BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Hubungan ekonomi Indonesia dan Afrika Selatan mulai meningkat pasca Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 2005. Dalam peristiwa tersebut, lahir sebuah momentum penting yang menghasilkan kerjasama kemitraan strategis dalam New Asian African Strategic Partnership (NAASP).1 Kemitraan strategis ini mendorong kerangka Kerjasama SelatanSelatan (South-South Cooperation), yang secara konsep muncul sebagai hasil dari KAA di Bandung pada tahun 1955 silam. Konsep rumusan tersebut sebagai upaya negara berkembang untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi telah dimulai.2 NAASP sangat diharapkan akan menjadi solusi yang efektif untuk hubungan negara-negara Asia-Afrika. Dengan kata lain, efektivitas NAASP sangat tergantung pada komitmen-komitmen negara anggota yang terlibat di dalamnya. NAASP disetujui oleh negara peserta KAA karena menyadari bahwa hubungan Asia-Afrika pada saat itu hanya fokus pada bidang politik, sehingga dengan terbentuknya NAASP, negara-negara Asia-Afrika bisa menjalin hubungan yang lebih luas lagi di bidang ekonomi, sosial, serta
1
Onnay Okheng, 2005, “Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika”, dalam http://asianafricanmuseum.org/konferensi-tingkat-tinggiasia-afrika-2005-dan-peringatan-50-tahun-konferensi-asia-afrika/, diakses pada tanggal 15 Juni 2015. 2 Makarim Wibisono. 2006. Tantangan Diplomasi Multilateral. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, hal. 161.
1
budaya. Bagi Indonesia, KAA 2005, selain melahirkan NAASP juga menjadi momentum yang tepat untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai salah satu negara yang mejadi pelopor kebangkitan negara-negara berkembang dan dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggalang solidaritas dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Afrika dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.3 Melalui NAASP, Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan hubungannya dengan Afrika Selatan. Kedua negara kemudian sepakat
memperkuat
hubungan
kerjasama
perdagangan
dengan
ditandatanganinya Joint Declaration on a Strategic Partnership for apeaceful and Prosperous Future Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa pada tanggal 17 Maret 2008 di Afrika Selatan. Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis ini mempunyai arti penting bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan yang telah lama terjalin dengan membawa hubungan ini ke tingkat yang baru.4 Kemitraan ini berkontribusi dalam hubungan jangka panjang Indonesia dan Afrika Selatan dalam mempererat dan memperkuat hubungan bilateral disegala bidang termasuk perdagangan dan investasi.5
3
Aleksius Jemadu. 2007. Hubungan Indonesia-Afrika: Antara Retorika Sejarah dan Basis Diplomasi Yang Lebih Solid. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 9. 4 Anonim, 2011, “Diplomasi 2011: Ringkasan Eksklusif”, dalam http://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/Books/DIPLOMASI%202011.pdf, diakses pada tanggal 10 Desember 2014. 5 Kemlu RI, 2008, “Joint Declaration on a Strategic Partnership for apeaceful and Prosperous Future Between theGovernment of the Republic of Indonesia and theGovernment of the Republic of South Africa”, dalam http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/822_ZAF-20080009.pdf, diakses pada tanggal 20 Juli 2015.
2
Potensi besar dalam ekonomi perdagangan dan investasi yang dimiliki oleh Afrika Selatan, membuat Indonesia semakin tertarik untuk bekerja sama dengan negara tersebut. Selain itu, posisi Afrika Selatan sangat penting bagi jalur perdagangan Indonesia sebagai pintu masuk ke negara-negara di sekitar Afrika Selatan. Negara ini juga memiliki potensi pasar yang menjanjikan bagi produk-produk ekspor Indonesia. Hal ini sudah terbukti dengan mulai terkenalnya beberapa produk ekspor Indonesia di pasar Afrika terutama komoditi non-migas. Hubungan perdagangan ini membuat Afrika Selatan akhirnya menjadi mitra dagang Indonesia di peringkat kedua terbesar di kawasan tersebut. Untuk memperkuat pemanfaatan kerangka NAASP sebagai wujud keseriusan Indonesia menjalin hubungan perdagangan dengan Afrika Selatan, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Pretoria mempertegas kepentingannya dengan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di negara tersebut. Peran KBRI Pretoria menjadi sangat penting karena berhubungan secara langsung dengan Pemerintah Afrika Selatan dan para pelaku bisnis disana. Melalui KBRI Pretoria inilah, Indonesia memanfaatkan tiga konteks diplomasi ekonomi yang sudah diterapkan di negara tersebut dalam konteks terhadap pemerintah hingga secara personal terhadap para pelaku bisnis Afrika Selatan.6
6
Anonim, 2011, “Diplomasi 2011: Ringkasan Eksklusif”, dalam www.kemlu.go.id/Documents/PPTM%202012/DIPLOMASI%202011.pdf, diunduh pada tanggal 10 Desember 2014.
3
Dalam rangka memanfaatkan momen terbentuknya NAASP, Indonesia terus meningkatkan kemitraan strategis dengan Afrika Selatan untuk mendorong kenaikan total perdagangan dengan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dengan prinsip NAASP dan implementasi diplomasi ekonomi yang telah diterapkan, Indonesia mampu mencapai tren positif dalam neraca perdagangannya dari tahun 2010 hingga 2014.
B. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang masalah tersebut, penulis kemudian merumuskan sebuah pertanyaan berikut: “Bagaimana Pemerintah Indonesia memanfaatkan kerangka NAASP dalam meningkatkan kerjasama perdagangan terhadap Afrika Selatan melalui peran KBRI Pretoria?”
