BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Selain itu, munculnya Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang sekarang telah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan dari Undang-Undang tersebut dan peraturan pendukungnya ini nantinya akan bermuara pada pelaksanaan Good Governance. Kepemerintahan yang baik (Good Governance) setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar 1
kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berterima umum. Hal tersebut diatur dalam undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Daerah yang mensyaratkan
bentuk
dan
isi
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan proses akuntansi, yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta pengelola bendahara umum daerah. Lebih lanjut aturan dalam penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah, juga ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
2
Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintah dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Akuntansi sebagai bidang ilmu memberikan pengetahuan tentang cara pengelolaan dan pemanfaatan dana yang akan dapat memberikan informasi kepada pihak tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi baik oleh pelaku swasta maupun pemerintah sendiri. Untuk menghasilkan informasi akuntansi, suatu organisasi atau lembaga perlu menyelenggarakan proses akuntansi yang formal, maka aktivitas proses akuntansi merupakan suatu fungsi khusus yang harus terdapat dalam organisasi yang biasanya dilakukan oleh bagian akuntansi. Bahwa ilmu yang mencatat kejadian-kejadian ekonomi tersebut adalah ilmu akuntansi. Salah satu kelompok ilmu akuntansi adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada badan pemerintah , dimana tujuan kegiatannya adalah tidak untuk mencari laba atau termasuk dalam organisasi nonprofit. Yang membedakan antara organisasi non-profit dengan organisasi profit adalah dalam tujuan organisasi, sumber dana dan peraturan pengendalian barang dan jasa. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan keuangan yang 3
bermanfaat mengenai aspek kepengurusan dan administrasi keuangan negara dan membantu untuk mengadakan control atas pengeluaran meliputi Anggaran Negara agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karna itu dengan adanya standar, undang-undang, dan peraturan yang mendukung tersebut, pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan telah melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan sebagai pijakan yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. Namun dalam prakteknya, pemerintah masih sering mengalami kendala ataupun masalah dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan undang undang tersebut, sehingga bisa mengakibatkan banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Jika kesalahan dalam proses terjadi, maka informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi salah saji sehingga akibatnya informasi tersebut tidak dapat dipercaya dan laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, ataupun keputusan yang telah diambil dari laporan tersebut menjadi tidak efektif. SKPD X di Kota Bukittinggi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah kota Bukittinggi sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah, Permendagri, dan teori-teori yang terkait dengan laporan keuangan.
4
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD X di Kota Bukittinggi yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Proses Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada SKPD X di Kota Bukittinggi)”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa masalah yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana proses sesungguhnya yang terjadi dalam praktek penyusunan laporan keuangan SKPD ? 2. Apakah proses akuntansi yang dijalankan oleh petugas atau pegawai SKPD sudah sesuai dengan dengan proses akuntansi yang benar? 3. Apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah, Permendagri serta teori-teori yang berlaku? 1.3 Tujuan Penelitian Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana proses sesungguhnya yang terjadi dalam praktek penyusunan laporan keuangan SKPD
5
2. Untuk mengetahui apakah proses akuntansi yang dijalankan oleh petugas atau pegawai SKPD
sudah sesuai dengan dengan proses
akuntansi yang benar 3. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah, Permendagri serta teori-teori yang berlaku? 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : a. Bagi penulis Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana Jurusan Akuntansi
Fakultas
Ekonomi
Universitas Andalas, serta memperluas wawasan mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan di sektor pemerintah. b. Bagi SKPD Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan SKPD. c. Bagi kalangan akademisi Sebagai tambahan literature akademis dalam pengembangkan praktek akuntansi pemerintahan terutama tentang sistem akuntansi keuangan daerah dan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.
