perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemandirian keuangan suatu negara. Menurut Soemitro (1988) Dalam rangka pembangunan nasional, sampai didakan tax reform, pajak banyak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Pajak-pajak tidak saja digunakan sebagai alat untuk mendorong ke arah perkembangan tertentu tetapi juga
dapat
digunakan
sebagai
alat
untuk
mencegah/menghambat
perkembangan ke jurusan tertentu. Dalam struktur penerimaan negara perpajakan masih merupakan komponen terbesar penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Di samping mampu menyediakan sumber dana bagi pembiayaan berbagai proyek penanggulangan dampak krisis ekonomi, penerimaan perpajakan juga dapat mencegah terjadinya defisit anggaran. Pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat demi tercapainya pemerataan kesejahteraan di Indonesia.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
Tabel I.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyaran Rupiah) Pajak Non Pajak Jumlah Rupiah % Rupiah % 2007 490,988 69.53 215,120 30.47 706,108 2008 658,701 67.26 320,604 32.74 979,305 2009 619,922 73.18 227,174 26.82 847,096 2010 723,307 72.90 268,942 27.10 992,249 2011 878,685 75.41 286,568 24.59 1,165,253 Sumber : Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2013, Data Diolah Tahun
Sejak reformasi pajak dilakukan pada tahun 1984, pajak penghasilan di Indonesia telah tumbuh demikian cepat sebagai sumber pendapatan yang cukup penting. Selama 5 tahun terakhir kontribusi pajak terhadap penerimaan negara fluktuatif dari tahun ke tahun, namun nominalnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 kontribusi pajak terhadap penerimaan negara mencapai lebih dari 70%. Tabel I.2 Penerimaan Pajak Dalam Negeri (Milyaran Rupiah) Pajak Lain 2007 238,431 154,527 23,724 5,953 44,679 2,738 2008 327,498 209,647 25,354 5,573 51,252 3,035 2009 317,615 193,067 24,270 6,465 56,719 3,116 2010 357,045 230,605 28,581 8,026 66,166 3,969 2011 431,977 298,441 29,058 68,075 4,194 Sumber : Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2013, Data Diolah Tahun
PPh
PPN
PBB
BPHT
Cukai
Jumlah 470,052 622,359 601,252 694,392 831,745
Dari penerimaan pajak dalam negeri, Pajak Penghasilan memiliki kontribusi yang paling besar jika dibanding dengan sumber penerimaan lainnya. Kemiskinan disuatu negara dapat menimbulkan beberapa kendala bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Kesenjangan sosial di antara anggota masyarakat yang paling miskin dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi bagi bangsa secara keseluruhan. Untuk itu
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
perlu adanya regulasi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan masyarakat. Pajak dalam suatu negara memiliki fungsi distribusi pendapatan. Untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah dapat menggunakan Pajak Penghasilan. Karena manfaat dari pajak tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh pembayar pajak saja, tetapi dapat dirasakan pula oleh seluruh masyarakat. Tabel I.3 Realisasi Penerimaan Pajak Beberapa KANWIL (Milyaran Rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KANWIL/KPP
2010
2011
Temanggung 140,503 187,436 Karanganyar 382,948 463,132 Boyolali 132,205 164,709 Purwokerto 295,706 361,458 Sukoharjo 402,294 467,217 Kebumen 99,052 119,670 Purworejo 79,820 99,143 Klaten 170,373 195,817 Purbalingga 190,745 232,609 Cilacap 396,957 464,556 Surakarta 585,110 666,236 Magelang 262,544 294,002 Sumber : KPP Pratama Kota Surakarta
Pertumbuhan (%) 33,40 20,94 24,59 22,24 16,14 20,81 24,21 14,93 21,95 17,03 13,87 11,98
Penerimaan pajak di Kantor Wilayah Surakarta tahun 2011 sebesar 666,236 juta. Penerimaan ini meningkat sebesar 13,87 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 585,110 juta. Penerimaan pajak di Kantor Wilayah Surakarta pada tahun 2010-2011 merupakan jumlah yang paling besar jika dibandingkan dengan beberapa penerimaan di Kantor Wilayah lain di Jawa Tengah. Dengan demikian, Kota Surakarta memiliki kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak jika dibandingkan dengan beberapa Kantor Wilayah lain di Jawa Tengah.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
