BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Penelitian Pajak bagi Indonesia memiliki peran yang strategis dalam mengamankan
anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi yang berfluktuasi di pasar internasional dalam kurun waktu relatif panjang pada awal dekade 1980-an. Fluktuasi harga itu telah membuat struktur penerimaa negara yang saat itu sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya. Dari aspek budgetting, bila penerimaan andalan dari migas tetap dipertahankan saat itu, maka akan dapat merusak tatanan atau struktur penerimaan negara di APBN. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan nasional yang telah direncanakan dan diprogramkan di berbagai bidang, dan membutuhkan biaya saat itu, bisa jadi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana (program pembangunan). (Liberti Pandiangan, 2007:67). Ditelaah dari struktur penerimaan negara yang ada di APBN saat itu, hanya penerimaan yang diperoleh dari pajak yang paling memungkinkan dan layak untuk dibangun dan dikembangkan sebagai suatu penerimaan negara yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan dangan melakukan reposisi andalan bagi penerimaan negara yakni dari migas menjadi pajak. Untuk mendukung reposisi penerimaan andalan ini agar berjalan dengan
1
2
baik, maka dilakaukan berbagai langkah perubahan pada sektor perpajakan terutama yang bersifat fundamental. (Liberti Pandiangan, 2007:67). Membangun fondasi perpajakan yang baik sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan maka untuk pertama kalinya dilakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional melalui reformasi pajak (tax reform). Hingga saat ini yang sudah memasuki masa kurang lebih 13 tahun era reformasi ekonomi dan modernisasi perpajakan pada tahun 2000, banyak hal telah dicapai dalam perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya reformasi perpajakan Indonesia. Tujuan dilaksanakannya reformasi perpajakan salah satunya adalah untuk meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Melalui penerapan modernisasi dalam administrasi perpajakan diharapkan kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak semakin meningkat. Menurut Dody Radityo, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Sejak awal juni lalu, lebih dari 300 unit kerja vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan kegiatan Values gathering yang bertujuan menyebarluaskan upaya dan komitmen DJP untuk mencapai target penerimaan pajak dengan integritas dan tidak melakukan korupsi. Hampir bersamaan dengan kegiatan tersebut, media massa sejak 6 Juni 2012 ramai memberitakan penangkapan pegawai DJP, Tommy Hindratno, dalam kasus suap pajak yang ditengarai melibatkan PT Bhakti Investama, Tbk. Values gathering tersebut dilaksanakan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat luas, upaya-upaya dan pencapaian DJP dalam menegakkan reformasi birokrasi.
3
Salah satu capaian yang hendak ditunjukkan DJP adalah keberhasilan menurunkan indeks suap. Hasil survei Transparency International Indonesia yang dijadikan rujukan menyebutkan DJP menempati peringkat 12 dari 15 institusi publik, turun dari 23% pada 2006 menjadi 14% pada tahun 2008. Sekali lagi, pada saat hampir bersamaan, lembaga riset independen Soegeng Sarjadi Syndicate mempublikasikan hasil survei yang menunjukkan DJP merupakan lembaga terkorup ke dua (21,4%), hanya kalah dari DPR. Hasil survei tersebut mungkin “menguntungkan” DJP mengingat survei dilaksanakan 14-24 Mei 2012, sebelum kasus suap Tommy Hindratno terungkap. Citra baik DJP yang mulai terbentuk melalui upaya keras melakukan perbaikan, kembali menggelinding ke titik terendah ketika terungkap kasus korupsi yang melibatkan pegawai DJP. Hal tersebut terjadi sejak kasus yang melibatkan Gayus Tambunan dan terus berulang seiring terungkapnya kasus Bahasyim Assifie, Dhana Widyatmika, hingga terakhir menimpa Tommy Hindratno. Pola yang berulang terus menerus tersebut berimplikasi pada semakin susahnya mendorong kembali batu karang ke puncak gunung ketika kasus kembali terjadi. Kasus yang terjadi berkali-kali menimbulkan beban mental yang semakin berat bagi pegawai DJP untuk bangkit kembali. Label koruptor dilekatkan kepada pegawai DJP, dan bahkan kantor pusat DJP oleh sebagian masyarakat disebut sebagai “kantor Gayus”. Untuk itu, beberapa waktu terakhir DJP melaksanakan program penguatan mental sebagai upaya memelihara semangat dan menghindari demotivasi pegawai DJP yang dapat berdampak pada pencapaian target penerimaan negara. Seperti yang
4
