juga terjadi dimana Indosat sebagai operator penerima SMS, menagih hak settlement SMS interkoneksi yang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah kewajiban yang akan dibayarkan oleh operator pengirim SMS ke Indosat. Hal ini juga akan mempengaruhi revenue Indosat, dimana revenue yang harusnya bertambah lebih besar, menjadi bertambah hanya sedikit karena kesalahan settlement interkoneksi tersebut. Perbedaan pengakuan hak dan kewajiban yang tertuang dalam settlement SMS interkoneksi ini tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai kesalahan billing interkoneksi Indosat, dimana Indosat menagih haknya atau mengakui
5
kewajibannya secara salah (terlalu besar dan terlalu kecil). Tetapi kesalahan ini bisa juga adalah kesalahan dari operator lain yang menjadi mitra SMS interkoneksi dari Indosat. Untuk memastikan bahwa settlement interkoneksi dari Indosat sudah benar, perlu dilakukan analisis implementasi SMS interkoneksi berbasis biaya di Indosat dengan pedekatan Revenue Assurance untuk operator telekomunikasi khusus untuk stream inter-carrier settlement.
1.2
Rumusan Masalah Dengan adanya ketetapan dari pemerintah yang mulai memberlakukan SMS
Interkoneksi berbasis biaya mulai tanggal 31 Mei 2012 pukul 23.59.59, maka permasalahan yang dapat dirumuskan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Indosat harus mengembangkan sistem Billing Interkoneksi yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi sehingga menghasilkan settlement interkoneksi yang akurat. Hal ini dapat dihitung dengan pencapaian perbedaan pengakuan hak dan kewajiban interkoneksi antara Indosat dengan mitra interkoneksinya sebesar kurang dari 1%, karena perbedaan settlement interkoneksi antar operator yang dapat ditolerir adalah sebesar 1%. Sehingga pertanyaannya adalah Apakah sistem billing Indosat sudah menghasilkan data settlement interkoneksi yang akurat ?
2.
Paska penerapan SMS Interkoneksi berbasis biaya, terlihat bahwa hasil settlement
SMS
Interkoneksi
menunjukkan adanya nilai
perbedaan
pengakuan hak dan kewajiban yang lebih besar daripada 1% antara Indosat
6
dengan beberapa operator, dan ini akan berpengaruh kepada klaim hak / revenue bagi Indosat. 3.
Perlu dilakukan analisa mendalam terhadap sistem-sistem yang terlibat dalam proses settlement SMS interkoneksi di Indosat untuk menjamin kualitas settlement SMS interkoneksi yang diakui oleh Indosat sebagai hak dan kewajibannya terhadap operator mitra interkoneksinya. Dan karena settlement interkoneksi ini sangat berpengaruh pada revenue Indosat, maka analisa yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan Revenue Assurance untuk Operator Telekomunikasi khusus stream inter-carrier settlement. Pertanyaan untuk masalah ini adalah, apakah terjadi revenue leakage di proses settlement SMS interkoneksi PT Indosat ?
1.3
Batasan Masalah Penerapan SMS interkoneksi berbasis biaya di Indosat yang keluaran
akhirnya adalah berupa settlement interkoneksi yang berisi pengakuan hak dan kewajiban Indosat terhadap operator yang menjadi mitra interkoneksinya, pada dasarnya sangat berpengaruh pada revenue Indosat. Dan ditemukan bahwa paska implementasi SMS interkoneksi berbasis biaya, settlement interkoneksi antara Indosat dan operator mitra interkoneksinya memiliki perbedaan yang bervariasi dan beberapa diantaranya lebih dari 1%. Penelitian ini akan menitik-beratkan kepada : Analisa untuk mengamankan revenue Indosat dalam proses implementasi SMS interkoneksi berbasis biaya
7
dengan menganalisa akurasi proses billing interkoneksi di Indosat. Sistem-sistem yang akan dianalisa dibatasi pada sistem mediasi dan sistem billing interkoneksi. Dan pendekatan analisa yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode revenue assurance untuk operator telekomunikasi khususnya stream inter-carrier settlement. Dalam metode ini akan dianalisa monitoring data hasil proses, penentuan KPI dan analisa terhadap leakage prevention dari revenue Indosat yang akan diakui dari proses settlement SMS interkoneksi ini. Penelitian ini membatasi analisa data settlement dan proses settlement terhadap data dan proses yang ada di PT Indosat, dan tidak melibatkan data dan proses di operator lain yang menjadi mitra interkoneksi dari PT Indosat.
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah :
1.
Menghitung potensi revenue PT Indosat yang hilang dari proses Settlement SMS Interkoneksi.
2.
Menganalisa proses operasional billing interkoneksi untuk mengurangi revenue leakage yang mungkin terjadi dan untuk meminimalkan revenue yang hilang.
3.
Memberikian rekomendasi untuk mengurangi revenue leakage dari proses settlement SMS interkoneksi di PT Indosat.
8
1.5
Manfaat Penelitian Bagi pihak eksternal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
disain dan implementasi SMS interkoneksi untuk menghasilkan settlement interkoneksi yang akurat dengan pendekatan metode Revenue Assurance untuk operator telekomunikasi di stream inter-carrier settlement. Bagi Indosat, penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan evaluasi penerapan billing SMS interkoneksi yang tengah berjalan saat ini. Dimana evaluasi dititikberatkan terhadap proses-proses di 2 sistem besar yang terlibat yaitu sistem mediasi dan sistem billing interkoneksi, dengan mengikuti alur monitoring dan preventing revenue leakage dari metode Revenue Assurance untuk operator telekomunikasi. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menemukan jumlah revenue leakage yang terjadi selama implementasi SMS interkoneksi di tahun 2012, dan titik-titik potensial terjadinya revenue leakage di 2 sistem besar tersebut. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan solusi yang efektif terhadap penerapan revenue assurance dari proses billing SMS interkoneksi yang sangat diperlukan untuk menjamin kualitas settlement yang baik dan meminimalkan revenue leakage.
1.6
Metode Penelitian Untuk dapat melakukan penelitian dalam thesis ini, berikut ini adalah
metode yang akan dilakukan :
9
1.
Mengumpulkan literatur dan menganalisa proses operasional sistem-sistem yang memproses CDR SMS sampai menjadi settlement SMS interkoneksi di Indosat. Hal ini akan menjadi landasan penelitian implementasi SMS interkoneksi di Indosat.
2.
Mengumpulkan dan menganalisa literatur mengenai revenue assurance untuk operator Telekomunikasi khususnya untuk proses inter-carrier settlement sebagai landasan penentuan kerangka kerja dari penelitian ini.
3.
Berdasarkan alur proses operasional SMS interkoneksi di Indosat dan berdasarkan metode Revenue Assurance untuk operator telekomunikasi, maka akan ditetapkan alur monitoring dan KPI dari masing-masing proses untuk dilakukan analisa guna memastikan tidak terdapatnya revenue leakage dari keseluruhan proses-proses ini.
4.
Mengumpulkan dokumen, data-data, dan melakukan wawancara dengan tim terkait. Dari semua data dan hasil wawancara akan dianalisa untuk mengetahui revenue leakage yang mungkin terjadi.
5.
Menemukan solusi dari hasil analisa yang akan menjamin kualitas settlement yang akurat dan revenue leakage yang minimal.
10
