1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pada dasarnya, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dibuktikkan dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dituangkan pada beberapa pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. peraturan mengenai hak asasi manusia dituangkan pada Pasal 27, Pasal 18, serta pasal-pasal lain yang ada di Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Selain menuangkannya pada hukum positif tertinggi di negaranya, Indonesia juga mengaksesi salah satu konvenan penting mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu International Covenant on the Civil and Political Rights (ICCPR). ICCPR merupakan suatu Konvensi Internasional yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang hak-hak sipil dan politik. Pada dasarnya, pasal-pasal yang diatur pada ICCPR sudah banyak yang diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), namun dengan pertimbangan yang cukup, Presiden, dengan persetujuan DPR memutuskan untuk mengaksesi ICCPR. Pada Pasal 18 ICCPR (dimana juga diatur pada Pasal 28E UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945), diatur bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk beragama, baik dalam menetapkan agama maupun
`
2
dalam menjalankan agamanya. Berdasarkan pasal tersebut, maka diketahui bahwa kebebasan beragama yang dimaksud di dalam pasal ini mencakup, baik bagaimana seseorang memilih suatu agama yang diyakininya, maupun bagaimana seseorang tersebut menjalankan agamanya. Namun, seperti yang diketahui, bahwa penerapan dalam Pasal ini sangat susah untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak faktor, termasuk dari faktor bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas beragama Islam.1 Pada dasarnya, walaupun Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam, terdapat agama-agama lain yang diakui secara resmi oleh hukum Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Penjelasan dari Pasal 1 Penetapan Presiden Nomer 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, agama-agama yang diakui oleh Hukum Indonesia antara lain adalah Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Indonesia memiliki beraneka ragam daerah dengan segala corak dan keanekaragamannya yang di setiap daerah-daerah tersebut memiliki perbedaan mayoritas agama yang berbeda-beda pula, seperti contohnya di Papua, Maluku dan Sulawesi Utara yang mayoritas penduduknya beragama Protestan, sedangkan Jawa dan Sumatera dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian menimbulkan kekacauan di tiap-tiap bagian Indonesia, seperti contohnya adalah kasus pembakaran tempat ibadah (masjid) di Papua yang terjadi pada 1
Abdul Gani Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, hlm 5
`
3
17 Juli 2015, pelarangan untuk melaksanakan ibadah bagi penganut aliran Ahmadiyah hingga mengizinkan untuk melakukan menyakiti atau membunuh kaum Ahmadiyah (karena darahnya dianggap halal untuk dibunuh). Selain itu, di daerah Yogyakarta, kota yang terkenal sebagai kota pelajar, juga pernah terjadi suatu peristiwa pemukulan yang menimpa Umat Katolik lingkungan Santo Fransiskus Agung Candi yang merupakan bagian wilayah dari Paroki Keluarga Kudus Banteng, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta oleh sekelompok pria bergamis. Kasus ini menjadi cepat menyebar di kalangan masyarakat karena berita pemukulan ini tersebar di media social “Path”, dengan memberikan foto hasil tindakan, yaitu luka berdarah di kepala pada direktur Galang Press, Julius Felicianus serta beberapa kerusakan yang ada di bagian-bagian rumah Tempat Terjadinya Perkara (TKP). B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan pada sub-bab sebelumnya, Penulis menentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum adalah sebagai berikut: a.
Bagaimana Agama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu (6 agama yang diakui di Indonesia) mengatur tentang penghormatan terhadap hak kebebasan beragama?