diberitakan mengenai tertangkapnya kepala KPP Pratama Bogor, Anggrah suryo, yang tertanggkap tangan oleh petugas KPK menerima uang yang diduga suap dari wajib pajak digiring di kantor KPK, Jakarta yang menyatakan, tersangka Endang dyah, PT.Gunung Emas Abadi yang diduga memberikan suap ke Kepala Kantor pelayanan Pajak Bogor, Pola yang berulang terus menerus tersebut berimplikasi pada semakin susahnya mendorong kembali batu karang ke puncak gunung ketika kasus kembali terjadi. Kasus yang terjadi berkali-kali menimbulkan beban mental yang semakin berat bagi pegawai DJP untuk bangkit kembali. Label koruptor dilekatkan kepada pegawai DJP, dan bahkan kantor pusat DJP oleh sebagian masyarakat disebut sebagai “kantor Gayus”. Untuk itu, beberapa waktu terakhir DJP melaksanakan program penguatan mental sebagai upaya memelihara semangat dan menghindari demotivasi pegawai DJP yang dapat berdampak pada pencapaian target penerimaan negara. Berikut tabel petugas yang terkait dugaan korupsi di Direktorat jenderal pajak : Tabel 1.1 Daftar Petugas Pajak yang Terkait Kasus Korupsi No
Nama Petugas Pajak
Terkait Kasus
1
Tempat Bekerja Petugas Pajak Ditjen Pajak
Gayus tambunan
2
KPP Jakarta VII
Bahasyim assifie
3 4
KPP Pratama Bogor Anggrah suryo KPP Pratama Dhana Widyatmika Pancoran
Kasus Korupsi dan penggelapan Kasus suap pajak dan pencucian uang Kasus suap pajak Kasus dugan Korupsi dan Tindak pidana pencucian uang
5
KPP Pratama Sidoarjo Tommy Hindratno selatan
Sumber: www.Pajak.co.id, 2011
Kasus suap pajak
5
Dari beberapa pemberitaan yang disebutkan dimedia mengenai kasus dugaan korupsi petugas pajak, menurut lury Sofyan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), banyak pihak yang mempertanyakan keberhasilan reformasi diDJP dan
terbentuk
persepsi
masyarakat
akan
citra
buruk
DJP
(sumber
www.Pajak.co.id). Namun permasalahan yang harus dijawab bukan hanya bagaimana memunculkan semangat pegawai DJP tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat kepada institusi DJP. Ketidakpercayaan masyarakat (yang juga wajib pajak) dapat menimbulkan keengganan dalam membayar pajak. Berbagai kasus yang melibatkan pegawai DJP dapat menyebabkan masyarakat menilai bahwa institusi DJP merupakan institusi yang korupsi dan tidak serius melakukan reformasi. (www.pajak.go.id). Kondisi di atas merupakan salah satu potret sisi lain dari Direktorat Jenderal Pajak, di sisi lain tetap kita perlu menganalisa kejadian ini secara lebih objektif. Direktorat Jenderal Pajak tetap berupaya melakukan perbaikan dan reformasi secara keseluruhan. Salah satu hal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka modernisasi dan reformasi pelayanan perpajakan yakni dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari aparat pajak. Dengan adanya perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.
6
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap kinerja aparat pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees”.
1.2.
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasikan masalah-
masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
2.
Bagaimana kinerja fuskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
3.
Seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kinerja fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
1.3.
Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :
1.
Untuk mengetahui penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
2.
Untuk mengetahui kinerja fuskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
7
3.
Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kinerja fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
1.4.
Kegunaan Penelitian Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat yang besar bagi
penulis pribadi, intansimaupun pihak lain pada umumnya. Manfaat yang penulis harapkan dapat terwujud antara lain :
1.4.1. Kegunaan Teoritis 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan penulis dan menambah ilmu baik dalam teori maupun praktek tentang sistem administrasi perpajakan modern dan kinerja fiskus 2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan referensi bagi peneliti lain yang sejenis.
1.5.2 Kegunaan Praktis 1. KPP Pratama Bandung Karees mengetahui penerapan sistem administrasi perpajakan modern secara lebih efektif dan kinerja fiskus yang terjadi saat ini 2. Hasil pengkajian tersebut, diharapkan akan dapat diberikan rekomendasi pada KPP Pratama Bandung Karees untuk meningkatkan pemahaman
8
tentang
sistem
administrasi
perpajakan
modern
sehingga
upaya
peningkatan kinerja fiskus semakin baik 3. Bagi penulis sendiri adalah kesempatan untuk menerapkan apa yang didapat sewaktu kuliah dan menjadi bekal pengalaman untuk menjadi praktisi perpajakan sebagai cita-cita di waktu yang akan datang.
