1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pasar modal menjadi ikon ekonomi modern. Hiruk pikuk industri pasar modal sering menjadi simbol dan gambaran ekonomi masyarakat masa kini. Pasar modal menjadi pilar perekonomian negara-negara maju dan menjadi cermin pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pasar modal turut menentukan maju tidaknya ekonomi suatu negara. 1 Pada dasarnya peran pasar modal dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kebutuhan pendanaan usaha dan kebutuhan berinvestasi bagi masyarakat. Pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Perusahaan dapat menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan dana segar yang dapat digunakan
untuk perluasan usaha,
peningkatan modal kerja dan membayar utang. Pasar modal memfasilitasi masyarakat untuk berinvestasi pada beragan instrumen finansial seperti saham, obligasi dan reksa dana. Institusi pasar modal dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: ekuitas, surat utang, reksa dana, dan derivatif. Masingmasing instrumen memiliki karakteristik yang khas dengan tingkat potensi keuntungan dan risiko yang berbeda-beda.2
1
Hendy, M. Fakhruddin, Istilah Pasar Modal A-Z, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2008), hlm. ix. 2 Ibid.
2
Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya dan serta wahana investasi bagi masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat dapat dilakukan dengan investasi agribisnis. Istilah Agribisnis sebagai terjemahan dari istilah agribusiness, sebagai berikut: “ Agribusiness is a pursuid of agriculture as an occupation or profit-making enterprise, including labor, land-use planning, and financing the cost of land, equipment, and other necessary expenses.”3 (Terjemahan bebasnya: agribisnis diartikan sebagai kegiatan atau perusahaan pertanian yang mencari keuntungan, termasuk tenaga kerja, perencanaan penggunaan lahan tanah, pembiayaan
biaya
pengolahan
lahan,
perlengkapan,
dan
pembiayaan-
pembiayaan lain yang diperlukan). Agribisnis juga dapat diartikan adalah semua kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan atau jasa penunjang.4 Dengan demikian, agribisnis merupakan konsep yang utuh, mulai dari proses produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan aktivitas lain berkaitan
3
Bryan A. Carner,, Black’s Law Dictionary, Abridged Sevent Edition. West Publising, 1991, hlm. 54. 4 Pasal 1 butir 4 Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Pasar Modal No: 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan No. 29/PM/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif.
3
dengan kegiatan pertanian.5 Investasi di bidang agribisnis dapat dilakukan dengan pola kontrak investasi kolektif (selanjutnya disingkat KIK), yaitu agribisnis yang seluruh atau sebagian pembiayaannya berasal dari penyertaan dana masyarakat melalui pola kontrak investasi kolektif.6 Penghimpunan dana masyarakat yang jumlahnya 50 (limapuluh) pihak atau lebih dapat dilakukan melalui pola KIK oleh perusahaan agribisnis. Dalam menghimpun dana masyarakat tersebut, manajer investasi dalam agribisnis melakukan penawaran umum unit penyertaan KIK untuk diinvestasikan dalam perusahaan agribisnis. Manajer investasi agribisnis pola kontrak investasi kolektif adalah pihak yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan Investor.7 Perusahaan agribisnis pola KIK harus memenuhi persyaratan yaitu: berbentuk perseroan terbatas, memiliki tenaga ahli yang terakreditasi di bidangbidang agribisnis, memiliki sarana dan atau fasilitas yang memadai dan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian, memiliki studi kelayakan usaha dan atau rencana kerja usaha di bidang-bidang agribisnis.8 Terkait dengan Perusahaan Agribisnis Pola KIK, Menteri Pertanian mengeluarkan
Surat
Keputusan
Menteri
Pertanian
Nomor:
646/Kpts/SR.330/12/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Verifiksai Sarana dan 5
Nina Nurani, Daya Saing Agribisnis-Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 13. 6 Pasal 1 butir 7 Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Pasar Modal No: 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan No. 29/PM/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif. 7 Pasal 1 butir 3., Ibid. 8 Pasal 7 ayat (1), Ibid.
