BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penjelasan umum Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan pembangunan adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup. Peranan
penting
dari
dunia
perbankan
dalam
meningkatkan
taraf
perekonomian bangsa tidak dapat dipungkiri lagi, bahkan dunia perbankan pada suatu Negara dapat dijadikan sebagai indikator dari perekonomian suatu negara, dikarenakan oleh dunia perbankan tersebut menyangkut dengan sekian banyak dana masyarakat. Di Indonesia saat ini, selain berkembangnya Bank Konvensional , dengan di motori oleh UU.No.7 Tahun 1992, yang ditegaskan dalam Pasal 6 huruf m Pasal 13 huruf c undang-undang tersebut, telah lahir dan berkembang secara pesat bank dengan Prinsip Syariah dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Kemudian lebih luas lagi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992, memperkenankan
Universitas Sumatera Utara
bank sekaligus, menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah dimana pada undang-undang ini yang membagi perbankan menjadi 2(dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat, dimana kedua bank ini melaksanakan kegiatan Konvensional atau Syariah. Bahkan
Undang-Undang
No.10
Tahun
1998
tersebut
memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam hak ini ditujukan untuk merampung dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam prakteknya saat ini Bank Syariah cukup banyak di minati oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan terus bermunculan dan berkembangnya bankbank dengan Prinsip Syariah. Fatwa tentang haramnya bunga pada Bank yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) tanggal 14-16 Desember 2003 merupakan salah satu faktor yang mendorong perkembangan dari bank dengan Prinsip Syariah ini. Fatwa ini dikeluarkan pada dasarnya sudah merupakan landasan hukum bagi umat islam untuk ’tidak lagi’ mempergunakan jenis-jenis bank konvensional secara tradisional yang sejak lama telah melayani masyarakat yang menggunakan jasanya dengan memberi imbalan berbagai bentuk, terutama dalam bentuk bunga. Perbankan konvensional mengenal istilah bunga, sedangkan pada perbankan syariah kata ‘bunga’ diganti jadi kata margin (keuntungan).
Universitas Sumatera Utara
Meskipun secara nominal kontribusi dan peranan Perbankan Syariah dalam industri perbankan masih kecil,dan literatur mengenai Bank Syariah masih terbatas namun tiap tahun Bank Syariah ini terus meningkat, Bank Syariah dalam perkembangannya ingin mewujudkan Perbankan Syariah yang ideal. Syarat akan nilai-nilai islam didalamnya. Di dalam Perbankan Syariah ini cukup unik karena didalam produkproduknya sendiri semua berlandaskan Syariah, dan tetap berlandaskan pada ramburambu hukum positif dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada Bank Syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut. Perbankan Syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam operasionalnya baik dalam produk pendanaan, produk pembiayaan maupun produk lainnya. Pengharaman dan pelarangan riba secara jelas diatur dalam Al-Qur’an yaitu: Q.S. Al-Baqarah : 275, Q.S. Al-Baqarah : 278 – 279 , Q.S. Ali Imran : 130. Dengan keluarnya Undang-undang Perbankan Syariah yang khusus yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 ini dimana didalam peraturan ini telah sesuai dengan prinsip Syariah yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi,
maka dikembangkanlah
suatu
sistem ekonomi
yang
berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, kemanfaatan. 1
1
Agusmantoro Perbankan Syariah Penerbit : LPFE Usakti Jakarta,2009 Hal . 477.
