1 BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004Tujuan Pemberian
Otonomi Daearah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi semacam ini diharapkan agar daerah otonomi tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat,seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 berisikan tentang pembagian wewenang dan fungsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sementara itu, perimbangan keuangan dan pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan antara pusat dengan daerahyang terdapat padaUndang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upayapenting untuk mewujudkan kehendak otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarkan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian /desentralisasi (Abdul Halim,2012).
2 Dengan pemberian Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu,diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel(Indra Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan yaitu pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Abdul Halim,2012). Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011Pajak Daerahdisebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir.MenurutPeraturan DaerahtentangPajak DaerahNomor 20 tahun 2011 adalah : a. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. b. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. c. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
3 d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. e. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang
untuk
tujuan
komersial,
memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. f. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. h. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Yuwono (2012) dari hasil penelitiannya Target kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Malang mengalami kenaikan yang fluktuatif. Target kontribusi tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4.16% dan terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 1.81%. Sedangkan Target kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang selama tahun 2008 – 2011 adalah cukup stabil yaitu sebesar 2%, dan penurunan pada tahun 2011 hanya sebesar 1% dan tidak signifikan. Menurut Rahayuningsih (2009) mengatakan bahwa realisasi pajak reklame dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 terus meningkat. Pada tahun 2005 realisasi pajak reklame sebesar Rp. 608.591.097 menjadi Rp. 655.441.900 di tahun 2006. Kemudian di tahun 2007 meningkat menjadi Rp.729.825.940.Begitu
4 pula dengan pajak daerah yang mengalami peningkatan di tahun 2005-2007. Pada tahun 2005 pajak daerah sebesar Rp. 14.232.121.526 meningkat menjadi Rp.16.253.841.951di tahun 2006, terus meningkat di tahun 2007 sebesar Rp.17.929.865.300.Namun perlu diketahui bahwa prosentase kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami penurunan dari 4,27% di tahun 2005 menjadi 4,03 di tahun 2006, tetapi pada tahun 2007 prosentase ini mengalami peningkatan yang relative kecil sebesar 4,07%. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 apabila di rata-rata mengalami penurunan sebesar 4,15% dan pada tahun 2007 mengalami peningkatandengan rata-rata 4,05%. Hal ini dapat diketahui bahwa sumber penerimaan pajak daerah tidak hanya berasal dari pajak reklame saja tetapi bisa berasal dari pajak hotel, hiburan, restoran, penerangan jalan, parkir, pengambilan bahan galian golongan C. Syaharman (2012) dari hasil penelitiannya Objek pajak parkir yang tercatat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai wajib pajak parkir di Kota Medan sampai pada tahun 2011, terdapat 67 (enam puluh tujuh) wajib pajak parkir, tetapi berdasarkan hasil survey lapangan ada beberapa lokasi yang sudah tidak ada lagi (tutup), adapun jenis kenderaan yang parkir di lokasi wajib parkir adalah jenis sepeda motor, mobil, dan lain-lain seperti truk/box.Dengan menggunakan data target dan realisasi pajak parkir selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2006-2010, diperoleh persentase kenaikan target dan realisasi pajak parkir. persentase kenaikan target pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 22,84 persen dan persentase kenaikan realisai rata-rata pertahun sekitar 16,10 persen.
5 Ini Koran Com (2013) Terhitung sampai 5 Agustus 2013, pendapatan pajak daerah Kota Bandung baru mencapai 56,79 persen atau setara Rp599,66 miliar. Pada tahun anggaran 2013, Pemkot Bandung menargetkan perolehan sembilan item pajak daerah sebesar Rp1,056 triliun. Menurut Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung Heny Kusmini, sembilan item pajak daerah yang dikelola adalah hotel, restoran, hiburan, pakir, reklame, air tanah, pajak bumi bangunan (PBB), penerangan jalan, dan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB). Dari perolehan pajak itu, lanjut Heny, paling tinggi disumbang oleh BPHTB yang mencapai Rp232,14 miliar dari target Rp350 miliar. Kemudian pajak restoran yang sudah menembus Rp65,13 miliar dari target Rp99 miliar. Sementara pajak hotel mencapai Rp102,6 miliar dari target Rp145 miliar. Untuk pajak penerangan jalan telah tercapai Rp75,37 miliar dari target Rp120 miliar. Selanjutnya pajak hiburan baru mencapai Rp23,38 miliar dari target Rp35 miliar. Khusus target pajak parkir hanya tercapai Rp4,4 miliar dari target Rp7,5 miliar. Pasalnya pajak yang dilaporkan baru dari gedunggedung perparkiran. Kemudian pajak reklame tercapai Rp10,6 miliar dari target Rp18,5 miliar. Sementara pajak air tanah hanya Rp2,02 miliar dari target Rp6 miliar. Soalnya pajak air tanah terganjal peraturan wali kota (perwal) yang belum memaksimalkannya. Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul : “ KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung)
6 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok
permasalahan adalah: 1.
Seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkirterhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bandung.
2.
Bagaimana target dan realisasi Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir selama 5 tahun terakhir terhadap Pendapatan Asli Daerah.
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan
yang ingindicapai dari penelitian ini antara lain : 1.
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2.
Untuk mengetahui target dan realisasi Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkirselama 5 tahun terakhir.
1.4
Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagi berikut : 1.
Penulis Diharapkan
dapat
menambah
pengetahuan,
pengalaman
dan
pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama.
7 2.
Pembaca Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan sebagai sumber bahan pustaka di perpustakaan Ekstensi Fakultas Ekonomi serta untuk bahan referensi dalam penyusunan skripsi selanjutnya.
3.
Instansi Terkait Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Instansi Terkait
untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah di masa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi sampai sejauh mana target dan realisasi Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir berkontribusi pada Kota Bandung. 1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti,
penulis mengadakan penelitian dengan observasi langsung pada Dinas Pendapatan Kota Bandungyang beralamat di JalanWastukencana No.2 Bandung. Dengan sumber data dari Target dan Realisasi Pendapatan Daerahperiode 2009 sampai dengan 2013.Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Juli 2014 sampai dengan selesai.