4
atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif. Surat Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama
Menteri
Pertanian
dan
Ketua
Pasar
Modal
No:
392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan No. 29/PM/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif, dan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam perusahaan agribisnis pola KIK. Dalam melakukan investasi di bidang agribisnis, Investor memiliki kepentingan terkait dengan kegiatan dan administrasi penitipan kolektif serta penyimpanan seluruh dokumen berharga berkaitan KIK dalam pembiayaan agribisnis untuk kepentingan investor. Untuk kepentingan itulah dibutuhkan bank kustodian. Investor yang berminat melakukan penyertaan modal melakukan pembelian atas unit penyertaan dari manajer investasi dengan menyetor dana penyertaannya pada bank kustodian. Dana masyarakat yang dihimpun melalui pola KIK dikelola oleh manajer investasi untuk disalurkan ke perusahaan agribisnis yang dinilai layak. Manajer investasi menyampaikan laporan keuangan KIK kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disingkat Bapepam) setiap 6 (enam) bulan. Minat masyarakat untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan agribisnis semakin meningkat, sehingga perjanjian di bidang agribisnis membutuhkan landasan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada investor. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Menteri Pertanian Republik
5
Indonesia dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal–Departemen Keuangan Republik Indonesia menandatangani Surat Keputusan Bersama, yaitu Keputusan Bersama
Menteri
Pertanian
dan
Ketua
Pasar
Modal
No:
392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan No. 29/PM/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif. Keputusan Bersama dibentuk dengan pertimbangan bahwa agribisnis mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto, perolehan devisa negara, penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan berusaha, penyediaan bahan sandang, pangan, papan dan bahan baku industri, serta menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mendorong keberhasilan pembangunan agribisnis, di samping modal sendiri dan atau sumber-sumber
pembiayaan
konvensional,
masih
diperlukan
penyertaan/penarikan dana masyarakat. Sehubungan dengan besarnya minat masyarakat untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan agribisnis, maka diperlukan landasan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada investor agribisnis melalui pola KIK. 9 Penerapan instrumen hukum perlindungan terhadap nasabah sangat dibutuhkan mengingat pada masa lalu banyak masyarakat atau investor yang mengalami kerugian besar dalam perjanjian di bidang agribisnis. Investasi di bidang agribisnis yang dilakukan dengan pola KIK, besar kemungkinan masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas, lengkap dan akurat mengenai perusahaan agribisnis. Investor juga bisa mengalami penipuan atau diperdaya oleh manajer investasi akibat tidak memahami dengan baik hak-haknya sebagai
9
Bagian Pertimbangan., Ibid.
6
investor atau pemilik unit penyertaan, yaitu satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan sikap Pihak dalam portofolio.
Banyak pengusaha agribisnis yang berhasil menjadi besar setelah melakukan kerjasama dengan beberapa investor perorangan. Bahkan, ada pula perusahaan yang berhasil menghimpun dana masyarakat hingga ratusan milyar rupiah, misalnya PT Qurnia Subur Alam Raya atau disingkat PT QSAR, PT AddFarms dan PT Larasindo. Namun, timbul kasus seperti yang terjadi pada PT QSAR yang merupakan contoh bahwa dana masyarakat yang tidak dikelola secara benar dan professional yang berakibat buruk bagi si pengusaha dan masyarakat.10 Pada perjanjian yang dilakukan PT QSAR, keseluruhan investor berjumlah sekitar 6800 investor dengan total investasi Rp 480 miliar. Atas perbuatan penipuannya, Presiden Direktur PT QSAR, Ramly Araby dijatuhi pidana 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp 10 miliar, subsidair enam bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Cibadak.11 Perjanjian tersebut merupakan perjanjian pengelolaan proyek kerjasama agribisnis yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi investor seperti yang dilakukan dengan pola KIK, sehingga para investor akhirnya mengalami banyak kerugian baik dalam hal pembayaran keuntungan maupun pengembalian modal yang ditanamkan.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul: 10
Darmawan Supratisto, “ Pembiayaan Untuk Sektor Agribisnis,” diakses dari www.pnmim, pada 18 Pebruari 2013. 11 Defan Purnama – TNR, “Ramli Araby Dihukum Delapan Tahun Penjara” www.tempo.co.id, diakses pada 9 pebruari 2013.
