BAB I PENDAHULUAN. Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam upaya mencapai tujuan pertama Millenium Development Goals (MDGs), yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015, Pemerintah sudah dan masih melanjutkan program pembangunan yang tertuang di dalam triple track strategy, diantaranya untuk track ketiga revitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan. Dalam bidang ketahanan pangan, landasan perwujudan ketahanan didasarkan pada pasal 2 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan, bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Untuk mewujudkan kemandirian pangan dilakukan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui strategi jalur ganda/twin track strategy: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung. Untuk itu, Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, sejak tahun 2006 telah meluncurkan Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Kegiatan Desa Mapan), yang diharapkan dapat mendorong kemampuan masyarakat desa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarganya, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif. Jumlah lokasi yang sudah dibangun sejak tahun 2006 hingga 2010 sebanyak 1.885 desa di 379 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Pada tahun 2011 ditambah 837 desa di 397 kabupaten/kota, terdiri dari desa reguler 261 desa dan replikasi 576 desa. Dengan demikian sampai akhir tahun 2011 akan

Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

1

terbangun 2.438 desa mandiri pangan di 397 kabupaten/kota pada 33 provinsi (lampiran 1). Upaya tersebut dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. B. Ruang Lingkup Kegiatan Desa Mapan dilaksanakan dalam waktu empat tahun melalui empat tahap: persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan masyarakat desa, pengembangan sistem ketahanan pangan, dan koordinasi lintas subsektor dan sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan. Untuk memperluas jangkauan penerima manfaat, pada tahun kelima dikembangkan Gerakan Kemandirian Pangan (Gema Pangan) yang melibatkan semua unsur masyarakat, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Desa yang telah mandiri akan membina desa-desa di sekitarnya selama tiga tahun dalam tiga tahap: Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian. Pada tahun keempat dikembangkan Gerakan Penebaran Manfaat bagi kelompok masyarakat di sekitarnya. C. Pengertian 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman. 2. Desa yang disebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

2

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mandiri pangan diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan. 4. Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. 5. Kegiatan Desa Mandiri Pangan adalah gerakan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, melalui pendekatan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi. 6. Gerakan adalah perubahan suatu kondisi tertentu melalui usaha atau kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau kelompok. 7. Gerakan Kemandirian Pangan adalah upaya bersama berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola aset setempat (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya fisik/teknologi, serta sumberdaya sosial) untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat melalui penanganan Desa Rawan Pangan menjadi Desa Mandiri Pangan. 8. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri. 9. Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

3

10. Ketahanan pangan masyarakat (community food security coalition/ CFSC) adalah kondisi dimana seluruh anggota masyarakat (rumah tangga/individu) mendapatkan pangan yang aman, dapat diterima secara kultural, cukup, bergizi, secara berkelanjutan dengan memaksimalkan kemandirian masyarakat dan keadilan sosial. 11. Desa rawan pangan adalah kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. 12. Kemandirian adalah sikap kesadaran/kemampuan untuk mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak, atau bencana. Dalam keadaan normal, dimana tidak terjadi tekanan, bencana atau gejolak, maka kemandirian dapat diartikan sebagai kesadaran/kemampuan untuk meningkatkan keadaan masa depannya menjadi lebih baik tanpa bergantung pada orang lain. 13. Kemandirian pangan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. 14. Kelompok afinitas adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat. 15. Kelompok wanita adalah sekumpulan wanita dengan jumlah 20 - 30 orang dari anggota dasa wisma yang bergabung menjadi satu kelompok untuk melakukan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat desa. 16. Kelompok lumbung pangan adalah kelompok yang ditumbuhkan dalam rangka pemenuhan cadangan pangan masyarakat.


4

17. Sekolah Lapangan Desa Mapan (SL-DMP) merupakan pendekatan penyuluhan yang dilakukan melalui proses belajar orang dewasa di desa mandiri pangan dengan berbagi pengalaman antara pemandu dan peserta SL-DMP (desa replikasi) untuk menemukan dan mengembangkan sendiri pengetahuan, teknologi dan upaya mewujudkan kemandirian pangan. 18. Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) adalah kegiatan pendataan lengkap (Sensus) rumah tangga untuk memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya. 19. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah rumah tangga sasaran yang ditetapkan melalui survei DDRT dengan 13 indikator kemiskinan: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, konsumsi pangan, konsumsi non pangan, modal (lahan, tabungan, hewan ternak), sarana transportasi, perabotan rumah tangga, luas tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, sumber air minum, sumber penerangan, asupan gizi, dan porsi pangan antar anggota rumah tangga. 20. Lembaga Keuangan Desa (LKD) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif perdesaan. 21. Tim Pangan Desa (TPD) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di perdesaan.


5

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN A. Tujuan Tujuan Kegiatan Desa Mapan: meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal, untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. B. Sasaran Rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat. C. Indikator Keberhasilan Mengingat sasaran akhir kegiatan Desa Mapan untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat miskin di desa rawan pangan, maka indikator keberhasilannya berada pada perwujudan kemandirian pangan tingkat desa dan masyarakat sebagai berikut: 1. Output a. Peningkatan usaha produktif berbasis sumber daya lokal yang dimiliki kelompok dan perorangan; b. Peningkatan kemampuan daya beli dan akses pangan rumah tangga; c. Perkembangan ketersediaan pangan masyarakat. 2. Outcome a. Perkembangan pengelolaan dana dan pelayanan oleh Lembaga Keuangan Desa (LKD); b. Perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman; c. Penambahan jumlah penerima manfaat kegiatan di perdesaan; d. Penurunan jumlah rumah tangga penerima Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

6

BAB III KERANGKA PIKIR A. Kegiatan Desa Mandiri Pangan 1. Rancangan Program Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Kegiatan Desa Mapan) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan, dengan karakteristik: kualitas sumberdaya masyarakat rendah, sumber daya modal terbatas, akses teknologi rendah, dan infrastruktur perdesaan terbatas. Komponen kegiatan Desa Mapan meliputi: (1) pemberdayaan masyarakat; (2) penguatan kelembagaan; (3) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; dan (4) integrasi program lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana perdesaan. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan; pendampingan; dan peningkatan akses untuk pengembangan: kerjasama partisipasi inklusif, kapasitas individu, kapasitas kelembagaan masyarakat, sosial dan ekonomi, serta ketahanan pangan. Sasaran pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di perdesaan. Melalui fasilitasi pemerintah, kelembagaan dibangun untuk mampu mengoptimalkan input: sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakan sistem ketahanan pangan, melalui: (1) subsistem ketersediaan pangan dalam peningkatan produksi dan cadangan pangan masyarakat; (2) subsistem distribusi yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi pasokan; dan (3) subsistem konsumsi untuk peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan. Upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai fasilitasi tersebut, memerlukan dukungan koordinasi dan integrasi program/ kegiatan lintas subsektor dan sektor, yang diimplementasikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Bekerjanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat mencapai Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