C. LITERATURE REVIEW Kerjasama Selatan-Selatan merupakan suatu kerjasama negara-negara berkembang yang menjadi perwujudan solidaritas diantara mereka yang memberikan kontribusi untuk kesejahteraan nasional, kemandirian nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional. Kerjasama Selatan-Selatan ini mengacu pada kerjasama bilateral maupun multilateral yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, non-
4
pemerintah, lembaga, ataupun perusahaan, serta individu antara dua negara atau lebih.7 Pekembangan arus globalisasi yang semakin cepat, mengakibatkan perubahan diberbagai bidang terutama ekonomi global. Masih adanya gap atau perbedaan antara Utara-Selatan, membuat dialog ini belum dapat mencapai keberhasilan yang memuaskan. Kemudian, pada pertemuan G-15 di Dakkar tahun 1992, Indonesia kembali menekankan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan sangat penting. Oleh sebab itu, negara-negara Selatan mulai disarankan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan kata lain bahwa Kerjasama Selatan-Selatan ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi untuk mencapai kemandirian bersama negara-negara berkembang dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.8 Kerjasama
Selatan-Selatan
menjadi
salah
satu
pendorong
meningkatnya hubungan kerjasama negara-negara Selatan (negara-negara berkembang) dalam beberapa tahun terakhir. Melalui kerangka Kerjasama Selatan-Selatan, Indonesia mulai melakukan berbagai kerjasama dengan negara berkembang lainnya untuk menanggapi tantangan global yang akhirnya mendorong perkembangan ekonomi, yakni kemitraan Asia-Afrika. Salah satu upaya Indonesia mendorong Kerjasama Selatan-Selatan adalah meningkatkan hubungan
kerjasama
perdagangan
terhadap
Afrika
Selatan
dengan
memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.
7
Makarim Wibisono. 2006. Tantangan Diplomasi Multilateral. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, hal. 160. 8 Ibid. hal. 161.
5
Dalam penulisan ini, penulis fokus kepada tiga isu penting yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kerjasama perdagangan dengan Afrika Selatan, potensi ekonomi yang dimiliki oleh Afrika Selatan, dan kepentingan ekonomi Indonesia di pasar Afrika Selatan. Beberapa literature digunakan penulis sebagai acuan untuk melihat 3 isu penting dalam kerjasama perdagangan yang terjalin antara Indonesia dan Afrika Selatan yang diuraikan sebagai berikut: a. Kebijakan Pemerintah Indonesia Peran instansi pemerintah akan berpengaruh sangat penting terhadap kebijakan luar negeri yang akan diambil negara tersebut dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Adanya kemitraan strategis antara Indonesia dan Afrika Selatan menjadi penghubung adanya kerjasama yang terjalin diantara kedua negara salah satunya dalam perdagangan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) merupakan salah satu instansi pemerintah yang menjalankan kebijakan Indonesia di negara lain.9 Pada literature ini, lebih menekankan bahwa dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara Afrika, Pemerintah Indonesia sudah melakukan kerjasama intensif dengan negara-negara Afrika termasuk
Afrika
Selatan.
Melalui
Kemlu,
pemerintah
sudah
mengimplementasikan kebijakannya dalam bidang perdagangan dengan Afrika Selatan melalui Komisi Bersama dan Strategic Partnership atau
9
Sudirman Haseng. 2008. Pasar Afrika Dibanjiri Produk Indonesia. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia, hal. 14.
6
biasa disebut kemitraan strategis. Instansi pemerintah baik dari Indonesia maupun negara-negara Afrika sepakat dengan pembentukan Komisi Bersama yang kemudian menyebabkan berbagai instansi terkait duduk bersama dan saling menyampaikan ide serta gagasannya dalam meningkatkan kerjasama bilateral di masing-masing bidang termasuk perdagangan. Kemitraan strategis juga berjalan dengan baik diantara kedua negara yang disebabkan karena hubungan kedekatan secara politik dan emosional, sehingga hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika berjalan semakin baik.10 Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia, literature lainnya mengungkapkan kerjasama perdagangan Indonesia dengan Afrika Selatan yang dimulai sejak tanggal 20 November 1997 dengan persetujuan kerjasama dagang yaitu trade agreement.11 Perjanjian ini diikuti oleh penandatanganan Joint Statement on Establishment of the Joint Trade Commissione (JTC) pada tanggal 19 April 2005 di Jakarta dalam acara Konferensi Asia-Afrika 2005, dan dibentuk untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan Afrika Selatan telah sepakat membentuk JTC pada tanggal 23 Mei 2006. JTC dapat dikatakan sebagai salah satu langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan perdagangan dengan Afrika Selatan.12
10
Ibid. Ricky Rinaldi. 2014. Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aliran Perdagangan Komoditi Unggulan Ekspor Indonesia ke Afrika Selatan, hal. 1. 12 Ibid. 11
7
b. Potensi Ekonomi Afrika Selatan Salah satu literature yang digunakan, isinya lebih menegaskan kembali peluang kerjasama ekonomi diantara kedua negara terkait perdagangan. Meningkatnya stabilitas politik dan ekonomi di Afrika Selatan pasca Apartheid, membuat negara tersebut mengalami kondisi politik dan ekonomi yang semakin membaik. Dengan didukung oleh kondisi tersebut, maka Indonesia dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di Afrika Selatan sebagai peluang untuk menjalin kerjasama ekonomi bilateral yang akan saling menguntungkan kedua negara.13 Melalui perilisan siaran pers, Kementerian Perdagangan semakin menegaskan bahwa Indonesia dan Afrika Selatan sama-sama saling memiliki potensi ekonomi dan akan membawa keuntungan bagi kedua negara. Afrika Selatan melakukan kunjungan delegasi Misi Ekonomi yang terdiri dari unsur Pemerintah Eastern Cape Province dan kalangan dunia usaha yang tergabung dalam National African Federated Chamber of Commerce (NAFCOC) ke Indonesia. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkenalkan potensi perdagangan dan investasi yang dimiliki oleh Eastern Cape Province serta membicarakan tindak lanjut hasil kunjungan NAFCOC pada saat Trade Expo Indonesia (TEI) pada bulan Oktober 2012. Menurut Wamendag, kedatangan Misi Ekonomi Afrika Selatan ini membawa beberapa peluang peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan
13
Syamsumar Dam. 2010. Potensi dan Peluang Ekonomi Politik Afrika Selatan Pasca Apartheid. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal.14-15.