b. Bagaimana implementasi pengesahan International Covenant on the Civil and Political Rights (ICCPR) dalam kaitannya dengan hak
`
4
kebebasan beragama di Indonesia ditinjau dari studi kasus pemukulan terhadap Jemaah Santo Fransiskus Agung? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam Penulisan Hukum ini meliputi dua hal yaitu : a. Tujuan Obyektif: 1. Untuk mengetahui Agama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu (6 agama yang diakui di Indonesia) mengatur tentang penghormatan terhadap hak kebebasan beragama. 2. Untuk mengetahui implementasi pengesahan ICCPR dalam kaitannya dengan kebebasan beragama di Indonesia ditinjau dari studi kasus pemukulan terhadap Jemaah Santo Fransiskus Agung. b. Tujuan Subyektif Tujuan subyektif dari penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap serta akurat tentang obyek yang diteliti dalam rangka menyusun penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. D. Keaslian Penelitian
`
5
Untuk mengetahui keaslian dari penelitian dalam penulisan hukum ini, Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulisan hukum dengan judul “Implementasi Pengesahan International Covenant on the Civil and Political Rights (ICCPR) dalam kaitannya dengan kebebasan beragama di Indonesia (Studi Kasus Pemukulan Terhadap Santo Fransiskus Agung) di Indonesia” belum pernah dilakukan. Hasil dari penelusuran kepustakaan, Penulis menemukan penelitian lain yang membahas terkait dengan penelitian penulis yaitu : a. “The Protection of Freedom of Religion towards Rohingya in Myanmar in the Perspective of International Law”, Pricilia Prisca. Penulisan Hukum karya Pricilia tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan Penulisan Hukum yang hendak dilakukan oleh Penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Kebebasan Beragama dan berkaitan dengan Hukum Internasional. Sedangkan perbedaannya yaitu pada Penulisan Hukum karya Pricilia, Penulis Pricilia mengambil studi kasus Rohingya di Myanmar, selain itu, perspektif yang diambil lebih luas, yaitu Hukum Internasional, sedangkan Penulis lebih mengfokuskan pada salah satu Perjanjian Internasional yaitu International Covenant on the Civil and Political Right (ICCPR), yang di dalamnya mengatur tentang kebebasan beragama (Pasal 18).
`
6
b. “Ahmadiyya in Indonesia: International Rights Law Perspective (A Case Study), Hayu Qisthi Adilla. Persamaan dan perbedaan antara penulisan hukum karya penulis dengan Penulisan Hukum karya Hayu tidak jauh berbeda dengan persamaan dan perbedaan antara Penulisan Hukum karya penulis dengan Penulisan Hukum karya Pricilia. Perbedaan yang ada yaitu studi kasus yang ada di Penulisan Hukum karya Hayu lebih terfokuskan kepada aliran Ahmadiyah, yang merupakan salah satu aliran dalam Agama Islam, sehingga membuat Penulisan Hukum karya Hayu hanya membahas seputar Agama Islam saja, sedangkan Penulisan Hukum karya penulis membahas tentang 6 agama resmi yang diakui oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 6 Tahun 2000 tentang tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang juga diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006, yaitu Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.2 c. “Politik Hukum Kebebasan Beragama dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945”, Ilman Yaqin. Meskipun Tesis karya Ilman dan Penulisan Hukum karya Penulis sama-sama mengatur tentang kebebasan beragama, namun fokus Tesis karya Ilman berbeda dengan Penulisan Hukum Karya Penulis. Kebebasan beragama yang menjadi fokus penulis tidak dijelaskan sebagai politik hukum, melainkan hanyalah suatu hak biasa yang wajib dimiliki oleh tiap-tiap 2
`
http://ilmupengetahuanumum.com/agama-agama-di-indonesia/ diakses pada 25 September 2015
7
individu dan wajib diusahakan oleh pemerintah agar tiap-tiap warganya dapat memiliki hak ini. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda, yaitu perspektif Pancasila dan UUD 1945 (karya Ilman) dan perspektif Hukum Internasional, yang lebih terfokus pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). d. “Aspek-aspek Hukum Internasional sebagai Pedoman Pemerintah dalam Menegakkan Kebebasan Beragama (Studi Kasus terhadap Penyegelan Gereja di Indonesia)” F. X. Thao Feng Banyak perbedaan antara Penulisan Hukum karya Penulis dengan Penulisan Hukum karya Thao Feng. Fokus yang digunakan pada Penulisan Hukum karya Thao Feng adalah penegakan kebebasan beragama oleh pemerintah, yang berpedoman pada aspek-aspek Hukum Internasional, sedangkan Penulisan Hukum karya Penulis lebih terfokus pada penjelasan mengenai kebebasan beragama di Indonesia jika dikaitkan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang kemudian dikaitkan pula dengan kasus Berdasarkan hal tersebut, penulisan hukum ini adalah asli dan masih layak untuk diteliti. Apabila terdapat penelitian yang mirip merupakan diluar pengetahuan penulis, diharapkan penelitian ini dapat saling melengkapi satu sama lain.
`
