BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan Perekonomian Indonesia
yaitu sebagai wadah pemodal melakukan investasi serta sumber dana perseroan yang ingin melakukan ekspansi terhadap kegiatan usahanya.1 Terdapat berbagai macam kejahatan yang dapat terjadi di Pasar Modal dengan modus yang berbeda-beda. Oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap pemodal merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Kejahatan di Pasar Modal dapat disebabkan oleh kesalahan para pelaku dan integritas yang rendah serta regulasi di pasar modal yang belum dapat mengcover kejahatan yang terjadi di pasar modal terutama berkaitan dengan kejadian yang bersifat tidak terduga. Kasus penyalahgunaan wewenang oleh Perusahaan Efek yang merugikan pemodal seperti pada Kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) mendesak regulator pasar modal membentuk Dana Perlindungan Pemodal. Salah satu solusinya adalah dengan pembentukan Dana Perlindungan Pemodal yang sesuai dengan International Best Practice. Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal tidak diamanatkan secara langsung oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal namun berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memuat tujuan utama mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.2 Pasal 5 Huruf o Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam-LK (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan) berwenang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.3 Tujuan utama pembentukan Undang-
1
Nindyo, Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. Penerbit ANDI, 2013
2
Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Ibid, Pasal 5
3
Undang Pasar Modal di seluruh dunia adalah sama yaitu melindungi pemodal bukan melindungi emiten. Dana Perlindungan Pemodal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia. Pemodal menghadapi berbagai macam risiko pada saat mereka menginvestasikan dananya pada surat berharga atau efek dengan demikian diperlukan suatu perlindungan hukum agar pemodal tidak dirugikan oleh kecurangan atau kesalahan dari pihak lain, dalam hal ini kustodian.4 Konsep pembentukan Dana Perlindungan Pemodal atau dalam istilah Internasional dikenal dengan Investor Protection Fund merupakan konsep perlindungan terhadap risiko yang terjadi pada tingkat Market Intermediary sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengadministrasikan rekening efek pemodal. Pihak pengawas Pasar Modal telah memiliki Standard Operating Procedures dalam mengantisipasi hal tersebut, namun apabila dana atau efek tidak dapat dikembalikan oleh Perantara Pedagang Efek (PPE) maka pemodal harus memperoleh kompensasi penggantian atas kerugian tersebut dan hal tersebut sebelumnya belum diatur lebih lanjut oleh Bapepam-LK maupun Penyelenggara Pasar Modal di Indonesia. Dana Perlindungan Pemodal telah diterapkan di berbagai negara termasuk ASEAN. Penulis akan membandingkan Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia dengan DPP di Kawasan ASEAN (Malaysia, Thailand, Singapura). Penulis perlu menekankan disini bahwa penggantian kerugian atas hilangnya aset pemodal diatas tidak disebabkan oleh kerugian investasi yang dialami oleh pemodal. Perlindungan Hukum terhadap pemodal menjadi salah satu perhatian yang selalu dikedepankan oleh Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Pengawas Pasar Modal, oleh karena itu pada tanggal 28 Desember 2012 Bapepam-LK mengeluarkan 4
Business News, “Program Perlindungan Investor Kunci Sukses Pasar Modal,disadur dari ”http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/program-perlindungan-investor-kunci-sukses-pasarmodal.php, 19 Desember 2013. Diakses pada 26 November 2014 (20.05 WIB).
Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) berdasarkan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-715/BL/2012 dan Peraturan VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) berdasarkan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:KEP716/BL/2012. Pada tanggal 11 September 2013, OJK telah menerbitkan izin usaha PDPP kepada PT P3IEI sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Izin Usaha). Dengan telah diterbitkannya Izin Usaha tersebut, selanjutnya PT P3IEI telah resmi bertindak selaku PDPP yang berwenang untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal (DPP), sebagaimana ketentuan Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh P3IEI hanya akan diberikan kepada pemodal yang merupakan nasabah dari PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan bank kustodian. Selanjutnya Dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian yang menggantikan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-70/D.04/2013 dalam rangka pembayaran ganti rugi pemodal menggunakan dana perlindungan pemodal dengan besaran ganti rugi yang diberikan kepada pemodal yang kehilangan asetnya di pasar modal maksimal sebesar 100 Juta Rupiah sedangkan untuk Kustodian sebesar maksimal 50 Miliar Rupiah. Terdapat berbagai pro dan kontra terkait pembentukan lembaga perlindungan pemodal, salah satu diantaranya adalah kewenangan serta peran yang dimiliki oleh lembaga perlindungan pemodal dan perlindungan hukum dalam penggantian aset pemodal yang hilang. Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA ASET PEMODAL DI PASAR MODAL TENTANG
INDONESIA DANA
BERDASARKAN
PERLINDUNGAN
PERATURAN PEMODAL
BAPEPAM-LK
DAN
PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL".
