BAB I PENDAHULUAN. ( ) mengarahkan pembangunan pertanian memiliki peran strategis

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2 (2010 – 2014) mengarahkan pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional melalui kontribusinya dalam pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industry, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa Negara dan sumber pendapatan masyarakat serta berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktek budidaya pertanian yang ramah lingkungan, sehingga arah kebijakan dan strategi yang ditempuh pada RPJMN 2010-2014 difokuskan pada kesejahteraan rakyat dalam aspek ekonomi dan pangan. Dalam upaya meningkatkan peran strategis pertanian tersebut, Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 telah menetapkan EMPAT TARGET SUKSES yang ingin dicapai Kementerian Pertanian yaitu : (1) pencapaian swasembada kedelai, gula dan daging sapi dan swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung;(2) peningkatan diversifikasi pangan;(3)peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi pembangunan pertanian yang ditempuh difokuskan pada penanganan tujuh aspek dasar yang disebut TUJUH GEMA REVITALISASI, yaitu (1) revitalisasi lahan;

Rencana Strategis BP4K Tahun 2011 – 2016 ……………

1

(2) revitalisasi perbenihan

dan perbibitan;(3) revitalisasi infrastruktur dan

sarana;(4) revitalisasi sumber daya manusia;(5) revitalisasi pembiayaan petani;(6) revitalisasi kelembagaan petani;(7) revitalisasi teknologi dan industry hilir. Pencapaian Empat Target Sukses tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini, antara lain: (1) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (2) terbatasnya ketersediaan infrastruktur, (3) belum optimalnya system perbenihan dan perbibitan nasional, (4) terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, (5) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, (6) masih rendahnya nilai tukar petani serta (7) kurangnya koordinasi antar pusat-daerah maupun antar sektor terkait. Untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar tersebut, diatasi melalui kerangka regulasi dan kebijakan guna memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian, disamping itu juga melalui fasilitasi APBN

guna

Sebagaimana

menyediakan diketahui

infrastruktur

bersama,

public

dan

pembangunan

pemberdayaan

pertanian

akan

petani. mampu

meningkatkan nilai tambah dan daya saing apabila dilaksanakan dengan pendekatan kawasan yang dikelola dengan system agribisnis. Efektifitas dan keberhasilan program pembangunan pertanian akan dicapai apabila di setiap kawasan dibangun dengan kegiatan yang terpadu dan multiyears, serta mampu


2

mensinergiskan sumber-sumber pembiayaan yang ada antara lain dari APBN, APBD, BUMN, investasi swasta dan masyarakat. Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan. Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan dukungan

sumberdaya

manusia

(SDM)

yang

berkualitas

dengan

ciri-ciri:

profesional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global untuk dapat mendukung sistem agribisnis yang berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Sehubungan dengan hal tersebut Presiden pada tanggal 11 Juni 2005 telah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) sebagai salah satu dari Triple Track Strategy Kabinet Indonesia bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional yang mana salah satu fokus kegiatan dari program revitalisasi tersebut adalah pengembangan sistem penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian

merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian yang kegiatannya sangat


3

strategis karena penekanannya pada peningkatan sumberdaya manusia dengan membina dan mengembangkan kemampuan petani dan nelayan serta masyarakat agribisnis menuju kearah yang lebih baik.

Kegiatan penyuluhan pertanian

merupakan ujung tombak dari pembangunan pertanian yang langsung berhadapan dengan obyek dan sasaran pembangunan. Karena itu dengan sistem penyuluhan pertanian yang baik diharapkan akan tercipta petani yang memiliki kompetensi ilmu dan teknologi yang memadai, memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki kemampuan manajerial yang baik, bekerja dalam tim, berorganisasi, bermitra usaha dan memiliki integritas moral yang tinggi yang pada akhirnya tercipta kesejahteraan pertani khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini tentunya sejalan

dengan prinsip pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Karena itu untuk

memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maka dibentuklah Undang-Undang 16 tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Diharapkan nantinya dapat lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.


4

Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan akan dapat berjalan dengan sempurna apabila pelaksanaannya dilakukan dengan perencanaan yang baik. Berbagai perubahan lingkungan strategis yang berubah secara cepat dan sukar diramalkan, apabila direspon secara spontan dapat membawa resiko fluktuasi dan inkonsistensi program dengan akibat menurunnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi.

Oleh

karena itu untuk mendukung hal tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga focus sasaran yang akan dicapai dalam periode 5 tahunan. Dengan Renstra juga dapat ditetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indicator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan

penyuluhan

pertanian, perikanan dan kehutanan dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (BP4K) tahun 2007-2011 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2011-2016. Karena itu visi, misi, strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam Renstra jelas mendukung dari pembangunan apa yang telah diprogramkan oleh

Pemerintah


5

Daerah Kabupaten Blitar tahun 2011-2016. Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) tahun 2011-2016 mengakomodasikan prakiraan perkembangan pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang akan terjadi dalam 5 tahun kedepan. Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) tahun 2011-2016 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2007-2011.

Dalam kaitannya dengan hirarki

organisasi, Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) merupakan bagian dari skenario jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dan seluruh unit pelaksana teknis dibawahnya. B. Maksud dan Tujuan. 1. Maksud. Renstra merupakan suatu gambaran yang jelas dalam menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indicator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi.

Renstra juga merupakan alat manajerial untuk

memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja dari Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

Selain dapat dijadikan acuan

dalam pengendalian dan evaluasi program juga sebagai acuan untuk


6

penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan

Kehutanan

(BP4K)

dan

seluruh

unit

pelaksana

teknis

dibawahnya. 2. Tujuan. Tujuan penyusunan Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar adalah : 1. Memberikan

arah,

pedoman

dan

tujuan

yang

kondusif

dalam

penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 2. Menjamin penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang lebih efektif dan efisien 3. Menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga focus sasaran yang akan dicapai 4. Mempermudah dalam kegiatan pengendalian dan evaluasi program karena hasilnya dapat diukur dan diverifikasi C. Landasan Hukum. Adapun yang dipakai sebagai landasan dalam rangka menyusun Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut : 1. Ketetapan MPR RI No. X /MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi kehidupan Nasional sebagai haluan Negara


7

2. Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Tambahan Lembaran Negara Nomor 9). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan daerah (TNL Ri tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438); 5. Instruksi

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor

7

tahun

1999

tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 31 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 2/D0; 7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juli 1999 Nomor

:

188.5/7728/041/1999

tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)


8

9. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar. D. Hubungan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Renstra

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 merupakan perencanaan strategis yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan dan program untuk dilaksanakan

dalam

jangka

2011-2016

agar

penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian, perikanan dan kehutanan yang lebih efektif dan efisien.