7

output yang diinginkan, antara lain: berkembangnya usaha produktif berbasis sumber daya lokal, meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya daya beli rumah tangga, meningkatnya akses pangan rumah tangga, menurunnya kerawanan pangan dan gizi di rumah tangga dan berdampak terhadap terwujudnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat desa. Kerangka Pikir Kegiatan Desa Mandiri Pangan PELATIHAN dan PENDAMPINGAN Pengembangan kerjasama dan partisipasi inklusif Pengembangan kapasitas individu Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat Pengembangan sosial dan ekonomi Pengembangan ketahanan pangan

PENGUATAN KELEMBAGAAN a. Kelembagaan Aparat b. Kelembagaan Masyarakat c. Kelembagaan Pelayanan

PENGUATAN SISTEM KETAHANAN PANGAN -

Input SDM SDA Dana Teknologi Kearifan Lokal

Ketersediaan - Peningkatan Produksi - Cadangan Pangan

Distribusi/ Akses - akses fisik - daya beli - stabilisasi pasokan

Konsumsi - kualitas pangan - diversisifikasi pangan

Dukungan pengembangan sarana dan prasarana - Ekonomi (jalan desa, irigasi desa, air bersih, listrik, transportasi, dll) - Kesehatan - Pendidikan - Kemasyarakatan Integrasi dengan Program Pemberdayaan lain (PNPM, PUAP, Desa Siaga, dll)


Output 1. Berkembangnya usaha produktif berbasis sumber daya lokal. 2. Meningkatnya ketersediaan pangan. 3. Meningkatnya daya beli rumah tangga 4. Meningkatnya akses pangan rumah tangga.

Outcome Berkurangnya kerawanan pangan dan meningkatnya gizi tingkat rumah tangga

Impact Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat desa

8

Roadmap pencapaian tujuan Kegiatan Desa Mapan dirancang selama empat tahun dalam empat tahap, meliputi: persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahap, akan memberikan kemajuan pada kelompok afinitas di desa yang dibangun, sebagai berikut: a. Tahap persiapan di tahun pertama, terjadi perubahan dinamika

masyarakat dalam perencanaan dan berkelompok untuk menanggulangi kerawanan pangan di desanya, serta penumbuhan kelembagaan di desa yang dikelola oleh masyarakat untuk penguatan modal dan sosial. b. Tahap penumbuhan di tahun kedua, LKD sudah berfungsi sebagai

layanan modal; posyandu bersama kader gizi dan PKK sudah aktif; sistem ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan sudah bekerja; serta koordinasi program lintas subsektor dan sektor sudah dirintis untuk rencana pembangunan sarana prasarana perdesaan yang mendukung ketahanan pangan. c. Tahap pengembangan di tahun ketiga, sudah terdapat: kemajuan sumber

pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningaktan pola pikir masyarakat, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. d. Tahap kemandirian di tahun keempat, perubahan pada:

(1) Dinamika kelompok afinitas meningkat, yang ditandai dari: usaha ekonomi produktif telah mampu meningkatkan daya beli, serta berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, kemudahan akses produksi, dan pemasaran pertanian; (2) Jaringan kemitraan meningkat, yang ditandai munculnya usaha kecil dan usaha mikro perdesaan di bidang pangan dan non pangan, tumbuhnya Gapoktan yang mandiri, dan berfungsinya LKD sebagai layanan modal; (3) Pola pikir masyarakat lebih maju dan mulai menyadari pentingnya ketahanan pangan rumah tangga dari aspek ekonomi dan sosial budaya, yang ditandai adanya perubahan pola konsumsi pangan yang Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

9

beragam, bergizi, berimbang, dan aman serta berfungsinya cadangan pangan masyarakat; (4) TPD telah berfungsi/mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan di desa, yang ditandai dengan pengelolaan sarana dan prasana pendukung usaha tani melalui program/kegiatan lintas subsektor dan sektor yang berdampak terhadap kemampuan akses fisik dan ekonomi masyarakat desa setempat dan desa sekitarnya; (5) Sistem ketahanan pangan telah bekerja, yang ditandai dengan ketersediaan dan kecukupan pangan, jaminan distribusi pangan antar wilayah wilayah dan antar waktu, tingkat harga pangan yang stabil sesuai mekanisme pasar, serta jaminan konsumsi pangan yang cukup, bergizi, beragam, seimbang, dan aman sampai tingkat rumah tangga. Tingkat kemandirian dicapai dengan berfungsinya sarana fisik yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat, dan fasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi spesifik lokasi sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan desa sekitarnya. Untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat desa, diperlukan dukungan program/kegiatan lintas subsektor dan sektor untuk pembangunan wilayah perdesaan dan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Gerakan Kemandirian Pangan (Gema Pangan), merupakan kelanjutan Kegiatan Desa Mapan untuk memperluas manfaat kegiatan bagi desa-desa sekitarnya. Desa yang sudah mandiri dijadikan desa inti, dan bersama lembaga masyarakat serta pemerintah daerah melakukan pembinaan bagi tiga desa rawan pangan di sekitarnya sebagai desa replikasi selama tiga tahun dalam tiga tahap: penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. 2. Pendekatan Pendekatan kegiatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang terpilih, untuk penguatan kelembagaan dan sistem ketahanan pangan di perdesaan: Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

10

a. Pemberdayaan masyarakat, diarahkan untuk merubah perilaku masyarakat desa agar dapat mengenali potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi masalahnya dan menolong dirinya sendiri. b. Penguatan kelembagaan masyarakat di perdesaan antara lain: meningkatkan kemampuan: kelompok afinitas sebagai pelaku dan pengembang usaha produktif, TPD sebagai penggerak dan pengendali pembangunan ketahanan pangan tingkat desa, dan LKD sebagai layanan usaha produktif perdesaan. c. Penguatan sistem ketahanan pangan diarahkan untuk membangun sistem ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi. d. Pengembangan dukungan sarana dan prasarana perdesaaan diarahkan untuk peningkatan aksessibilitas masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan. 3. Strategi Strategi penyelenggaraan kegiatan, diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan keberlanjutan Kegiatan Desa Mapan. a. Strategi Pencapaian Tujuan: (1) Mengintensifkan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan

kemandirian masyarakat. (2) Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan stakeholder untuk

bersama-sama meningkatkan kemandirian mewujudkan ketahanan pangan. (3) Mengembangkan

kelembagaan mengakar, dan akuntabel.

masyarakat

masyarakat yang

dalam

dipercaya,

(4) Menerapkan konsep pembangunan partisipatif dan inklusif secara

konsisten, dinamis, dan berkelanjutan. (5) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.


