BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Penelitian Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara (Sagala, 2006). Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah. (Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan Yang Lebih Berkualitas : www.google.com). Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Sebagai
1
langkah awal, Depdiknas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional. Renstra Departemen Pendidikan Nasional mencakup visi, misi, tujuan, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kunci kinerja. Renstra Depdiknas menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu: (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan. (Renstra Pendidikan 2004-2009) Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah
masih
dihadapkan
dengan
berbagai
permasalahan,
baik
permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abat ke-21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan bahwa tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, demikian juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang diharapkan. Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah ditempuh melalui berbagai strategi, akan
2
tetapi hasil pembangunan pendidikan Indonesia sampai saat ini masih menjadi “catatan merah”. Indikator berdasarkan indeks kinerja Pembangunan Manusia masih cukup memprihatinkan, terpuruknya kondisi Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia pada tahun 2011 menempati peringkat 124 dari 187 negara. Hal ini berarti bahwa Indonesia tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Negara Malaysia (61), Negara Thailand (103) dan Negara Filipina (112). (UNDP:2011, www.google.com) Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di atas, penilaian Human Development Index (HDI) yang diukur dengan indikator-indikator antara lain: (1) penilaian terhadap harapan hidup, (2) tingkat keaksaraan atau melek huruf, (3) pendidikan dan (4) kemampuan daya beli masyarakat atau pengeluaran per kapita. Dari kedua indikator yaitu kesehatan dan indikator pendidikan, menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap mutu Sumber Daya Manusia. Dengan demikian rendahnya tingkat kesehatan dan rendahnya mutu pendidikan masyarakat merupakan bukti belum berhasilnya pembangunan Pemerintah Indonesia bidang pendidikan. Meskipun demikian, Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya, antara lain melalui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas. Kebijakan ini dilakukan dikarenakan bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya, sehingga kondisi semacam ini akan dapat menghambat upaya Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan
3
Dasar 9 Tahun, juga berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan, maka sejak tahun 2005, salah satu program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS. BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu (sumber : Buku Pedoman BOS 2011). Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk
dapat
merencanakan,
melaksanakan
dan
mengevaluasi
serta
mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran (Mulyasa, 2004:194). Nanang pembiayaan
Fatah
pendidikan
(dalam
Mulyono,
merupakan
2010:
jumlah
78)
uang
berpendapat yang
bahwa
dihasilkan
dan
dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang
4
mencakup gaji guru, peningkatan professional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan perlatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan. BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. (sumber: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menegah) Adapun besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku pada tahun anggaran 2011 dengan ketentuan : 1. SD/SDLB di kota
: Rp 400.000,-/siswa/tahun
2. SD/SDLB di kabupaten
: Rp 397.000,-/siswa/tahun
3. SMP/SMPLB/SMPT di kota
: Rp 575.000,-/siswa/tahun
4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten
: Rp 570.000,-/siswa/tahun
Berkaitan dengan pelaksanaan dana BOS, pada tahun 2011 pemerintah pusat dan DPR mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 16 triliun untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Dana BOS ini merupakan bagian program pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan telah digulirkan sejak tahun 2005. Memasuki tahun ketujuh, penyaluran
dan
penggunaan
dana
BOS
masih
mengalami
berbagai
permasalahan baik dalam penyaluran maupun penggunaannya. Masalah tersebut terkait dengan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan yang kemudian menghambat tercapainya tujuan dana BOS itu sendiri. Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) per 15 Desember 2011. Dari 497 kabupaten/kota di Indonesia,
5
untuk triwulan II (April-Juni) baru 493 (99,2 persen) kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS, sementara untuk triwulan III (Juli-September) baru 439 (88,3 persen) kabupaten/kota, dan untuk triwulan IV (Oktober-Desember) hanya 108
(21,7
persen)
kabupaten/kota
yang
tuntas
menyalurkan
BOS.
(http://edukasi.kompas.com/utak-atik.mekanisme.penyaluran.dana.bos) Demikian halnya, Program BOS di Kota Makassar secara konsep menjelaskan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik, sebagaimana yang termuat dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, tetapi dengan melihat fenomena yang terjadi khususnya di SD Inpres Tamajene tentang program BOS ternyata belum sesuai seperti yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan tidak efektif dan efisiennya penyaluran dana, pemanfaatan serta pertanggungjawaban sekolah. Hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, karena apabila Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tidak tercapainya pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagai sebagai salah satu Renstra Departemen Pendidikan Nasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka suatu organisasi atau sekolah harus mempunyai peranan yang tinggi dalam pemanfaatan dana BOS. Kegiatan organisasi dalam mencapai visi dan tujuannya ditentukan oleh faktor internal antara lain sumber daya manusia, biaya operasional, sarana dan
6
prasarana, sistem dan prosedur serta teknologi, sedangkan faktor eksternal antara lain koordinasi dengan organisasi lain, dukungan masyarakat dan faktor lingkungan lainnya. Kedua faktor ini saling terkait dan mendukung. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mempunyai orientasi dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan (Sondang P. Siagian, 1997:151). Upaya mengevaluasi suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep evaluasi. Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar obyektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. Konsep evaluasi menekankan pada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Sasaran evaluasi adalah mengetahui keberhasilan suatu program. Sebagaimana Bruce W Tuckman (1985:27) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu program dimulai dari implementasi sampai keluaran (output), dan dampak (impact) dari program tersebut telah sesuai dengan tujuan program bersangkutan. Dalam pemanfaatan bantuan dana BOS, kemampuan administratif atau manajer dalam mengatur instrumental input (komponen didalam pendidikan) agar proses dapat berjalan sesuai tujuan dan membutuhkan pemanfaatan dana BOS yang efektif dan efisien. Seperti halnya bagaimana menggunakan sarana prasarana, kurikulum dan administrasi didalam suatu lembaga pendidikan, disamping dukungan dan perumusan yang jelas dari pemerintah, juga peranan penting kepala sekolah sebagai pemegang wewenang tertinggi di bantu oleh
7
para pegawai dan guru harus mampu melaksanakan tugas agar apa yang menjadi tujuan BOS dapat tercapai karena dibutuhkan komitmen dari pelaksanaan program ini. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pemanfaatan dana BOS dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar” I.2 Rumusan Masalah Bagi Sekolah Dasar, masalah pemanfaatan dana BOS merupakan salah satu hal yang utama untuk tetap survive dihadapi dan dikelola. Hal ini akan dapat dicapai melalui perbaikan dalam menghadapi segala permasalahan dibidang pendidikan. Bila dilihat dari aspek manajemen, maka proses pemanfaatan dana BOS dapat dipandang sebagai suatu perbaikan yang terus menerus untuk menghasilkan akses pemerataan pendidikan melalui program BOS yang berkualitas dan merata. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dirumuskan masalah pokok yang perlu mendapat kajian secara mendalam yaitu “Mengapa Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Kegiatan Pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar belum efektif?” I.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab belum efektifnya pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah pada kegiatan pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar.
8
I.4 Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teori yang diuraikan di bawah ini : 1. Manfaat Akademik Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat
sebagai
referensi
yang
dapat
menunjang
untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai evaluasi pemanfaatan dana BOS. 2. Manfaat Praktis Kegunaan praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi SD Inpres Tamajene dan Pemerintah Kota khususnya Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam mengevaluasi pemanfaatan dana BOS kota makassar.
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1 Konsep Sekolah II.1.1 Pengertian Sekolah Sekolah sebagai suatu sistem, memiliki komponen inti yang terdiri dari input, proses, dan output (Komariah dan Triatna, 2010:1). Komponen-komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait, terikat, mempengaruhi, membutuhkan dan menentukan. Adapun pengertian menurut Hadari Nawawi (1982) sebagai berikut : “sekolah tidak boleh diartikan hanya sekedar sebuah ruangan atau gedung atau tempat anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan. Akan tetapi, sekolah sebagai institusi peranannya jauh lebih luas daripada itu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang terikat dengan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai”. Hal senada diungkapkan Reimer (Sagala, 2006) mengemukakan bahwa “sekolah adalah lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok umur tertentu dalam ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum yang bertingkat”. Selain itu, sekolah menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 18, tentang pendidikan Nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bila seluruh pendapat tersebut dirangkaikan, maka dapat dipahami bahwa sekolah adalah kerja sama sejumlah orang yang menjalankan seperangkat fungsi mendasar untuk melayani kelompok umur tertentu dalam ruang kelas yang pelaksanaannya dibimbing oleh guru melalui kurikulum yang bertingkat untuk mencapai tujuan instruksional dengan terikat akan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai. Sekolah juga merupakan kerja sama sejumlah orang yang terdiri dari unsur-unsur sekolah,
10
seperti kepala sekolah, supervisor, konselor, ahli kurikulum, tata usaha, dan sebagainya di bawah kontrol pemerintah. Sekolah dalam menjalankan seperangkat fungsi-fungsi mendasarnya tentu mengacu pada fungsi belajar dan pembelajaran yang sesuai kebutuhan pendidikan pada masyarakat. Sekolah sebagai organisasi dalam melaksanakan fungsinya diharapkan dapat difungsikan seluruh sumber daya yang ada. Secara umum, sekolah terdiri dari sekolah yang dikelola oleh pemerintah yang disebut sekolah negeri dan sekolah yang dikelola oleh perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang disebut sekolah swasta. UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 54 ayat 2 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Sekolah negeri mempunyai visi dan misi yang ditetapkan pemerintah, yaitu kebaikan publik. Oleh karena itu, keefektifan organisasi sekolah pada satuan pendidikan tersebut amat dipengaruhi oleh visi dan misi khusus dari masing-masing sekolah. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan target sekolah disusun supaya dapat merespon berbagai perubahan yang diwujudkan dengan menggerakkan seluruh potensi sumber daya sekolah yang ada, sehingga keefektifan menjadi ciri dari organisasi sekolah dan konsistensi terhadap misi sekolah menjadi jaminan untuk memperoleh kualitas yang terbaik (Sagala, 2006) II.1.2 Fungsi Tugas Utama Sekolah Fungsi dan tugas utama sekolah adalah meneruskan, mempertahankan, dan
mengembangkan
kebudayaan
masyarakat
melalui
pembentukan
kepribadian anak-anak agar menjadi manusia dewasa dari sudut usia maupun intelektualnya,
serta
terampil
dan
bertanggung
jawab
sebagai
upaya
mempersiapkan generasi pengganti yang mampu mempertahankan eksistensi
11
kelompok atau masyarakat bangsanya dengan budaya yang mendukungnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan terdepan dalam mendidik para siswanya memerlukan pengelolaan yang profesional sesuai fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu, sekolah dalam berupaya mencapai visi dan misi sekolah, disusunlah struktur hubungan kerja organisasi berdasarkan tujuan, asas prinsip, dan program-program yang mendasari misinya. Semua anggota tim sekolah harus dapat melakukan kerja sama dalam rangka mensukseskan program sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur organisasi sekolah, kepala sekolah bersama para guru merupakan orang yang paling bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan sekolah. Struktur organisasi sekolah menurut Gorton (Sagala,2006) bertujuan memfungsikan setiap anggota sesuai fungsi dan kedudukannya, menjalin hubungan kerja antar tim organisasi agar masing-masing mengetahui tanggung jawabnya dan semua anggota tim dapat melakukan kerja sama mensukseskan program sekolah. Kepala sekolah merupakan orang pertama yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah. Oleh karena itu, persyaratan profesional kepala sekolah menjadi penting agar mampu membangkitkan dan mempertinggi keterlibatan para anggota tim dan berupaya mendorong dan membangkitkan semangat kerja sama antar anggota tim. Berkaitan dengan struktur organisasi, penekanan desain organisasi sekolah adalah pada peningkatan kemampuan manajemen sekolah yang semakin baik. Desain organisasi sekolah merupakan sarana mengembangkan potensi sekolah. Sekolah mengacu pada kriteria yang dapat memperjelas fungsi dan tanggung jawab setiap personel sekolah secara dinamis kearah tujuan yang disepakati.
