BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor,
dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sumber– sumber penerimaan negara tersebut berasal dari penjualan sumber daya alam, laba perusahaan BUMN, hibah dan sumbangan dari luar negeri, pajak dan lain-lain. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan menurunnya peranan penjualan sumber daya alam terhadap penerimaan negara. Hal ini diakibatkan karena sumber daya alam mempunyai keterbatasan yaitu tidak dapat diperbarui dan harga jualnya berfluktuasi di pasar dunia. Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara seperti halnya di negara-negara maju lainnya. Pada awal tahun 1984 sejak dimulainya reformasi perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada petugas pajak, sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
1
2
Dalam melakukan pembayaran atas pajak yang terutang, Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengangsurnya, jumlah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan didasarkan pada pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Mekanisme pembayaran ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak ketika jumlah pajak yang terutang pada suatu tahun telah dihitung. Pembayaran cicilan pajak dimuka tentu tidak memberatkan Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya. Prosedur penentuan angsuran pajak ini diatur secara khusus dalam pasal 25 UU PPh Tahun 2008, atau sering disebut dengan PPh Pasal 25. Tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia dalam membayar pajak pada umumnya masih rendah (Wanandi 2002: 35). Salah satu alasan yang menyebabkan rakyat belum memenuhi segala aturan yang terkait dalam bidang perpajakan adalah penyaluran pajak sampai sekarang belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Karena timbal balik yang diterima ternyata tidak sesuai dengan janji-janji yang dipublikasikan pemerintah. Seperti pajak digunakan untuk penyediaan transportasi umum, fasilitas kesehatan yang ternyata hanya teori. Faktanya pajak yang dibayar masyarakat hanya diganti dengan jalan umum yang rusak, biaya kesehatan yang semakin mahal serta berbagai fasilitas umum lain yang tidak memadai. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang
3
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan “. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik secara formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang Wajib Pajak (Diaz Priatara, 2000;24). Di mana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan bukan untuk menetapkan besarnya pajak terutang, akan tetapi Surat Ketetapan Pajak dapat timbul akibat dari pelaksanaan pemeriksaan pajak (Gunadi, 2002). Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak (Sadhani, 1995). (Norman 1973; 68) menekankan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari Angga Samtiyas dengan judul Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Madiun. Penelitian tersebut bertujuan untuk
4
mengetahui (1) tingkat pengaruh kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Madiun (2) pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan jumlah pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Madiun. Penelitian tersebut menggunakan model analisis korelasi dengan dua variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak serta satu variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan. Sampel penelitian tersebut Wajib Pajak orang pribadi aktif selama 3 tahun (Januari 2003-Desember 2005) di KPP Madiun, sedangkan teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian tersebut adalah (1) jumlah kepatuhan wajib pajak dan jumlah aktivitas pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Madiun (2) jumlah kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Madiun (3) jumlah pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Madiun. Penelitian ini merupakan penyempurnaan penelitian di atas, dalam penelitian tersebut sebelumnya variabel yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian kali ini penulis akan mencoba mengkaji yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya meliputi kepatuhan pelaporan SPT Masa dan wajib pajak badan. Selain itu perbedaan lain pada penelitian ini terletak pada lokasi atau tempat dilaksanakan dengan pengertian adanya suatu perbedaan kondisi kepatuhan wajib pajak yang akan diteliti. Penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Madiun sedangkan penelitian yang akan di teliti penulis dilakukan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
5
Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, dengan judul : “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan ( Suatu Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)”
1.2
Identifikasi dan Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang timbul adalah: 1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. 2. Bagaimana hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. 3. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. 4. Apakah kepatuhan Wajib Pajak dan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Pratama Bandung Bojonagara 5. Apakah kepatuhan Wajib Pajak dan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Pratama Bandung Bojonagara
6
Dalam penelitian ini, faktor kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai jumlah Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) yang disampaikan tepat waktu sebagai variabel independen yang pertama. Sedangkan faktor hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap bulan sebagai variabel independen yang kedua. Penelitian hanya dilakukan pada 1 (satu) KPP di Bandung, yaitu KPP Pratama Bandung Bojonagara. Sedangkan periode pengamatan penelitian dibatasi pada data dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2008.
1.3
Tujuan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang bermanfaat
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain : 1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. 2. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. 3. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. 4. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Pratama Bandung Bojonagara
7
5. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Pratama Bandung Bojonagara
1.4
Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang bermanfaat
bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : a. Akademis Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman yang dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian lebih lanjut dan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. b. Praktis 1.
Peneliti Bagi peneliti hasil penelitian ini sangat berguna untuk
mengetahui
bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak. 2.
Instansi Dalam hal ini KPP Pratama Bandung Bojonagara akan memperoleh tambahan
informasi
dan
masukan
yang
dapat
dijadikan
bahan
8
pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. 3.
Pihak lain Sebagai referensi dalam proses pengkajian terhadap masalah-masalah yang sejenis di kemudian hari serta mengetahui apakah perlu tidaknya diadakan perbaikan pada pelaksanaan pemeriksaan pajak atau tidak.