11

(6) Mengembangkan sinergitas antar stakeholder melalui Dewan

Ketahanan Pangan (DKP) Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. b. Strategis Keberlanjutan Program (Exit Strategy): (1) Kelompok afinitas yang ditumbuhkan di Desa Mapan, bergabung

dengan kelompoktani lainnya menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; (2) TPD dengan keanggotaan dari tokoh-tokoh masyarakat formal dan

non-formal berperan merumuskan, merencanakan, dan menggerakkan kegiatan desa mandiri pangan menjadi lembaga penggerak pembangunan ketahanan pangan desa; (3) LKD yang ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok afinitas untuk

mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif perdesaan menjadi lembaga pelayanan usaha produktif masyarakat desa; (4) Desa Mapan yang telah mandiri akan menjadi laboratorium

lapangan, dan kelembagaan yang ada di dalamnya sebagai pemandu sekolah lapangan bagi desa sekitarnya dalam Gerakan Kemandirian Pangan (Gema Pangan). B. Gerakan Kemandirian Pangan Gema Pangan sebagai keberlanjutan Kegiatan Desa Mapan, dilaksanakan melalui lima subgerakan: 1. Penguatan Sumber Daya Sosial, untuk memupuk dan mengembangkan modal sosial masyarakat, serta membangun jaringan antar kelompok masyarakat; 2. Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam, untuk memanfaatkan kekayaan dan kelimpahan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya; 3. Menabung Mandiri, untuk memobilisasi sumberdaya finansial masyarakat di wilayah lokal, serta membangun jaringan antara kelompok-kelompok masyarakat miskin dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya;


12

4. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, untuk diversifikasi produk, penetrasi pasar domestik, dan peningkatan nilai tambah; 5. Penyebarluasan Manfaat, untuk mendampingi kelompok-kelompok lain didalam dan luar desanya, serta untuk menjaga keberlanjutan usaha yang telah dikembangkan dalam fase-fase sebelumnya. Kelima subgerakan tersebut dilaksanakan secara parsial sesuai kebutuhan, namun untuk pengembangan sub-sub gerakan dilakukan dengan pendekatan kelompok. Mengingat penguatan kelompok-kelompok masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun modal sosial, maka Gema Pangan diawali oleh kelompok-kelompok yang telah mandiri di Desa Mapan untuk menebarkan manfaat yang telah diperoleh kepada desadesa lain disekitarnya, baik manfaat ekonomi-finansial maupun manfaat sosial penguatan kelembagaan kelompok. Gema Pangan bertujuan untuk memobilisasi, membangun partisipasi seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah, serta masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola aset secara baik guna meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, sekaligus mengurangi kerawanan pangan dan gizi masyarakat sesuai kelembagaan dan budaya lokal. Aset meliputi sumberdaya alam, sumberdaya teknologi, sumberdaya manusia, sumberdaya financial, dan sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial merupakan intangible aset yang mampu digerakan dalam mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan, sehingga dengan penguatan sumberdaya sosial melalui Gema Pangan, maka solidaritas lokal akan semakin berkembang dan dapat memberikan sarana bagi kelompokkelompok masyarakat yang lebih mampu untuk membantu kelompokkelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, tanpa harus mengurangi kepemilikan finansialnya (melalui koperasi atau lembaga keuangan yang dikembangkan bersama-sama).


13

BAB IV PELAKSANAAN A. Perencanaan Program Perencanaan Kegiatan Desa Mapan dilakukan secara berjenjang dari: kelompok masyarakat di desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. 1. Perencanaan di Kelompok, dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh anggota kelompok yang difasilitasi pendamping, untuk menyusun penguatan dan pengembangan usaha kelompok kedalam Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), sebagai bahan penyusunan rencana di desa. 2. Perencanaan di Desa, dilakukan secara partisipatif oleh TPD, pendamping, dan tokoh masyarakat yang diintegrasikan dengan program yang telah disusun di desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Rencana yang disusun untuk: mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi; serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang; berdasarkan hasil survei data dasar dan Participatory Rural Appraisal (PRA), untuk mengetahui potensi dan pemecahan permasalahan ketahanan pangan wilayah desa. 3. Perencanaan di Kecamatan, dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan hasil Musrenbangdes. Camat melakukan koordinasi bersama Pendamping/Penyuluh desa setempat, TPD, LKD, KCD, POPT, Pengelola Lumbung Pangan, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Koordinator BPP di Kecamatan, mengevaluasi potensi dan permasalahan untuk memecahkan permasalah serta mengintegrasikan usulan kebijakan tingkat kecamatan, prioritas program kerja pembangunan pedesaan dan dukungan kegiatan lainnya. 4. Perencanaan di Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mengintegrasikan hasil perencanaan tingkat desa yang disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten, dengan program/kegiatan pembangunan lintas subsektor dan sektor. Bupati/Walikota sebagai Ketua DKP Kabupaten/Kota, Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

14

mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan lintas subsektor dan sektor dalam mendukung Kegiatan Desa Mapan. 5. Perencanaan di Provinsi, dilakukan dengan mengintegrasikan hasil perencanaan kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan lintas subsektor dan sektor di provinsi. Gubernur sebagai Ketua DKP Provinsi, mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan lintas subsektor dan sektor dalam mendukung Kegiatan Desa Mapan. 6. Perencanaan di Pusat, mengintegrasikan hasil perencanaan provinsi dengan program/kegiatan pembangunan lintas subsektor dan sektor. Menteri Pertanian sebagai Ketua DKP, mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan lintas subsektor dan sektor dalam mendukung Kegiatan Desa Mapan. Perencanaan program/kegiatan yang dilakukan pusat, dimaksudkan untuk pembangunan ketahanan pangan wilayah dan menurunkan angka kemiskinan di daerah rawan pangan. B. Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Kegiatan Desa Mapan, dirancang selama empat tahun dalam empat tahap: persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian.


15

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan KEGIATAN

TAHAPAN

C.

Persiapan

Seleksi Lokasi Sasaran, Pendampingan, Pembentukan TPD, Sosialisasi Program, Penyusunan Data Dasar Desa, Pelatihan, Penetapan kelompok, Pemberdayaan kelompok afinitas, Penyusunan RPWD, Penyaluran Bansos.

Penumbuhan

Pengembangan

Kemandirian

1.

Pemberdayaan masyarakat melalui: pelatihan, peningkatan aksessibilitas masyarakat, dan penguatan kelembagaan; Pengembangan sistem ketahanan pangan untuk pembangunan sarana cadangan pangan, dan penguatan dasa wisma dalam penganekaragaman konsumsi. Koordinasi lintas sektor untuk dukungan sarana dan prasarana perdesaan. Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan keterampilan dan akses permodalan; Pengembangan sistem ketahanan pangan dengan penumbuhan cadangan pangan dan pemanfaatan sumberdaya pangan. Dukungan lintas sektor untuk dukungan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan. Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan layanan dan jaringan usaha; Pengembangan sistem ketahanan pangan untuk pengembangan diversifikasi produksi, pengembangan akses pangan, pengembangan jaringan pemasaran, dan penganekaragaman konsumsi; Pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan. perdesaan.