Renstra ini

nantinya akan menjadi acuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dimana didalam Renja ini termuat penjabaran dari program-program Renstra untuk dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan didalam Renstra. Dengan kata lain Renstra adalah “otak” nya sedangkan Renja berperan sebagai “kaki” nya.

Setelah Renja dilaksanakan kemudian diadakan kegiatan

monitoring dan evaluasi yang nantinya dituangkan dalam laporan tertulis dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang memuat laporan keberhasilan atau kegagalan dari program yang telah dijalankan.

Dari

LAKIP inilah yang nantinya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan strategi dan


9

kebijakan apa yang diperlukan dalam penyelenggaraan penyuluhan di tahun depannya. Apabila program tersebut berhasil maka dilanjutkan sedangkan apabila tidak berhasil perlu dikaji lagi.

Nantinya hasil tersebut akan dibahas bersama

antara Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dengan Balai Penyuluhan Pertanian di 22 kecamatan wilayah Kabupaten Blitar dalam bentuk programa penyuluhan pertanian.

Programa penyuluhan pertanian

memuat mengenai masalah, kendala dan potensi kegiatan penyuluhan pertanian beserta pelaksanaan programnya di tiap kecamatan. Programa tersebut dijadikan acuan untuk menyusun program penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten. Dari sini nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan Renstra, Renja dst. Tapi pada intinya kesemuanya bermuara pada pencapaian tujuan dari visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang utama yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat tani. E. Sistematika Penulisan. BAB I.

PENDAHULUAN a. Latar Belakang. b. Maksud dan Tujuan. c. Landasan Hukum. d. Hubungan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. e. Sistematika Penulisan.


10

BAB II.

TUGAS DAN FUNGSI. A. Struktur Organisasi. B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan. C. Tugas dan Fungsi. D. Hal-hal lain yang dianggap penting.

BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini. B. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan. BAB IV.

VISI, MISI, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN. A. Visi dan Misi. B. Strategi. C. Kebijakan.

BAB V.

PROGRAM DAN KEGIATAN. A. Program Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD. B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD. C. Program dan Kegiatan Kewilayahan.

BAB VI.

PENUTUP.


11

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

A. Struktur Organisasi. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pembagian

kewenangan

Pemerintah

Daerah

dan

Pemerintah

Pusat

yang

dinyatakan dengan tegas bahwa Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus Kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan prakarsanya sendiri atas dasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundangan

yang

berlaku,

dimana

salah

satunya

adalah

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian . Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditindak lanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :


12

B. Susunan Kepegawaian dan perlengkapannya Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka telah ditetapkan pula susunan organisasi BP4K Kabupaten Blitar sebagai berikut : 1. Susunan Kepegawaian a.

Kepala Badan

b.

Sekretaris Badan

c.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

d.

Kepala Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

e.

Kepala Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Agribisnis

f.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan

g.

Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

h.

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan (BP3K)

2. Personalia Jumlah Personalia yang dimiliki BP4K Kabupaten Blitar terdiri atas : 125 orang tenaga Fungsional dan 7 orang tenaga struktural yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut : a). Pendidikan Formal - Sarjana Strata 2

:

10

orang

- Sarjana Strata 1

:

23

orang

- Diploma 3 / D3

:

3

orang

- Diploma 4 / D4

:

0

Orang


13

- SLTA

:

5

orang

b). Pendidikan Penjenjangan Struktural - Sepamen

:

1

orang

- Sepama

:

2

orang

- Adum

:

9

orang

c). Latihan dan Kursus Fungsional Dari 125 orang tenaga fungsional yang dimiliki telah mengikuti pendidikan Ketrampilan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Berdasarkan eselon terdiri atas : - Eselon II

:

1 orang

- Eselon IIIa

:

1 orang

- Eselon IIIb

:

4 orang

- Eselon

:

11 orang

Sedangkan penyebaran personil berdasarkan lokasi tugas adalah 24 orang pejabat struktural dan 21 orang pejabat Fungsional ada di BP4K / Tingkat Kabupaten dan 104 orang tenaga fungsional ditempatkan menyebar di 22 Kecamatan / Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada. 3. Perlengkapan a. Sarana dan Prasarana yang dimiliki adalah :


14

1).

Gedung dan Kantor : menggunakan bekas kantor Bimas yang berada di Jl. WR. Supratman 11 Blitar dengan luas bangunan 147 m2

2).

Kantor BP3K ada 6, yaitu BP3K Kenongo, Talun, Ponggok , Kademangan, Binangun dan Panggungrejo, namun untuk BP3K Ponggok yang sekarang diambil alih untuk pembuatan Pabrik Thiwul Instant untuk sementara dialihkan ke lokasi di Desa Bagelenan

3).

Meja dan kursi staf

= 42 buah dan 42 buah

4).

Meja dan Kursi rapat

= 75 buah

5).

Meja dan kursi tamu

= 2 stel

6).

Mesin Ketik

= 3 buah

7).

Komputer

= 6 buah

8).

Internet

= 1 buah

9).

Wireless

= 2 buah

10). OHP

= 1 buah

11). Brankas

= 2 buah

12). Almari kayu/harplek

= 3 buah

13). Almari besi

= 3 buah

14). Almari plastik

= 1 buah

15). Almari kayu Perpustakaan

= 2 buah

16). Kendaraan : - Roda 4 untuk kepala

= 1

Unit


15

- Roda 2

= 80 Unit

- Mobil untuk penyuluhan

= -

Unit

DAFTAR KEBUTUHAN INVENTARIS BP4K KABUPATEN BLITAR NO.

NAMA INVENTARIS

JUMLAH

1.

Camera Digital

2 Unit

2.

Note book (laptop) dan LCD infokus lengkap

1 Unit

3.