6
1.5 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan dalam skripsi ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data BAB II HASIL PENELITIAN Pada hasil penelitian ini dijelaskan teori-teori dan konsep yang mendasari penyusunan skripsi, yang kemudian dikaitkan dengan hasil dari penelitian. BAB III PENUTUP Pada bagian penutup dijelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian ini. 1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan telah dipilih sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain: 1. Rahmi Sri Wahyuni (2015) Penelitian ini dilakukan oleh Rahmi Sri Wahyuni dengan judul “Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah (Studi kasus
7
pada SKPD X di Kota Pariaman)” dengan hasil telah terjadinya penyimpangan yang cukup signifikan dalam praktek akuntansi yang dijalankan SKPD X. 2. Edi herman (2014) Penelitian
ini
berjudul
“Mengungkap
Penyimpangan
Dalam
Proses
Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Studi Empiris pada SKPD di Provinsi Sumatra barat” dengan hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi penyimpangan yang cukup signifikan dalam praktek akuntansi yang dijalankan pada SKPD (Instansi di Provinsi Sumatra Barat) jika dibandingkan teori/dasar hukum yang berlaku. 3. Ruth Martha Napitupulu (2012) Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010”. Hasil analisis yang didapat adalah laporan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Fauziah (2011) Penelitian yang dilakukan berjudul, “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian Daerah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan
8
Permendagri No.13 Tahun 2006 dan PP Nomor 24 Tahun 2005, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD tentang pedoman sistem dan prosedur penata usahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 1.7 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual penelitian ini ditunjukkan dalam bentuk bagan alur di bawah ini.
9
1.8 Metodologi Penelitian 1.8.1
Jenis penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang membuat deskripsi secara sistematis, sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari penelitian yang dilakukan. 1.8.2
Objek penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada SKPD X di Kota Bukittinggi. 1.8.3
Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yaitu data yang diambil langsung dari SKPD X Kota Bukittinggi berupa dokumen - dokumen yang diperlukan. 1.8.4
Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: a. Studi Kepustakaan (Library Research) Merupakan pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan membahas dan mempelajari/menelaah teori-teori pada buku literature serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dapat berupa buku, literature, artikel ilmiah, majalah serta sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas
10
sehingga hal ini dapat menjadi landasan teori bagi pengembangan analisis penelitian. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Merupakan pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung pada lokasi penelitian dengan cara: 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber. 2) Observasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui pengamatan dan penjelasan secara langsung pada praktek yang telah ada pada objek penelitian. Hasil pengamatan ini kemudian dicatat dan dianalisis. 1.8.5
Metode Analisis
Dalam menganalisis dan penarikan kesimpulan final, penulis mengikuti cara yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Herman et al (2014) yang melakukan analisis dan penarikan kesimpulan dalam beberapa tahap: “kesimpulan final yang kami tarik melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah kami menetapkan kriteria (standar), dasar teori minimal yang ditetapkan oleh referensi yang sah menurut UU dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, seperti UU, PP, Peraturan Menteri. Kalau kami tidak menemukan dasar hukum yang kuat dalam UU dan peraturan yang berlaku, maka kami merujuk pada teori minimal yang ditetapkan oleh pakar akuntansi melalui buku - buku yang diterbitkan. Kriteria, standar atau teori minimal memiliki nilai bobot 100. Dan kemudian setiap variabel yang dianalisis ditetapkan bobotnya 11
(Pemberian nilai ini mungkin subjective atau objective) kemudian setiap persentase bobot akan dijumlahkan bersamaan dengan bobot teori, kriteria, atau konsep dasar. Misalnya akumulatif bobot teori adalah 11.000 sementara bobot dari analisis praktek adalah 11.200, maka net variance adalah 200. Kesimpulan finalnya adalah 11.200 dikurangi dengan 11.000 = 200. Interpretasi atas kesimpulan final adalah proses akuntansi yang ditetapkan oleh SKPD yang diteliti lebih baik sebesar 200 poin dari teori dasar, kriteria minimal atau standar minimal” Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa bobot atau skor yang diberikan bersifat subjective maka dalam memberikan bobot atau skor pada penelitian ini terlebih dahulu peneliti berdiskusi dengan pembimbing sehingga skor atau bobot yang diberikan dan tersaji dalam hasil penelitian adalah skor atau bobot yang tidak hanya berasal dari peneliti saja melainkan juga berasal dari pertimbangan terhadap pendapat dan masukan dari dosen pembimbing.
12