Universitas Sumatera Utara
Maka semakin menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan terus meningkat, dan pengaturan mengenai Perbankan Syariah tersendiri ini semakin mengkhususkan perbankan ini daripada bank konvensional, untuk menjamin Prinsip-prinsip Syariah, dan dengan adanya Bank Syariah ini diharapkan dapat memobilisi dana dan negara lain yang menyaratkan pengaturan tehadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri Pengaturan tentang produk Perbankan Syariah didalamnya telah diatur oleh Fatwa MUI yang mana diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Produk yang ditawarkan dalam Perbankan Syariah sangat beragam sesuai kebutuhan masyarakat salah satu produk yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Murabahah dimana dalam melakukan operasional Bank tersebut dilaksanakan dengan prinsip jual beli sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, baik itu dilaksanakan oleh Bank Umum maupun oleh Bank Permbiayaan Rakyat. Karakteristik dasar dari Perbankan Syariah yang antara lain melarang menerapan riba dan melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi, membuat Bank Syariah mengidentifikasikan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil, dan hal inilah yang menjadi keunggulan kompentitif bagi Bank Syariah. Operasi Bank Syariah yang menggunakan prinsip jual beli atau Murabahah ini adalah menjadi wabah penyakit negative spread yang dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional menjadikan bank harus menanggung rugi atas kegiatan usaha
Universitas Sumatera Utara
penghimpunan dananya pada suatu suku bunga kredit atau pembiayaan lebih rendah daripada dibandingkan dengan suku bunga simpanan (dana pihak ketiga yang disimpan di bank). 2 Guna menghadapi persaingan Bank Syariah yang semakin tajam diperlukan suatu putusan yang tepat dan didukung dengan perencanaan yang baik. Perencanaan berfungsi sebagai dasar operasional dan pencapaian perusahaan untuk memperoleh profit seperti apa yang diharapkan dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang baik adalah mengusahakan pemakaian dana dan pengupayaan sumber dana yang tersedia baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Disamping itu sangat penting penting bagi manajemen untuk menjaga keseimbangan agar tidak bank antara profitability dan safety yang penekanannya berada pada pengaturan sumber dana yang diterima dengan aktiva produktif yang dikeluarkan oleh bank. 3 Untuk meningkatkan profitabilitasnya bank akan berusaha meningkatkan dana dari sumber dana yang disertai dengan upaya meningkatkan kualitas dana dari sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatnya kualitas penyaluran aktiva priduktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan bank yang baik. Salah satu keberhasilan dalam penghimpunan dan penyaluran dana melalui pembiayaan, baik pembiayaan modal maupun pembiayaan dalam bentuk hutang.
2
Wasliah, Penghimpunan Dana Bank Syariah Penerbit CV.PUSTAKA SETIA Bandung 1999, Hal.120 3 Ibid Hal. 128
Universitas Sumatera Utara
Pembiayaan modal lazim juga disebut dengan pembiayaan dengan skema bagi hasil, dimana Bank Syariah memberikan pembiayaan untuk modal usaha nasabahnya. Dimana semakin lama murabahah dalam produk perbankan ini pelan-pelan meningkat dan mayoritas portofolio pembiayaan pada Perbankan Syariah banyak didomonasi oleh pembiayaan Murabahah. dan menurut faktanya bahwa Murabahah ini salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah 4 Dengan terus hadirnya produk murabahah di dalam Perbankan Syariah tentunya banyak juga masalah yang berkaitan dengan proses jalannya perbankan salah satunya adalah ‘Pembiayaan Bermasalah’ yang terjadi pada perjanjian pembiayaan murabahah. atau Bank Konvensional menyebutnya sebagai ‘kredit macet’. pembiayaan murabahah sangat bermanfaat untuk nasabah disaat kekurangan dana dan membutuhkan barang,dalam rnaka peningkatan usaha dan kesejahteraan hidup.maka, nasabah dapat meminta bank untuk memenuhi kebutuhan dengan pembayaran yang dilakukan secara cicil dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pembiayaan pada Bank Syariah untuk saat ini tampak masih belum seimbang. Hampir 80% (delapan puluh persen) pembiayaan Syariah menggunakan skema murabahah atau jual beli . banyaknya Bank Syariah begitu atrakif menawarkan produk pembiayaan komersial lewat pola jual beli atau Murabahah ini. Sistem yang digunakan Perbankan Syariah adalah sistem adalah sistem bagi hasil dan bagi resiko yang membedakannya dengan bank konvensional.