12
II.2 Konsep Evaluasi II.2.1 Pengertian Evaluasi Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000:220). Sedangkan menurut Yunanda (2009) pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat (2004:3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian
tujuan
dan
pengungkapan
masalah
kinerja
proyek
untuk
memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin & Nix (1991:3) menyatakan : “Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (assessment) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.
13
Lebih lanjut Sudjana (Dimyati dan Mudjiono,2006:191), “dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000:13), mengartikan bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”. Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Sudharsono (Lababa, 2008) memaparkan bahwa “efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses”. II.2.2 Evaluasi Program Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal pandanganpandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator
14
setuju
pada
pendekatan
tersebut
dalam
melakukan
evaluasi
suatu
program/kegiatan adalah penting. Suchman (Arikunto dan Jabar,2010:1) memandang bahwa, “evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”. Defenisi lain dikemukakan oleh Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:2) mengatakan bahwa, “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatife keputusan”. Evaluasi program adalah upaya penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan mengkaji proses dan hasil dari suatu kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan sejauhmana hasil atau nilai yang telah dicapai program. Hal tersebut seiring dengan pendapat Moekijat (1981:15) bahwa evaluasi suatu penilaian berarti penentuan nilai. Kemudian, Bruce W Tuckman (1985, www.pdf.com) mengatakan bahwa, “evaluasi adalah suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan (process), keluaran (ouput) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi berkaitan erat dengan pengertian pengukuran (measurement)”. Ada empat langkah yang dilakukan dalam proses evaluasi menurut Tenbrink (dikutip oleh Moore), yaitu (1) persiapan; tahap ini untuk menentukan jenis informasi yang dibutuhkan (2) mengumpulkan informasi; yaitu memilih teknik untuk mengumpulkan bermacam-macam informasi seakurat mungkin, (3) membuat penilaian, membandingkan informasi dengan kriteria yang telah ditentukan untuk membuat penilaian, (4) membuat keputusan; mengambil kesimpulan berdasarkan pada penilaian yang telah dibentuk.
15
Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula. II.2.3 Tujuan dan Fungsi Evaluasi Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002: 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masingmasing komponen. Menurut Weiss (1972:4) menyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah : “The purpose of evaluation research is to measure the effect of program against the goals it set out accomplish as a means of contributing to subsuquest decision making about thr program and improving future programming”. Ada empat hal yang ditekankan pada rumusan tersebut, yaitu : (1) menunjuk pada penggunaan metode penelitian, (2) menekankan pada hasil suatu program, (3) penggunaan kriteria untuk menilai, (4) kontibusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang. Selain itu, menurut Crawford (2000: 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah : 1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan. 2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. 3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.
16
Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahanbahan
pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang
diawali dengan suatu roses pengumpulan data yang sistematis. II.3 Konsep Pemanfaatan II.3.1 Pengertian Pemanfaatan Dana BOS Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Balai Pustaka (2000:711) dijelaskan “bahwa pemanfaatan terambil dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau obyek”. Pengertian pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 711) yang menyebutkan bahwa “pemanfaatan mengandung arti yaitu proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri”. Selain itu, menurut Seels and Richey (1994:14) menyatakan “pemanfaatan ialah aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar.” Dengan demikian pemanfaatan berdasarkan pengertiannya masingmasing adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu Dalam hal ini adalah pemanfaatan yaitu efektivitas penggunaan/alokasi dana BOS terhadap kegiatan pembelajaran. Dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pusat harus direncanakan terlebih dahulu dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sekolah (Mulyono, 2010:192).
17
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan BAB I pasal 2 ayat (1) menyatakan : “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Biaya pendidikan yang diterima dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang dalam melakukan perencanaan anggaran sekolah harus berjalan dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis pendidikan nasional, rencana startegis satuan pendidikan yang terdapat dalam rencana pengembangan sekolah, dan rencana kerja tahunan sekolah. II.4 Kegiatan Pembelajaran Pendidikan merupakan pondasi negara. Pada umumnya, negara-negara didunia memperhatikan pendidikan negerinya dengan berbagai kebijakan, baik dalam hal membentuk undang-undang, menyediakan prasarana dan
sarana,
hingga pengaturan sistem pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan di dalam negerinya. Namun seperti halnya di Indonesia, pendidikan mengalami hambatan yang serius terutama dalam kesediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Karena hal ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sarana dukung pendidikan
yang
kondusif.
(http://www.fsrd.itb.ac.id/alat-penunjang-kegiatan-
belajar-mengajar-untuk-siswa-sekolah-dasar-berbasis teknologi-multi.pdf) Kegiatan belajar-mengajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah pendidikan. Keduanya merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidiknya. Kegiatan belajar-
18
mengajar dapat juga diartikan sebagai proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1). Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manusiawi terlibat dalam sistem pengajaran, terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya. Dalam proses pembelajaran diperlukan faktor pendukung lain, yaitu faktor lingkungan dan sejumlah faktor yang memang direncanakan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang dikehendaki, diantaranya kurikulum dan sarana perangkat yang lain. II.5 Mutu Pendidikan Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan karakteristik
(Arcaro,1999:21). menyeluruh
Mutu
dari
atau
barang
kualitas dan
adalah
jasa
yang
gambaran
dan
menunjukkan
kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat (Rohiat, 2009:52). Mutu memiliki peranan yang sangat menentukan dalam hubungan antara pemberi layanan dan penerima layanan. Sama halnya dengan dengan mutu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, mutu dalam bidang pendidikan juga penting untuk diperhatikan. Mutu pendidikan berupaya untuk memberikan kemudahan akses, keadilan dan pemerataan.