8
perdagangan. Bagi Indonesia, kedatangan delegasi Misi Ekonomi Afrika Selatan ini merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan.14 Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan berbagai upaya untuk masuknya produk ekspor Indonesia di pasar Afrika Selatan. Hal ini terbukti dengan produk perdagangan komiditi Indonesia di pasar Afrika Selatan sangat bagus dengan banyaknya produk-produk Indonesia yang dapat ditemukan di sana. Namun, yang sangat disayangkan adalah produkproduk tersebut masih dipasok melalui negara-negara pihak ketiga seperti Singapore, Malaysia, Thailand, dan negara lainnya. Sehingga hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia lebih memperkuat hubungan perdagangan melalui joint partnership atau strategic partnership (kemitraan strategis) dengan Afrika Selatan. Indonesia pun sudah mulai mendorong diversifikasi produk Indonesia ke Afrika sejak tahun 2006.15 c. Kepentingan Ekonomi Indonesia di Pasar Afrika Selatan Pada literature ini, lebih menjelaskan mengenai visi dan misi Indonesia dalam menjalin hubungan perdagangan dengan Afrika Selatan. Dari visi, Indonesia ingin menjadikan Afrika Selatan sebagai mitra strategis dan pintu masuk produk Indonesia ke negara-negara di kawasan Afrika bagian Selatan. Sedangkan dari misi, Indonesia ingin meningkatkan
14
Kementerian Perdagangan Indonesia. 2013. Sambangi Indonesia, Afsel Tawarkan Peluang Dagang dan Investasi. Jakarta: Siaran Pers Kementerian Perdagangan RI. 15 Sudirman Haseng. 2008. Pasar Afrika Dibanjiri Produk Indonesia. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia, hal. 14.
9
hubungan kerjasama bilateral kedua negara, mewujudkan kerjasama strategis dengan Afrika Selatan untuk kepentingan nasional di bidang ekonomi, investasi, perdagangan, dan alih teknologi, mewujudkan Afrika Selatan sebagai pintu masuk produk Indonesia, menggalang prakarsa antar kedua negara dalam pelaksanaan program aksi NAASP, serta yang terakhir meningkatkan koordinasi dan konsultasi kedua negara mengenai isu-isu global strategis menyangkut kepentingan perdamaian, kemanusiaan, lingkungan, dan pembangunan.16 Di dalam literature tersebut, penjelasan mengenai kerangka NAASP hanya dijelaskan secara umum mengenai kepentingan ekonomi Indonesia di Afrika Selatan. Selain itu, pelaksanaan aksi NAASP hanya digambarkan secara garis besar tentang peran Pemerintah Indonesia secara keseluruhan tanpa menyebutkan aktor utama yang mana yang menjalankan peran tersebut. Literature lainnya dalam penelitian di Institut Pertanian Bogor yang juga membahas mengenai potensi Afrika Selatan bagi Indonesia, semakin mempertegas literature sebelumnya bahwa Afrika Selatan dapat digunakan sebagai pintu gerbang perdagangan untuk kawasan Afrika bagian Selatan. Sebaliknya, Indonesia juga menjadi pintu gerbang perdagangan bagi Afrika Selatan serta negara tujuan Investasi dengan adanya perjanjian bebas
16
Sugeng Rahardjo. 2010. Debriefing Pelaksanaan Tugas Dubes LBBP RI untuk Republik Afrika Selatan. Jakarta: Direktorat Kerjasama Bilateral II Ditjen KPI-Kementerian Perdagangan RI (2006-2009).
10
Indonesia baik secara bilateral maupun Regional.17 Selain itu, menyadari adanya potensi ekonomi yang dimiliki Afrika Selatan, Indonesia mulai meningkatkan kerjasama untuk kepentingan ekonominya. Salah satunya diwujudkan dengan mempertemukan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dengan Kamar Dagang dari negara Afrika. Selain itu juga, mengajak para duta besar dari negara-negara Afrika untuk lebih aktif mempromosikan peluang-peluang yang ada di Afrika sehingga para pengusaha Indonesia memahami pentingnya memanfaatkan peluang yang ada di Afrika.18 Dari beberapa literature di atas yang berkaitan dengan kerjasama perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan beserta ketiga isu pentingnya, dapat dilihat bahwa tulisan-tulisan tersebut sudah membahas mengenai kebijakan
Pemerintah
Indonesia
terhadap
Afrika
Selatan
dan
implementasinya. Ada juga beberapa tulisan yang membahas mengenai potensi pasar Afrika bagi Indonesia dan sebaliknya, serta kepentingan ekonomi Indonesia terhadap Afrika Selatan. Melalui penulisan penelitian ini, penulis ingin membuat sesuatu yang berbeda dari penelitian sebelumnyayaitu ingin lebih mempertegas peran KBRI Pretoria dalam mengimplementasikan diplomasi ekonomi yang diterapkan Pemerintah Indonesia di Afrika Selatan sebagai bentuk pemanfaatan kerangka NAASP untuk mendorong kerjasama perdagangan terhadap Afrika Selatan.
