BAB I PENDAHULUAN. negara. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pasar modal yang maju dan berkembang pesat merupakan impian banyak negara. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (yaitu investor) dan pihak yang memerlukan dana (yaitu issuer, pihak yang menerbitkan efek atau emiten). Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar

modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 1 Keberadaan pasar modal dibentuk berdasarkan kebutuhan perkembangan ekonomi nasional yang menuntut adanya sarana penarikan dana masyarakat melalui lembaga pasar modal. Perkembangan secara evolutif ini banyak ditemui di negara-negara kapitalis liberal. Di Indonesia pendekatannya lebih terarah 1

Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 2.

Universitas Sumatera Utara

kepada kebijaksanaan pembangunan

nasional.

Dengan

demikian tujuan

pembentukan pasar modal di Indonesia mempunyai jangkauan dan misi yang lebih luas dari pada pasar modal di banyak negara. 2 Jangkauan yang dirangkum adalah mencakup 3 (tiga) aspek mendasar, yaitu : 3 1. Mempercepat proses perluasan keikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan; 2. Diarahkan pada aspek pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilikan saham perusahaan; 3. Untuk lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif. Jangkauan tersebut mempunyai misi yang sejalan dengan isi yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan usaha bersama dan asas kekeluargaan. Atas dasar itu, maka pasar modal mempunyai landasan idiil dan konstitusional yang sesuai dengan norma yang terdapat dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4 Berdasarkan prinsip tersebut, maka pasar modal Indonesia ditujukan terutama untuk mendemokrasikan ekonomi, yaitu keadilan ekonomi yang menjadi tujuan cita-cita nasional. Hal ini selaras dengan apa yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa Indonesia. Atas dasar itu, maka pasar modal Indonesia harus diarahkan kepada 2

Yulfasni, Hukum Pasar Modal, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hal. 14. Jasso Winarto, Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 32. 4 Umaran Mansyur, Teknik Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, (Jakarta: Aksara Kencana, 1986), hal. 7. 3


usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat demi mencapai keadilan sosial yang lebih tinggi dalam struktur ekonomi Indonesia. Demokrasi ekonomi yang diinginkan adalah sistem ekonomi pasar terkendali yang diabadikan bagi kesejahteraan masyarakat, swasta memegang peranan dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pengendali melalui kebijakan yang dilandasi oleh tatanan hukum yang berlaku. 5 Untuk melaksanakan misi tersebut, PT. Danareksa sebagai salah satu perusahaan persero, pada awal kebangkitan pasar modal Indonesia, ditugaskan untuk mempercepat pemasyarakatan pasar modal yang sesuai dengan tujuan utama pasar modal Indonesia, yakni pemerataan pendapatan melalui pemilikan saham perusahaan. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut menikmati pembangunan. 6 Ada pendapat yang mengatakan bahwa pasar modal memainkan peranan yang penting dalam sistem ekonomi dan pemerintah di berbagai penjuru dunia sehingga dirasa perlu untuk mengatur berbagai aspek pasar. Dalam kapasitasnya selaku regulator, pemerintah mempengaruhi evolusi dan perkembangan dari pasar keuangan dimaksud dan kelembagaan lain. 7 Dengan demikian pasar modal dapat memainkan peranan penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara, karena sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady suatu pasar modal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 8

5

Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2007), hal. 6. 6 Ibid., hal. 55. 7 Ibid., hal. 53-54. 8 Munir Fuady, Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 11.


1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif; 2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional; 3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja; 4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi; 5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme financial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “open market operation” sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral; 6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “rate” yang reasonable; 7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Dalam hal ini, Marzuki Usman,dkk menguraikan bahwa pada dasarnya terdapat 4 (empat) peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara. Peranan strategis pasar modal tersebut adalah sebagai berikut: 9 1. Sumber penghimpun dana; 2. Alternatif investasi para pemodal; 3. Biaya penghimpun dana yang relatif rendah; 4. Pasar modal mendorong perkembangan investasi. Dengan dimulainya sistem perdagangan tanpa warkat (scriptless trading) di Bursa Efek, dimana setiap transaksi jual beli dilakukan tidak atau tanpa penyerahan surat efek atau warkat (efek) yang menjadi dasar bukti pemilikan 9

Marzuki Usman, dkk, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia dan Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997), hal. 14.


efek, maka seluruh emiten yang menawarkan efeknya melalui pasar modal dan tercatat pada Bursa Efek, diharapkan mendaftarkan efeknya tersebut dalam suatu penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 10 Dalam pelaksanaan scriptless trading, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara transaksi yang berperan sebagai front office harus didukung penuh oleh suatu lembaga yang mem-back up penyelesaian transaksi perdagangan di bursa. Lembaga tersebut adalah Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). 11 PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan LPP di pasar modal Indonesia, yang didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional pada tanggal 11 November 1998. Dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, KSEI merupakan salah satu Self Regulatory Organization (SRO), selain Bursa Efek dan LKP. KSEI, berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya merupakan Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian 10

Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 169. 11 http://eprints.undip.ac.id/google, Scriptless Trading System ( Perdagangan Tanpa Warkat ) Dalam Kegiatan Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta ( Scripless Trading System on trading activity in the Jakarta Stock Exchange), diakses tanggal 13 Januari 2011.