19
Selain itu, menurut Sallis mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan, diantaranya sarana dan prasarana, SDM, teknologi dan kepemimpinan. “Ada banyak sumber mutu pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif”. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Rohiat sebelumnya, bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejumlah aspek, mulai dari kondisi awal, masukan (input), aktivitas (process), manfaat (outcome), keluaran (output) hingga pada dampak (impact), pendapat Danim (2006:53) tentang aspek-aspek yang mempengaruhi mutu pendidikan berikut : “Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sis. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumberdaya manusia, seperti kendala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana prasarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita. Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumberdaya sekolah mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Hasil pendidikan dikatakan bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu”. Masukan (input) pendidikan merupakan segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumberdaya, harapan-harapan maupun perangkat peraturan yang terkait sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu lain, proses dimaksud adalah mengkoordinasikan dan menserasikan serta pemaduan masukan (input) secara
harmonis
dan
terpadu
sehingga
mampu
menciptakan
situasi
20
pembelajaran yang menyenangkan. Keluaran (output) pendidikan merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan (Danim, 2006:54). Selain itu, menurut Sopha Julia dari Thesis, 2010 (www.pdf.com) menyatakan bahwa mutu pendidikan dapat diwakili dengan menggunakan 3 (tiga) indikator sebagai berikut : (1) dari segi masukan (input), dapat dilihat dari kualitas penerimaan (enrollment) siswa baru, kompentensi guru, sarana prasarana/peralatan, metode pembelajaran/kurikulum, peraturan yang relevan sebagai acuan, dan harapan-harapan, (2) segi aktivitas (process) adalah motivasi dan minat belajar siswa, pemberdayaan (kemandirian) siswa, situasi belajar yang kondusif, dan (3) dari segi keluaran (output) adalah prestasi akademis dan non akademis siswa. II.6 Evaluasi Pemanfaatan Dana BOS Evaluasi menurut Bruce W Tuckman (1985, www.pdf.com) adalah suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses (process) kegiatan, keluaran (output) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi dengan batasan sebagai proses memberikan atau menetukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana,1990:3). Dengan berdasarkan batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, maupun objek) berdasarkan kriteria tertentu. Organisasi yang efektif menurut Steers (Syaiful Sagala, 2006), keefektifan seringkali diartikan kuantitas atau kualitas keluaran (output) barang atau jasa. Namun perlu ditambahkan bahwa bagi organisasi seperti sekolah, keefektifan
21
adalah kemampuan mengelola sumber daya secara optimal (pemanfaatan), yaitu menunjukkan sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya secara baik dan benar untuk mencapai tujuan. Arikunto dan Jabar (2008:30) mengemukakan bahwa kriteria atau tolak ukur yang dalam program pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu (1) peraturan atau ketentuan yang telah diterbitkan, (2) dalam menidaklanjuti peraturan atau ketentuan tersebut perlu adanya petunjuk pelaksanaan, (3) jika tidak ada petunjuk pelaksanaan maka dapat menggunakan konsep atau teoriteori yang terdalam dalam buku-buku ilmiah, (4) atau dapat menggunakan hasil penelitian, (5) kriteria dapat ditentukan menggunakan nalar. Selain itu, dikutip dalam buku evaluasi program pembelajaran (S.Eko Putro W, 2011) menyatakan bahwa, Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan bagi berlangsungnya proses. Evaluasi masukan (Input Evaluation) membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi : (a) sumber daya manusia, (b) sarana dan peralatan mendukung, (c) dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Process pendidikan adalah berubahnya sesuatu yang merupakan input menjadi sesuatu yang lain dari hasil proses yang disebut output. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana yang telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki,
22
sedangkan output merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sudarwan
Danim (2007:12-13, www.pdf.com) menyatakan bahwa
masukan (input) pendidikan merupakan segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumberdaya, harapan-harapan maupun perangkat peraturan yang terkait sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu lain, proses dimaksud adalah mengkoordinasikan dan menserasikan serta pemaduan masukan (input) secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Keluaran (output) pendidikan merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan dan dampak atau utilitas lulusan. Berdasarkan beberapa indikator ukuran diatas, paling tidak terdapat sejumlah kriteria yang dapat dijadikan ukuran dalam pelaksanaan program BOS, yaitu kebijakan pemerintah, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, tingkat kepuasan, implementasi dan evaluasi. Pelaksanaan/proyek program yang efektif ditandai oleh beberapa hal antara lain : ketepatan waktu, SDM yang mengelola program, mekanisme kerja yang baik, mengedepankan kerjasama, tidak adanya penyimpangan, perlunya monitoring dan evaluasi untuk melihat umpan balik (feed back program). Dari
teori
yang
dikemukakan
diatas
dapat
diuraikan
dengan
menggunakan beberapa indikator (Bruce W Tuckman dan Sudarwan Danim) : 1. Masukan (input) program BOS a. Jumlah SDM pelaksana (pendidikan, keterampilan, pelatihan) b. Pengelola/Penyelenggara (pendidikan, keterampilan, kemampuan)
23
c. Jumlah anggaran BOS (kesesuaian jumlah) d. Sarana (peralatan tulis, administrasi) dan Prasarana (tempat kegiatan, ruang halaman) 2. Proses Pendistribusian (process) BOS a. Peraturan yang relevan 3. Keluaran (output) program BOS a. Peningkatan mutu pendidikan b. Prestasi akademis dan non akademis c. Keringanan biaya operasional sekolah bagi siswa II.7 Perbandingan Skripsi dengan Penelitian Sebelumnya Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang menggunakan obyek penelitian seperti pada Tabel 1: Tabel 1. Perbandingan: No
1
2
Nama Sopha Julia, 2010.
Sri Rejeki Widaningsih, 2011.
Hasil Penelitian Bahwa pelaksanaan pemanfaatan program BOS berjalan efektif, meskipun tidak cukup sempurna. Hal ini terbukti pada kondisi lapangan. Hasil penelitian menjelaskan beberapa analisis yang berkenaan dengan efektivitas program BOS meliputi evaluasi program masukan (input), pencapaian proses program BOS, pencapaian hasil (output) yang salah satunya meliputi peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, serta konflik/hambatan yang menyertai pelaksanaan program BOS di Kec. Pesanggarahan. Melakukan pengukuran dengan metode CIPP (Context-Input-Process-Product). Bahwa pengelolaan dana BOS di kedua Sekolah Dasar adalah efektif dengan persentase keefektifan 98 berdasarkan kriteria, yaitu a)tujuan, sasaran, dan prinsip penggunaan telah ditetapkan secara jelas, b) latar belakang pendidikan dan tingkat sosial ekonomi penerima program secara keseluruhan memenuhi persyaratan untuk program. c)penggunaan dana adalah untuk pembiayaan seluruh operasional sekolah, dan d)manajemensekolah dalam pengelolaan dana BOS jelas, transparan, dan terstruktur, dan ada peningkatan prestasi akademik siswa.
Persamaan Topik penelitian mengenai Bantuan Operasional Sekolah
Topik penelitian mengenai Bantuan Operasional Sekolah
24
3
Abdul Kadir Karding, 2008.
Bahwa evaluasi telah mengungkapkan bahwa pelaksanaan BOS tahun 2007 untuk SMPN Semarang telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa catatan. Indikator pengukuran program BOS meliputi masukan (input), pencapaian proses, pencapaian hasil (output). Untuk mengetahui seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu.
Topik penelitian mengenai Bantuan Operasional Sekolah
St. Rahmawati Arfah, sebagai penulis skripsi ini melakukan penelitian pada aspek pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada kegiatan pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar dengan unit observasi adalah pengelola dana BOS, dengan mengunakan input, process, dan output dan melihat indikator-indikator yang berpengaruh seperti aspek, sumber dana manusia, dana, sarana prasarana, peraturan yang relevan (juklak/juknis), dan mutu pendidikan. Penulis ingin melihat evaluasi dari keefektifan penggunaan dana BOS yang digunakan oleh sekolah terhadap kegiatan pembelajaran. II.8 Kerangka Pikir Evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan sejauhmana keberhasilan sebuah program/kegiatan. Keberhasilan program dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Sejalan dengan tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu. Meningkatkan mutu pendidikan sebagai wujud dari hasil yang dicapai program. Dengan demikian, perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan bahwa program berjalan sebagaimana yang diharapkan.. Penelitian ini berusaha mengevaluasi pelaksanaan suatu program BOS dalam rangka pemanfaatan
dana BOS.
Teori evaluasi program yang
dikembangkan oleh Bruce W Tuckman meliputi pencapaian masukan (input),
25
dengan melihat sumber daya manusia, bagaimana cara SD Inpers Tamajene kota Makassar mengelompokkan atau menempatkan orang-orang di dalam menyelesaikan pekerjaan, dan bagaimana sekolah memanfaatkan sumbersumber yang ada (anggaran/dana) diperoleh dari pemerintah serta prosedur kerja untuk mencapai tujuan program. Kedua, pencapaian proses (process), melihat bagaimana mekanisme yang digunakan dalam mengelola dana BOS sehingga dapat mengubah sesuatu menjadi lebih bermanfaat dalam hal ini pemanfaatan dana yang dikelola oleh sekolah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta buku pedoman BOS dan Juklak/Juknis BOS. Keluaran (output), merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pecapaian tujuan yang tekah ditetapkan dalam hal ini prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan dan dampak atas utilitas sekolah. Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian penulis merumuskan kerangka konsep sebagai dasar dalam penelitian ini sebagai berikut :
Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
Pemanfaatan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
Evaluasi Pemanfaatan Dana BOS Pada Kegiatan Pembelajaran (Evaluasi program InputProcess-Output)
Gambar 1. Kerangka Pikir
26
BAB III METODE PENELITIAN III.1 Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar. Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfatkan berbagai metode yang alamiah. III.2 Tipe dan Dasar Penelitian 1. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian “deskriptif”. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara komprehensif mengenai sejauh mana proses Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran di lokasi penelitian ini berjalan.
27
2. Dasar penelitian ini adalah “studi kasus” yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena empirik (faktual) tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). III.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Sekolah yang menjadi objek penelitian adalah SD Inpres Tamajene di JL. Urip Sumoharjo Komp. Kodam Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang merupakan salah satu sekolah yang diberi kewenangan untuk melakukan/melaksanakan Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). III.4 Fokus Penelitian Penentuan fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dan tidak terjebak oleh pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun pembatasan dan ruang lingkup penelitian ini meliputi : 1. Evaluasi adalah penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. 2. Pemanfaatan diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatan sesuatu. Berkaitan dengan pemanfaatan dana BOS, pemerintah telah menetapkan buku pedoman yang dapat digunakan oleh sekolah dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sekolah. BOS pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
28
III.5 Sumber Data Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah katakata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu: 1. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk filefile. Data ini harus dicari melalui narasumber/informan atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data”. 2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2008 : 402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. III.6 Teknik Pemilihan Informan Menurut Patton (2006:279) teknik pengambilan informan berdasarkan pada: 1. Melakukan cara pengumpulan data yang berbeda dan strategi penelitian yang berbeda pada pertanyaan yang sama. 2. Menggunakan pekerja penelitian dan pewawancara yang berbeda untuk menghindari bias pada satu orang yang bekerja sendiri. 3. Menggunakan metode yang mengkaji program. 4. Menggunakan perspektif yang berbeda dalam menafsirkan sekumpulan data.