17
Ricky Rinaldi. 2014. Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aliran Perdagangan Komoditi Unggulan Ekspor Indonesia ke Afrika Selatan, hal. 2 18 Sudirman Haseng. 2008. Pasar Afrika Dibanjiri Produk Indonesia. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia, hal. 14.
11
Alasan penulis ingin
mempertegas peran KBRI Pretoria
dikarenakan dalam perkembangan NAASP selama 10 tahun ini, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai peran KBRI Pretoria dalam diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika Selatan. Beberapa penelitian hanya membahas kepentingan Indonesia melalui kerangka NAASP yang masih dijelaskan secara umum, dari sejarah terbentuknya NAASP, manfaat NAASP bagi Indonesia secara umum, hingga kerangka NAASP bagi kepentingan Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh sebab itu, penulisan penelitian ini akan menjelaskan pemanfaatan kerangka NAASP melalui peran KBRI Pretoria secara spesifik.
D. KERANGKA KONSEPTUAL Konsep Kerjasama Kerjasama didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak pihak dalam usahanya menyelesaikan suatu permasalahan dan mencapai tujuan bersama dengan berdasar pada asas saling percaya, saling menghargai kepentingan masing-masing, memiliki komitmen sehingga tercipta suatu keselarasan dalam mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan dan tentunya pencapaian kerjasama tersebut harus saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang berperan di dalamnya.19
19
Sjamsumar Dam dan Riswandi. 1995. Kerjasama ASEAN Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 15-17.
12
Kerjasama yang dilakukan antar dua negara dinamakan kerjasama internasional. Pada hakekatnya, kerjasama internasional dikemukakan dalam empat bentuk kerjasama, yaitu:20 a. Kerjasama Universal, adalah kerjasama internasional yang universal untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan mampu menghindarkan disintegrasi internasional, contohnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menjadi organisasi pemerintah internasional terbesar di dunia. b. Kerjasama Regional, adalah kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis. Kedekatan geografis inilah yang sangat menentukan terjalinnya kerjasama regional. Selain itu, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negara-negara yang akan bekerja sama, banyak menentukan suatu perwujudan untuk kerjasama regional. c. Kerjasama Ideologis, adalah kerjasama yang menggunakan ideologi
sebagai
alat
dari
kelompok
kepentingan
untuk
membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya. Dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara. Namun, justru bagi perjuangan atau kerjasama ideologi, batas territorial adalah tidak relevan. Hal itu
20
Budiono Kusumohamidjojo. 1997. Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis. Jakarta: Binacipta, hal. 38.
13
berlaku bagi berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapa tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global. d. Kerjasama Fungsional, adalah kerjasama yang mendukung fungsi tertentu yang akan melengkapi kekurangan masing-masing negara yang bekerja sama. Fungsi yang didukung oleh masing-masing negara itu disesuaikan dengan kekuatan spesifik yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Suatu kerjasama yang fungsional tidaklah mungkin terselenggara bila ada diantara para partner kerjasama tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang sebenarnya diharapkan darinya.21
Dari bentuk kerjasama di atas, kerjasama fungsional lebih mengarah kepada kerjasama Indonesia dan Afrika Selatan. Kedua negara sama-sama memiliki potensi ekonomi yang saling menguntungkan sehingga dapat dimanfaatkan satu sama lain untuk mencapai kepentingan nasional masingmasing negara. Melalui hubungan bilateral ini, Indonesia meningkatkan prioritasnya dalam kemitraan strategis dengan Afrika Selatan dalam konteks NAASP yang memiliki prinsip-prinsip dasar mengenai kemitraan strategis dengan mekanisme kerjasama yang jelas, terarah, dan terukur.22 Melalui prinsip ini, Indonesia menjadikan NAASP sebagai alat untuk mencapai
21
Budiono Kusumohamidjojo. op.cit, hal. 98. Anonim, 2011, “Diplomasi 2011: Ringkasan Eksklusif”, dalam www.kemlu.go.id/Documents/PPTM%202012/DIPLOMASI%202011.pdf, diunduh pada tanggal 10 Desember 2014. 22
14
kepentingan nasional karena NAASP menjadi wujud konkrit pembentukan akses intra kawasan dengan komitmen kemitraan strategis diantara Asia dan Afrika yang mencakup kerjasama ekonomi, solidaritas politik, dan hubungan sosial budaya. Indonesia dan Afrika Selatan dapat memanfaatkan potensi ekonomi satu sama lain untuk mewujudkan hubungan bilateral kedua negara, tidak hanya di bidang politik saja, tetapi ekonomi maupun sosial budaya. Jenis kerjasama fungsional ini kemudian dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:23 a. Kerjasama berimbang, merupakan kerjasama yang dijalankan oleh negara-negara yang memiliki kapasitas sumber daya pertahanan yang sama, misalnya negara maju dengan negara maju atau negara dunia ketiga dengan sesamanya. b. Kerjasama yang tidak berimbang, merupakan kerjasama yang dijalankan oleh negara-negara yang memiliki karakteristik yang berbeda. Umumnya dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang.
