BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum. Selain itu, memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang
ini
atau
berdasarkan
Undang-Undang
lainnya”. Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan
1
2
melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.1 Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Mengenai bentuk akta dijelaskan oleh Pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa setiap akta notaris terdiri dari awal akta, isi akta dan akhir akta. Pengertian pejabat umum dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Pengertian berwenang meliputi: berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh orang yang berkepentingan. Berwenang terhadap aktanya, yaitu yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan Undang-Undang atau yang dikehendaki yang bersangkutan, serta berwenang terhadap waktunya dan berwenang terhadap tempatnya, yaitu sesuai tempat kedudukan 1
Salim HS. & H. Abdullah, 2007, Perancangan Kontrak dan MOU, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101-102.
3
dan wilayah jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.2 Tan Thong Kie berpendapat bahwa : “Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-Undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta”.3 Notaris, dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:4 1.
memiliki integeritas moral yang baik
2.
harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
3.
sadar akan batas-batas kewenangannya
4.
tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang Setiawan menjelaskan bahwa:
“Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, 2
Habieb Adjie, 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14. 3 Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 166. 4 Liliana Tedjasaputro, 1995, Etika Profesi Notaris (dalam penegakan hukum pidana), BIGRAF Publishing, Yogyakarta, hlm. 86.
4
Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika”.5 Kinerja Notaris sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), beserta dengan sanksinya. Bagian pertama mengatur tentang Notaris dalam menjalankan jabatan dan wilayah kerja. Kedua tentang syarat-syarat untuk pengangkatan Notaris dan cara pengangkatan yang harus dipenuhi. Bilamana ketentuan ini tidak dipenuhi, maka akta yang di buat di hadapan Notaris menjadi tidak sah. Ketiga, mengatur tentang bentuk akta, minuta, salinan dan repertorium. Keempat, tentang pengawasan terhadap para Notaris dan akta-aktanya. Kelima, mengatur tentang tata cara penyimpanan dan pengambil-alihan minuta dan repertorium dalam hal Notaris meninggal dunia, berhenti atau pindah. Sebagai suatu pejabat umum Notaris harus tergabung dalam suatu organisasi. Organisasi yang sesuai dengan UUJN adalah organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908,
diakui
sebagai
Badan
Hukum
(rechtspersoon)
berdasarkan
Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908
5
Wawan Setiawan, 2004, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, Media Notariat, Edisi Mei-Juni, hlm.25.
5
Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris di Indonesia. Diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 1022.HT.01.06, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995. Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) berisi ketentuan: (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris. (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.”
6
Sesuai Pasal 82 ayat (4) di atas, ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris. Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris menyatakan tujuan perkumpulan, adalah: 1. 2.
3.
4.
Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha: 1.
2.
3.
4.
5.
Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga
7
6.
7.
pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.
Di Kabupaten Sleman tidak semua Notaris bergabung dalam I.N.I sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagian Notaris ada yang bergabung dalam organisasi Notaris lain selain I.N.I., khususnya yang akan diteliti oleh penulis adalah Asosiasi Notaris Indonesia (A.N.I). Berdasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini dengan judul tesis “KEBERADAAN NOTARIS YANG TIDAK BERGABUNG DALAM ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN SLEMAN”.
B. Permasalahan Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat disusun adalah: 1.
Bagaimana keberadaan notaris yang tidak bergabung dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Sleman?
8
2.
Apa saja hambatan dalam menjalankan profesinya bagi notaris yang tidak bergabung dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Sleman?
C. Keaslian Penelitian Penelitian tentang Keberadaan Notaris Yang Tidak Bergabung Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Sleman belum pernah diteliti oleh pihak lain. Penelitian berkaitan dengan Organisasi Notaris yang pernah diteliti adalah sebagai berikut: 1.
Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Banjarmasin Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Notaris, yang ditulis oleh Rustini Hartati 6, tahun 2010. Rumusan Masalah: a.
Bagaimana peranan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Banjarmasin Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Notaris?
b. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi perlindungan hukum bagi Notaris di Kota Banjarmasin? Kesimpulan dari penelitian Rustini Hartati adalah sebagai berikut: a.
6
Perlindungan Hukum dari Organisasi Notaris (Ikatan Notaris
Rustini Hartati, “Peranan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Banjarmasin Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Notaris”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2010.
9
Indonesia) kepada anggotanya yaitu akan memberikan bantuan sepanjang Notaris yang dikenai sanksi jabatan tersebut adalah anggota aktif INI yang selama dalam masa keanggotaannya melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap organisasi, selain itu INI juga memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas. b.