4
www.e.syariah. com Penerapan Sistem Jual Beli Pada Murabahah diunduh pada senin 13 februari 2011 Pukul 17.01 wib
Universitas Sumatera Utara
Pembiayaan yang telah disalurkan selain menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan resiko jika pengembalian jumlah pinjaman tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan seperti adanya pembiayaan bermasalah. Kredit atau pembiayaan bermasalah ini terdiri dari kredit atau pembiayaan yang digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Potensi terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank konvensional juga dialami oleh bank syariah. Praktek pembiayaan yang sebenarya dijalankan oleh lembaga keuangan islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Didalam Perbankan Syariah istilah kredit diganti dengan pembiayaan. yang membedakan pembiayaan dengan kredit pada bank konvensional adalah terletak pada sistemnya, dimana pada pembiayaan dikenal dengan sistem bagi hasil atau keuntungan. Sedangkan kredit dalam memberikan pinjaman itu menggunakan sistem bunga. Seperti yang kita ketahui bahwa bunga haram hukumnya dalam agama islam. Dalam islam hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bank adalah badan usaha yang
menghimpun
dana
dari
masyarakat
dalam
bentuk
simpanan
dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. namun Bank Syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian ummat manusia di dunia.
Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarkat yang membutuhkan. Pinjaman itu berupa pembiayaan yang diberikan kepada pihak bank memperoleh bagi hasil atau keuntungan dari debitur sebagai pendapatan bank. Sementara pihak menerima pembiayaan diharapkan memperoleh nilai tambah serta dapat mengembankan usahanya agar lebih maju. Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar Perbankan Syariah yang sedang berkembang di Indonesia merupakan suatu dampak yang didambakan, akan tetapi pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi bukan segalanya. Hal yang didambakan adalah pembiayaan dengan portofolio yang sehat dan tumbuh sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh. Hal yang muncul justru permasalahan pembiayaan khususnya dalam murabahah (jual-beli). Dengan adanya Pembiayaan Bermasalah atau Kredit Macet dalam suatu Perbankan Syariah khususnya dalam hal Produk Murabahah ini memberikan dampak yang kurang baik dalam hal operasional perbankan. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka menurun pula tingkat kesehatan operasi bank tersebut. Dengan Pesatnya masalah yang terjadi dalam Pembiayaan Bermasalah yang menyangkut Perjanjian Murabahah pada Perbankan Syariah , maka semakin banyak pula kajian- kajian yang membahas masalah tentang pembiayaan ini yang salah
Universitas Sumatera Utara
satunya merupakan judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah yang Melakukan Pembiayaan Bermasalah dalam Perjanjain Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”. Dalam hal ini penulis akan mengetengahkan suatu pemaparan dengan studi kasus pada BRI Syariah KCI.S.Parman Medan. B. Perumusan masalah Dalam Skripsi ini, yang menjadi pokok permasalahannya adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah yang Melakukan Pembiayaan Bermasalah dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah.” Studi pada BRI Syariah KCI.S.Parman Medan. Selanjutnya berdasarkan pokok permasalahan di atas, penulis akan mengetengahkan beberapa uraian permasalahan yang berkaitan dan menunjang pokok permasalahan tersebut yaitu : 1
Bagaimanakah
Prosedur
Pemberian
Perjanjian
Pembiayaan
Murabahah pada BRI Syariah KCI.S.Parman Medan? 2
Bagaimana
Dampak
adanya
Pembiayaan
Bermasalah
yang
disebabkan oleh nasabah dalam Perjanjian Murabahah pada BRI Syariah KCI.S.Parman Medan? 3
Bagaimana Upaya Hukum yang diberikan oleh Pihak BRI Syariah KCI.S.Parman Medan kepada nasabah dalam hal penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perjanjian Murabahah!