Sebagai negara yang sama-sama berkembang, keduanya saling membutuhkan untuk peningkatan hubungan yang sudah terlaksana. Jika sebelumnya, orientasi Indonesia terhadap Afrika Selatan lebih fokus di bidang politik, dengan terbentuknya NAASP, Indonesia juga memfokuskan hubungan
23
James E. Dougherty & Robert L. Pfatzgraff. Jr. terjemahan M. Amien Rais, et, all.. 1995. Teori-Teori Hubungan Internasional. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, hal. 332.
15
kepada bidang ekonomi terutama perdagangan. Melalui kerangka NAASP, kerjasama perdagangan yang terjalin dengan Afrika Selatan semakin terbuka. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan secara aktif perwakilan pemerintah yaitu KBRI Pretoria secara langsung di Afrika Selatan. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak kesempatan untuk mengidentifikasi peluang yang ada dengan NAASP ini. Dalam perkembangannya, kedua negara mulai sering melakukan kunjungan delegasi ekonomi, baik dari Afrika Selatan ke Indonesia ataupun Indonesia ke Afrika Selatan. Hal ini menjadi upaya yang baik untuk Indonesia mencapai kepentingannya di Afrika Selatan terhadap potensi pasar bagi produk ekspor Indonesia dan mempererat hubungan bilateral keduanya.
Diplomasi Ekonomi Perkembangan globalisasi membawa dampak perubahan ke berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang ekonomi yang kemudian membuat setiap negara menentukan arah kebijakan ekonomi melalui diplomasi yang diartikan sebagai seni bernegosiasi. Negosiasi yang dimaksudkan adalah sebuah proses diantara dua belah pihak untuk mencapai perjanjian atau kesepakatan yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing pihak dalam suatu hubungan kerjasama. Globalisasi berkembang semakin meluas dan dipercepat oleh saling ketergantungan ekonomi antar negara. Untuk merealisasikan kepentingan negara tersebut, maka suatu negara akan menetapkan arah kebijakan politik luar negeri negaranya. Hubungan Internasional kontemporer saat ini
16
menunjukkan bahwa kebutuhan politik luar negeri juga dapat mengubah diplomasi tradisional menjadi diplomasi multisektor dan diplomasi multilevel. Diplomasi multilevel ini juga bermakna diplomasi ekonomi dalam tiga level yaitu bilateral, multilateral, dan regional. Disebut juga sebagai three-track diplomacy dan merupakan upaya-upaya yang terus ditingkatkan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peranannya dalam mendorong kerjasama ekonomi dan perdagangan.24 Diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Afrika Selatan masuk ke dalam diplomasi ekonomi level bilateral yang berarti diplomasi ekonomi antar dua negara. Diplomasi ekonomi digunakan untuk mendorong hubungan ekonomi negara dengan negara tujuan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri. Selain itu, diplomasi ekonomi dilakukan dengan tujuan mengamankan kepentingan nasional dalam lingkup internasional serta merespon isu-isu perdagangan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing ekonomi serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan ekonomi politik internasional yang dinamis. Diplomasi ekonomi dapat dilakukan ketika pemerintah dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri.25 Menurut Pavol Baranay, salah satu diplomat Slovakia, Diplomasi ekonomi adalah aktivitas resmi diplomatik yang fokus pada tujuan kepentingan
24
Anonim, “Ringkasan Eksekutif”, dalam http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/1)%20Pengembangan%20M asyrakat%20Sipil/Ringkasan%20Eksekutif_ASLI.pdf, diakses pada tanggal 15 September 2015. 25 Maaike Okano-Heijmans. 2013. Economic Diplomacy: Japan and The Balance of National Interest. Martinus Nijhoff Publishers, hal.33.
17
ekonomi suatu negara dalam level internasional. Hal ini mencakup upaya peningkatan ekspor, menarik investasi asing, dan partisipasi kerja dalam berbagai organisasi ekonomi internasional.26 Adapun definisi lain menurut Kishan S. Rana, yang mengungkapkan bahwa diplomasi ekonomi merupakan suatu proses dimana suatu negara berhubungan dengan dunia luar dalam upayanya memaksimalkan tujuan diberbagai bentuk kegiatan seperti perdagangan, investasi, dan kegiatan lainnya dari interaksi ekonomi. Dimensi diplomasi ekonomi tersebut berupa bilateral, regional, maupun multilateral yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, layanan diplomatik dan komersial, serta aktor non negara sehingga membuat kemitraan ekonomi yang bersifat dinamis.27 Dari dua penjelasan definisi diplomasi ekonomi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu negara melakukan diplomasi ekonomi dengan negara lain karena adanya tujuan kepentingan nasional yang salah satunya adalah ekonomi melalui kerjasama perdagangan. Hal ini dapat ditegaskan lagi dalam penelitan Simon William yang mengungkapkan adanya empat kepentingan dasar yang memotivasi negara menjalankan kepentingan nasionalnya menurut Donald Nuechterlein, antara lain:28
26
Pavol Baranay. 2009. Modern Economic Diplomacy. Latvia: Publications of Diplomatic Economic Club, hal.1. 27 Kishan S. Rana. Economic Diplomacy: the Experience of Developing States, dalam The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, ed. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Hampshire: Ashgate Publishing, hal. 201. 28 Simon Williams. 2012. The Role of the National Interest in the National Security Debate. United Kingdom: Royal College of Defencee Studies, hal. 33.