7
“PELAKSANAAN
INVESTASI
AGRIBISNIS
MELALUI
PASAR
MODAL BERDASARKAN POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.” B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian di bidang agribisnis? 2. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian hukum terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian di bidang agribisnis? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada investor dalam perjanjian di bidang agribisnis dengan pola KIK? C. Tujuan Penelitian Selaras dengan perumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1. Menganalisis pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian di bidang agribisnis. 2. Menganalisis upaya-upaya penyelesaian hukum terhadap hambatanhambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian di bidang agribisnis. 3. Menganalisis instrumen-instrumen perlindungan hukum yang tersedia kepada investor dalam perjanjian di bidang agribisnis dengan pola KIK.
8
D. Keaslian Penelitian Tesis ini menganalisis permasalahan yang belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Selain itu, pada tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan Penulis setelah melakukan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali diacu pada naskah proposal ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dengan demikian penelitian yang dituangkan pada penulisan tesis ini bersifat asli. E. Faedah Penelitian Dari
penelitian
yang
dilakukan
diharapkan
dapat
memberikan
sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut. 1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum bisnis khususnya hukum investasi pola KIK di bidang agribisnis dengan pembatasan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak investasi berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Pertanian dan Ketua
Pasar Modal No: 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan No. 29/PM/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif.
9
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pelaku kontrak investasi bisnis di bidang agribisnis, yaitu investor atau pemilik dana dan manajer investasi yang melakukan pengelolaan dana investasi. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum khususnya akademisi, pemerhati hukum bisnis, khususnya hukum kontrak agribisnis dengan pola kontrak investasi kolektif. Informasi ini dapat dikembangkan menjadi suatu perbuatan kongkret guna memberikan kekuatan dan kepastian landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.
F. Landasan Teori Pembangunan nasional bertujuan menciptakan suatu masyarakat adil dan makmur. Pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Agar Pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan. Untuk menunjang investasi khususnya kontrak investasi kolektif di bidang agribisnis, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawas
Pasar
Modal–Departemen
Keuangan
Republik
Indonesia
menandatangani Surat Keputusan Bersama, yaitu Keputusan Bersama Menteri
10
Pertanian dan Ketua Pasar Modal No: 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan No. 29/PM/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif. Sebagai sebuah kontrak investasi, agribisnis pola kontrak investasi kolektif juga harus memenuhi asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian berdasarkan Buku Ketiga tentang Perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat Keputusan Bersama tersebut mengatur bahwa perusahaan agribisnis yang menarik dana dari masyarakat yang jumlahnya 50 (limapuluh) Pihak atau lebih, hanya dapat melakukannya melalui pola kontrak investasi kolektif berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam rangka menarik dana masyarakat melalui pola kontrak investasi kolektif, manajer investasi dalam agribisnis pola kontrak investasi kolektif melakukan penawaran
umum
unit
penyertaan
kontrak
investasi
kolektif
untuk
diinvestasikan dalam perusahaan agribisnis. Bank kustodian melakukan kegiatan dan administrasi penitipan kolektif serta penyimpanan seluruh dokumen berharga berkaitan dengan kontrak investasi kolektif dalam pembiayaan agribisnis untuk kepentingan investor. Dana masyarakat yang dihimpun melalui pola kontrak investasi kolektif dikelola oleh manajer investasi untuk disalurkan ke perusahaan agribisnis yang dinilai layak. Manajer investasi adalah pihak yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan Investor. Manajer investasi yang bersangkutan diwajibkan pula untuk menyampaikan laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif kepada Bapepam setiap 6 (enam) bulan. Investor yang berminat melakukan penyertaan
11
modal melakukan pembelian atas unit penyertaan dari manajer investasi dengan menyetor dana penyertaannya pada bank kustodian. Perusahaan agribisnis pola KIK harus memenuhi persyaratan yaitu: berbentuk perseroan terbatas, memiliki tenaga ahli yang terakreditasi di bidang-bidang agribisnis, memiliki sarana dan atau fasilitas yang memadai dan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian, memiliki studi kelayakan usaha dan atau rencana kerja usaha di bidang-bidang agribisnis. G. Kerangka Konsepsional/Definisi Penulisan tesis ini mempergunakan beberapa istilah teknis yang membutuhkan pendefinisian sebagai berikut. 1. Agribisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan atau jasa penunjang. 12 2. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.13 3. Perusahaan Agribisnis adalah semua perusahaan yang melakukan usaha budidaya tanaman, usaha peternakan, agroindustri dan atau pemasarannya. 14
12
Pasal 1 butir 4 Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Pasar Modal No: 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan No. 29/PM/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif. 13 Pasal 1 butir 5, Ibid. 14 Pasal 1 butir 6, Ibid.
