1 BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kalangan awam memahami pajak sebagai sebuah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai keperluan Pemerintah dan pembangunan nasional. Dan yang merupakan tulang punggung dalam
W
hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Ketika
KD
Wajib Pajak (WP) tidak memenuhi kewajiban pajaknya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka hal ini pada akhirnya akan mengurangi negara dari sektor pajak. Mardiasmo (2003) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah iuran
U
rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
IK
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
M IL
Rendahnya kepatuhan terhadap pajak (tax compliance) sejak lama sudah menjadi
sorotan di Indonesia. Kecilnya jumlah masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
dan
mereka
yang
melaporkan
atau
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan (SPT) menggambarkan rendahnya kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, Ditjen Pajak menegakkan hukum law (law enforcement) dengan memberikan denda besar atau sanksi yang berat bagi WP yang tidak atau terlambat memasukkan SPT-nya atau menyampaikan SPT-nya tetapi tidak benar. Selama ini, denda atas tidak memasukkan SPT hanya berkisar Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 saja. Artinya WP yang membandel akan membayar
2 denda saja. Maka dengan diberlakukannya Undang-undang yang telah diubah yaitu UU No. 28 Tahun 2007, sehingga bagi WP yang terlambat melaporkan SPT atau tidak menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar akan dikenakan denda dan atau sanksi yang cukup berat. UU yang telah diubah ini denda akan dinaikkan menjadi 10x lipatnya menjadi Rp1.000.000,00 untuk Wajib Pajak Badan. Dengan adanya UU Nomor 28 tahun 2007 ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya taat dalam membayar pajak khususnya di Yogyakarta.
W
Peningkatan kesadaran pajak untuk masyarakat Yogyakarta masih belum tercapai
KD
khususnya untuk pengusaha, wiraswasta, dll. Sehingga dengan diberlakukannya penyebaran informasi yang baru oleh pemerintah mengenai perpajakan secara sistematik kepada masyarakat (edukasi kepada publik), nantinya informasi yang
U
diberikan dapat mengubah nilai, pandangan dan sikap masyarakat terhadap pajak
IK
untuk masa depan yang lebih baik.
Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi syarat:
M IL
tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 2 tahun terakhir; dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa berikutnya; tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak tidak termasuk tunggakan pajak terakhir; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dan dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.
3 Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir. Serta syarat tambahannya: a.
Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 UU KUP, dan
b.
Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang
W
tidak lebih dari 10%.
KD
1.2 Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:
U
Apakah ada laju pertumbuhan wajib pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak
IK
menurut UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 di Yogyakarta?
M IL
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah ada laju pertumbuhan wajib pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menurut UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 di Yogyakarta 1.4 Kontribusi Penelitian 1.
Bagi Wajib Pajak Yogyakarta Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya
masyarakat Yogyakarta dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
4 2007 atas pentingnya kepatuhan Wajib Pajak yang mempunyai usaha sendiri (wiraswasta) dan pengusaha sehingga kesinambungan penerimaan pajak dapat terjamin. Informasi tersebut dapat memberikan masukan yang diperlukan karena merupakan sarana untuk melihat apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak sudah berjalan dengan baik. 2.
Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis, karena
W
melalui penelitian ini penulis mengimplementasikan pengetahuan teoritis kedalam
KD
dunia nyata atau rill. 1.5 Batasan Penelitian
1.
Tempat penelitian
U
Batasan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini:
IK
Penelitian dilakukan di Yogyakarta. Pada penelitian ini hanya mengambil data pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Jalan P. Senopati No. 20,
M IL
Kodepos: 55121. 2.
Objek Penelitian a.
Penelitan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan NPWP
dan yang menyetorkan SPT di KPP Pratama Yogyakarta. Data yang diambil adalah jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan NPWP dan menyetorkan SPT di Yogyakarta. b.
Penelitian dibatasi dari tahun 2004 hingga 2007 berdasarkan UU No. 6 Thn 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan tahun 2008 berdasarkan UU No. 28 Thn 2007.
5 c.
Objek pajak yang diteliti adalah objek pajak yang telah dipungut baik berdasarkan UU No. 6 thn 1983 maupun UU No. 28 Thn 2007.
d.
Peningkatan kepatuhan apabila basis penerimaan objek pajak meningkat berdasarkan UU No. 28 Thn 2007 dibandingkan dengan UU No. 6 Thn 1983, diukur dengan perubahan tingkat kenaikan jumlah Wajib Pajak yang mendaftar yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, tingkat kenaikan jumah SPT yang menyetor yaitu SPT Orang Pribadi dan
Kenaikan Wajib Pajak dan SPT dihitung melalui tingkat kenaikan
KD
e.
W
SPT Badan.
jumlah Wajib Pajak dan jumlah SPT adalah rerata perubahan realisasi jumlah Wajib Pajak dan jumlah SPT berdasarkan UU No. 6 Thn 1983
M IL
IK
U
maupun UU No. 28 Thn 2007.