18
a. Kepentingan pertahanan, yaitu kepentingan suatu negara melindungi bangsa-negara dan penduduknya dari ancaman kekerasan fisik oleh negara lain. b. Kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan suatu negara untuk meningkatkan ekonomi negaranya dengan menumbuhkan kerjasama dengan negara lain. c. Kepentingan tatanan dunia, yaitu kepentingan mempertahankan politik internasional dan sistem ekonomi dimana suatu bangsa-negara merasa aman dan penduduk bisa beroperasi secara damai di luar negaranya. d. Kepentingan ideologi, adalah kepentingan negara untuk melindungi nilainilai ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.
Kerjasama perdagangan yang dilakukan Indonesia terhadap Afrika Selatan lebih kepada mencapai kepentingan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Seperti dalam penjelasan sebelumnya, Indonesia menekankan kerangka NAASP. Dalam hal ini, kerangka NAASP membantu pemerintah untuk lebih mempertegas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kerjasama perdagangan dengan Afrika Selatan. Untuk menganalisa hal tersebut, digunakan konsep diplomasi ekonomi. Kebutuhan akan diplomasi ekonomi menjadi sangat penting untuk mengejar kepentingan suatu negara khususnya dalam bidang ekonomi.Ada tiga isu penting dalam diplomasi ekonomi yang perlu dibahas yaitu, hubungan antara ekonomi dan politik, hubungan antara lingkungan dengan tekanan domestik maupun internasional, dan hubungan antara para aktor (aktor negara dan aktor
19
non negara). Ketiga hubungan ini menjadi isu penting dalam dinamika Hubungan Internasional saat ini, yang dijelaskan sebagai berikut:29 1.
Semakin rumitnya isu ekonomi global yang seringkali membuat hubungan ekonomi dan politik tidak berjalan bersama. Hubungan ekonomi suatu negara terkadang dapat terhambat karena isu-isu politik di suatu negara.
2.
Pada level ekonomi domestik sebagai dasar instrumen kebijakan ekonomi luar negeri (economic foreign policy). Dalam isu ini, diplomasi ekonomi suatu negara menjadi terhambat ketika kurangnya kesiapan di tingkat domestik dan rendahnya daya saing negara di bidang ekonomi dan perdagangan dibandingkan dengara negara lain. Hal ini mengakibatkan kesiapan domestik dan daya saing suatu negara dapat menentukan kapasitas maupun kemampuan ekonomi nasional negara dalam arena ekonomi dan politik global.
3.
Kemampuan pemerintah dan swasta dalam hubungan ekonomi atau perdagangan internasional. Jika peran pemerintah dan swasta berjalan harmonis serta tingginya tingkat koordinasi diantara aktor negara maupun non-negara maka akan berdampak positif terhadap efektivitas diplomasi ekonomi yang dimiliki negara tersebut. Apa yang terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia justru hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan swasta masih lemah
29
AA Banyu Perwita. 2011. Optimalisasi Diplomasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia, hal. 4.
20
dan terkadang tidak sejalan sehingga diplomasi ekonomi yang dimiliki bersifat sporadis dan tidak efektif untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional.
Jika dilihat dari ketiga isu di atas, kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan sudah melewati isu tersebut. Kondisi politik dan ekonomi kedua negara berada dalam kondisi stabil. Afrika Selatan mengalami perubahan politik menuju arah demokratis sejak Apartheid berakhir dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang mulai difokuskan oleh Pemerintah Afrika Selatan. Hal ini dimanfaatkan Indonesia untuk mendekatkan diri kepada Afrika Selatan dengan semakin memfokuskan kerjasama perdagangan. Sedangkan dalam hubungan politik, kedua negara berada dalam kondisi yang baik dan tetap stabil. Untuk meningkatkan diplomasi ekonomi, Pemerintah Indonesia melalui aktor-aktor yang berkaitan dengan kerjasama perdagangan mulai melakukan pendekatan intensif. Contoh yang dilakukan KBRI Pretoria adalah melakukan kegiatan diplomasi ekonomi, salah satunya pameran produk Indonesia di Afrika Selatan dan kemudian membuat forum bisnis dengan pemerintah disana dan para pelaku bisnis sehingga menciptakan minat Afrika Selatan terhadap Indonesia. KBRI Pretoria melalui cara tersebut berhasil mengembangkan salah satu track diplomacy seperti people to people untuk
21
lebih memberikan pemahaman kepada para pelaku bisnis Afrika Selatan terhadap potensi ekonomi Indonesia.30 Peran KBRI mulai menunjukkan perkembangan signifikan dengan menciptakan peluang kerjasama perdagangan dan implementasi kebijakan yang diterapkan terhadap kerjasama dengan Afrika Selatan. Sebagai fungsi peghubung, KBRI Pretoria berhasil menghubungkan kepentingan pemerintah dan swasta di Afrika Selatan. Sebagai contoh, Indonesia dan Afrika Selatan sudah melakukan Joint Trade Commission (JTC) hingga dua kali. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan mencari peluang kerjasama diantara kedua negara. Selain itu, dengan berkoordinasi bersama perwakilan Kementerian Perdagangan Indonesia di Afrika Selatan, KBRI Pretoria membawa para pelaku bisnis pemerintah maupun swasta untuk bertemu dengan pihak Afrika Selatan dan menjalin kesepakatan kerjasama diantara mereka. Koordinasi yang baik dari pemerintah maupun swasta inilah yang menjadikan hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan hingga saat ini terjalin dengan baik dan diperkirakan bisa terus meningkat. Hal ini juga yang bisa membuat konsep NAASP terus dikembangkan terutama dalam bidang perdagangan. Melalui kemitraan strategis, Indonesia bukan hanya meningkatkan hubungan dengan Afrika Selatan tetapi juga dengan negara-negara yang berada di Afrika bagian Selatan.