Tahap Persiapan Pada Tahun Pertama

Tahap persiapan dilaksanakan pada tahun pertama kegiatan Desa Mapan, dengan kegiatan mempersiapkan aparat pelaksana dan masyarakat melalui: sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pendampingan, penetapan desa pelaksana, penyusunan data base Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran, dan potensi desa. a. Seleksi Lokasi Sasaran: (1) Kabupaten/Kota, dengan syarat: (a) merupakan kabupaten rentan pangan; (b) memiliki unit kerja ketahanan pangan; (c) terbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota; dan (d) adanya Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

16

partisipasi masyarakat/Pemerintah Daerah setempat untuk pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan replikasi Model Desa Mandiri Pangan. (2) Kecamatan, dengan syarat: (a) adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan (pasar, KUD, dan lainnya); dan (b) memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukung pelaksanaan program. (3) Desa, dengan syarat: (a) desa rawan pangan yang memiliki penduduk minimial 30 persen RTM berdasarkan Survei DDRT; (b) memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang belum dikembangkan; (c) aparat desa dan masyarakat bersedia menerima dan mendukung kegiatan Desa Mapan. Desa yang telah terpilih ditetapkan melalui Susat Keputusan Bupati/Walikota. b. Pendampingan: (1) Tenaga pendamping di desa baru berasal dari penyuluh yang bertugas dan bertempat tinggal di wilayah kerja binaan, sedangkan tenaga pendamping desa lama melanjutkan kegiatan pendampingan pada desa sebelumnya. (2) Tugas Pendampingan pada tahap persiapan: (a) menyusun rencana kerja pendampingan; (b) menumbuhkan dan mengembangkan kelompok afinitas, kelompok wanita dari anggota dasa wisma, dan kelompok lumbung pangan; (c) mengembangkan dinamika kelompok afinitas; (d) membina kelompok-kelompok afinitas dalam merencanakan usaha produktif; dan (e) menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama dengan TPD dan kelompokkelompok afinitas. (3) Tugas Pendampingan pada desa lama sesuai indikator-indikator kegiatan pada tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian.


17

c. Sosialisasi Program: (1) Sosialisasi kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan forum DKP yang dipimpin Gubernur/Bupati/Walikota selaku Ketua DKP di masing-masing daerah, untuk mendapatkan dukungan kegiatan dari instansi lainnya. (2) Sosialsiasi juga dilakukan kepada desa sasaran program. d. Penetapan Tim Pangan Desa (TPD) Dimaksudkan untuk membangun lembaga koordinasi ketahanan pangan di tingkat desa. Jumlah anggota TPD untuk desa tahun 2008 dan 2009 sebanyak 6 orang dari unsur, terdiri dari: aparat desa; perwakilan penggerak PKK desa; tokoh masyarakat; 2 orang perwakilan KK Miskin kelompok afinitas; dan 1 orang PPL. Sedangkan jumlah anggota TPD untuk desa tahun 2010 dan 2011 sebanyak 5 orang dari unsur, terdiri dari: aparat desa; perwakilan penggerak PKK desa; tokoh masyarakat; dan 2 orang perwakilan KK Miskin kelompok afinitas. TPD ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. e. Penyusunan Data Dasar Penyusunan database berupa karakteristik rumah tangga, pemetaan potensi wilayah desa lokasi kegiatan, profil kelompok, dan profil desa. f. Penetapan Kelompok Afinitas Penetapan kelompok dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan. Ada tiga kelompok yang dibentuk di lokasi: (a) kelompok afinitas dibentuk pada tahun pertama; (b) kelompok wanita dibentuk pada tahun kedua; dan (3) kelompok lumbung pangan masyarakat dibentuk dan ditetapkan pada tahun kedua oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota.


18

g. Pelatihan Untuk mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Desa Mapan dilaksanakan pelatihan dasar kepada: pendamping/pembina kemitraan, pamong desa, aparat kabupaten/kecamatan, petani/kelompok afinitas, dan pengurus kelembagaan petani. h. Pemberdayaan Kelompok Afinitas: (1) Kelompok afinitas adalah anggota kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan keluarga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi secara bersama-sama. (2) Anggota kelompok afinitas adalah RTM hasil survey DDRT, yang dibina melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan. (3) Pemberdayaan kelompok afinitas dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan. i. Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa (RPWD): (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dilakukan di tingkat desa, dihadiri oleh wakil-wakil kelompok afinitas dan tokoh masyarakat desa sebagai perencana kegiatan. (2) Usulan kegiatan yang dibahas dalam Rencana Kelompok Afinitas Terpadu (RKAT) merupakan usulan kelompok yang disusun secara partisipatif dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Kelompok. (3) Setiap kegiatan dibahas secara terperinci meliputi: keluaran, tujuan, target, sasaran, volume, indikator, lokasi, waktu, anggaran, dan penanggung jawab. (4) Usulan rencana kegiatan yang telah disepakati di forum RPWD ditetapkan sebagai kegiatan desa, disampaikan kepada kecamatan. (5) Penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota oleh Badan/Dinas/ Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan.


19

j.

Penyaluran Dana Bantuan Sosial: (1) Dana bantuan sosial berupa uang yang disalurkan atau ditransfer kepada pelaku pertanian yang mengalami keterbatasan modal, sehingga mampu mengakses lembaga permodalan secara mandiri; (2) Dana bantuan sosial merupakan dana stimulan untuk mendukung usaha kelompok-kelompok afinitas, yang memiliki kemauan sendiri untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha produktif; (3) Dana bantuan sosial untuk pertanian dipergunakan untuk fasilitasi usaha agribisnis dan usaha ketahanan pangan, yang diarahkan untuk: menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi, dan jaringan usaha, memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga; Semua kegiatan yang didanai dari Bansos dikelola oleh kelompok, yang penggunaannya didasarkan pada keputusan bersama seluruh anggota kelompok afinitas

2.

Tahap Penumbuhan Pada Tahun Kedua

Tahap penumbuhan dilaksanakan pada tahun kedua kegiatan Desa Mapan, dengan kegiatan: pemberdayaan masyarakat, pengembangan Sistem Ketahanan Pangan, dan dukungan pengembangan sarana dan prasarana. a. Pemberdayaan Masyarakat: (1) Dilakukan melalui pendampingan, pelatihan-pelatihan, peningkatan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan; (2) Pendampingan dilakukan untuk: (a) mengembangkan dinamika kelompok afinitas; (b) menumbuhkembangkan usaha produktif kelompok afinitas, meliputi usaha on farm, off farm, dan non-farm; (c) menyeleksi calon penerima manfaat bagi kegiatan P2KP untuk kelompok wanita, usaha tepung-tepungan, dan anak SD/MI, serta kelompok lumbung pangan masyarakat bersama Pokja Desa Mandiri Pangan Kabupaten.


20

(3) Pelatihan di provinsi dilakukan: bagi pengelolaan LKD, penyusunan RUK, dan pelatihan penunjang lainnya; (4) Pelatihan di kabupaten berupa pelatihan teknis bagi: kelompok afinitas, lembaga pangan dan gizi di desa, tenaga penyuluh pertanian, pendamping kontrak, dan penunjang lainnya yang dibutuhkan kelompok afinitas. (5) Peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah rawan pangan, meliputi: akses informasi, sarana prasarana, teknologi, permodalan, pasar, dan lainnya dilakukan melalui kerjasama dengan stakeholder terkait, yang dapat memberikan peluang dan kesempatan berusaha kepada masyarakat melalui proses pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan. (6) Penguatan kelembagaan dilakukan pada Kelompok Kerja (Pokja) Desa Mapan, TPD, kelompok afinitas, kelompok wanita, dan kelompok lumbung pangan masyarakat. b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan: (1). Pada subsistem ketersediaan pangan dilakukan untuk peningkatan produksi dan pengembangan cadangan pangan masyarakat; (2). Pada subsistem distribusi, dilakukan melalui penumbuhan usahausaha perdagangan, pemasaran, dan sistem informasi harga pangan oleh anggota kelompok di tingkat desa; (3). Pada subsistem konsumsi, dilakukan untuk peningkatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal, perbaikan pola konsumsi keluarga melalui pembinaan dasa wisma, pemanfaatan pekarangan, srta pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan olahan. c. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dairahkan untuk perbaikan sarana, prasarana, dan fasilitasi yang dilaksanakan pemerintah untuk pengembangan Desa Mapan melalui integrasi program kerja lintas sektor. Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

21

3.

