BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Pajak daerah merupakan pungutan dari warga masyarakat daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun digunakan untuk keperluan pemerintah daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setelah diterbitkannya UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah sebagai penyempurnaan dari UU No. 34 tahun 2000 yang sebelumnya menggantikan UU No. 18 tahun 1999. Dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan kewajibannya terhadap pemungutan pajak dan retribusi serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk dapat membangun daerahnya masing-masing. Dengan dasar hukum
yang
lebih
kuat
maka
pemerintah
daerah
harus
mampu
mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada didaerah untuk diolah dan dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah sekitar. Pengembangan sumber daya yang ada di daerah harus dilakukan mengingat untuk memaksimalkan pembangunan daerah masing-masing. Semua pemanfaatan sumber daya alam yang memaksimalkanpun harus dikenai biaya pungutan untuk lebih menyejahterakan masyarakat disekitar. Biaya pungutan ini disebut dengan pajak daerah yang nantinya akan
1
2
digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan warga masyarakat daerahnya. Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang Tahun Target 2010 56,142,003,282.90 2011 104,644,701,180.71 2012 125,828,676,756.77 2013 210,287,899,778.18 Sumber:Dispenda Pemkot Malang
Realisasi 60,151,082,871.20 125,332,979,877.83 159,124,119,792.89 238,499,748,161.57
Persentase 107.14% 119.77% 126.46% 113.42%
Penerimaan pajak daerah diatas menujukkan bahwa adanya penerimaan yang fluktuatif. Dari tahun 2010 sampai tahun 2012 pencapaiannya selalu meningkat. Pada tahun 2013 pencapaian targetnya sudah sangat efektif karena tercapai sebesar 113.42%. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 pencapaian targetnya sebear 126.46%. Sehingga menandakan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 13,04%. Penurunan ini menandakan adanya indikasi kurang efektif dalam pemungutan pajak daerahnya. Pungutan-pungutan yang dilakukan pemerintah daerah pun harus dilakukan secara efektif. Karena pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah sebagian besar dari pendapatan asli daerahnya. Adanya pungutan pajak daerah secara efektif dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah secara baik. Pengelolaan yang baik harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar pemungutan pajak daerah berjalan efektif dan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakatnya. Pemerintah daerah yang dapat mengelola pemungutan pajak daerah dengan baik dapat meningkatkan pendapatan asli
3
daerahnya. Karena pemungutan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kriteria baku untuk melakukan evaluasi atas kebijakan publik difokuskan kepada dua hal, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dilakukan dengan melihat apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, sedangkan efisiensi terkait dengan minimizing cost dalam mencapai tujuan kebijakan, atau memaksimalkan realisasi hasil kebijakan dengan sumberdaya tertentu. Dengan demikian jika suatu kebijakan memenuhi kriteria efektif dan efisien, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut berhasil, atau sebaliknya jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka dapat dikatakan kebijakan tersebut gagal (Halim dan Iqbal, 2012 : 232). Pengelolaan pajak daerah yang baik pun harus diiringi dengan pengendalian yang baik pula. Pengendalian pajak daerah yang baik dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dalam setiap pungutannya. Tujuan dari pengendalian dalam pemerintah daerah yaitu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, serta melindungi aset Negara, dimana salah satu aset Negara itu adalah penerimaan dari pajak daerah yang harus selalu dijaga agar penerimaan dari pajak daerah dapat selalu terealisasi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Suwarno dan Suhartiningsih (2008), tentang efektivitas evaluasi potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, menunjukan hasil bahwa disemua daerah kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat capaiannya lebih dari 100 persen, namun ada
4
beberapa daerah pemungutan pajak kurang efektif karena tingkat capainya kurang dari 100 persen. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Bahri (2011), tentang efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah kota Surakarta tahun 20042009, menunjukan hasil bahwa kondisi pemungutan pajak daerah kota Surakarta tahun 2004-2009 sudah efektif dan efisien. Pemerintah kota Surakarta berhasil menggunakan bagian dari hasil pajak untuk digunakan menutup biaya pemungutan atas pajak yang bersangkutan dan mampu mencapai target pemungutan pajak daerah yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan Handoko (2013), tentang analisis tingkat efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Pontianak, menunjukan rasio efektivitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2007 adalah 100,15%, tahun 2008 adalah 99,18%, tahun 2009 adalah 102,49%, tahun 2010 adalah 103,45% dan tahun 2011 adalah 113,68%. Sedangkan nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mencapai 68,75%. Perbedaan mendasar penelitian ini adalah objeknya yang berada di Kota Malang. Dari table.1 diatas menunjukkan bahwa pemungutan di kota Malang pada tahun 2013 efektivitasnya mengalami penurunan. Selain itu, Kota Malang juga termasuk salah satu kota pendidikan. Dimana banyak para pelajar atau mahasiswa dari luar kota yang berpotensi bagi para pengusaha dalam meningkatkan pendapatannya. Dan para pengusaha yang sudah
5
menjadi wajib pajak daerah harus membayarkan pungutan pajaknya yang telah diteteapkan oleh pemerintah kota Malang. Apabila pemungutan pajak daerah efektif maka seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan memilik kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang. Pungutan-pungutan yang dilakukan pemerintah setiap bulannya akan memberikan suatu gambaran bahwa pungutan yang dilakukan setiap bulannya akan diketahui bahwa tingkat kecenderungan besaran pungutan pajaknya. Berdasarkan masalah diatas maka penelitian ini diberi judul “Analisis Efektifitas Pengelolaan Pajak Daerah Kota Malang”. B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana efektifitas pengelolaan pajak daerah di Kota Malang?” C. TUJUAN PENELITIAN Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan efektifitas pajak daerah di Kota Malang. D. MANFAAT PENELITIAN a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pajak daerah dan masukan pemikiran kepada pemerintah daerah Kota Malang, agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan dapat melaksanakan tugas pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat
6
akan adannya otonomi daerah. sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara menggali sumber daya yang potensial. b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan dan bahan materi kepada penelitian selanjutnya untuk mendalami kajian yang lebih mendalam untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota.