30
Andrajati (Duta Besar RI Untuk Senegal), 2012, “Mengembangkan Diplomasi Bilateral dengan Negara-Negara Di Kawasan Sub Sahara Afrika”, dalam http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Pebruari%202012.pdf , diakses pada tanggal 15 September 2015.
22
Komitmen-komitmen antar instansi ini harus terus dikembangkan agar dapat menciptakan pasar yang lebih efektif lagi dikemudian hari terhadap Afrika Selatan. Hal ini diperjelas dalam tulisan Kishan S. Rana yang mengungkapkan bahwa ada enam faktor penting agar diplomasi ekonomi dapat berjalan sukses:31 1.
Hubungan ekonomi luar negeri tidak hanya melibatkan instansi pemerintah saja seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan,
dan
Kementerian
Industri,
melainkan
harus
melibatkan semua kalangan bisnis di negara bersangkutan mulai dari Asosiasi Perdagangan dan Industri, sektor finansial, lembaga penelitian bisnis, aktor domestik, hingga stakeholder. 2.
Kementerian Luar Negeri dan lembaga yang mengatur ekonomi eksternal harus memiliki struktur yang terintegrasi dan berjalan selaras. Contohnya negara-negara Skandinavia yang secara utuh mengintegrasikan promosi perdagangan maupun investasi serta kebijakan perdagangan dan bantuan luar negeri ke dalam Kementerian Luar Negeri.
3.
Membuat prioritas ganda diplomasi ekonomi antara promosi ekspor dan mobilisasi investasi asing. Promosi ekspor ini dapat berupa bantuan terhadap perusahaan domestik yang mencari pasar di luar
31
Kishan S. Rana. Economic Diplomacy: the Experience of Developing States, dalam The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, ed. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Hampshire: Ashgate Publishing, hal. 204-207.
23
negeri, kunjungan delegasi bisnis, maupun partisipasi dalam pertemuan perdagangan internasional. 4.
Kerangka peraturan dagang yang telah ditentukan oleh pemerintah dan merupakan pemikiran bersama dengan pelaku bisnis serta institusi pembuat kebijakan maupun akademisi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi negara.
5.
Harus dapat membedakan diplomasi ekonomi yang beroperasi di Ibukota negara dan di lapangan melalui jaringan di keduataan dan konsuler.
6.
Adanya perbedaan efektivitas diplomasi ekonomi di tiap negara dan misi diplomatik yang dijalankan oleh staff professional terkait dapat memberikan keuntungan power dan pengaruh negara yang diwakilinya.
Jika keenam faktor diatas terus berada di dalam koridor dan tanggung jawab masing-masing pihak, maka sangat optimis bahwa diplomasi ekonomi akan berjalan sukses dengan keterlibatan semua pihak yang bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain dengan baik. Maka dari itu, sangat penting untuk menjaga kelanjutan serta kesinambungan NAASP dengan melibatkan forum antar pemerintah, organisasi sub kawasan, dan interaksi masyarakat. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi Indonesia menjadi bersifat berkelanjutan dan memiliki jangka panjang terhadap penguatan hubungan ekonomi denganAfrika Selatan melalui kemitraan strategis atau NAASP.
24
Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan peran KBRI Pretoria, pemerintah terus mengoptimalkan diplomasi ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri Indonesia dalam memanfaatkan kerangka NAASP untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Afrika Selatan. Peran tersebut dilakukan KBRI Pretoria ke dalam beberapa konteks, yaitu:32 a.
Dalam konteks G to G (Government to Government), maksudnya adalah bahwa adanya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Afrika Selatan. Salah satunya pelaksanaan Joint Trade Commission (JTC) antara kedua pemerintah dari masing-masing negara.
b.
Dalam konteks G to P (Government to People), yaitu kerjasama antara Pemerintah Indonesia ke masyarakat Afrika Selatan (para pebisnis dan pengusaha Afrika Selatan). Biasanya dilakukan melalui pameran produk Indonesia di Afrika Selatan dalam Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Johannesburg.
c.
Dalam konteks P to P (People to People), adanya kerjasama antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Afrika Selatan. Yang dilakukan adalah match making antara kedua pelaku bisnis untuk mencapai sebuah kesepakatan.
32
Pernyataan dari Adib Z. Abdurrohman selaku Sekretaris Ketiga Fungsi Ekonomi di KBRI Pretoria (wawancara via WhatsApp) dilakukan pada tanggal 28 Desember 2014.