Tahap Pengembangan Pada Tahun Ketiga

Tahap pengembangan dilaksankan pada tahun ketiga kegiatan Desa Mapan, untuk: penguatan dan pengembangan dinamika serta usaha produktif kelompok afinitas; serta pengembangan fungsi kelembagaan layanan modal, kesehatan, pendidikan, sarana usahatani, dan lainnya. Pada tahap ini sudah terdapat kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningaktan pola pikir masyarakat, peningkatan keterampilan, dan pengetahuan masyarakat. 4.

Tahap Kemandirian Pada Tahun Keempat

Tahap kemandirian dilaksankan pada tahun keempat kegiatan Desa Mapan. Kemandirian ditunjukkan: (a) adanya perubahan pola pikir, aktivitas, dan perbaikan usaha kelompok afinitas, kelompok wanita, serta kelompok lumbung pangan; (b) adanya perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) berfungsinya cadangan pangan masyarakat; (d) berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, akses produksi, dan pemasaran pertanian; (e) bekerjanya sistem ketahanan pangan yang ditandai ketersediaan dan kecukupan pangan, kemudahan akses distribusi pangan wilayah, kestabilan harga pangan, serta konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi, berimbang, dan aman sampai tingkat rumah tangga. Kemandirian pangan tingkat desa memerlukan dukungan program lintas sektor untuk pembangunan wilayah perdesaan dan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Tingkat kemandirian dicapai dengan berfungsinya sarana fisik yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat dan fasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan desa sekitarnya C. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana, dimaksudkan untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan.


22

D. Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Desa Mapan Penilaian keberhasilan diutamakan bagi desa-desa yang telah memasuki tahap kemandirian (tahun kelima), dengan menggunakan indikator berikut: 1. Pemberdayaan masyarakat; 2. Penguatan kelembagaan; 3. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; 4. Pengembangan sarana prasarana perdesaan; 5. Komitmen daerah terhadap terwujudnya kemandirian pangan. Mekanisme pelaksanaan penilaian dilakukan secara berjenjang, dengan: (1) melakukan penilaian di masing-masing desa dan diusulkan oleh kabupaten kepada provinsi; (2) dilakukan verifikasi oleh provinsi; (3) dilakukan verifikasi ulang oleh pusat; dan (4) dilakukan penetapan Pemenang Nasional Desa Mapan. E. Gerakan Kemandirian Pangan (Gema Pangan) Kegiatan Desa Mapan merupakan salah satu embrio dari Gema Pangan, yang dilaksanakan melalui lima subgerakan: 1. Penguatan Kelembagaan, untuk memupuk dan mengembangkan modal sosial masyarakat serta membangun jaringan antar kelompok masyarakat; 2. Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam, untuk memanfaatkan kekayaan dan kelimpahan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya; 3. Menabung Mandiri, untuk memobilisasi sumberdaya finansial masyarakat yang ada di wilayah lokal, serta membangun jaringan antara kelompok-kelompok masyarakat miskin dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya; 4. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, untuk diversifikasi produk, penetrasi pasar domestik, dan peningkatan nilai tambah; 5. Penyebarluasan Manfaat, untuk: mendampingi kelompok-kelompok lain di dalam dan di luar desanya, serta menjaga keberlanjutan usaha yang telah dikembangkan dalam fase-fase sebelumnya. Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

23

Kelima subgerakan tersebut dilaksanakan secara parsial sesuai kebutuhan, tetapi gerakan penguatan kelembagaan masyarakat, merupakan fase yang sangat fundamental yang harus dilalui pada tahap awal pengembangan kemandirian pangan. Pelaksanan Gema Pangan melalui Kegiatan Desa Mapan, dilakukan pada lokasi yang telah: memasuki tahap kemandirian, memenuhi indikator kemandirian pangan, dan ditetapkan menjadi desa mandiri. Setiap Desa Mandiri ditetapkan menjadi Desa Inti, untuk melakukan pendampingan kepada 3 desa rawan pangan di sekitarnya sebagai Desa Replikasi, dengan menggunakan metode Sekolah Lapangan Desa Mandiri Pangan (SL-DMP).

DESA REPLIKASI

DESA MANDIRI

DESA REPLIKASI

DESA REPLIKASI


24

BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA A. Organisasi Mengingat keberhasilan Kegiatan Desa Mapan sangat ditentukan oleh keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem pengorganisasi kegiatan Desa Mapan melibatkan lintas subsektor dan sektor terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, dan maupun kabupaten dibawah koordinasi DKP, dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga sebagai berikut: 1. DKP tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai wadah koordinasi pelaksana kegiatan. 2. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai penanggung jawab kegiatan. 3. Pokja Desa Mapan yang berada dalam wadah DKP pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai pelaksana kegiatan Desa mapan. 4. Camat sebagai koordinator desa pelaksana kegiatan di wilayah kerjanya. 5. Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa wilayah kerjanya. 6. TPD sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di desa.


25

Bagan Pengorganisasian Desa Mandiri Pangan PELAKSANA KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

KOMANDO

Pokja

Kepala BKP

Pokja

Kepala Badan/Kantor/ Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi

Gubernur

Pokja

Kepala Badan/Kantor/ Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten/ Kota

Bupati/ Walikota

Menteri Pertanian

Camat : 1. BPP 2. KCD/POPT 3. TPDDesa Mapan+Kades 4. LKD desa sasaran 5. Pengelola Lumbung 6. Pengelola P2KP

Tim Pangan Desa

Pendamping

1. 2. 3. 4.

Penerima Manfaat Kelompok Afinitas Kelompok Wanita Kelompok Lumbung Lembaga Keuangan Desa

Keterangan: : Hubungan koordinasi : Hubungan integrasi dari instansi terkait : Hubungan komando : Hubungan Pembinaan Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

26

B. Tata Kerja Kegiatan Desa Mapan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program secara berjenjang di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. 1.