Tabel I.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2009-2011 Kontribusi PPh OP Rencana Realisasi Total Capaia terhadap Tahun Penerimaan Penerimaan PPh Penerimaan n (%) Penerimaa PPh OP OP PPh Non Migas n PPh Non Migas (%) 2009.1 39,175,982,284 36,458,459,615 93.06 82,844,417,299 44.01 2009.2 79,910,484,855 71,677,046,135 89.7 167,492,672,527 42.79 2009.3 118,934,586,235 102,003,485,941 85.76 246,469,835,017 41.39 2009.4 162,419,231,062 140,731,547,301 86.65 333,800,682,871 42.16 2010.1 49,976,620,281 35,886,766,932 71.81 79,361,139,175 45.22 2010.2 99,668,952,486 68,632,867,770 68.86 162,082,654,485 42.34 2010.3 137,934,368,825 108,265,636,955 78.49 254,056,532,699 42.61 2010.4 190,250,202,272 151,958,652,819 79.87 371,270,251,697 40.93 2011.1 44,428,487,960 40,340,407,065 90.8 90,586,752,478 44.53 2011.2 90,269,539,504 79,420,190,717 87.98 190,933,789,144 41.60 2011.3 139,265,316,386 132,311,236,068 95.01 303,920,440,707 43.53 2011.4 201,794,797,701 178,052,530,453 88.23 426,066,738,424 41.79 Sumber : KPP Pratama Kota Surakarta Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta tahun 2009-2011 tidak mencapai target yang direncanakan. Selisih antara target dan realisasi penerimaaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi rata-rata sebesar 15 persen. Sedangkan untuk kontribusi, penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KKP Pratama Surakarta memiliki kontribusi rata-rata sebesar 43 persen terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas. Salah satu obyek pajak adalah PPh OP (Orang Pribadi) yang perlu diperhatikan dalam proses pemungutannya dikarenakan PPh Orang Pribadi memberikan kontribusi yang besar terhadap total penerimaan pajak. UndangUndang Perpajakan kita yang menganut Self Assessment yaitu seorang Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setelah tahun pajak berakhir. Diharapkan, setelah Wajib Pajak diberikan kepercayaan, Wajib Pajak bisa menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak terutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian melaporkannya ke Kantor Pelayan Pajak di mana dia terdaftar. Dengan diterapkannnya sistem Self Assessment, dibutuhkan kejujuran dan kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak. Dalam penelitian SMERU, (2001) Analisis statistik menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mem pengaruhi upah pekerja kasar. Adanya hubungan yang positif antara tingkat upah minimum dan tingkat upah rata-rata juga ditemukan di berbagai kelompok pekerja, misalnya pekerja perempuan, muda usia, berpendidikan rendah, dan pekerja kerah putih (whitecollar). Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) memiliki hubungan yang erat dengan upah minimum karena penetapan kedua standar ini bersifat saling memperhatikan.
Upah
minimum
yang
rendah
dapat
mengakibatkan
penerimaan pajak penghasilan pasal 21 menjadi rendah juga karena pajak penghasilan 21 dihitung berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak wajib pajak. Pemerintah dalam menetapkan PTKP umumnya memperhatikan upah minimum provinsi di Indonesia secara keseluruhan. Penggenaan tarif pajak tidak memeperhitungkan tingkat inflasi. Masalah yang muncul adalah bahwa tarif pajak pengukur pendapatan dalam bentuk capital gain nominal, bukan capital gain riil. Dengan demikian inflasi dapat mendistorsi besarnya pajak yang dibebankan kepada seorang Wajib Pajak.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
Dengan latar belakang pemikiran diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik tentang “Analisis Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Surakarta”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh Penambahan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Surakarta? 2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kota terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi d i Kota Surakarta? 3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Surakarta
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis pengaruh Penambahan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Surakarta 2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kota terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Surakarta 3. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap penerimaan
Pajak
Penghasilan Orang Pribadi di Kota Surakarta.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Surakarta. 2. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah mengenai Pajak Penghasilan maupun variabel-variabel Pajak Penghasilan.
commit to user