25
Ketiga konteks di atas merupakan upaya-upaya yang sudah dilakukan KBRI Pretoria dalam peningkatan kerjasama ekonomi dari tahun ke tahun yang mulai menunjukkan kemajuan. Indeks keberhasilan ini dilihat dari kinerja KBRI Pretoria sebagai penghubung kepentingan Pemerintah Indonesia dan para pelaku bisnis terhadap Pemerintah Afrika Selatan dan pelaku bisnis disana. Selain itu Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya bagi Indonesia dan Afrika Selatan mendorong Kerjasama Selatan-Selatan sebagai bagian dari pemanfaatan NAASP. Indonesia dapat memanfaatkan Afrika Selatan sebagai pintu gerbang akses pasar ke negara-negara Afrika lainnya mengingat bahwa Afrika Selatan merupakan pemimpin dari the Southern African Development Community (SADC) dan Southern African Custom Union (SACU).33 Potensi pasar yang ada di Afrika Selatan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk ke negara tersebut. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya promosi bisnis dengan Afrika Selatan untuk peningkatan hubungan bilateral dan terlebih lagi mengingat Afrika menyediakan potensi bisnis yang cukup menjanjikan.34 Untuk mencapai semua tujuan dan kepentingan ekonomi Indonesia terhadap
33
Mydk, 2012, “Potensi Perdagangan Indonesia-Afrika Selatan US$ 16 Miliar”, dalam http://kominfonewscenter.com/index.php?view=article&catid=37%3Aluarnegeri&id=2066%3Apotensi-perdagangan-indonesia-afrika-selatan-us-16miliar&format=pdf&option=com_content&Itemid=2, diakses pada tanggal 10 Desember 2014. 34 Anonim, 2012, “Rustenburg Melirik Kejasama Ekonomi dengan Indonesia”, dalam http://www.indonesiapretoria.org.za/morecontent.php?L=1&X=1&Y=100&Py=40&Px=100&E=170, diakses pada tanggal 15 Desember 2014.
26
Afrika Selatan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan diplomasi ekonomi Indonesia dan perlu mentransformasi diplomasi ekonominya dari sekedar tradisional menjadi lebih inovatif.”35
E. ARGUMEN POKOK Berdasarkan pemaparan kerangka konseptual di atas, maka dapat ditarik sebuah argumen pokok bahwa Pemerintah Indonesia memanfaatkan kerangka NAASP untuk mendorong peningkatan hubungan bilateral dengan Afrika Selatan dalam bidang perdagangan. Untuk mewujudkan hasil yang memuaskan dengan kerangka tersebut, Indonesia mengembangkan diplomasi ekonomi multilevel ke level bilateral dengan Afrika Selatan. Penerapan diplomasi ekonomi ini berada dalam tiga konteks yang dilakukan oleh KBRI Pretoria untuk mencapai kepentingan ekonomi terhadap potensi Afrika Selatan. Tiga konteks tersebut adalah G to G, G to P, dan P to P. Konteks G to G adalah kerjasama pemerintah antar pemerintah seperti JTC yaitu antara Kemdag RI dan Kemdag Afsel. Konteks G to P, dilakukan antar pemerintah dan pelaku bisnis. KBRI Pretoria dan Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) melakukan upaya pendekatan kepada kamar dagang dan pelaku bisnis Afrika Selatan. Sedangkan dalam konteks P to P, KBRI Pretoria melakukan match making dengan mengundang para pengusaha-pengusaha Afrika Selatan.
35
Anonim, 2014, “Potensi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Ekonomi Global”, dalam http://ir.binus.ac.id/2014/09/23/potensi-diplomasi-ekonomi-indonesia-dalam-ekonomiglobal/, diakses pada tanggal 13 Desember 2014.
27
Melalui peran KBRI Pretoria yang terlibat secara langsung, Indonesia dapat memanfaatkan kerangka NAASP dan menjalin hubungan lebih erat dengan Afrika Selatan dan juga negara-negara disekitarnya. Sebagai negara yang memiliki pengaruh ekonomi terhadap negara tetangganya, Indonesia berhasil menciptakan peluang kerjasama dengan negara-negara selain Afrika Selatan disekitar wilayah tersebut.
F. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini menerapkan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari berbagai referensi. Melalui buku dan jurnal ilmiah, penulis melakukan analisa dengan cara mencari tema yang sama dengan penulisan tesis yang sedang dilakukan kemudian mengambil inti dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Ini dilakukan sebagai penguat fakta dan pembanding literature satu dengan literature lainnya. Jurnal ilmiah ini terdiri dari jurnal penelitian maupun jurnal dari Kementerian seperti, Kemdag dan Kemlu. Selain itu juga, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Kemlu RI dan salah satu staff ekonomi KBRI Pretoria serta melakukan diskusi melalui email maupun via whatsapp dengan salah satu perwakilan yang ada di KBRI Pretoria untuk memperkuat argumen pokok yang akan dihasilkan penulis. Yang terakhir, penulis mencari referensi dari website ataupun surat kabar elektronik sebagai sumber bahan tambahan untuk mempertegas penulisan penelitian.
28
G. SISTEMATIKA PENULISAN Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membagi beberapa penjelasan ke dalam 4 bab. BAB I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Literature Review, Kerangka Konseptual, Argumen Pokok, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Pada BAB II akan membahas Kerjasama Perdagangan Bilateral Indonesia dan Afrika Selatan. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Afrika Selatan secara umum dan juga perkembangan kerjasama perdagangan kedua negara. Selanjutnya pada BAB III, akan membahas mengenai Pemanfaatan Kerangka NAASP Melalui Peran KBRI Pretoria Dalam Meningkatkan Kerjasama Perdagangan Terhadap Afrika Selatan. Di bab ini, akan dijelaskan mengenai kerangka NAASP dan pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia melalui peran KBRI Pretoria. Selain itu juga membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh KBRI Pretoria. Terakhir, BAB IV yang merupakan Kesimpulan, bahwa peran KBRI Pretoria sangat penting sebagai representatif Pemerintah Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi dalam memanfaatkan kemitraan strategis (NAASP) sebagai upaya meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Afrika Selatan.
29