Tingkat Desa

Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan di desa, bertugas untuk mengkoordinasikan TPD, kelompok masyarakat, dan pendamping di desa, serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah. Jumlah anggota TPD untuk desa tahun 2008 dan 2009 sebanyak 6 orang dari unsur, terdiri dari: aparat desa; perwakilan penggerak PKK desa; tokoh masyarakat; 2 orang perwakilan KK Miskin kelompok afinitas; dan 1 orang PPL. Sedangkan jumlah anggota TPD untuk desa tahun 2010 dan 2011 sebanyak 5 orang dari unsur, terdiri dari: aparat desa; perwakilan penggerak PKK desa; tokoh masyarakat; dan 2 orang perwakilan KK Miskin kelompok afinitas. TPD bertugas bersama pendamping untuk merumuskan, merencanaan, dan menggerakkan kegiatan Desa Mapan, yang hasilnya dilaporankan kepada pengelola kegiatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan. TPD akan menggantikan peran pendamping, setelah Kegiatan Desa Mapan berakhir pada awal tahun kelima. Tugas dan Fungsi TPD dibantu oleh Pendamping dalam: a. Mengenali kondisi, potensi, dan masalah ketersediaan, distribusi, konsumsi, akses, pemanfaatan pangan, dan situasi gizi masyarakat; b. Menjalankan fungsi pelaporan situasi perkembangan pelaksanaan kegiatan;

pangan

dan

gizi

serta

c. Memberikan masukan untuk integrasi berbagai program/kegiatan pembangunan di perdesaan dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat; d. Mengadakan pertemuan TPD minimal satu bulan sekali.


27

2.

Tingkat Kecamatan

Pokja Kecamatan diketuai oleh Camat sebagai koordinator pelaksana kegiatan Desa Mapan reguler dan Desa Mapan replikasi di wilayah kerjanya.Tugas dan Fungsi Pokja Kecamatan : a. Melaksanakan sosialisasi di wilayah kecamatan dan desa; b. Melakukan : koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan LKD, TPD, P2KP, Lumbung, pendampingan serta pembinaan Desa Mapan Regular dan Replikasi; c. Melakukan identifikasi dan pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan; d. Merumuskan pengembangan TPD, LKD dan Desa Mapan yang sudah memasuki tahap kemandirian di wilayah kecamatan; e. Melakukan pembinaan, supervisi, sinkronisasi, dan integrasi berbagai kegiatan pemberdayaan di Desa Mapan, seperti: Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), pengembangan lumbung pangan masyarakat, pemanfaatan pekarangan, PNPM, PUAP, dll; f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Kegiatan Desa Mapan di kabupaten; g. Mengadakan pertemuan Pokja kecamatn minimal 1 bulan sekali. 3.

Tingkat Kabupaten/Kota

Pokja kabupaten diketuai oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota, dengan anggota perwakilan dari dinas terkait. Tugas dan Fungsi Pokja tingkat Kabupaten/Kota: a. Melaksanakan sosialisasi di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa; b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Kegiatan Desa Mapan; c. Melakukan identifikasi dan pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan; d. Merumuskan pengembangan Desa Mapan di Kabupaten/Kota; Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

28

e. Melakukan supervisi, sinkronisasi, dan integrasi berbagai kegiatan pemberdayaan di Desa Mapan, seperti: Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), pengembangan lumbung pangan masyarakat; f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Kegiatan Desa Mapan di provinsi dan pusat; g. Mengadakan pertemuan Pokja kabupaten/kota minimal 3 bulan sekali. 4. Tingkat Provinsi Tugas dan Fungsi Pokja Tingkat Provinsi: a. Melakukan sosialisasi di provinsi dan kabupaten/kota; b. Merumuskan program pengembangan Desa Mandiri Pangan di provinsi; c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Kegiatan Desa Mapan; d. Mengidentifikasi dan memecahan masalah pelaksanaan Kegiatan Desa Mapan; e. Melakukan supervisi terhadap kegiatan kelompok afinitas Desa Mapan, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KP), serta pengembangan lumbung pangan masyarakat; f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Kegiatan Desa Mapan Pusat; g. Mengadakan pertemuan Pokja di provinsi yang dilaksanakan minimal 4 bulan sekali. 5.

Tingkat Pusat

Pokja Desa Mapan di pusat diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian, dengan anggota dari instansi terkait. Tugas dan Fungsi Pokja Pusat: a. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan; b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan; Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

29

c. Melakukan sosialisasi, sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dari instansi terkait dalam kegiatan Desa Mapan. d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP. e. Mengadakan pertemuan Pokja di pusat minimal 6 bulan sekali.


30

BAB VI PEMBIAYAAN A. Sumber Pembiayaan Pendanaan untuk Kegiatan Desa Mapan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta, dan bantuan hibah dari luar negeri. Dana APBN untuk Kementerian Pertanian disalurkan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dialokasikan oleh masing-masing daerah untuk mendukung Kegiatan Desa Mapan. Dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan kelompok atau swadaya masyarakat dalam kegiatan, sedangkan dana dari swasta dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/Corporate Social Responsibility (PKBL/CSR). Dukungan dana pembangunan wilayah perdesaan untuk Kegiatan Desa Mapan dari instansi terkait diatur oleh masing-masing instansi/lembaga menurut ketentuan yang berlaku. B. Pengelolaan Dana APBN Dana APBN untuk Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dialokasikan di pusat, provinsi dalam dana dekonsentrasi (Dekon), dan kabupaten/kota dalam dana Tugas Pembantuan (TP). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan/ Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana APBN, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66 Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011.


31

Pencairan dan pengelolaan dana Bansos diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

Menteri Pertanian

1 Gubernur/ Bupati/Walikota

2 Kepala Badan/ Kantor/ Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota selaku KPA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

10 Bendaharawan Pengeluaran

KPPN Kabupaten

9 8

6

Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4)

Subkelompok afinitas

3 14

11

4

Pendamping

12 Tim Pangan Desa dan Kepala Desa

4 13

5 Kelompok Afinitas

14

7

Rekening Bank 5

12

LKD

Keterangan: 1. Pelimpahan wewenang Menteri Pertanian kepada Gubernur berupa dana dekonsentrasi dan kepada Bupati/Walikota berupa tugas pembantuan. Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

32

2. Atas usulan Gubernur/Bupati/Walikota, Menteri Pertanian menetapkan Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi/kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 3. Pendamping memfasilitasi penumbuhan subkelompok afinitas. 4. Pendamping bersama subkelompok yang tergabung dalam kelompok afinitas menumbuhkan LKD yang pengurusnya terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok. 5. Pendamping memfasilitasi subkelompok afinitas yang tergabung dalam kelompok afinitas untuk menyusun RUK. 6. RUK subkelompok yang dihimpun kelompok afinitas, diajukan ke Tim Teknis Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pendamping, TPD, dan Kepala Desa. 7. Setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota, kelompok afinitas membuat rekening bank. 8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota : a. Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok penerima manfaat dan ; b. Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dan diajukan ke Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan : (1) Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran; (2) Rekapitulasi RUK/RUB; (3) Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok/gabungan kelompok, diketahui/disetujui oleh KPA Kabupaten/Kota dan Bendaharawan yang bersangkutan; Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

33

(4) Surat Perjanjian Kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan kelompok/gabungan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana Bansos kelompok/gabungan kelompok. c. Mengajukan SPP-LS yang disetujui KPA provinsi atau kabupaten/kota kepada Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (P4). 9. P4 Provinsi atau Kabupaten/Kota: a. Menguji SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) provinsi atau kabupaten/kota, dan ; b. Memberikan rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten. 10. Bendahara Pengeluaran Satker Dekon di provinsi atau Satker TP di kabupaten mengajukan SPM-LS kepada Kantor Penerimaan Pengeluaran Negara (KPPN) provinsi atau kabupaten/kota. 11. KPPN provinsi atau kabupaten/kota menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dan mentransfer dana Bansos ke rekening kelompok afinitas pada bulan Agustus. 12. Dana Bansos yang telah ditransfer ke bank, dapat dicairkan oleh kelompok afinitas setelah mendapat rekomendasi dari pendamping dan TPD. 13. Kelompok afinitas mendistribusikan dana Bansos kepada masingmasing subkelompok sesuai dengan RUK yang diajukan dan sudah diverifikasi oleh pendamping dan TPD. Pemanfaatan dana Bansos oleh subkelompok dapat dilakukan mulai bulan November, sesuai dengan kesiapan kelompok. 14. Kelompok afinitas bersama LKD menyampaikan laporan penyaluran dana Bansos kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota selaku KPA.