Universitas Sumatera Utara
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat guna menapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara dan untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu dengan memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para pembaca yang berminat membaca tentang Pembiayaan Bermasalah dalam Perjanjian Murabahah ini. Namun berdasarkan pokok permasalahan yang dikeluarkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya BRI KCI.S.Parman Medan dalam hal penyelesaian pembiayaan bermsalah dalam perjanjian Murabahah. Selanjutnya berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah : 1
Untuk mengetahui Prosedur pemberian Perjanjian Pembiayaan Murabahah pada BRI KCI.S.Parman Medan.
2
Untuk mengetahui dampak adanya Pembiayaan Bermasalah yang disebabkan oleh nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah KCI.S.Parman.
3
Untuk Mengetahui upaya Hukum yang diberikan oleh Pihak BRI Syariah KCI.S.Parman kepada nasabah dalam hal penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perjanjian Murabahah.
Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah :
Universitas Sumatera Utara
1. Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dalam perjanjian pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah. 2. Secara Praktis, adalah memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang Perjanjian Murabahah oleh BRI.KCI.S.Parman Medan kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa. D. Keaslian Penulisan Sepanjang pengetahuan penulis belum ada tulisan yang menangkat mengenai” Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah yang Melakukan Pembiayaan Bermasalah dalam Perjanjian Murabahah pada Perbankan Syariah”. Penulisan ini penulis angkat karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan Perbankan Syariah yang sangat pesat di indonesia. beriringan dengan itu Pembiayaan Murabahah ini salah satu produk dalam Perbankan Syariah yang juga penting sehingga perlu diketahui bank bagaimana bank yang bersangkutan membuat dan melaksanakan perjanjian pembiayaan ini. Penulisan ini disusun berdasarkan literatur-literatur yag berkaitan dengan Perbankan, yaitu Bank Syariah itu sendiri, yang lebih dalam mengupas tentang Pembiayaan Bermasalah dalam Perjanjian Murabahah pada praktek Perbankan Syariah. Serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bermasalah. Oleh karena itu penulisan ini adalah asli karya penulis.
Universitas Sumatera Utara
E. Tinjauan Kepustakaan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberikan defenisi yaitu : Pembiayaan yaitu : “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamalik. c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istisna’. d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Piutang Qardr, dan e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi Multijasa Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana. Menurut istilah dalam Fikih Islam yang berarti :“Suatu bentuk jual beli terutama ketika penjual meyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang
Universitas Sumatera Utara
dan biaya-biaya lain yang dikeluakan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan” 5 Secara
khusus
M.Syafi’i
Antonio
memberikan
defenisi
perjanjian
pembiayaan Murabahah yaitu : ‘Suatu perjanjian jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati , dalam hal ini penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan meminta suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. 6 Warkum Suitro, SH,MH memberikan defenisi perjanjian pembiayaan Murabahah pada BPRS, yaitu : “Suatu perjanjian yang disepakati antara BPR Islam dengan nasabah, dimana BPR Islam menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku dan modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah, yang aka dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus marjin keuntungan pada saat jatuh tempo) 7 Dari defenisi tersebut di atas dapat disimpulakan bahwa pengertian dasar Murabahah adalah jual beli barang antara bank dengan nasabah debitur, dimana tidak dibedakan apakah barang itu barang bergerak atau barang tidak bergerak,
5