12
4. Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif adalah Agribisnis yang seluruh atau sebagian pembiayaannya berasal dari penyertaan dana masyarakat melalui pola kontrak investasi kolektif.15 5. Investor adalah Pihak yang melakukan penyertaan dana pada perusahaan agribisnis melalui pola kontrak investasi kolektif.16 6. Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan sikap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.17 7. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.18 8. Manajer Investasi Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan Investor.19
15
Pasal 1 butir 7., Ibid. Pasal 1 butir 8., Ibid. 17 Pasal 1 butir 11., Ibid. 18 Pasal 1 butir 11., Ibid. 19 Pasal 1 butir 12., Ibid. 16
13
9. Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.20 H. Sistematika Penulisan Penulisan Tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut. BAB I
PENDAHULUAN Bagian ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, faedah penelitian, landasan teori, kerangka konsepsional atau pendefinisian. Pada bagian akhir diuraikan sistematika yang dipergunakan pada penulisan tesis.
BAB II
TINJAUAN MENGENAI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN AGRIBISNIS Pada bagian awal bab ini diuraikan mengenai perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, syarat-syarat sah perjanjian, batalnya atau berakhirnya perjanjian. Selanjutnya diuraikan mengenai Kontrak Investasi Kolektif atau disingkat KIK, yang meliputi uraian tinjauan mengenai
20
Pasal 1 butir 15., Ibid.
14
agribisnis, definisi atau pengertian investasi agribisnis berdasarkan pola kontrak investasi kolektif, yang terdiri dari definisi manajer investasi,
bank
kustodian,
dan
pemegang
unit
penyertaan.
Selanjutnya, bagian ini menguraikan ketentuan-ketentuan atau dasardasar hukum agribisnis dengan pola kontrak investasi kolektif. Bagian ini juga menguraikan pengaturan KIK, penyertaan dana masyarakat,
bidang-bidang
usaha
dan
perijinan
perusahaan
agribisnis, BAB III
METODE PENELITIAN Bagian ini menguraikan metode yang dipergunakan dalam penelitian, yang terdiri dari uraian metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahap penelitian, dan teknik pengumpulan data.
BAB IV
PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF Bagian ini menganalisis pelaksanaan perjanjian di bidang agribisnis, yang disebutkan sebagai Perjanjian Pengelolaan Proyek Kerjasama Agribisnis antara PT QSAR dengan para investor. Selanjutnya, diuraikan upaya-upaya
hukum
yang telah dilakukan dalam
penyelesaian terhadap persoalan hukum yang terjadi. Uraian penyelesaian persoalan meliputi bidang pidana, perdata dan perdata khusus atau permohonan pernyataan pailit. Pada bagian akhir bagian ini diuraikan instrumen-instrumen hukum yang telah diberlakukan
15
untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor pada perusahaan agribisnis dengan Pola Kontrak Investasi Kolektif. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bagian ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari analisis terhadap pokok-pokok permasalahan. Berdasarkan kesimpulan, peneliti mengemukakan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