34

C. Pemanfaatan Dana Bansos Dana Bansos yang diterima kelompok, digunakan oleh subkelompok untuk pengembangan usaha produktif di bidang on-farm, off-farm, dan nonfarm, setelah ditumbuhkan dan diberdayakan oleh pendamping dan TPD. Usaha on-farm dapat berupa budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan; usaha off-farm berupa pengolahan hasil-hasil pertanian; dan non-farm berupa usaha lainnya diluar pertanian. D. Pertanggunggungjawaban Pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN dilakukan oleh KPA provinsi atau KPA kabupaten/kota dalam laporan keuangan secara rutin, dan berpedoman pada peraturan-peraturan berikut: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kewajiban Melaporkan Laporan Keuangan Bagi Lembaga Negara dan Kementerian; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penyusunan Laporan Keuangan.


35

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN A. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dalam kerangka SPI dilakukan secara berkelanjutan sejak perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, pada aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, ketertiban laporan keuangan, dan pengamanan aset. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi terpisah (pengujian sendiri/review), dan tindak lanjut hasil audit (perbaikan kegiatan berdasarkan rekomendasi auditor). Pemantauan dan evaluasi sangat penting dilakukan, karena dapat menyediakan sarana untuk mengukur efektivitas intervensi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka membuat keputusan-keputusan manajemen jangka pendek dan jangka panjang, serta untuk menilai pencapain misi yang ditetapkan. Melalui evaluasi dapat diketahui secara langsung: perkembangan pelaksanaan kegiatan dan mendeteksi secara dini berbagai permasalahan yang muncul di lapangan, sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan melalui perbaikan dan penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Evaluasi kegiatan dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir tahun kegiatan, guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pencapaian indikator kegiatan setiap tahapan dan kemandirian. Evaluasi per tahapan dimaksudkan untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi kemandirian untuk mengetahui capaian tingkat kemandirian dengan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Desa Mandiri dengan tingkat capaian tinggi ditetapkan sebagai Desa Inti yang akan melakukan replikasi, sedangkan desa dengan tingkat capaian sedang dan rendah akan dibina oleh kabupaten/kota dan provinsi hingga menjadi Desa Inti.


36

Indikator Evaluasi Pertahapan dilakukan di empat tahap, diantaranya: 1. Indikator Tahap Persiapan: a. Lokasi desa pelaksana kegiatan; b. Pemahaman masyarakat tentang kegiatan Desa Mapan; c. Penyediaan data base dan profil Desa Mandiri Pangan; d. Pembentukan Pokja di setiap tingkatan; e. Penumbuhan TPD dan LKD; f. Penumbuhan kelompok-kelompok afinitas di lokasi sasaran; g. Pemilihan dan penetapan tenaga pendamping; h. Pelaksanaan pelatihan bagi aparat provinsi, kabupaten, desa, pendamping, dan masyarakat pelaksana kegiatan; i. Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa Partisipatif (RPWDP). 2. Indikator Tahap Penumbuhan: a. Pemberdayaan Masyarakat: (1) Kinerja kelompok afinitas, lembaga pangan dan gizi di desa (PKK dan Posyandu), lembaga pelayanan permodalan, dan lembaga lainnya; (2) Pengelolaan dan penambahan modal usaha kelompok. b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan: (1) Subsistem ketersediaan: (a) Keberhasilan diversifikasi produksi pangan; (b) Perkembangan intensifikasi usaha; (c) Keberadaan lumbung pangan masyarakat.


37

(2) Subsistem distribusi: (a) Keberadaan dan perkembangan usaha-usaha perdagangan bahan pangan oleh anggota kelompok dan kelompok lainnya di desa; (b) Usaha-usaha pemasaran hasil secara kolektif di desa; (c) Keberadaan lembaga pemasaran (pasar) di desa dan wilayah yang lebih luas untuk menampung hasil-hasil produksi masyarakat; (d) Keberadaan sistem informasi pasar (harga dan jenis komoditi) sebagai dasar perencanaan usaha kelompok. (3) Subsistem konsumsi: (a) Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya wilayah; (b) Penyediaan teknologi pengolahan dan produk pangan; (c) Tingkat keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan (d) Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman. c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbaikan sarana dan prasarana prioritas. 3. Indikator Tahap Pengembangan: a. Pemberdayaan Masyarakat: (1) Tingkat keterampilan teknis anggota kelompok; (2) Kemampuan kelompok dalam mengakses permodalan dan pemasaran; (3) Perkembangan usaha kelompok dalam meningkatkan pendapatan. b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan: (1) Pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

38

(2) Perubahan pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi berimbang, dan aman; (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem pemantauan, deteksi, dan respon dini kerawanan pangan. c. Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana: (1) Penyediaan sarana dan prasarana irigasi desa; (2) Penyediaan jalan usahatani yang memadai; (3) Penyediaan sarana air bersih; (4) Penyediaan sarana kesehatan. 4. Indikator Tahap Kemandirian: a. Pemberdayaan Masyarakat: (1) Efektifitas peran TPD dalam pendampingan masyarakat dan pembangunan ketahanan pangan desa; (2) Perkembangan usaha-usaha produktif yang dikelola kelompok afinitas dan masyarakat desa; (3) Keberadaan jaringan usaha dan pemasaran produk lokal dengan mitra usaha/koperasi/investor, dan lainnya; (4) Peran masyarakat dalam penyediaan dan distribusi pangan. b. Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan: (1) Penyediaan dan distribusi pangan; (2) Kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan; (3) Perkembangan usaha produktif; (4) Pola konsumsi pangan 3B dan aman; (5) Penyelesaian masalah pangan wilayah; (6) Pelayanan masyarakat dalam: akses permodalan, kesehatan, dan sarana usaha.


39

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana: Keberadaan fungsi prasarana pengairan, jalan desa, jalan usaha tani, sarana penerangan, dan air bersih. Sedangkan indikator Evaluasi Kemandirian terdiri dari: 1.

Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;

2.

Pemberdayaan Kelompok Afinitas;

3.

Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan;

4.

Komitmen Pembinaan dan Pendanaan Daerah;

5.

Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan;

6.

Pengentasan Rawan Pangan dan Kemiskinan;

7.

Kemandirian Desa Mandiri Pangan; dan

8.