Wireless out door

1 Unit

4.

Komputer PC lengkap.

4 Unit

5.

Kendaraan operasional penyuluhan Carry

1 Unit

6.

Kendaraan operasional roda dua

5 Unit

7.

Vacum cleaner

1 Unit

8.

Lemari arsip

5 Unit

9.

Handycam

2 Unit

10.

Air Conditioner (AC)

3 Unit

Sumber : Bagian Barang.

C. TUGAS DAN FUNGSI Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh


16

Bupati. Dan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi : a. Penyusunan Kebijakan dan Program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan programa Penyuluhan tingkat Propinsi dan Nasional b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja serta metode penyuluhan c. Melaksanakan pengumpulan,pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana serta pembiayaan penyuluhan e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha f.

Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, THL Bantu, Swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan

g. Pengelolaan satuan administrasi pangkal (SATMINKAL) Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pegawai negeri Sipil dan THL Bantu. h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan operasional serta penyusunan serta penyusunan


17

kebijakan teknis bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya pelayanan informasi dan teknis kepada petani dan pelaku usaha melalui kegiatan Penyuluhan dibidang pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan dibantu oleh satu orang Sekretaris Badan dan empat orang Kepala Bidang dengan pembagian tugas sebagai berikut : 1. Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam hal mengkoordinasikan bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Perlengkapan Rumah Tangga Badan.

Dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Badan

mempunyai fungsi Pengelolaan administrasi Surat menyurat, Pengelolaan administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, melakukan pemantauan terhadap Pegawai Negeri sipil (PNS) dilingkup badan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

Melakukan surat menyurat dan tata kearsipan



Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian secara menyeluruh



Melakukan penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor


18



Melakukan pengurusan tugas-tugas keprotokolan dan perjalanan Dinas



Melakukan kegiatan dokumentasi dan kepustakaan



Melakukan ketatalaksanaan dan hukum serta perundang-undangan di bidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan



Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

Melakukan pengelolaan keuangan, anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung



Melakukan penghimpunan data dan penyusunan anggaran Badan



Melakukan pembayaran gaji dan keuangan dinas lainnnya



Melakukan penyusunan pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

c.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan



Melakukan perencanaan anggaran Badan

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas : 

Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan dan perangkat lunak lainnya di bidang penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan;



Merumuskan rencana program kegiatan dan proyek;



Merumuskan tolok ukur penilaian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan proyek;


19



Menyiapkan perangkat pemantauan pelaksanaan program kegiatan dan proyek;



Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program kegiatan dan proyek;



Merumuskan

hasil

evaluasi

dan

pemantauan

sebagai

bahan

rekomendasi pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; 

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;

2. Bidang

Penyuluhan

dan

Pengembangan

Sumberdaya

Manusia

mempunyai tugas : a.

Menyusun kebijakan programa penyuluhan pertanian perikanan kehutanan kabupaten, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh pertanian dan perikanan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan;

b.

Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan, pangkalan data, pelayanan dan jaringan informasi penyuluhan;

c.

Melaksanakan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi serta alokasi dan distribusi sumberdaya penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan;

d.

Melaksanakan kerjasama penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan kabupaten, regional dan nasional;


20

e.

Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan PNS, penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan swadaya dan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan swasta;

f.

Melaksanakan pengembangan sumberdaya pertanian

perikanan dan

kehutanan; g.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

Bidang

Penyuluhan

dan

Pengembangan

Sumberdaya

Manusia

menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan kebijakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian perikanan dan kehutanan kabupaten;

b.

Penyusunan

programa

penyuluhan

dan

program

pengembangan

sumberdaya manusia pertanian perikanan dan kehutanan kabupaten; c.

Penyusunan standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh pertanian perikanan

dan kehutanan, sarana

prasarana serta pembiayaan

penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan; d.

Pemberian pelayanan administrasi Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan PNS yang bertugas pada tingkat kabupaten;

e.

Penyelenggaraan pengembangan penyuluhan pertanian

perikanan

dan

kehutanan ;


21

f.

Pengembangan pangkalan dan pelayanan data serta jaringan informasi penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan ;

g.

Pelaksanaan

penyuluhan

dan

pengembangan

sumberdaya

manusia

pertanian perikanan dan kehutanan; h.

Koordinasi

dan

penyeliaan

penyuluhan

pertanian

perikanan

dan

kehutanan; i.

Pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian perikanan dan kehutanan;

j.

Alokasi dan distribusi sumberdaya penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan ;

k.

Perlaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan kabupaten, regional dan nasional;

l.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

perikanan dan

kehutanan PNS, penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan swadaya dan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan swasta; m. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang ini membawahi dua sub bidang yaitu : 1. Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Penyuluh menyelenggarakan tugas dan fungsi :


22

a.

Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;

b. Melaksanakan bimbingan penumbuhan kelembagaan petani ; c.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan ;

2. Sub Bidang Pelatihan menyelenggarakan tugas dan fungsi : a.

Melaksanakan jasa pelatihan dan konsultasi bagi petani ;

b.

Menyelenggarakan pelatihan / kursus agribisnis bagi petani

dan

penyuluh ; c.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan ;

3. Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Agribisnis Mempunyai tugas dan fungsi : a. Melaksanakan bimbingan kewirausahaan bagi petani; b. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan agribisnis bagi petani; c.

Melaksanakan

fasilitasi

kemitraan

bagi

kelembagaan

petani

dan

pengusaha; d. Melaksanakan pembinaan pengelolaan usaha pertanian perikanan dan kehutanan bagi petani dan keluarganya; e. Melaksanakan

pembinaan

teknis

pengolahan

dan

pemasaran

hasil

pertanian perikanan dan kehutanan; f.

Melaksanakan bimbingan upaya permodalan bagi kegiatan usaha petani;


23

g. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu hasil pertanian perikanan dan kehutanan; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang ini membawahi dua sub bidang, yaitu : 1. Sub Bidang Kewirausahaan dan Kemitraan mempunyai tugas dan fungsi : a.

Membimbing petani dalam melaksanakan kegiatan wirausaha;

b.

Mengikhtiarkan

fasilitas

kemitraan

bagi

kelembagaan

untuk

terbentuknya asosiasi; c.