Ascarya Akad dan Produk Bank Syariah Penerbit : PT. Raja Grapindo Persada Jakarta, 2007 Hal . 82 6 M.Syafi’i Antonio Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum Penerbit: TAZKIA INSTITUTE, Jakarta, 1999 Hal. 145 7 Warkum Sumitro.SH.MH.Asas-Asas Perbankan Dalam Islam dan Lembaga yang Terkait (BAMUI&TAKAFUL) di Indonesia Penerbit :PT. Raja Grafindo Persada Cetakan Kedua, Jakarta, 1997 Hal.93
Universitas Sumatera Utara
dengan ketentuan bahwa dikemudian hari nasabah akan membayar harga sesuai dengan harga pembelian ditambah keuntungan yang telah disepakati. Atau dengan kata lain pembiayaan Murabahah dapat dikatakan sebagai persetujuan antara pihak bank dengan pihak nasabah debitur, dimana disini pihak bnak sendiri membeli suatu barang untuk diserahkan kepada nasabah debitur dengan harga pembelian tersebut guna memenuhi kebutuhan nasabah debitur dan merupakan kewajiban bagi nasabah debitur untuk mengembalikan pembiayaan tersebut serta margin keuntungan yang disepakati. F. Metode Penulisan Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian untuk memperoleh data primer. Dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan dengan melakukan penelitian lapangan berupa penelitian terhadap jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dan peninjauan terhadap akad perjanjian pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KCI.S.Parman Medan, serta wawancara dengan beberapa staf di BRI Syariah KCI.S.Parman Medan. Di samping itu untuk memperkuat data primer tersebut, juga digunakan data skunder (studi kepustakaan). Penulisan mempelajari dan menganalisa data serta petunjuk-petunjuk yang penulis dapatkan dari buku-buku ilmiah, surat kabar internet dan media lainnya serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembiyaan bermasalah dalam perjanjian pembiayaan Murabahah. G. Sistematika Penulisan
Universitas Sumatera Utara
Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, masing-masing bab diuraikan masalahnya secara tersendiri, namaun masih dalam konteks yang saling bekaitan satu sama lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 5(lima)bab yang terperinci sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini penulis mengambarkan hal-hal yang bersifat umum, yang diikuti dengan alasan pemiihan judul, kemudian dilanjutkan dengan pemasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan dan metode penulisan. Bab ini akan ditutup dengan memberikan sistematika dari penulisan skripsi. BAB II : PERBANKAN SYARIAH Sesuai dengan judul bab kedua ini, maka akan diuraikan mengenai gambaran umum Perbankan Syariah, pengertian Perbankan Syariah dan landasan hukum Bank Syariah, fungsi Bank Syariah, pengertian pembiayaan dalam Syariah, pengertian pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah atau kredit macet, dan diakhiri dengan alternatif penyelamatan terhadap kredit macet atau pembiayaan bermasalah. dan BAB III : PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH
Universitas Sumatera Utara
Pada bab ini akan diuraikan mengenai Defenisi Perjanjian Murabahah, landasan
hukum
Perjanjian
Pembiayaan
Murabahah,
unsur-unsur
perjanjian pembiayaan Murabahah, jenis-jenis perjanjian pembiayaan Murabahah, jaminan dalam Murabahah, bentuk Murabahah, serta alternatif penyelesaian masalah apabila terjadi piutang dalam perjanjian pembiayaan Murabahah tersebut. BAB IV :TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERJANJIAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH BRI SYARIAH KCP S.PARMAN MEDAN Bab ini merupakan bab yang paling pokok dari penulisan skripsi ini, dalam bab ini akan diuraikan mengenai Prosedur Pemberian Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pada BRI Syariah KCI.S.Parman Medan, Sejarah BRI Syariah KCI.S.Parman Medan, Prosedur Pemberian Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pada BRI Syariah
KCI.S.Parman Medan,
Dampak adanya Pembiayaan Bermasalah yang disebabkan oleh nasabah dalam pembiayaan murabahah pada BRI KCI.S.Parman Medan, Hal yang menyebabkan
nasabah
melakukan
pembiayaan
bermasalah
dalam
perjanjian Murabahah pada BRI Syariah KCI.S.Parman Medan dan diakhiri dengan Langkah-langkah Pihak Bank tersebut untuk mencegah terjadinya Pembiayaan bermasalah dalam Perjanjian Murabahah. BAB V : PENUTUP
Universitas Sumatera Utara