29
Maka dalam penelitian ini informan yang diambil yakni informan yang dinilai mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dengan tujuan penelitian. Adapun pertimbangan pemilihan informan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Mereka yang banyak mengetahui tentang pemanfaatan dana BOS. b. Mereka yang berdomisili dilokasi penelitian. c. Mereka
yang
bertugas
merumuskan,
membina,
dan
mengendalikan
kebijakan/program di bidang pengelolaan dana BOS pada SD Inpres Tamajene Kota Makassar. Informan dalam penelitian yang berhubungan dengan Pemanfaatan Dana BOS adalah: 1. Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene 2. Bendahara Sekolah SD Inpres Tamajene 3. Staff/Pegawai Sekolah SD Inpres Tamajene III.7 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitan ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 1. Observasi Merupakan
pengamatan dan pencatatan sistematik tentang gejala-gejala
yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi
langsung
(direct
observation)
dan
sebagai
peneliti
yang
menempatkan diri sebagai pengamat (recognized outsider) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan
30
observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti. 2. Wawancara Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2000 : 150). Subjek yang diwawancarai oleh peneliti adalah Kepala Sekolah, Bendahara, Staff/Pegawai pada SD Inpres Tamajene Kota Makassar. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana BOS pada lokasi penelitian 3. Dokumentasi Merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis. III.8 Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
31
Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya kedalam satu-satuan itu, kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Tahap terakhir dari analisa data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, data-data tentang pemanfaatan dana BOS pada SD Inpres Tamajene Kota Makassar didapatkan, baik melalui wawancara maupun dokumentasi disajikan secara menyeluruh, kemudian dipilih data yang diperlukan dan dikelompokkan kepada kelompok informasi yang telah disusun. Apabila didapatkan data yang kurang, maka dilakukan penyempurnaan data dengan mencari kembali, baik melalui wawancara atau dokumen yang ada, dan setelah itu dilakukan pemaparan dan analisa terhadap data yang ada.
32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN IV.1 Profil Sekolah IV.1.1 Sekolah Dasar Inpres Tamajene Kota Makassar SD Inpres Tamajene terletak di Jl. Urip Sumoharjo Kompleks Kodam VII Wirabuana Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar. SD Inpres Tamajene mulai beroperasional pada tahun 1985. Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 2000 m terdiri 1 lantai dan 14 ruangan dan terakreditasi baik. Sekolah ini memiliki 1 (satu) orang kepala sekolah, 9 (sembilan) orang guru PNS, dan 5 (lima) orang guru tidak tetap. Jumlah siswa pada tahun 2010/2011 sebanyak 396 siswa dan 2011/2012 sebanyak 403 siswa dengan keseluruhan 12 rombongan belajar. Siswa terdiri dari berbagai macam kalangan dengan status ekonomi yang juga beragam. Dilihat dari tingkat kesejahteraan orang tua siswa terdapat 50% orang tua siswa yang dikategorikan pra sejahtera, sisanya adalah menengah 35% dan kategori mampu 15%. IV.1.1.1 Visi, Misi dan Tujuan SD Inpres Tamajene Adapun visi, misi dan tujuan dari SD Inpres Tamajene adalah sebagai berikut : 1. Visi “Menjadi SD yang berprestasi terampil dalam kehidupan, beriman, dan bertakwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sederhana”.
33
2. Misi a. menyusun kurikulum yang adaptif; b. mengoptimalkan proses pembelajaran yang PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan); c. menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan; d. membudayakan pendidikan karakter bangsa dalam perilaku kehidupan sehari-hari; e. mengupayakan manajemen sekolah yang kondusif; f.
mengupayakan pembiayaan pendidikan yang memadai;
g. melaksanakan penilaian secara obyektif dan memantau prestasi siswa secara berkesinambungan. 3. Tujuan Sekolah Tujuan
pendidikan
dasar
adalah
meletakkan
dasar
kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, berkarakter, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Merujuk pada tujuan pendidikan dasar tersebut, maka tujuan Sekolah Dasar Inpres Tamajene adalah sebagai berikut : a. Mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan serta pendidikan karakter bangsa; b. Meraih
prestasi
akademik
maupun
non
akademik
minimal
tingkat
Kabupaten/Kota; c. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi; d. Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat sekitar; e. Menjadi sekolah favorit yang diminati masyarakat.
34
IV.1.1.2 Prestasi Lulusan a. Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu 100% lulus, b. Prestasi lomba-lomba akademik sekolah (rata-rata belum mencapai prestasi), c. Prestasi
non
akademik
sekolah
yaitu
dalam
bidang
olahraga
dan
keterampilan/seni, belum dapat dikatakan tinggi (rata-rata mencapai kejuaraan tingkat kecamatan). IV.1.1.3 Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan a. Di SD Inpres Tamajene terdapat 10 orang guru yang berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan hanya sebagian yang telah mengikuti penataran-penataran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, sisanya 5 orang berpendidikan belum S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang, semua guru belum memiliki prestasi baik di tingkat kotamadya maupun propinsi. b. Kepala sekolah berpendidikan S1 dan tidak mampu mengoperasikan komputer. c. Tenaga Kependidikan Tidak memiliki tenaga administrasi sarana dan prasarana, selama ini kepala sekolah dengan bendahara yang memiliki peranan sebagai tenaga administrasi sarana prasarana dalam mengelola pemanfaatan dana program. IV.1.1.4 Pengembangan Kurikulum Kurikulum SD Inpres Tamajene telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan, yaitu dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
35
a. 100% guru telah menyusun program tahunan, program semester (promes) dan silabus mata pelajaran, untuk kalender pendidikan sekolah hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 100% guru telah menyusun RPP, c. Program remedial dan pengayaan. Guru telah melaksanakan remedial dan melakukan pengayaan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau Standar Nasional Pendidikan. IV.1.1.5 Sarana dan Prasarana a. Sekolah ini memiliki 12 ruangan kelas, karena ruang kelas yang tersedia tidak mampu menampung seluruh siswa, maka proses belajar mengajar terbagi dalam 2 shife serta sarana dan prasarana (fasilitas) lainnya belum lengkap dan memadai, belum dapat dikatakan memenuhi Standar Nasional Pendidikan, b. Bahan dan sumber belajar ·
Buku, beragam macamnya, buku cerita, buku pengetahuan, buku pelajaran, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain-lain dalam kondisi sebahagian tidak terawat.
·
Perbandingan jumlah buku pelajaran dan jumlah siswa belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
c. Materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dengan menggunakan fasilitas yang cukup modern seperti papan tulis (white & black board), alat bantuan peraga IPA, serta LCD dalam jumlah yang belum proporsional dengan jumlah siswa.
36
d. Fasilitas ruangan yang disediakan untuk menunjang pembelajaran para siswa di sekolah ini antara lain tersedianya ruang perpustakaan, koperasi, dan mushola serta fasilitas lainnya adalah lapangan untuk berolahraga dan beberapa sarana penunjang kebersihan. e. Lingungan sekolah yang tertib dan aman, infrastruktur bangunan belum diperbaiki (dalam tahap renovasi). Sekolah ini juga belum memiliki jaringan komunikasi akademik (website). IV.1.1.6 Pengembangan Nilai a. Memenuhi standar penilaian sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan (KKM (kriteria ketuntasan minimal) belum memenuhi SNP), b. Sistem penilaian tersusun dengan baik, c. Belum memiliki bank soal sebagai database sistem penilaian yang baik, d. Memiliki dokumen penilaian yang lengkap, komprehensif dan rapi. IV.2 Program Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan pemerintah pusat kepada seluruh SD/MI dan SMP/MTs se-Indonesia, baik negeri maupun swasta. Bantuan ini diberikan kepada siswa melalui sekolah yang langsung ditransfer ke rekening
sekolah
masing-masing.
Bantuan
tersebut
diharapkan
dapat
mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, yang mengupayakan agar anggaran pendidikan segera mencapai 20 % dari total APBN/APBD. BOS pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya
37
operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan Pendidikan.
secara
teratur
Namun
dan
demikian,
berkelanjutan ada
beberapa
sesuai
Standar
jenis
Nasional
pembiayan
yang
diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. IV.2.1 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk : 1.
Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
2.
Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta,.
3.
Meringankan beban bata operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
IV.2.2 Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Besar Bantuan Sasaran program BOS adalah Sekolah penerima BOS adalah Sekolah Dasar/Sekolah
Dasar
Luar
Biasa
(SD/SDLB)
dan
Sekolah
Menengah
Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT) baik Negeri maupun Swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari Program BOS ini.
38
Alokasi untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT per siswa per tahun dari BOS Tahun Anggran 2011 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011, adalah sebagai berikut : a. Alokasi untuk SD/SDLB di kota adalah sebesar Rp. 400.000 per siswa/tahun; b. Alokasi untuk SD/SDLB di kabupaten adalah sebesar Rp. 397.000 per siswa/tahun; c. Alokasi untuk SMP/SMPLB/SMPT di kota adalah sebesar Rp. 575.000 per siswa/tahun; dan d. Alokasi untuk SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten adalah sebesar Rp. 570.000 per siswa/tahun. IV.2.3 Waktu Penyaluran Dana Waktu Penyaluran Dana BOS Tahun anggaran 2011, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2011, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 dan semester 1 tahun pelajaran 2011/2012. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. IV.2.4 Jenis Biaya Pendidikan Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut. Dalam peraturan tersebut biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik. 1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:
39
a. biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; b. biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. ·
Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
·
Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis
pakai,
dan
biaya
tak
langsung
berupa
daya,
air,
jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll; c. bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. 2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan
dan/atau
pengelolaan
pendidikan
oleh
pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/ satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. 3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dalam penggunaan dana BOS, biaya satuan yang digunakan adalah ratarata nasional, sehingga penggunaannya dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional
nonpersonil
bagi
sekolah
sesuai
dengan
Petunjuk
Teknis
Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.
40
IV.2.5 Sekolah Penerima BOS 1.
Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
2.
Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS.
3.
Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
4.
Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
5.
Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.
6.
Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, kecuali terhadap siswa miskin.
IV.2.6 Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta
41
program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: 1.
BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;
2.
Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah;
3.
Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara;
4.
Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah;
5.
Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
6.
BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak ada intimidasi bagi yang tidak menyumbang.
42
IV.2.7 Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah diatur dalam PP No 48 Tahun 2008 yang intinya adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan; 2. Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional, selain dari Pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah; 3. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. IV.2.8 Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua Peserta Didik Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas: 1.
Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya;
2.
Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional.
IV.2.9 Prosedur Pelaksanaan
Mulai tahun 2011, dana BOS yang berasal dari Pemerintah/APBN disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah
43
Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Transfer setiap triwulan (tiga bulan) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011. Dana BOS untuk Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan dalam mekanisme APBD. Untuk sekolah swasta dananya disalurkan melalui Pejabat Pengelola Keluar Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum .Daerah (BUD), sedangkan untuk sekolah milik pemerintah daerah (negeri) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan. Penetapan alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut : 1.
Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan koordinasi Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data jumlah siswa tiap sekolah kepada Kementerian Pendidikan Nasional;
2.
Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan;
3.
Alokasi dana BOS per sekolah negeri ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan alokasi per sekolah swasta ditetapkan oleh pemerintah daerah (melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) atas usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan data jumlah siswa;
4.
Alokasi dana BOS per sekolah untuk periode Januari-Juni 2011 didasarkan jumlah siswa tahun pelajaran 2010-2011, sedangkan periode Juli-Desember 2011 didasarkan pada data tahun pelajaran 2011-2012.
44
Alokasi Dana BOS untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan penggunaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Rincian alokasi sekolah negeri tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 201D tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011; IV.2.10 Penggunaan Dana BOS Penggunaan dana BOS di sekolah dan Madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/ dewan guru dengan Komite Sekolah/ Madrasah, yang harus didaftar sebaga salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (Blook Grant, BOM, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb). Penggunaan Dana BOS menurut Juknis 2011dapat digunakan untuk 13 jenis komponen yang diperbolehkan didanai oleh BOS, yaitu : 1.
Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak. Buku teks yang boleh dibeli adalah buku teks yang telah dinilai kelayakannya oleh Pemerintah.
2.
Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru. Digunakan untuk biaya pendaftaran, penggandaan formulir,administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut termasuk di dalamnya pengeluaran untuk alat tulis, fotocopy, honor/uang lembur, dan konsumsi panitia pendaftaran siswa baru dan pendaftaran ulang siswa lama.
45
3.
Membiayai kegiatan pembelaiaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja; pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya. Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut seperti pengeluaran alat tulis, bahan dan penggandaan materi termasuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, membeli alat olah raga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.
4.
Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa Dapat digunakan untuk membayar honor pengawas ulangan/ujian, penulis soal ujian, pengoreksi hasil ujian, panitia ujian, honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa, membeli bahan dan penggandaan soal, dll yang relevan dengan kegiatan tersebut.
5.
Membeli bahan-bahan habis pakai Digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris. Dana BOS dapat juga digunakan untuk membayar langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor. Untuk pembelian bahan-bahan habis pakai dalam mendukung proses belajar mengajar.
46
6.
Membayar langganan daya dan jasa Untuk membayar langganan listrik, air, telepon dan internet yang ada di sekolah. Bila terdapat jaringan telepon dan Iistrik di sekitar sekolah dan sekolah belum berlangganan daya dan jasa tersebut, diperkenankan untuk memasang sambungan telepon listrik ke sekolah. Tidak diperkenankan untuk pembelian handphone dan membayar pulsa handphone. Jika tidak ada jaringan Iistrik dan dirasakan diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar, maka diperkenankan untuk membeli genset.
7.
Membayar biaya perawatan sekolah Digunakan untuk keperluan biaya perawatan ringan sekolah seperti pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. Perawatan ringan dilakukan dengan sekolah. Pembayaran honor pekerja berdasarkan upah harian sesuai kehadiran dibuktikan dengan daftar hadir. Pengadaan bahan perawatan ringan.
8.
Membayar honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS. Bagi guru PNS di sekolah negeri yang mengajar di sekolah swasta di luar kewajiban jam mengajar di sekolah negeri, diperlakukan sebagai tenaga pendidik honorer oleh sekolah swasta tersebut. Guru PNS yang ditugaskan oleh pemerintah di sekolah swasta, diperlakukan sebagaimana PNS di sekolah negeri.
47
Tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Serta honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer 9.
Pengembangan Profesi Guru Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/blok grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sarna tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukkan yang sarana. Pengeluaran untuk kegiatan tersebut seperti honorarium narasumber, penulis naskah materi paparan, pengadaan alat tulis, bahan, penggandaan materi, transport, dan konsumsi dapat menggunakan dana BOS.
10. Memberi bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah Dipergunakan untuk meringankan biaya transport dari dan ke sekolah bagi siswa miskin. Bantuan diberikan hanya kepada siswa yang karena biaya transportasi sehingga terancam tidak masuk sekolah. Komponen ini juga dapat berbentuk pembelian alat transportasi bagi siswa yang tidak mahal, misalnya sepeda, perahu penyeberangan dll. Alat ini menjadi inventaris sekolah. 11. Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS, seperti: Alat Tulis Kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transporasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank lPT Pos Indonesia (Persero).
48
12. Pembelian komputer (desktop/work station) untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 unit dan pembelian 1 unit printer dalam satu anggaran. 13. Bila seluruh komponen 1 s.d. 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebeler sekolah.
Bagi sekolah
yang
telah menerima
DAK, tidak
diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sarana. IV.2.11 Larangan Penggunaan Dana BOS 1.
Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2.
Dipinjamkan kepada pihak lain.
3.
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4.
Membiayai kegiatan
yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/
Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 5.
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6.
Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
7.
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8.
Membangun gedung/ruangan baru.
9.
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
49
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu. 12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan. 13. Membiayai
kegiatan
dalam
rangka
mengikuti
pelatihan/sosialisasi/
pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.
IV.3 Landasan Hukum Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Program BOS Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2011 antara lain: 1.
UU No. 10/2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011
2.
PERMENKEU No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Penyesuaian untuk BOS bagi Kab./Kota 2011
3.
PERMENDIKNAS No. 37/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011
4.
SEB Mendagri-Mendiknas No.900/5106/SJ/2010 dan No.02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun 2011
50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dideskripsikan tentang analisis hasil penelitian terhadap evaluasi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Analisis ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta dan temuan dilapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi dan wawancara dengan informan-informan terpilih yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap kondisi sekolah penerima dana BOS dengan menghubungkan teori yang digunakan dalam evaluasi pemanfaatan dana bos terhadap kegiatan pembelajaran. V.1 Hasil Penelitian Sebagaimana sesuai dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui mengapa pemanfaatan dana program BOS di SD Inpres Tamajene belum efektif, maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang terkait seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, serta orang tua siswa, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) berjalan efektif. Beberapa keterangan yang peneliti
dapatkan
dari
wawancara
dengan
informan
setidaknya
dapat
mengambarkan bagaimana pemanfaatan dana dalam kaitannya terhadap pembelajaran di SD Inpres Tamajene. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teori evaluasi yang dikembangkan oleh Bruce W Truckman. Adapun pemanfaatan dana BOS di SD Inpres Tamajene sebagai berikut :
51
V.1.1 Pencapaian Masukan (Input) V.1.1.1 Sumber Daya Manusia Pertama, dari segi pencapaian masukan berkaitan dengan sumber daya manusia, walaupun tidak ada persyaratan khusus berkaitan dengan petugas yang menangani program BOS, tetapi dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) beberapa faktor kualifikasi seperti latar belakang pendidikan, pengalaman dan kompetensi perlu diperhatikan. Petikan wawancara dengan Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene dan Ibu Martina Sapan orang tua siswa SD Inpres Tamajene mengungkapkan hal tersebut : “saya cukup lama menjadi kepala sekolah disini sudah 7 (tujuh) tahun, dan pertama kalinya dana bos dikucurkan di sekolah ini sejak tahun 2005, saya merasakan manfaat dana BOS ini sangat bagus terhadap siswa dan memberikan perubahan signifikan sebagai penunjang terselenggaranya dana BOS”. (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2012) “bendahara sekolah yang mengelola dana BOS cukup kompeten dalam dengan bidangnya dan sudah berpengalaman dalam mengelola biaya pendidikan di sekolah selama 6 tahun”. (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2012). Informasi dan keterangan yang didapat dari orang tua siswa SD Inpres Tamajene adalah sebagai berikut : “yang saya ketahui bendahara sekolah adalah orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan manajemen dana BOS di sekolah ini, karena yang saya ketahui beliau berpengalaman sebagai bendahara sekolah apalagi beliau sebagai guru agama.” (hasil wawancara tanggal 16 Maret 2012 ) Selain itu, mengenai kompetensi guru, setiap sekolah melakukan pengembangan bagi setiap guru mata pelajaran dan membina guru sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan dana BOS dalam pengembangan kompetensi guru dilakukan sekolah dengan berbagai macam cara, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd, Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene.