Membimbing

memperoleh

akses

permodalan

kegiatan

bagi

kelompoktani; d.

Membantu kegiatan pengelolaan usaha bagi petani dan keluarganya;

e.


2. Sub Bidang Agribisnis mempunyai tugas dan fungsi : a.

Membimbing pelaksanaan kegiatan agribisnis bagi petani;

b.

Membimbing pelaksanaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perikanan dan kehutanan;


24

c.

Membimbing

pelaksanaan

kegiatan

pengolahan

hasil

pertanian

perikanan dan kehutanan; d.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

4. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Mempunyai tugas dan fungsi : a. Memberikan pembinaan teknis pengelolaan Balai Penyuluhan Kecamatan; b. Melaksanakan

kegiatan

pengkajian

dan

penerapan

teknologi

hasil

penelitian dari lembaga penelitian; c. Menggali inovasi teknologi spesifik lokalita dan menyebarluaskan informasi metodologi penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan; d. Menjalin kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi; e. Menyediakan

sarana

dan

prasarana

penyuluhan

dalam

rangka

penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan; f.

Merekomendasikan paket teknologi terapan bagi kegiatan usahatani;

g. Melaksanakan terwujudnya klinik konsultasi agribisnis di setiap Balai Penyuluhan Kecamatan; h. Melaksanakan terwujudnya pusat penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan desa;


25

i.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang ini membawahi dua sub bidang, yaitu : 1. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi : a.

Menyelenggarakan terbentuknya Balai Penyuluhan Kecamatan Model;

b.

Melaksanakan kegiatan Demonstrasi Plot penerapan hasil penelitian;

c.

Melaksanakan kegiatan penelitian dengan perguruan tinggi;

d.

Merekomendasikan paket teknologi terapan;

e.

Melaksanakan

tugas-tugas

yang

diberikan

oleh

Kepala

Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; 2. Sub Bidang

Informasi dan Metodologi Penyuluhan mempunyai

tugas dan fungsi : a.

Mendorong penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan untuk aktif memberdayakan peran serta petani dan kelompoktani menggali potensi aspek khas teknologi spesifik lokasi;

b.

Menyebarluaskan informasi teknologi melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak;


26

c.

Menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan secara optimal sesuai tuntutan perkembangan teknologi informasi;

d.

Melaksanakan

tugas-tugas

yang

diberikan

oleh

Kepala

Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; 5. Bidang Operasional Intensifikasi dan Sarana Produksi Mempunyai tugas dan fungsi : a.

Memantau pelaksanaan intensifikasi pertanian, perikanan dan kehutanan;

b.

Memantau pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

c.

Memantau pelaksanaan sistim tata niaga sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;

d.

Melaksanakan pemberdayaan petani dalam peran serta menyusun rencana kegiatan kelompok melalui Participatory Rural Appraisal (PRA);

e.

Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan melaporkan data penyusunan programa penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan;

f.

Merumuskan hasil evaluasi dan pemantauan sebagai bahan rekomendasi pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;


27

g.


1. Sub Bidang Intensifikasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi : a.

Memantau

pelaksanaan

intensifikasi

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan ; b.

Melaksanakan pembinaan usaha pertanian berwawasan lingkungan ;

c.

Memantau pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ;

d.

Memantau pelaksanaan sistem tata niaga sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan ;

e.

Melaksanakan pemberdayaan petani dalam peran serta menyusun rencana kegiatan kelompok melalui Participatory Rural Appraisal (PRA);

f.


2. Sub Bidang Pengawasan Sarana Produksi mempunyai tugas dan fungsi : a.

Melaksanakan pengawasan tata niaga pupuk berazaskan

(6) enam

tepat; b.

Melaksanakan pengawasan sistim pengendalian hama terpadu;


28

c.

Melaksanakan pengawasan penggunaan benih unggul, murni dan bermutu dan bersertifikat;

d.

Melaksanakan penertiban pengelolaan lahan dan air;

e.

Melaksanakan

bimbingan

usahatani

ramah

lingkungan

dengan

memperhatikan upaya konservasi tanah; f.

Melaksanakan

tugas-tugas

yang

diberikan

oleh

Kepala

Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;

D. HAL – HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dikatakan bahwa Pembangunan pertanian, perikanan

dan kehutanan yang berkelanjutan

merupakan suatu

keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Karena itu untuk memberikan

dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maka dibentuklah Undang-Undang 16 tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sesuai dengan pasal 8


29

ayat 2 Undang-Undang 16 tahun 2006 dikatakan bahwa Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah pada tingkat pusat berbentuk Badan yang menangani penyuluhan ; pada tingkat propinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan ; pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan ; dan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten Blitar merupakan intitusi baru yang terbentuk dg Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 sesuai dengan amanat dari UndangUndang 16 tahun 2006 diatas. Pada tingkat kabupaten merupakan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) sedangkan pada tingkat kecamatan telah berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan sub dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) tingkat kabupaten. Dengan terbentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) diharapkan nantinya program pembangunan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan bisa sinkron, selaras dan serasi dengan program penyuluhan pertanian di tingkat propinsi dan pusat.


30

BAB III GAMBARAN UMUM Kondisi Kabupaten Blitar Falsafah penyuluhan pertanian penyuluhan pertanian di era otonomi daerah 

Otonomi Daerah telah menjadi kenyataan, bukan impian masa depan lagi.



Otonomi Daerah memang penuh dengan berbagai tantangan yang mau tak mau harus dihadapi dengan kerja keras. Tetapi OTDA juga memberi banyak harapan di masa depan.



Dengan OTDA daerah mendapat kesempatan untuk mengem-bangkan dan memanfaatkan sumberdaya daerah (SDM & SDA) untuk kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.



Dengan OTDA Pemerintah Daerah dituntut a.l. untuk pandai-pandai memanfaatkan sumberdaya di daerahnya, dalam arti kata mengumpulkan sumberdaya (dana) sebesar-besarnya dan secara bijak memanfaatkan dana tersebut bagi sebesar-besar kesejahte-raan rakyat di daerah yang bersangkutan.



Meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (termasuk para petani) adalah misi utama dari otonomi daerah. Margono Slamet 3



Melihat tingkat kemajuan negara kita jangan hanya dengan mem-bandingkan dengan keadaan negara kita pada tahun-tahun yang lalu, tetapi bandingkan dengan negara lain pada tahun yang sama.