VI.A.5
VI.A.4
TENTANG
B.
PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah, penulis menggagas rumusan
masalah untuk diteliti sebagai berikut : 1.
Apakah Peran PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) sebagai penyelenggara dan pengelola Dana Perlindungan Pemodal (DPP)?
2.
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemodal dalam proses penggantian aset pemodal yang hilang di Pasar Modal Indonesia?
C.
KEASLIAN PENULISAN Berdasarkan pengetahuan dan hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap data
kepustakaan dan terhadap penulisan tesis maupun penulisan karya ilmiah, hingga kini penulis belum menemukan permasalahan yang sama dengan penulisan ini. Hal ini juga disebabkan karena Dana Perlindungan Pemodal dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal baru beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya orisinil penulis, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. D.
TUJUAN PENELITIAN Dalam penulisan ini, penulis memiliki dua tujuan, yaitu : 1. Tujuan Objektif a. Untuk memberikan penjelasan mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan melihat Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 dan VI.A.5 serta b. Untuk mengetahui keterkaitan antara Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 dan VI.A.5 dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Tujuan Subjektif a. Untuk memperoleh data konkrit berkaitan dengan obyek yang diteliti guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar “M.H” pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; dan b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pasar modal di Indonesia. E.
MANFAAT PENULISAN 1.
Manfaat Akademis Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar S2 pada Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
2.
Manfaat Teoretis Memberikan kontribusi bagi pengembangan Hukum Pasar Modal di Indonesia;
3.
Manfaat Praktis Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya mengenai perlindungan hukum pemodal di Pasar Modal Indonesia serta dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam revisi Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995.
F.
KAJIAN PUSTAKA Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi
pemodal dari hilangnya aset pemodal. Pemodal adalah Nasabah dari PPE) yang mengadministrasikan rekening efek dan Bank Kustodian. Aset pemodal adalah efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek yang dititipkan pada kustodian.
Terdapat beberapa sumber dana awal dalam menjalankan amanat dan tugasnya sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal:5 1. Kontribusi Dana awal dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 2. Iuran Keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh OJK, yang terdiri dari Iuran Keanggotaan Awal dan Iuran Keanggotaan Tahunan; 3. Dana yang diperoleh dana perlindungan pemodal dari kustodian sebagai pengganti dari pemodal sebagai pelaksanaan Hak Subrogasi; 4. Hasil investasi dana perlindungan pemodal; 5. Sumber Lain yang ditetapkan oleh OJK. Maksud dan tujuan dibentuknya Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:6 1. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia; 2. Melakukan Investasi atas dana perlindungan pemodal; 3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa terkait pembayaran untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal; 4. Menerima tambahan dana atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia;
5
Bapepam-LK , Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-715/BL/2012, Angka 22. 6 Ibid.
5. Melakukan tindakan pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh Dana Perlindungan Pemodal; 6. Melakukan kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan diatas; Perlindungan hukum sebagaimana diatur diatas, tidak lantas diberikan kepada semua pemodal, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemodal jika asetnya hendak dilindungi. Persyaratannya adalah sebagai berikut:7 1.
Pemodal menitipkan asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian;
2.
Dibukakan sub rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian dan;
3.
Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Hal tersebut tidak berlaku bagi Pemodal yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:8 1. Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab Aset Pemodal hilang; 2. Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur,
komisaris atau
pejabat satu tingkat dibawah direktur; 3. Pemodal merupakan Afiliasi dari Pihak-pihak pada angka 1&2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang dan/atau untuk diberikan sesuai batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan kustodian yang ditetapkan oleh OJK. Ganti rugi atas hilangnya aset pemodal
7 8
Ibid, Angka 14. Ibid, Angka 16.
yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal Yang Hilang dan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.46/D.04/2015 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk setiap pemodal dan Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.
Tabel 1. Struktur Perlindungan Pemodal9
9
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, Indonesia SIPF : Tentang Kami, (Sejarah Perusahaan), www.indonesiasipf.co.id.
G.
SISTEMATIKA TESIS
Adapun sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, kajian pustaka dan sistematika tesis; BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini terdiri dari : (1) Perihal Dana Perlindungan Pemodal dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; (2) Praktek Perlindungan Pemodal yang selama ini berlaku di negara lain terutama di kawasan ASEAN; BAB III METODE PENELITIAN, bab ini terdiri dari pengertian, jenis dan pendekatan penelitian, cara penelitian, sumber data, dan analisis data; BAB IV HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN, bab ini membahas dan menjawab rumusan masalah tentang : (1) Peran Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sebagai Penyelenggara dan Pengelola Dana Perlindungan Pemodal; serta (2) Perlindungan Hukum terhadap pemodal dalam proses penggantian atas hilangnya Aset Pemodal di Pasar Modal Indonesia; BAB V PENUTUP, bab ini merupakan kesimpulan akhir dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.