52
“untuk pengembangan guru, kami pihak sekolah sedapat mungkin memanfaatkan dana BOS, misalnya mengikutsertakan guru-guru pada diklat, workshop, KKG, serta memfasilitasi (transportasi) kebutuhan guru seperti ke tempat pelatihan.” (hasil wawancara 14 Maret 2012). V.1.1.2 Dana Masalah dana BOS patut diamati, apakah dalam penyalurannya telah tepat waktu, prosedur penyaluran, sampai persyaratannya. Kepala sekolah SD Inpres Tamajene, Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd sebagai penanggung jawab memaparkan pendapatnya sebagai berikut : “kalau untuk masalah penyaluran dana pada tahun 2011 masih mengalami keterlambatan, tahun lalu bulan november baru cair, tetapi tahun 2012 ini, masuknya dana di awal Januari serta prosedur saya rasa tidak masalah, baik dari daftar usul alokasi anggaran dsb.. kami sudah merampungkannya untuk di serahkan ke Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mendapatkan dana. Sekarang dalam penyaluran dana bos kami terhubung langsung dengan dinas pendidikan kota, untuk persyaratan tidak ada yang dipersulit, hanya saja masalah pelaporan dana BOS (target penyelesaiannya) ditentukan oleh dinas kota, sehingga kami bekerja secara ekstra dalam penyusunan laporan.” Selain itu, Bendahara sekolah SD Inpres Tamajene Dra Sumarni juga memaparkan bahwa : “mekanisme penyaluran dana BOS masuk melalui rekening sekolah per triwulan (3 bulan), dimana sistem dan prosedurnya, terlebih dahulu kami harus membuat surat perjanjian dan surat pernyataan, kemudian membuat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), membuat daftar usul alokasi anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), dan setelah dana cair/keluar maka pihak sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban BOS per triwulan ke kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar.” Banyak pihak yang menilai bahwa masalah penyaluran yang mengalami keterlambatan penerimaan dana di rekening sekolah. Keterlambatan ini dapat menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif. Dari segi transparansi, penulis melihat adanya transparansi dana di SD Inpres Tamajene karena adanya laporan pemanfaatan dana bos per triwulan tetapi khusus pada papan informasi penggunaan dana BOS, data pengelolaan dananya jarang diperbaharui,
53
sehingga beberapa wali murid yang ingin melihat perkembangan penggunaan dana bos tidak mendapatkan informasi yang diinginkan. V.1.1.3 Sarana Prasarana Masalah sarana prasarana pendidikan pada dasarnya cukup kompleks, namun demikian dapat ditelusuri dari berbagai sisi, yaitu dari segi jenis, proses, dan pemanfaatannya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program telah memadai, seperti yang dituturkan oleh Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd, Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene Kota Makassar. “untuk kelengkapan program kami disini memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti komputer, LCD, ruang guru, yang dapat digunakan. Selain itu permasalahan yang kami hadapi masih kurangnya guru SD di sekolah ini.” (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2012) Ibu Dra Sumarni, selaku bendahara memaparkan bahwa : “masalah sarana dan prasarana dalam pembelajaran siswa sudah cukup memadai, masih banyak fasilitas yang kurang, terlebih lagi masalah infrastruktur bangunan yang digunakan siswa masih dalam tahap pengajuan ke Pemkot agar bangunan yang lama mendapat biaya renovasi dari pemerintah. Kami terus mengusahakan untuk melengkapinya, dan masalah masih dikenakan atau tidaknya pembiayaan pendidikan, kami pihak sekolah tidak memungut biaya dari orang tua siswa”. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan di sekolah tersebut menyatakan bahwa : “Jumlah penggunaan buku belum sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada setiap semester baru (penerimaan siswa baru), karena sulit untuk mengkasifikasinya, tetapi sekolah terus mengupayakan kekurangan tersebut karena banyak anggaran lain yang dikeluarkan oleh sekolah”. Selain itu, mengenai sarana dan prasarana yang mendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terlihat sekolah sedapat mungkin memanfaatkan untuk perawatan sarana dan prasarana yang telah ada, pembelian buku, dan sarana prasarana sekolah lainnya. Berikut petikan wawancara dengan salah satu orang
54
tua siswa SD Inpres Tamajene berkaitan dengan pemanfaatan BOS bagi sarana prasarana sekolah. “sebenarnya BOS membantu orang tua, meringankan biaya, tapi masih ada kekurangannya, mengenai soal buku, saya dapat laporan dari anak saya, masih ada yang tidak mendapatkan buku”. (hasil wawancara 16 Maret 2012) Ibu Hj. Sitti Rabina, Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene, menyampaikan pendapatnya. “BOS sangat membantu pelaksanaan kegiatan belajar siswa, pengeluaran sekolah yang berasal dari dana BOS untuk guru honorer saja mengambil 20% dari dana BOS, belum lagi dilakukannya perawatan sekolah dsb, apalagi sekolah menyediakan buku untuk siswa. Selebihnya fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar sudah efektif dan memadai, dari peralatan penunjangnya (fasilitas di sekolah ini)”. V.1.2 Pencapaian Proses (Process) V.1.2.1 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Teknis (Juknis) BOS Kedua, dari pencapaian proses program BOS, selama 6 tahun berjalan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Untuk pemanfaatan dana BOS, pihak sekolah mengalokasikannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam juklak/juknis. Penuturan Ibu Hj. Sitti Rabinah, S.Pd, Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene berikut menjelaskan bagaimana deskripsi alokasi dana BOS yang digunakan oleh sekolah. “karena saya sebagai penanggung jawab di sekolah, penggunaan dana yang saya lakukan telah sesuai dengan juklak/juknis yang diterbitkan oleh pemerintah dimana pada awal periode program BOS, sekolah menggunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah dan membayar gaji honorer, hingga pada akhir program proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer/Tim BOS”. (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2012) Secara garis besar, berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS, penulis melihat sekolah menggunakan dana BOS untuk keperluan seperti (1) pengadaan sarana dan prasarana sekolah (2) biaya tambahan kegiatan
55
operasional sekolah, seperti honorarium guru honorer (3) perawatan sekolah. Seluruh penggunaan tersebut tidak melanggar ketentuan juklak/juknis program. SD Inpres Tamajene yang diteliti memberikan contoh anggaran yang didukung dana BOS sebagai berikut : Tabel 3. Anggaran Pemanfaatan Dana BOS Tri IV (Okt-Des) 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan Belanja Pegawai Pembelian Buku Pengadaan ATK Langganan Listrik Langganan Air Langganan Telepon Perawatan Sekolah Fotocopy Biaya Konsumsi Pembelian Barang Jumlah
Nilai Rp 8.060.000,00 Rp 8.150.000,00 Rp 4.745.000,00 Rp 395.000,00 Rp 197.500,00 Rp Rp 2.765.000,00 Rp 3.705.000,00 Rp 6.000.000,00 Rp 6.282.500,00 Rp 40.300.000,00
Sumber : Dana BOS SD Inpres Tamajene
V.1.3 Pencapaian Hasil (Output) V.1.3.1 Mutu Pendidikan Ketiga, dari segi pencapaian hasil, pemanfaatan dana BOS yang mengacu pada mutu pendidikan sangat dirasakan oleh orang tua siswa. Secara umum mutu diartikan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dapat dipandang dari segi proses pendidikan dan hasil pendidikan. (Depdiknas, 2007) Ditinjau dari sisi proses, pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari segi input, seperti fasilitas/bahan mengajar, kemampuan guru mengajar, sarana prasarana sekolah dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Untuk mencapai hasil pendidikan tersebut, sekolah dituntut mampu
56
mensinkronkan berbagai input/komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa, dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ujian nasional). Demikian pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di bidang olah raga, seni atau keterampilan lainnya. Angka kelulusan di SD Inpres Tamajene relatif baik, terhitung sejak pelaksanaan program BOS, seluruh siswa dinyatakan lulus (100%) dan seluruhnya melanjutkan ke jenjang SMP. Kemampuan siswa terhitung masih dalam kategori cukup, dalam arti tidak ada nilai ujian siswa yang terlalu menonjol. Tabel 4. Nilai Hasil Ujian Nasional Rata-rata UAN Tahun Pembelajaran
Bahasa Indonesia
MTK
IPA
Jumlah
Rata-rata tiga mata pelajaran
2008/2009
6.24
4.11
4.87
15.22
5.07
2009/2010
6.02
6.39
7.00
19.41
6.47
2010/2011
6.51
6.00
6.55
19.06
6.35
Sumber : profil SD Inpres Tamajene
Penuturan dari Hj. Sitti Rabinah, Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene menyatakan bahwa : “dari tahun ke tahun nilai ujian di SD ini meningkat selama adanya dana BOS. paling signifikan pada tahun ajaran 2008/2009, 2009/2010 dan 2010/2011, kami terus mengupayakan peningkatan mutu di sekolah ini”.