Indeks Perkembangan Manusia (HDI)  112/170



Pendapatan per kapita  US$ 500 ~ 600


31



IPM Indonesia harus ditingkatkan melalui berbagai upaya: pendidikan, kesehatan, gizi, pekerjaan, dll



Penyuluhan Pertanian (termasuk Kehutanan) tidak sekedar untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi lebih untuk mengembang-kan manusia Indonesia, khususnya petani.



Petani berhak mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan dirinya melalui penyuluhan pertanian dan kehutanan (mereka sudah berada di luar sistem pendidikan formal).

Dalam kondisi yang ada sekarang para petani kelihatan kurang berdaya dalam menghadapi kehidupannya agar dapat meningkat-kan harkat dan kesejahteraannya. Peranan penyuluh pertanian dalam pembangunan pertanian Pada era liberalisasi perdagangan dewasa ini, daya saing antar negara tidak ditentukan hanya oleh melimpahnya sumberdaya alam tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia negara yang bersangkutan dalam memproduksi barang dan jasa untuk diperdagangkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Human Development Index (HDI), Indonesia berada pada peringkat 112 dari 170 negara anggota PBB. Angka ini dapat menjadi indikator tentang rendahnya daya saing sumberdaya manusia Indonesia dalam persaingan regional maupun global. Berdasarkan data Sensus Pertanian tahun 2003, jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) meningkat 2,2 % per tahun dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi 25,4 juta pada tahun 2003. Sementara itu, Petani Gurem meningkat 2,6 % per tahun dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003. Prosentase RTP Gurem dibanding RTP pengguna lahan naik dari 52,7 % pada tahun 1993 menjadi 56,5 % pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan kemiskinan petani meningkat selama dekade 1993-2003. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing petani dan pelaku usaha Rencana Strategis BP4K Tahun 2011 – 2016 ……………

32

pertanian lainnya perlu lebih ditingkatkan upaya mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap petani beserta keluarganya dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui proses pembelajaran agar mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya, memiliki akses ke sumber informasi, teknologi,

dan

sumberdaya

lainnya

untuk

bekerjasama

yang

saling

menguntungkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga mereka dapat

meningkatkan

produktivitas,

efisiensi

usaha,

pendapatan,

dan

kesejahteraannya. Dengan kondisi petani seperti ini, maka semua program pembangunan pertanian yang diluncurkan oleh Pemerintah, dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian, serta modal yang disalurkan oleh lembaga keuangan hampir dipastikan tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani. Oleh karena itu upaya pemberdayaan petani melalui penyuluhan pertanian harus selalu ditingkatkan. Penyuluhan pertanian merupakan suatu keniscayaan

sekaligus

merupakan

kewajiban

Pemerintah

untuk

menyelenggarakannya. Pemberdayaan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian diperlukan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku guna membangun kehidupan dan penghidupan petani yang lebih baik secara berkelanjutan. Pemberdayaan

petani

dan

keluarganya

melalui

penyelenggaraan

penyuluhan pertanian seperti di atas tidak mungkin dilaksanakan dengan pendekatan individu, karena jumlah dan sebaran petani sangat besar dan luas serta terbatasnya sumberdaya penyuluhan. Dengan demikian penyuluhan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan kelompok. Pendekatan ini mendorong petani untuk membentuk kelembagaan tani yang kuat agar dapat membangun sinergi antar petani, baik dalam proses belajar, kerjasama maupun sebagai unit usaha yang merupakan bagian dari usahataninya. Sampai saat ini jumlah kelembagaan petani yang tercatat adalah 293.568 kelompok tani, 1.365 asosiasi tani, 10.527 koperasi tani, dan 272 P4S.


33

Kelembagaan petani ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai unit ekonomi, sehingga kedepan harus diarahkan untuk lebih berorientasi pasar, berbasis pada sumber daya lokal dan kompetensi petani untuk mendapatkan berbagai kemudahan akses terhadap permodalan, teknologi, pemasaran, dan sarana produksi. Penyuluhan pertanian di kabupaten Blitar Kabupaten Blitar berdasarkan posisinya berada disebelah selatan katulistiwa terletak antara 111 4’ –112 10’ Bujur Timur dan 758’ - 89’5” Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah  1.588,79 km dengan lahan sawah seluas  31.706 ha,  tegal 45.250 ha, pekarangan  32.829 ha, perkebunan  14.693 ha, hutan negara  23.041 ha dan lain-lain  8.341 ha.

Secara administratif Kabupaten Blitar

memiliki 22 kecamatan, 28 kelurahan, 220 desa, 759 lingkungan/dusun dan 7.075 RT. Dengan kondisi wilayah pertanian yang luas maka pembangunan pertanian intensif

merupakan

hal

yang

paling

penting

untuk

segera

dilakukan.

pemberdayaan kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Blitar sangatlah penting Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) merupakan merupakan intitusi yang baru terbentuk dg Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 yang sebelumnya berbentuk Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP).

Pembentukan Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (BP4K) ini adalah sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan harapan bahwa nantinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian lebih terstruktur dan terarah mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah. Selain itu dengan menjadi sebuah badan, diharapkan cakupan program dan kegiatan penyuluhan pertanian lebih luas dan lebih tepat sasaran. Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) merupakan institusi pelaksana penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang membawahi Rencana Strategis BP4K Tahun 2011 – 2016 ……………

34

seluruh tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah Kabupaten Blitar.