(LKPP). Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama PT Bursa Efek Indonesia (d/h PT Bursa Efek Jakarta) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) dan operasional kustodian sentral di pasar modal Indonesia. Saham KSEI dimiliki oleh para pemakai jasanya, yaitu: SRO (PT. BEI dan PT. KPEI), Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Biro Administrasi Efek. 12 LPP adalah perusahaan yang mempunyai tanggung jawab menyelesaikan (settlement) semua transaksi yang sudah dicatat oleh LKP.

13

Sesuai fungsinya,

KSEI memberikan layanan jasa yang meliputi: penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, distribusi hasil Corporate Action dan jasa-jasa terkait lainnya, seperti: Post Trade Processing (PTP) dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral. Saat ini fungsi LPP dilaksanakan oleh PT. KSEI. LPP pada dasarnya adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Jasa tersebut harus memenuhi standar bagi sesuatu penggunaan jasa. Jasa kustodian yang diberikan oleh LPP harus mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh termasuk pembagian hak atas efek seperti dividen dan bonus, pemrosesan administrasi atas segala kegiatan yang dilakukan oleh emiten yang terkait dengan kepentingan pemegang rekening seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 14

12

http://www.ksei.co.id/google, Sekilas Kustodian Sentral Efek Indonesia, diakses tanggal 22 Nopember 2010. 13 Sawidji Widoatmodjo, Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 47. 14 Yulfasni, Op.cit., hal. 62.


Agar para pihak yang terkait dengan kegiatan LPP terlindungi, UndangUndang mewajibkan kepada LPP untuk menerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pemakai jasa LPP dan peraturan tersebut wajib mendapat persetujuan Bapepam. Sebagai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, besarnya biaya atas pemakaian jasa LPP harus disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaraan dan pengembangan lembaga tersebut setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai jasa. 15 Di era scriptless atau perdagangan tanpa warkat yang pada saat ini sedang berjalan, maka peran KSEI akan semakin besar karena LPP akan berfungsi penuh sebagai kustodian sentral yang mana semua efek akan disentralisasi dalam bentuk catatan elektronik. Saat ini sedang pula berjalan suatu proses yang disebut pula ‘konversi’, yaitu suatu proses dimana seluruh saham yang ada saat ini (yang masih dalam bentuk sertifikat) akan dikonversi (diubah) ke dalam bentuk catatan elektronik yang dimiliki oleh KSEI, yaitu sistem C-BEST (Central Depository and Book Entry Settlement System). Dengan sistem demikian, yang telah tercatat adalah rekening efek, maka penyelesaian transaksi akan menjadi lebih efektif dan efisien

karena

penyelesaian

transaksi

cukup

dilakukan

dengan

sistem

pemindahbukuan (book entry settlement) dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya. Sejak Juni 2002, KSEI menuntaskan program konversi seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek dari warkat menjadi tanpa warkat (scriptless trading).

15

M Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008),

hal. 36.


Perkembangan zaman telah menciptakan adanya pasar modal ini. Pihak yang membutuhkan dana untuk kepentingan perluasan aktivitas perusahaan tidak hanya dapat mengandalkan pinjaman baik dari perbankan atau dari lembagalembaga pembiayaan yang lain. Hal ini disebabkan selain kebutuhan dana yang sangat besar dan cepat didapat, juga pihak perusahaan akan terbebas dari kewajiban membayar utang pokok berikut bunganya kepada pihak kreditur yang di suatu saat nanti bisa menjadi “bumerang”. Faktor lain yang mendukung terciptanya pasar modal adalah adanya pihak perorangan ataupun lembaga yang mempunyai dana lebih dan ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari sarana berinvestasi yang telah ada dalam produk perbankan, seperti tabungan atau deposito. Dengan demikian kegiatan pasar modal tercipta karena dirasakan masih adanya kekurangan fungsi dari lembaga pembiayaan yang telah ada. 16 Oleh karena berdasar sifat aktivitasnya yang lebih kompleks dari sekedar kegiatan penerimaan dana dari masyarakat bagi perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pihak yang telah memberikan dananya, maka kiranya perlu diatur suatu sistem dari instrumen-instrumen pelaku pasar modal dalam suatu bentuk peraturan yang mengikat semua pihak dan tunduk patuh kepadanya. Salah satu instrumen tersebut adalah LPP. Apabila kesemuanya dapat berjalan dengan baik, merupakan suatu keuntungan bagi pemerintah dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional dengan memperoleh devisa yang diperlukan bagi pembiayaan pembangunan. Hal ini sebagai salah satu karakteristik suatu negara

16

Irfan Iskandar, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 3.


maju yang tidak hanya mengandalkan kekayaan alam negara dan kegiatan ekspor untuk membiayai pembangunan. 17 Dari pemaparan di atas, dipandang perlu dilakukan studi tentang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) di pasar modal. Adapun skripsi ini dibuat untuk menguraikan dan memberikan penjelasan mengenai salah satu lembaga di pasar modal, dalam hal ini adalah LPP. Skripsi ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan guna menambah wawasan tentang manfaat dan kegunaan LPP dalam kegiatan di pasar modal.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) Sebagai Salah Satu Lembaga di Pasar Modal”, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan tentang mekanisme pendirian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI)? 2. Bagaimana peranan dan eksistensi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) di Pasar Modal? 3. Bagaimana hubungan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) dengan lembaga lain yang ada di Pasar Modal?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

17

Ibid., hal. 4.


Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selain itu, yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaturan tentang mekanisme pendirian Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 2. Untuk mengetahui peranan dan eksistensi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Pasar Modal. 3. Untuk mengetahui hubungan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan lembaga lain yang ada di Pasar Modal. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Pembahasan yang terdapat dalam permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman bagi ilmu pengetahuan mengenai lembaga di pasar modal khususnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan sekaligus menambah serta memperkaya wawasan ilmiah baik dalam bidang ini maupun dalam bidang terkait lainnya. 2. Secara Praktis Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan materi bagi para pembacanya baik umum maupun para akademisi ataupun sebagai bahan


referensi

bagi

mahasiswa

yang

ingin

membahas tentang

Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal.

D. Keaslian Penulisan “Tinjauan Yuridis Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) Sebagai Salah Satu Lembaga di Pasar Modal” yang diangkat menjadi judul skripsi ini adalah merupakan karya ilmiah yang belum pernah diangkat menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyusun skripsi ini berdasarkan referensi dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pasar modal, media cetak dan elektronik, juga melalui bantuan para pihak.

E. Tinjauan Kepustakaan Dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, LPP merupakan salah satu Self Regulatory Organization (SRO) selain Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP). Defenisi LPP sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 10 adalah: “pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain”. 18 Pengertian kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pasar Modal adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek 18

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 19 Menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 20 Siswanto Sudomo menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham. Definisi ini sudah menyangkut dua jenis pasar yang dapat dikenali secara terpisah, yakni pasar perdana, dimana surat-surat berharga itu pertama kali diterbitkan, dan pasar sekunder, dimana surat-surat berharga itu diperdagangkan. 21 Lebih lanjut lagi M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, secara sederhana mendefenisikan pasar modal sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.22

F. Metode Penulisan

19

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 20 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 21 Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 166. 22 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 13.


Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penilaian kepustakaan, yaitu disini peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder. 23 Pada penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 24 2. Sifat Penelitian Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada. 25 Penelitian deskriptif adalah

23

Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1990), hal. 44. 24 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 118. 25 Ibid., hal. 25.


penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel, namun variabel tersebut tidak saling bersinggungan. 26 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder

27

yang berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan dalam skripsi

ini. 4. Sumber Data Data sekunder yang digunakan meliputi: a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: 1) UUD 1945; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004; 4) Peraturan Bapepam. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), pendapat para pakar hukum, makalah, artikel dari surat kabar, internet dan data-data lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 28 Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum

26

H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 11. Abdul Muis, Loc.cit. hal. 44. 28 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 27

hal. 114.


yang merupakan dokumen yang tidak resmi, dimana publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum. 29 c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus (Hukum), dan ensiklopedia. 30 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari perpustakaan, artikel-artikel, baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundangundangan. 6. Analisis Data Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan cara membaca, menafsirkan dan membandingkan; sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang telah dirumuskan.

29 30

H.Zainuddin Ali, Op.cit., hal. 54. Bambang Sunggono, Loc.cit., hal. 114.


G. Sistematika Penulisan Demi menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik, maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Penulisan Skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu sebagaimana diuraikan sebagai berikut: BAB I :

PENDAHULUAN Bab ini berisi pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PENGATURAN

TENTANG

MEKANISME

PENDIRIAN

LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (KSEI) DALAM PASAR MODAL Bab ini berisi uraian mengenai pengertian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), latar belakang dan perkembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), dasar hukum Lembaga Penyimpanan

dan

Penyelesaian

(KSEI),

perizinan

Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), serta pendaftaran, pelaporan dan pemeliharaan dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI). BAB III : PERANAN DAN EKSISTENSI LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (KSEI) SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA DI PASAR MODAL


Bab ini berisi uraian mengenai peran dan eksistensi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) di pasar modal, peran Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) dalam penyelesaian transaksi tanpa warkat (scriptless trading) di pasar modal dan kedudukan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) sebagai self regulatory organization (SRO) di pasar modal. BAB IV: HUBUNGAN

LEMBAGA

PENYIMPANAN

DAN

PENYELESAIAN (KSEI) DENGAN LEMBAGA LAIN YANG ADA DI PASAR MODAL Bab ini berisi uraian mengenai hubungan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) dan Bursa Efek, hubungan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) dengan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan hubungan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) dengan kustodian. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dari pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya dan akan diakhiri dengan saran-saran terhadap pembahasan skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. negara. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena

Recommend Documents