Faktor penghambat dalam implementasi perlindungan hukum bagi Notaris
di
Kota
bersangkutan
Banjarmasin
sebagai
anggota
antara INI
lain
Notaris
yang
selama
dalam
masa
keanggotaannya kurang aktif dalam melaksanakan kewajibankewajiban terhadap organisasi, sehingga INI kesulitan dalam memberikan perlindungan. Selain itu, kesibukan pengurus INI yang bekerja sebagai dosen, maupun yang bekerja sebagai Notaris dan yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing
Instansi
terkait,
sehingga
kurang
dalam
memperhatikan anggota INI serta masih kurangnya aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2.
Pengawasan Terhadap Notaris Yang Tidak Tergabung Dalam Keanggotaan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Di Kabupaten Sleman, yang ditulis oleh Dien Anggraini 7, tahun 2013.
7
Dien Anggraini, “Pengawasan Terhadap Notaris Yang Tidak Tergabung Dalam Keanggotaan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Di Kabupaten Sleman”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2013.
10
Rumusan Masalah: a.
Bagaimana persepsi Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi INI, dan Akademisi berkaitan dengan keberadaan organisasi di luar INI?
b. Bagaimana pengawasan terhadap Notaris yang tidak tergabung dalam keanggotaan organisasi INI di Kabupaten Sleman? Kesimpulan dari penelitian Rustini Hartati adalah sebagai berikut: a.
Berbagai macam persepsi yang diberikan oleh pihak-pihak antara lain oleh Kemenkumham, Akademisi, Pengurus INI mengenai keberadaan organisasi diluar INI adalah hal yang cukup wajar. Demokrasi
Pancasila
seyogyanya
tidak
dimaknai
sebagai
demokrasi sebebas-bebasnya dalam bentuk demokrasi yang berkembang dalam sistem kapitalis. Peraturan menteri yang terbentuk
sebagai
perintah
dari
Undang-undang
tidak
menyebutkan secara tegas pernyataan INI sebagai satu-satunya organisasi yang diakui. Tumbuh dan berkembangnya organisasi Notaris di luar INI merupakan bentuk sebagai kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sah-sah saja. Namun meskipun begitu perlu diingat bahwa hadirnya Notaris ditengah masyarakat dan merupakan bagian dari pelaku dalam sistem hukum Indonesia harus tetap mengedepankan sikap profesionalisme sebab mengingat jabatan Notaris sebagi jabatan
11
yang bersifat mulia dan bermartabat.
b.
Pengawasan terhadap Notaris yang tidak tergabung dengan INI di Kabupaten Sleman adalah sama dengan pengawasan yang dilaksanakan terhadap Notaris yang tergabung dengan INI. Jadi, yang membedakan hanyalah jika terhadap Notaris yang tergabung dengan INI terdapat pengawasan secara internal melalui Dewan Kehormatan Daerah selain pengawasan eksternal oleh MPD, sedangkan Notaris yang tidak tergabung dengan INI tidak memiliki organ pengawas internal seperti halnya INI dan hanya diawasi oleh MPD. Dalam penelitian ini memang memiliki kesamaan yaitu
berkaitan dengan organisasi notaris, tetapi dalam penelitian saudari Rustini Hartati lebih menitikberatkan pada Peranan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Banjarmasin Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan penelitian saudari Dien Anggraini menekankan pada Pengawasan Terhadap Notaris Yang Tidak Tergabung Dalam Keanggotaan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Di Kabupaten Sleman. Penelitian yang penulis buat menitikberatkan permasalahan pada “Keberadaan Notaris Yang Tidak Bergabung Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Sleman”.
12
D. Faedah Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Faedah Bagi Ilmu Pengetahuan a.
Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada Keberadaan Notaris Yang Tidak Bergabung Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Sleman.
b. Untuk mengembangkan Ilmu Hukum Kenotariatan khususnya tentang Keberadaan Notaris Yang Tidak Bergabung Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Sleman, sebagai bagian dari referensi penelitian lain selanjutnya. 2.
Faedah Bagi Pembangunan Negara dan Bangsa Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.
E. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 1.
Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis keberadaan notaris yang tidak bergabung dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Sleman.
13
2.
Untuk mengetahui, mengkaji menganalisis hambatan bagi notaris dalam menjalankan profesinya yang tidak bergabung dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Sleman.