57
Hal lain yang sangat penting dalam pencapaian hasil adalah soal keringanan biaya sekolah, apakah dengan adanya program dana BOS, orang tua siswa masih dibebankan pungutan/iuran lain. Orang tua siswa SD Inpres Tamajene memberi keterangan sebagai berikut : “kalau untuk biaya sekolah terutama iuran, kami memang tidak dipungut, tetapi terkadang untuk biaya tidak terduga pihak sekolah masih memungut dari kami”. “dengan adanya dana bos pungutan di sekolah hampir tidak ada, paling hanya kalau anak-anak mengadakan perpisahan sekolah, biasanya dipungut biaya, itupun tidak banyak dan saya berharap bahwa yang mendapatkan dana bos tersebut harus benar-benar orang yang tidak mampu/layak mendapat dana bos”. V.2 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan BOS Berbagai kendala yang ditemui informan dalam program BOS ini adalah sebagai berikut : “Masalah hambatan yang dihadapi oleh sekolah lebih ke pencairan dana masih terlambat terkadang di bulan kedua atau ketiga, tahun lalu saja (2011) cair di bulan November, salah satunya sekolah lambat membayar gaji tenaga honorer. Selain itu jumlahnya masih minim untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang banyak”. “Laporan pertanggung jawaban dana BOS sudah ditentukan waktunya oleh dinas pendidikan dan kami selaku kepala sekolah dan bendahara bekerja keras untuk menyelesaikan laporan tersebut”. “Sosialisasi kepada masyarakat diabaikan, apalagi kami sempat berpikir untuk mengadakan sosialisasi BOS, tapi kembali lagi keterbatasan dana yang dimiliki sekolah”. Banyak pihak yang menilai bahwa masalah penyaluran yang mengalami keterlambatan penerimaan dana di rekening sekolah. Keterlambatan ini dalam menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif. Selain itu, ada beberapa wali murid yang tidak melihat papan informasi transparansi penggunaan dana dan juga ada sebahagian wali murid tidak pernah menanyakan perihal pemanfaatannya dana BOS pada sekolah, karena yang menjadi masalah yaitu sosialisasi tidak dilakukan oleh pihak sekolah sedangkan
58
dalam pelaporan dan monitoring evaluasi, permasalahan yang dikemukakan adalah kesulitan sekolah dalam menyusun laporan keuangan. V.3 Pembahasan Hasil Penelitian Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa untuk mengetahui mengapa pemanfaatan dana BOS di SD Inpres Tamajene Kota Makassar belum efektif dengan menggunakan teori evaluasi program yang diungkapkan oleh Bruce W
Truckman yang membagi analisa dengan
menggunakan metode terkait masukan (input) program, proses (process) program sampai hasil (output) yang dicapai oleh program itu sendiri. V.3.1 Pencapaian Masukan (Input) Masukan program dana BOS dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program BOS, anggaran dana, dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan. V.3.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam proses pemanfaatan dana BOS faktor lain yang tak kalah pentingnya yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Masukan program meliputi kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM yang terlibat di dalamnya. Tanpa sumber-sumber daya tersebut proses pelaksanaan tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini mudah dimengerti karena proses pelaksanaan program sudah tentu menuntut tersedianya SDM yang cukup baik dalam jumlah maupun kualifikasinya. Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai akan sangat menentukan evaluasi pemanfaatan dana. Oleh karena itu, pengelola program pada komponen SDM yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan SDM, pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan
59
program BOS, memahami tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program sesuai juklak, dan mampu mensosialisasikan kembali kepada masyarakat/orang tua siswa. Dalam menjalankan program diperlukannya sikap profesionalisme dan kualitas yang cukup baik dari SDM yang diberikan kewenangan, mereka dapat memahami dengan baik, peraturan-peraturan maupun juklak/juknis sebagai dasar pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan persyaratan sebagai langkah awal, pengelolaan dana sampai laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dana BOS. Selain itu, mengenai kompetensi guru dari segi kegiatan belajar mengajar, banyak indikator yang dapat dilihat apakah pemanfaatan dana BOS efektif atau tidak. Pertama, faktor tenaga pendidik. Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Guru mempunyai peranan strategis dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak didik dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Seiring dengan UU No 20/2003 dan ketentuan pasal 4 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa “guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu diantaranya adalah kompetensi. Salah satu peruntukan resmi program dana BOS adalah untuk pembayaran gaji honorer. Program dana BOS efektif jika menyentuh langsung guru honorer. Hal yang ingin dicapai adalah mampu memecahkan berbagai
60
masalah
dalam
berbagai
kehidupan
bermasyarakat.
Faktor
lain
guna
memperbaiki pendidikan adalah dengan mendorong para guru agar dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran, juga mendorong peran orang tua untuk ikut membimbing dan memotivasi belajar anak di rumah. Hal yang lebih penting sebagai jangka panjang perlunya pemerintah mendorong untuk meningkatkan penghasilan para orang tua dengan membuka berbagai hal lapangan pekerjaan untuk kesempatan berusaha. Selain itu, peningkatan penerimaan guru, baik melalui peningkatan honor guru honorer maupun dari penerimaan tambahan bagi guru tetap dan tidak tetap berkaitan dengan peningkatan kegiatan belajar mengajar. Peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru seperti KKG/MGMP/pelatihan/workshop. Namun, perlu dicatat bahwa dampak kegiatan tersebut akan maksimal bila kualitas kegiatan tersebut dapat dijaga. Berkaitan dengan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia di sekolah pada umumnya bersumber dari pembiayaan dana rutin dan dana BOS maupun dana untuk penyelenggaraan pelatihan. Terhadap pelaksanaan pembinaan guru di tingkat sekolah pada umumnya memperoleh dukungan dari dana BOS. Fenomena ini dianggap telah memberikan iklim yang baik terhadap peningkatan guru berbasis sekolah dengan pemanfaatan dana BOS. Peningkatan mutu guru juga selalu dibarengi dengan monitoring guru oleh kepala sekolah secara berkala. Terkait dengan pendidikan dan pelatihan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai penanggung jawab dan pelaksana program, kepala sekolah, bendahara, dan guru mendapatkan pelatihan dari pemerintah kota dan pengalaman mereka didukung oleh pendidikan yang memadai dan kepala
61
sekolah telah menekuni bidangnya selama 7 tahun serta sebahagian guru berpendidikan sarjana. Dengan demikian komponen sumber daya manusia (SDM) pelaksana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD Inpres Tamajene telah memenuhi untuk kualifikasi pendidikan sesuai standar yang ditetapkan. V.3.1.2 Dana Banyaknya permasalahan yang terjadi seputar pelaksanaan program BOS ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program dana BOS ada masalah. Masalahnya adalah dana BOS yang belum dicairkan pada saat dibutuhkan, sedangkan kebutuhan sekolah, yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan anak didik, tidak dapat ditunda serta sistem administrasi keuangan dari pemerintah yang ketat. Dana BOS diberikan per triwulan, tetapi kehadirannya tidak pernah tepat pada awal triwulan. Ada kalanya pada bulan kedua, ada kalanya pada bulan ketiga, sehingga pada awal triwulan sekolah belum memperoleh dana operasional sedangkan sekolah harus tetap berjalan. V.3.1.3 Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan tercapainya tujuan organisasi dan terjaminnya pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen yang menjadi salah satu fokus penelitian ini. Hasil observasi dan wawancara dilapangan menunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program yang telah ditetapkan telah terpenuhi dan memadai. Sarana prasarana yang ada meliputi ruangan kepala sekolah menyatu dengan ruangan guru. Di dalam ruangan tersebut tersedia 6 (enam) meja guru, 6 (enam) kursi guru, 1 (satu) mesin tik,
62
dan 1 (satu) set tempat duduk tamu. Di dalam ruangan kepala sekolah terdapat 1 (set) komputer lengkap dengan printer dan LCD. Namun dalam hal pengadaan sarana dan prasarana tidak seluruhnya didanai oleh program. Ketersediaan, kelengkapan, penggunaan sarana dan prasarana program di lokasi penelitian cukup lengkap, ditandai dengan adanya alat bantu untuk pelaksanaan program. Kondisi ruangan masih belum menggunakan AC, penataan ruangan cukup rapi serta struktur organisasi dan manajemen program BOS cukup baik, seperti halnya mekanisme yang berjalan di dalam organisasi. Struktur program BOS adalah terdiri dari kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah mekanisme kerja dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi dan manajemen organisasi, seperti adanya ketua, bendahara, sekretaris dan semua staf (guru) yang terlibat senantiasa mengadakan pertemuan untuk menjalankan dan menyalurkan dana BOS sebagaimana mestinya. Sarana dan prasarana sekolah ikut berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar, sebenarnya program dana BOS berjalan cukup efektif, jika dilihat dari salah satu komponen pendukungnya yaitu sarana dan prasarana yang menunjang, hanya saja masih ditemui kendala dalam pengadaan buku teks pelajaran. Dana BOS yang digulirkan ternyata tidak mencukupi pembelian buku teks pelajaran serta masalah yang dihadapi oleh sekolah yaitu infrastruktur bangunan yang digunakan sebahagian siswa merupakan bangunan lama dan pihak sekolah terus mengupayakan untuk mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Kota. Kenaikan jumlah nominal dana BOS, ternyata tidak dirasakan oleh sekolah, terlebih lagi siswa, akibat keterbatasan tersebut sekolah hanya mampu membeli buku dimana jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah siswa, atau
63
membeli buku sejumlah siswa tetapi denga kualitas buku yang rendah. Untuk itu hendaknya sarana prasarana dikelola dengan baik. Beberapa poin penggunaan dana BOS diperuntukan bagi pengadaan sarana dan prasarana, misal pembelian komputer, alat tulis, atau pemeliharaan/perawatannya. Padahal, orang tua mengharapkan dengan adanya dana BOS dapat meringankan biaya untuk membeli buku pelajaran. Kecilnya manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap dana BOS untuk pengadaan buku teks pelajaran boleh jadi karena secara keterbatasan dana yang diberikan kepada sekolah memang kecil atau bisa juga karena pihak sekolah tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuannya. Hal ini bisa saja terjadi karena mekanisme kontrol dari pemerintah dan komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat dan orang tua masih lemah. V.3.2 Pencapaian Proses V.3.2.1 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Teknis (Juknis) BOS Dalam pencapaian proses merujuk dari hasil teori evaluasi program Bruce W Truckman, dilihat kesesuaian antara pelaksanaan program BOS dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam juklak/juknis. Dalam rangka memberikan panduan terhadap pelaksanaan program bantuan operasional sekolah diatur lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan, larangan penggunaan, mekanisme penyaluran sampai monitoring dan evaluasinya. Pengelola program tingkat pusat telah menerbitkan buku petunjuk pelaksanaan/penggunaan
program.