Keberlanjutan Program Desa Mandiri Pangan.

Selanjutnya, desa-desa yang telah memasuki tahap kemandirian dan pasca kemandirian dilakukan penilaian untuk memperoleh penghargaan. Metode yang digunakan, wawancara oleh petugas kabupaten kepada: pendamping; salah satu anggota TPD; Pengurus kelompok afinitas; LKD; dan Kepala desa. Kuesioner yang sudah diisi, kemudian dianalisis sesuai dengan bobot yang telah ditentukan pada setiap indikator, dan bagi desa yang memiliki nilai tertinggi ditetapkan sebagai peringkat satu tingkat kabupate/kota oleh Bupati/ walikota, untuk mendapat penghargaan dari Bupati/Walikota. Desa peringkat satu kabupaten/kota tersebut dapat diajukan ke provinsi, untuk diverifikasi oleh Provinsi dengan metode wawancara dan pengisian kuesioner oleh: Dewan Desa, Tokoh masyarakat, aparat desa, dan tokoh masyarakat diluar TPD. Bagi desa yang memiliki nilai tertinggi, ditetapkan oleh Gubernur sebagai Peringkat satu provinsi, dan dikirim ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian untuk diverifikasi ulang, guna memperoleh Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2011. Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA. 2011

40

Di tingkat nasional, masing-masing wilayah dari 5 wilayah yang dinilai: Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua, diwakili oleh satu Desa Mapan terbaik untuk memperoleh penghargaan. Aspek-aspek yang dinilai untuk memperoleh penghargaan, dibagi dalam dua dimensi berikut: 1. Evaluasi Kemandirian, mencakup: (a) Pengembangan Kelembagaan Masyarakat; (b) Pemberdayaan Kelompok Afinitas; (c) Dukungan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan; (d) Komitmen Pembinaan dan Pendanaan Daerah; (e) Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan; (f) Pengentasan Rawan Pangan dan Kemiskinan; (g) Kemandirian Desa Mandiri Pangan; dan (h) Keberlanjutan Program Desa Mandiri Pangan. 2. Evaluasi Setiap Tahapan, mencakup aspek: Pemberdayaan Masyarakat; Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; dan Dukungan Pengembangan Sarana Prasarana. B. Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pengguna Anggaan (PA) dan KPA pada tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masingmasing instansi penanggung jawab kegiatan di pusat, provinsi, dan kabupaten. Aktivitas pengendalian dalam SPI diarahkan untuk memberikan kepastian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani risiko. Aktivitas pengendalian dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. Pengawasan dilakukan oleh: pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah, dan lembaga atau instansi pengawas lainnya); masyarakat desa melalui TPD; dan pendamping Kegiatan Desa Mapan.


41

Laporan pengaduan dari masyarakat terhadap penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana dapat disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. C. Pelaporan Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan, dan berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Desa menyampaikan formulir laporan yang disepakati kepada kecamatan dan kabupaten/kota tentang situasi pangan dan cadangan pangan desa serta perkembangan pelaksanaan Kegiatan Desa Mapan. Kecamatan yang berfungsi sebagai pemantau, pendamping, dan penghubung ke kabupaten/kota, dengan menggunakan form yang disepakati menyampaikan ke kabupaten/kota tentang: upaya-upaya yang telah dilakukan dan meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan. Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan, serta menyampaikan laporan desa dan kecamatan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan feedback kepada desa dan kecamatan, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di kabupaten/kota. Provinsi memantau kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan, melaporkan ke pusat sesuai format yang disepakati, memberikan feedback kepada kabupaten/kota, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di provinsi. Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan: pemantauan kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan provinsi, memberikan feedback kepada provinsi terhadap, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di pusat.


42

Pelaporan terpaut dengan SPI, merupakan Informasi dan Komunikasi yang dilakukan melalui: 1. Pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap

kegiatan secara tepat, cepat, dan akurat. 2. Pelaporan hasil kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap kegiatan, dapat

dimengerti, relevan, dipercaya, dan tepat waktu, tentang: (a) apa yang telah terjadi (what); (b) dimana kejadiannya (where); (c) kapan terjadinya (when); (d) mengapa hal itu terjadi (why); (e) siapa yang terlibat dalam kejadian (who); dan (f) bagaimana hal tersebut terjadi (how).


43

BAB VIII PENUTUP Pedoman Umum Kegiatan Desa Mandiri Pangan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan, agar dijadikan acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan pengembangan desa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Pedoman ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) di tingkat provinsi dan petunjuk teknis (Juknis) di tingkat kabupaten/kota. Semoga pedoman umum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan.


44

Lampiran 4. LOKASI PELAKSANA KEGIATAN AKSI DESA MANDIRI PANGAN TA. 2006 S/D 2011 TAHUN 2006 TAHAP PERSIAPAN 250 Ds, 122 kab Tota, 250 Desa, 122 kab 32 prov

TAHUN 2007 TAHAP PENUMBUHAN 250 ds.lama,122 kab

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHAP ENGEMBANGAN TAHAP KEMANDIRIAN 250 ds lama, 122 kab 250 ds lama, 122 kab

TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENUMBUHAN - 116 Ds baru, 58 kab baru 354 ds lama, 180 kab - 238 Ds baru, 122 kab lama T : 354 desa, 180 kab Total : 604 desa, TAHAP PERSIAPAN 180 kab, 32 prov 41 ds baru,21 kab baru 180 ds baru,180 kab lama T : 221 desa, 201 kab Total : 825 desa, 201 kab, 32 prov

TAHAP PENGEMBANGAN 354 ds lama, 180 kab

TAHAP PENUMBUHAN 221 desa lama,201 kab

TAHAP PERSIAPAN 148 ds baru, 74 kab baru 211 ds baru,201 kab lama T : 359 desa, 275 kab Total : 1184 desa, 275 kab, 33 prov

GKP : GKP : 122 Ds Inti, 363 Ds replikasi, 123 Ds Inti 369 replikasi 128 Ds proses kemandirian 5 ds proses Kemandirian TAHAP KEMANDIRIAN GKP 69 inti 207 replikasi 354 ds lama, 180 kab 285 proses kemandirian TAHAP PENGEMBANGAN TAHAP KEMANDIRIAN 221ds lama,201 kab 221ds lama,201 kab

TAHAP PENUMBUHAN 359 ds lama,275 kab

TAHAP PENGEMBANGAN 359 ds lama,275 kab

TAHAP PERSIAPAN 214 ds baru, 104 kab baru 252 ds baru, 205 kab lama 363 ds replikasi ,110 kb lm

TAHAP PENUMBUHAN 363 desa replikasi 466 desa reguler

T : 829 desa, 379 kab Total : 1.885 desa, 379 kab, 33 prov


51

TAHUN 2011

T: 829 desa, 381 kab, TAHAP PERSIAPAN 36 ds baru, 18 kab baru 225 ds baru, 224 kab lama 576 Ds replikasi 110 kab T: 837 ds, 397 kab Total :2.438 desa, 397 Kab, 33 prov

BAB I PENDAHULUAN. Pedum Desa Mapan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan TA

Recommend Documents