BP4K memiliki kepanjangan tangan di setiap kecamatan di wilayah

Kabupaten Blitar berupa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). BPP mempunyai tugas melaksanakan kecamatan.

kegiatan

penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian

di

wilayah

BP4K sebagai institusi pelaksana penyelenggaraan penyuluhan

pertanian mempunyai potensi kekuatan sebagai berikut : 1. Memiliki struktur organisasi yang sudah mantap dimana semula berbentuk Kantor sekarang berubah menjadi sebuah Badan sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian lebih terstruktur dan terarah mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah 2. Memiliki wilayah binaan diseluruh wilayah Kabupaten Blitar 3. Sampai saat ini memiliki jumlah tenaga penyuluh sebanyak 125 orang dengan kelompok tani binaan sebanyak 1600 kelompok tani 4. Sebagai Institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, BP4K memiliki kewenangan menentukan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pertanian Disamping memiliki potensi kekuatan, BP4K juga memiliki berbagai kelemahan didalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, yaitu : 1. Terbatasnya dukungan dana dari pemerintah baik dari APBD maupun dari APBN 2. Sarana dan prasarana penyelenggaraan penyuluhan belum memadai 3. Lemahnya database


35

4. Lemahnya kualitas SDM penyuluhan pertanian (penyuluh dan petani) 5. Kesejahteraan penyuluh pertanian yang belum memadai 6. Penggunaan teknologi yang belum optimal dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pertanian. A. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan. Pembangunan

bidang

Penyuluhan

Pertanian

di

masa

akan

datang

diharapkan sudah dapat dilaksanakan dengan paradigma baru. Selama ini masih menggunakan paradigma lama dengan pendekatan kelayan (masyarakat) sebagai penyandang masalah, sehinga orientasinya pada pemecahan masalah ( problem

solving). Sebagai konsekuensinya peran pemerintah lebih dominan melalui kegiatan pemberian bantuan dan lain-lain. Dalam jangka panjang ternyata paradigma ini menciptakan sikap malas, ketergantungan yang tinggi,

dan hanya berharap

bantuan pemerintah di kalangan masyarakat yang menyandang masalah pertanian menuntut pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Paradigma baru pembangunan pertanian lebih dikenal dengan istilah

employment community for development, artinya memandang masyarakat yang menyandang masalah dari segi potensi dan kemampuan internalnya. Paradigma ini tidak melihat

sebagai orang bermasalah. Mereka memiliki kemampuan untuk

pembangunan, sehingga perlu dioptimalkan. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan potensi melaui kegiatan pemberdayaan penyuluhan pertanian yang diawali dengan perencanaan partsipatif. Pada paradigma ini peran pemerintah


36

sangat kecil dan lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat tani, pengusaha/pelaku agribisnis dan kalangan lembaga swadaya masyarakat. Dengan paradigma ini diharapkan tumbuh sikap dan perilaku serta ketrampilan kemandirian dari para petani, pengusaha dan stake holder mengenai masalah pertanian, supaya dapat menolong dirinya sendiri. Kemudian yang dinginkan dari pelaksanaan penyuluhan pertanian ini adalah kelembagan penyuluhan pertanian di desa yaitu kelompok tani, dan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sebagai mitra kerja sejajar penyuluh pertanian. Begitu juga diharapkan adanya penyuluh pertanian swakarsa atau penyuluh pertanian yang berasal dari petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis, Perguruan Tinggi, LSM , dan lembaga masyarakat lainnya yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melayani proses pembelajaran petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis. Berkaitan dengan itu maka ada sembilan indikator keberhasilan peyuluhan pertanian yang diinginkan dan proyeksi kedepan yaitu : 1. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian 2. Tersusunnya Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian 3. Tersusunnya Data Peta Wilayah 4. Diseminasi Informasi Teknologi pertanian 5. Keberdayaan dan kemandirian petani 6. Kemitraan Usaha


37

7. Akses petani ke lembaga keuangan, Informasi, Sarana Produksi dan Pemasaran 8. Produktifitas Agribisnis komoditas Unggulan meningkat 9. Pendapatan dan Keserjahteraan Petani meningkat


38

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI 1. Visi Krisis multi dimensi yang terjadi petengahan tahun 1997 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1998 melonjak menjadi 26% atau sekitar 32 juta orang di pedesaan dan 22% atau 18 juta orang di perkotaan. Namun pada tahun 2002, jumlah penduduk miskin telah menurun menjadi 21,1% atau 25 juta orang di pedesaan dan 14,5% atau 13 juta orang di perkotaan.

Dari data ini yang perlu dicermati bahwa jumlah

penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih besar.

Apabila hal ini dikaitkan

dengan fakta bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk diwilayah pedesaan bergantung pada sector pertanian, maka hal ini berarti bahwa permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan sector pertanian. Dengan kata lain, sector pertanian merupakan sector yang amat strategis untuk dijadikan instrument dalam pengentasan kemiskinan. Kemajuan sector pertanian, paling tidak akan banyak memberikan kontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan. Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian sudah

dilakukan

sejak

sebelum kemerdekaan

Indonesia.

Pengalaman


39

menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian dari berbagai program pembangunan pertanian. Sebagai contoh, melalui program Bimbingan Massal (Bimas) penyuluhan

pertanian dapat

menghantarkan

Bangsa Indonesia

mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Dari sini terlihat jelas bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu di intensifkan apabila ingin mengurangi angka kemiskinan. Dengan memperhatikan uraian diatas dan dengan visi dari Kabupaten Blitar yaitu “Terbangunnya perekonomian rakyat yang kokoh menuju masyarakat

Kabupaten

Blitar

kemiskinan Tahun 2010”,

sejahtera

dengan

meminimalkan

maka Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar menetapkan visi sebagai berikut : “Menjadikan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai sistem pemberdayaan petani dan keluarganya menuju petani yang mandiri, sejahtera dan berwawasan global dalam rangka pengentasan kemiskinan ”. Visi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar ini diangkat dari fenomena otonomi daerah dalam meminimalkan kemiskinan yang berbasiskan pada keunggulan kompetitif local, namun memiliki peluang dan tantangan yang bereskalasi global. Penetapan visi tersebut memiliki kandungan moral yang akan diwujudkan dalam memberikan


40

pelayanan penyuluhan pertanian kepada masyarakat secara proporsional dan profesional. 2. Misi Sebagai pernyataan yang filosofis dan luas, merupakan ikatan moral dan tanggung jawab Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dalam mewujudkan visi melalui upaya-upaya strategis yang mampu

menciptakan

akselerasi

pembangunan

pertanian

melalui

usaha

penyuluhan pertanian demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Setiap instansi pemerintah harus memastikan agar visi dan masa depan sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan dapat efektif dan efisien dalam pencapaian misi. Visi dan misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingga kedua ungkapan visi dan misi tersebut harus selaras dengan tugas yang diembannya. Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi

merupakan

pernyataan

yang

menetapkan

tujuan

instansi

pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan membawa organisasi kepada suatu focus yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi diharapkan


