BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Penelitian Ditetapkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan asas desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
memperkuat
Daerah
untuk
melaksanakan
penyelenggaraan
pemerintah berdasarkan kewenangannya secara mandiri. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam upaya penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik (Good Governance) telah ditetapkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang memuat berbagai perubahan
mendasar dalam penyusunan pengelolaan dan pelaporan anggaran negara yang berasas
pada
akuntabilitas
yang
berorientasi
pada
hasil,
profesionalitas,
proposionalitas, transparan dalam pengelolaan, dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Penetapan kebijakan tersebut menjadi
titik awal perbaikan dalam sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan laporan keuangan pemda untuk tahun anggaran 2010 buruk. BPK menyatakan 326 pemda atau 91% dari 358 pemda mendapat predikat buruk, hanya 32 pemda yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun hasil tersebut meningkat dari tahun anggaran 2009. Buruknya pengelolaan laporan keuangan pemda sebagian besar terjadi karena sistem pengendalian intern (SPI) yang belum berfungsi secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk tahun anggaran 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota Bandung merupakan salah satu pemerintah daerah yang belum menerapkan sistem pengendalian internal secara optimal. Pelaksanaan pengendalian intern memerlukan suatu prosedur yang dapat menyatukan elemen-elemen agar dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian
intern
pemerintah
ini
penting
mengingat
adanya
tuntutan
penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menjamin akuntabilitas dan
transparansi yang efektif dan efisien. SPIP menekankan pada pentingnya komitmen dari pimpinan instansi pemerintah dalam menerapkan prinsip dan tanggung jawab. SPIP menjadi kunci untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik dalam menghasilkan kualitas pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pemerintah mengatur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu tujuan dari sistem pengandalian intern pemerintah adalah menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Laporan keuangan yang dapat diandalkan merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang baik. Selain dari laporan keuangan yang Andal, karakteristik laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) paragraph 32 terdiri dari relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Salah satu bentuk dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan sistem pengendalian internal yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis komputer dalam menerapkan sistem akuntansinya. Dengan adanya sistem aplikasi teknologi komputer diharapkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban publik dapat disusun lebih akurat dan mengurangi kesalahan dalam penyajian informasi. Terdapat banyak software aplikasi akuntansi berbasis komputer saat ini, salah satunya milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikhususkan untuk pemerintah daerah yaitu Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang telah disesuaikan dengan
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan
Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. SIMDA yaitu suatu aplikasi sistem akuntansi pemerintah daerah yang terpadu yang dibangun sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah dalam menjalankan sistem akuntansinya, mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah. Pengarah tim pengembangan aplikasi SIMDA dari BPKP menyatakan baru sekitar 152 dari 473 pemerintah daerah di Indonesia yang sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) atau sekitar 32% (Saefudin Rizal, Harian Kompas.com, 29 Agustus 2008). Dengan digunakannya aplikasi SIMDA terjadi perubahan pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan secara manual beralih dengan terkomputerisasi yang membantu daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun pada kenyataanya dalam pemanfaatan sistem informasi, satu hal yang diperlukan adalah bagaimana instansi dapat memastikan bahwa sistem informasi yang ada memiliki sistem pengamanan dan pengendalian yang memadai. Penggunaan sistem informasi di organisasi bukannya tanpa risiko, akses yang tidak sah, perangkat
lunak yang tidak berfungsi, kerusakan pada perangkat keras, gangguan dalam
komunikasi, bencana alam, dan kesalahan lainnya dapat saja terjadi. Kesalahankesalahan yang ada dalam pemanfaatan sistem informasi yang digunakan dalam suatu instansi dapat mempengaruhi output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Dalam hal ini akibat dari lemahnya pengendalian dalam sistem informasi manajemen keuangan
daerah (SIMDA) yang digunakan oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak relevan, tidak andal, tidak dapat dibandingkan, dan tidak dapat dipahami. Oleh karena itu dalam setiap aktivitas pemerintah diperlukan sistem pengendalian internal, termasuk dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem informasi manajemen keuangan daerah dibutuhkan pengendalian sistem informasi yang disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern yang menjelaskan salah satu kegiatan pengendalian intern yaitu melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, sehingga output yang dihasilkan dari sistem yang berupa laporan keuangan dapat dihasilkan dengan kualitas yang baik berupa laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2009 dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah. Dan pada tahun anggaran 2010 menurut hasil wawancara terkait
hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung mendapat opini wajar
dengan pengecualian (WDP), opini tersebut meningkat dari tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 2009 yang mendapatkan opini disclaimer. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu pemerintah daerah yang belum melaksanakan sistem pengendalian intern maupun
pengendalian sistem informasi secara optimal. Penelitian ini merujuk pada Budi Prabowo (2010) yang telah melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (survey pada Pemerintah Kota Cimahi)”. Hasil penelitian menunjukkan sistem aplikasi SIMDA Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cimahi sebesar 73,9%. Berdasarkan uraian diatas, penulis melihat adanya suatu fenomena yang menarik, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh pelaksanaan sistem pengendalian intern yang belum dilakukan secara optimal, sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008 salah satu kegiatan pengendalian intern yang dapat dilakukan yaitu pengendalian
atas pengelolaan sistem informasi.
Dan sistem
informasi yang digunakan dalam kegiatan akuntansi di Pemerintah Kota Bandung yaitu sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA). Dalam melaksanakan pemanfaatan sistem informasi tersebut dibutuhkan pengendalian sistem informasi yang berupa pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, sehingga dapat menjamin bahwa informasi berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dari sistem tersebut dihasilkan dengan kualitas yang baik. Dengan
demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “PENGARUH
PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI SIMDA (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung).”
1.2
Perumusan Masalah Penelitan Berdasarkan latar belakang dari fenomena yang telah diungkapkan di atas,
maka peneliti membuat perumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIMDA yang saat ini dijalankan khususnya dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Apa saja elemen-elemen dalam pelaksanaan Pengendalian Sistem Informasi SIMDA tersebut. 3. Seberapa besar pengaruh pengendalian sistem informasi yang meliputi pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi (application control) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
1.3
Batasan Masalah Mengingat keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan agar penelitian dapat
dilakukan secara lebih fokus dan mendalam, maka tidak semua faktor terkait diteliti. Untuk itu peneliti memberi batasan masalah sebagai berikut:
1. Penelitian dilakukan pada implementasi SIMDA di Instansi Pemerintah Kota
Bandung yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota
Bandung dan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian penting
dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Penelitian di fokuskan pada Pengendalian Sistem Informasi yang terdiri dari
Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah berbasis komputer. 3. Tidak semua indikator dalam pengendalian sistem informasi diteliti, seperti pengaruh jaringan komputer. 4. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung dan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung yang lebih bersifat pendapat atau persepsi.
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui elemen Pengendalian Sistem Informasi yang ada dalam menjalankan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah).
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Sistem Informasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) terhadap kualitas laporan
keuangan (meliputi: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami).
1.5
Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan
kontribusi untuk pihak-pihak terkait, antara lain: 1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh pengendalian sistem informasi
SIMDA (Sistem
Informasi Manajemen Keuangan Daerah) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Bagi Pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi kepustakaan bagi mahasiswa maupun penulis yang ingin meneliti mengenai Pengendalian Sistem Informasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah), selain itu diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Bagi Organisasi Pemerintah Menjadi
bahan
masukkan
bagi
Pemerintah
Kota
Bandung
untuk
melaksanakan Pengendalian Sistem Informasi SIMDA (Sistem Informasi
terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Manajemen Keuangan Daerah) sehingga dapat memberikan pengaruh