Diharapkan
dengan
buku
petunjuk
pelaksanaan tersebut seluruh pengelola program dari mulai tingkat pusat sampai tingkat sekolah baik di bawah lingkup Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama, maka dalam melaksanakan program sesuai juklak/juknis
64
dituntut pemahaman yang baik dari SDM yang terlibat. Buku petunjuk pelaksanaan tersebut didistribusikan oleh Tim PKPS Pusat melalui jasa PT. POS Indonesia ke seluruh pelaksana program di semua tingkatan termasuk ke pelaksana program di sekolah. Dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran dana BOS, dana BOS harus merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) di samping dana yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan dana BOS di SD Inpres Tamajene didasarkan atas kesepakatan antara sekolah dengan komite sekolah. Untuk jenjang SD dan sederajat telah disepakati sebesar Rp 400.000 per tahun per siswa. Dana BOS ini nantinya digunakan untuk keperluan biaya telepon, air, dan listrik serta evaluasi penerimaan siswa baru, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah. Mengenai pengelolaan dana BOS di SD Inpres Tamajene menurut kepala sekolah pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua kepala sekolah telah melakukan pengelolaan dana BOS menggunakan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah, dan semua kepala sekolah juga memahami isi buku tersebut. Mengenai besar penggunaan dana BOS, informan menyatakan peruntukan dana BOS adalah untuk keperluan administrasi sekolah, membayar guru honor, perawatan dan perbaikan serta menlengkapi sarana sekolah. Hal ini telah sesuai dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan. Adapun jenis sarana belajar yang paling banyak diperhatikan adalah media pembelajaran yang mencapai dan buku pelajaran.
65
V.3.3 Pencapaian Hasil (Output) Pencapaian hasil dalam pemanfaatan dana BOS dapat diindikasikan dari pertama, apakah dana BOS yang disalurkan dapat meringankan beban orang tua siswa. Kedua, berkaitan dengan mutu pendidikan dasar 9 tahun, dapat diamati pencapaian sekolah dalam prestasi siswa, baik dalam bidang akademis dan non akademis. V.3.3.1 Mutu Pendidikan Dalam era persaingan global saat ini, ada beberapa tuntutan yag harus segera mendapat perhatian serius oleh dunia pendidikan. Diantaranya memerlukan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, mempunyai dedikasi tinggi, memupuk karakter dan budi pekerti. Karena itu, pendidikan sebagai jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter adalah kata kunci dalam menentukan nasib bangsa. Dalam kaitan ini, mutu pendidikan di Indonesia harus terus ditingkatkan agar bangsa indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar 9 tahun, diharapkan program BOS dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dapat diamati, yaitu : a.
Prestasi Siswa Kemampuan/potensi siswa merupakan dasar utama bagi pencapaian
prestasi. Kemampuan/potensi yang dimiliki siswa apabila dapat dikembangkan ke arah yang positif akan berdampak pada prestasi sekolah juga. Sedangkan
66
dalam pengaruh pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah penelitian mempunyai dampak/pengaruh yang positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Sebagai dampak dari pengelolaan sekolah dengan dukungan dana BOS kepala sekolah menyatakan prestasi sekolah meningkat. Hal ini merupakan hasil yang menggembirakan, karena penyelenggaraan sekolah dengan bantuan dana BOS telah dapat dirasakan oleh masyarakat dan peserta didik. Hasil positif dari kepala sekolah yang lain adalah angka putus sekolah yang diakibatkan oleh biaya pendidikan telah mencapai angka nol, atau dengan kata lain sudah tidak ada anak yang putus sekolah di lokasi penelitian. b.
Keringanan biaya sekolah bagi orangtua siswa Berdasarkan keterangan yang diperolah dari orang tua siswa, bahwa
dengan adanya bantuan dana BOS dapat meringankan biaya pendidikan yang harus
ditanggung,
terutama
iuran.
Walaupun
terkadang
masih
ada
iuran/pungutan yang diminta oleh pihak sekolah, tetapi frekuensinya minimal sekali. Pendidikan dasar merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia, sehingga mutu dan kualitasnya harus ditingkatkan karena pendidikan dasar menjadi dasar input ketika anak didik itu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan dana tersebut, tak ada alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar. Karena, para orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya pendidikan yang banyak pada setiap tahun ajaran baru untuk anak-anaknya yang akan bersekolah. Berdasarkan uraian di atas nampak kaitan yang erat antara penggunaan dana BOS dengan indikator mutu pendidikan. Sekolah yang mempunyai komitmen untuk memajukan pendidikan tingkat satuan sekolah diharapkan dapat
67
memanfaatkan dana BOS untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi sarana pembelajaran yang dibutuhkan. Dengan demikian nampak kebermanfaatan dana BOS bagi peningkatan kualitas kegiatan dan mutu pendidikan di sekolah. Indikator terpenting lainnya adalah tidak terdapatnya angka putus sekolah yang diakibatkan oleh keberatan orang tua membayar iuran sekolah. Dampak lain yang diperoleh melalui wawancara adalah tingginya semangat belajar akibat dorongan semakin banyaknya kegiatan sekolah akibat dukungan dana BOS. V.4 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan BOS Dalam pelaksanaannya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak selalu berjalan dengan mudah. Sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat populer, program BOS mendapat berbagai respon, dari berbagai pihak dan dari berbagai sudut pandang. Seperti halnya program pemerintah lain, program BOS menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan. Sejak diluncurkan tahun 2005, program bantuan operasional sekolah (BOS). Banyak pihak (masyarakat) yang salah paham, mengira bahwa BOS merupakan beasiswa, padahal bukan. Dana BOS tidak diberikan kepada siswa, melainkan kepada sekolah, meskipun memang dihitung berdasarkan jumlah siswa. Salah satunya permasalahannya yaitu minimnya sosialisasi kepada orang tua yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah. Dikatakan minim karena sekolah yang diteliti mengakui mereka hanya melakukan sosialisasi hanya kepada komite sekolah, adapaun sosialisasi tersebut diadakan oleh dinas pendidikan bukan sekolah. Sekali lagi hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki sekolah untuk mengadakan sosialisasi.
68
Diantara berbagai tahapan pelaksanaan program dana BOS, secara umum menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan tahapan pelaksanaan yang dianggap paling tidak memuaskan, berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian menilai bahwa sosialisasi adalah tahapan yang sangat penting dan menentukan keberhasilan dan kelancaran tahapan-tahapan berikutnya. Karena sosialisasi dalam program ini dilakukan secara berjenjang, hasil ini secara tidak langsung mengindikasikan
adanya
kekurangan
dalam
mekanisme
penyampaian
materi/komunikasi tingkat pusat ke provinsi, tingkat provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke pelaksana program di tingkat sekolah serta pemahaman kepada orang tua siswa. Dengan keterbatasan dana, waktu, dan sosialisasi yang telah dilaksanakan juga dianggap sebagai akar masalah di berbagai tahapan pelaksanaan lainnya, termasuk dalam pemanfaatan dana, pelaporan dan monitoring. Hambatan lainnya adalah proses pencairan dana yang tidak tepat waktu. Dana BOS yang diturunkan setiap per triwulan sekali, kerapkali dapat cair pada bulan ke dua bahkan bulan ke tiga. Hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan program dana BOS adalah adanya pengawasan dari pemerintah dalam bentuk monitoring evaluasi. Monitoring dilakukan sebagai bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan dana BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana
BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Tetapi hambatan di lokasi penelitian monitoring dan evaluasi dilakukan tidak secara berkala dan minimnya jumlah petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi tersebut.
69
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN VI.1 Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pemanfaatan dana BOS pada pembelajaran siswa, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah pemanfaatan dana BOS di SD Inpres Tamajene Kota Makassar belum sepenuhnya efektif, karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SD Inpres Tamajene banyak yang belum tercapai sebagai berikut : Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah yang ditangani oleh di SD Inpres Tamajene Kota Makassar belum sepenuhnya efektif karena pertama aspek SDM, jumlah pegawai/staff yang sedikit khususnya untuk mengelola dana BOS serta minimnya pegawai/staff di lokasi penelitian. Kedua aspek dana, pencairan dana BOS dari pusat sampai ke rekening sekolah terkadang mengalami keterlambatan. Ketiga aspek sarana dan prasarana, pada dasarnya mengalami peningkatan dengan pembelian sarana dan perawatan sarana yang telah ada, tetapi untuk pengadaan buku pelajaran berjalan belum efektif karena jumlah pengadaan buku yang masih kurang terhadap siswa. Aspek lainnya yaitu bentuk sosialisasi, pengawasan dan monitoring jarang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua murid sehingga pemahaman orang tua mengenai dana BOS sangat kurang. Banyak orang tua siswa yang beranggapan bahwa dana BOS adalah beasiswa pendidikan yang diberikan secara tunai serta masalah data di papan informasi jarang di update sehingga beberapa wali murid tidak mendapatkan informasi yang diinginkannya.
70
VI. 2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pemanfaatan dana BOS terhadap pembelajaran siswa telah menunjukkan keadaan yang belum sepenuhnya efektif. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu : 1. Demi terwujudnya pemanfaatan dana BOS yang efektif SD Inpres Tamajene juga diharapkan dapat mengatur pola pembiayaan operasional pemanfaatan dana BOS yang lebih efisien disertai dengan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan menambah jumlah pegawai/staff khususnya yang menangani dana BOS perlu lebih ditingkatkan. 2. SD Inpres Tamajene Kota Makassar seharusnya mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan dana
BOS guna meningkatkan
peran
serta
masyarakat khususnya orang tua/wali murid karena perhatian orang tua siswa menjadi menurun di sebabkan orang tua siswa sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar iuran setiap bulannya, untuk itu perlunya diadakan sosialisasi agar komunikasi orang tua dengan pihak sekolah dapat meningkat dan mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana dapat terwujud. 3. Dari hasil penelitian ini masih perlu ada kajian lanjutan yang lebih mendalam, hal ini mengingat penelitian yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan baik waktu maupun minimnya materi yang bersifat teori maupun data yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, maka dari penelitian ini perlu diusulkan tema penelitian lanjutan yang lebih fokus dan mendalam seperti pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar.
71