41

juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program instansi pemerintah kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengacu pada visi yang telah ditetapkan, maka Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

(BP4K)

menetapkan misinya sebagai berikut : a. Menguatkan dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluhan pertanian c. Mengembangkan sarana dan prasarana penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang memadai d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian e. Mengembangkan pendekatan, metodologi dan model penyuluhan pertanian partisipatif; f. Mengembangkan

pemanfaatan

teknologi

partisipatoris

dan

teknologi

informasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian g. Mengembangkan hubungan sinergis antara petani, pelaku usaha pertanian lainnya, lembaga permodalan dan akses pasar Untuk mewujudkan misi yang telah dicanangkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (BP4K)

membutuhkan

semangat kebersamaan dan sinergi antar elemen, baik sacara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menggalang sinergi dan kebersamaan Rencana Strategis BP4K Tahun 2011 – 2016 ……………

42

tersebut, maka Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) menetapkan Motto yaitu : “ PERUBAHAN PERILAKU PETANI DAN KELUARGANYA ADALAH TEKAD KERJA KAMI “ Motto tersebut sebagai pemacu semangat dari pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar. Dengan motto tersebut diharapkan semua elemen memiliki komitmen yang sama

guna

meningkatkan

kinerja

dan

pelayanan

penyuluhan

kepada

masyarakat tani. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar dalam mewujudkan visi dan misinya perlu menetapkan nilai-nilai organisasi yang diharapkan mampu menjadi factor penggerak perilaku organisasi dan mendorong keunggulan komponen pengelolaan manajemen kepegawaian serta dapat meningkatkan kinerja mutu pengelolaan manajemen kepegawaian serta dapat meningkataknan kinerja mutu penelola pelayanan masyarakat. Rumusan nilai organisasi pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar, adalah : “

KERJASAMA,

MITRA

SEJAJAR,

PROFESIONAL,

DISIPLIN,

KEJUJURAN DAN IKHLAS” Dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya, seluruh elemen Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten


43

Blitar selalu menggunakan prinsip-prinsip kerjasama yang sinergis antara pegawai, antar bidang maupun instansi lain dalam rangka pencapaian visi dan misi kerjasama, mitra sejajar, professional, disiplin dan ikhlas kejujuran merupakan nilai yang harus dimilikiu oleh setiap pegawai di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar. Sehingga tugas-tugas yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan seseuai dengan standar yang berlaku. Melalui kerjasama, mitra sejajar, profesionalisme, disiplin dan disertai dengan keikhlasan/kejujuran yang tinggi, dapat menekan sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan Negara dan segala bentuk pemborosan lain. Setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya dilandasi tanpa pamrih maupun tidak terpaksa, namun yang dilakukan semata-mata dalam rangka pengabdiannya kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Tujuan Berpijak dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar serta untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan terpercaya maka dalam mengemban misi sangat diperlukan adanya konsistensi dan komitmen perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah :


44

1. Mengembangkan SDM Penyuluhan Pertanian (Penyuluh Pertanian, Petani dan Pelaku Usaha Pertanian lainnya) yang kompeten, kreatif, inovatif dan memiliki integritas moral yang tinggi serta berwawasan global. 2. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang kredibel. 3. Memberdayakan petani dan keluarganya agar produktif dan mandiri melalui pendidikan petani non formal. 4. Memberdayakan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani lainnya agar menjadi kelembagaan ekonomi yang tangguh, dan memiliki posisi tawar yang tinggi. 5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian 4. Sasaran Sasaran strategik merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatang yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Penetapan sasaran strategik diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.


45

Sasaran stategik BP4K merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategic

BP4K

dan

merupakan

dasar

yang

kuat

untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja BP4K serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan BP4K. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mnedukung pencapaian tujuan strategi yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategic terkait juga telah dapat dicapai. Adapun sasaran dan indicator sasaran dari BP4K Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : 1.

Terumuskannya

sistem

penyuluhan

pertanian

yang

sesuai

dengan

kebutuhan petani dan relevan dengan perubahan lingkungan strategis. 2.

Terpenuhinya sarana dan prasarana minimal kelembagaan penyuluhan pertanian.

3.

Tersedianya SDM penyuluh pertanian yang kompeten dalam jumlah dan mutu,

serta

memenuhi

standar

kualifikasi

dan

kompetensi

yang

dipersyaratkan. 4.

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian yang berbasis kompetensi (competency

based

education)

yang

dituangkan

dalam

programa

penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Kabupaten


46

5.

Terbentuknya jaringan kerjasama penyuluhan pertanian antara pemerintah, petani dan stakeholders.

6.

Tertatanya pembiayaan penyuluhan pertanian yang melibatkan pemerintah, petani dan stakeholders.

7.

Terlatihnya aparatur penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan tugas dan jabatannya.

8.

Meningkatnya

kompetensi

petani

dalam

mengelola

usahatani

dan

organisasinya. 9.

Tumbuhkembangnya kelompok-kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani di tingkat desa maupun kecamatan

10. Tumbuhkembangnya lembaga-lembaga ekonomi milik petani di perdesaan. 11. Terbentuknya jaringan

kerja usaha antara pemerintah, petani

dan

stakeholders. 12. Terbangunnya data base penyuluhan pertanian. 13. Terbangunnya sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian B. Strategi Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan yaitu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upayaupaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi sumber daya organisasi dan lingkungan strategi yang dihadapi. Rencana Strategis BP4K Tahun 2011 – 2016 ……………

47

Masalah yang ditangani oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar pada umumnya merupakan masalah pertanian yang timbul sebagai dampak langsung dari krisis yang berkepanjangan serta kemiskinan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang berpenghasilan rendah, sehingga daya belinya juga rendah, selanjutnya dengan rendahnya daya beli ini tidak dapat untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Dan penduduk miskin memang tidak bisa dihilangkan, akan tetapi bisa diminimalkan dengan memberdayakannya. Dalam rangka penanganan masalah pertanian dan petani miskin tersebut dikembangkan strategi : 1. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian yang mandiri di desa maupun di kecamatan 2. Pemberdayaan BPP sebagai homebase dan basis peningkatan profesionalisme penyuluh pertanian di kecamatan 3. Pembentukan dan pengembangan Programa Penyuluhan Pertanian sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan 4. Peningkatan kuantitas tenaga penyuluh pertanian dengan menempatkan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Bantu ke BPP di 22 kecamatan se kabupaten Blitar 5. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam penyebaran informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui siaran radio Rencana Strategis BP4K Tahun 2011 – 2016 ……………

48

6. Pemanfaatan lahan tidur di BPP untuk dijadikan Demontrasi Plot yang nantinya dapat menambah wawasan dan ketrampilan bagi penyuluh 7. Mengadakan pelatihan rutin kepada penyuluh di BPP diwilayah 22 kecamatan se Kabupaten Blitar guna memberikan tambahan wawasan, ketrampilan, informasi teknologi tepat guna dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan camatan 8. Menumbuhkembangkan kelompok-kelompok tani di desa maupun kecamatan agar mampu mandiri dan kredibel C. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan tertentu.

Kebijaksanaan

adalah

pedoman

merupakan

pelaksanaan

kumpulan

tindakan-tindakan

keputusan-keputusan

yang

menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan dan berfungsi mengatur suatu mekanisme tindak lanjut untuk suatu pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan kebijakasanaan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi di mana setiap pejabat dan pelaksana organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan penting dalam menyiapkan kebijaksanaan. Elemen penting dalam menyiapkan adalah

kemampuan

untuk

menjabarkan

strategi

kedalam

kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang cocok dan dapat dilaksanakan.


49

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar menetapkan kebijakan yaitu : 1. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah daerah, petani dan swasta yang bekerjasama yang saling bersinergis 2. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan Programa penyuluhan pertanian yang disusun bersama antara petani dan penyuluh pertanian 3. Penyuluh Pertanian membuat Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian dalam 1 tahun yang mengacu pada programa yang telah disusun 4. Menyelenggarakan kegiatan supervisi yang berfungsi sebagai evaluasi dan monitoring dari

Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian yang dibuat penyuluh

pertanian yang juga mengarah kepada monitoring petani dan kelompok taninya 5. Melakukan evaluasi dan monitoring dari semua program yang dilakukan agar berjalan sesuai dengan rencana 6. Pemberian

penghargaan

kepada

penyuluh

pertanian

dan

petani

yang

berprestasi 7. Membuka Klinik Konsultasi Agribisnis bagi petani


50

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN.

A. Program Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD. Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Sebagai penjabaran kebijaksanaan dan strategi telah dioperasionalkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, perhatian dan dukungan nyata di bidang Penyuluhan Pertanian. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Penyediaan Alat Tulis Kantor


51

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor i.

Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l.

Penyediaan Jasa Penunjang Teknis / Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan seleksi ke tingkat propinsi dan rapat konsultasi ke propinsi. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini , dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pengadaan Laptop dan Proyektor LCD b. Pembuatan Materi Penyuluhan Berbentuk CD c. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional e. Pembangunan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 2. Program

peningkatan

kapasitas

sumber

daya

aparatur,

program

ini

dilaksanakan melalui kegiatan : a. Supervisi PPL b. Pendidikan dan pelatihan formal PPL c. Pelatihan kaji terap di BPP bagi PPL


52

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan: a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. b. Penyusunan laporan keuangan semesteran c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 4. Program peningkatan kesejahteraan petani dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis b. Pembinaan Peningkatan pendapatan Petani Kecil (P4K) c. Peningkatan kemampuan lembaga Petani (Penastani ke XII) d. Pelatihan pemberdayaan agribisnis bagi petani e. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) f. Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penelitian / Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna b. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna c. Pertemuan Teknis d. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (bokashi) e. Kaji Terap Teknologi Pertanian 6. Program

Pemberdayaan

Penyuluhan

Pertanian

/

Perkebunan

Lapangan

dilaksanakan melalui kegiatan :


53

a. Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian c. Pendampingan

Program

Penyuluhan

Pertanian

/

Diklat

Metodologi

Penyuluhan Pertanian Partisipatif ( MP3) 7. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dilaksanakan melalui kegiatan : 1. Dem Usaha Tani Tanaman Pangan Ternak dan Ikan 2. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 8. Program Pengembangan Pertanian Kegiatan : 1. Temu Usaha Agribisnis 2. Program P4S 9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan : 1. Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan Pertanian 2. Penyusunan Renja dan Pelaporan Lakip 10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan : 1. Pengembangan Informasi Agribisnis (Pembuatan Liflet) 2. Siaran radio


54

11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pelatihan Partisipatory Rural Apraisal (PRA)

B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara lintas satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) antara lain : 1. Penanganan dan pengentasan keluarga miskin. 2. Prima Tani C. Program dan kegiatan kewilayahan. Tidak terdapat program dan kegiatan kewilayahan padan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar.


55

BAB VI PENUTUP

Tantangan berat yang dihadapi dalam upaya penanganan Pembangunan Penyuluhan

Pertanian

pembangunan

dan

masalah

pertanian

dan

pelaksanaan

reformasi

bukan saja oleh karena meningkat dan merebaknya permasalahan

pertanian , melainkan juga meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya dan keadilan

yang lebih baik, tetapi juga oleh karena waktu yang tersedia untuk

melaksanakannya sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari semua pihak baik birokrasi, pelaku usaha pertanian, stake holder termasuk warga masyarakat tani, nelayan serta petani miskin yang menjadi sasaran. Demikian Rencana Strategik Pembangunan Penyuluhan Pertanian Tahun 2011 sampai dengan 2016 yang disusun Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar. Secara subtansial, Renstra yang telah disusun menggambarkan secara lengkap hal-hal yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Penyuluhan Pertanian sangat tergantung pada kinerja dan dukungan dari para pengelola kegiatan serta partisipasi dari semua pihak terkait. Blitar, KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BLITAR

Ir. AGUNG PUDJIANTO Pembina Utama Muda NIP. 19580106 198603 1 012 Rencana Strategis BP4K Tahun 2011 – 2016 ……………

56


57

BAB I PENDAHULUAN. ( ) mengarahkan pembangunan pertanian memiliki peran strategis

Recommend Documents