BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Peran auditor investigatif dalam mengungkap tindak pidana khususnya kasus korupsi di Indonesia cukup signifikan. Beberapa kasus korupsi besar seperti kasus korupsi simulator SIM, skandal mega korupsi Bank Century, serta kasus Hambalang merupakan kasus yang dalam penanganannya melibatkan pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kasus-kasus tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bahkan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menetapkan tersangka. Salah satu permasalahan utama dalam pengungkapan kasus korupsi adalah terkait dengan proses pembuktian. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kapasitas intelektual cukup tinggi, dilakukan secara rapi, dan tidak mudah dibuktikan. Persoalan sulitnya proses pembuktian inilah yang seringkali menjadi hambatan dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang berlaku di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undangundang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheories). Menurut teori
1 Penguatan Kemampuan Auditor..., Gita Astrida Kosasih, Fakultas Hukum UMP, 2017
pembuktian ini, pemidanaan harus didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbel en gronslag), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan perundang-undangan (Andi Hamzah 2002: 252). Sebagai konsekuensi diterapkannya sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif tersebut, maka untuk dapat menjatuhkan pidana, disyaratkan terpenuhinya dua syarat yaitu alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Djoko Prakoso , 1988: 36). Proses pembuktian mengandung korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspekaspek sebagai berikut. 1. perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti; 2. apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya; 3. delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu; 4. pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa (Martiman Prodjohamidjojo, 2001: 99). Pembuktian diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal kewajiban pembuktian, KUHAP menganut asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), sehingga beban pembuktian diserahkan pada pihak yg mendakwa yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan kepada terdakwa.
2 Penguatan Kemampuan Auditor..., Gita Astrida Kosasih, Fakultas Hukum UMP, 2017
Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu. 1. keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. surat; 4. petunjuk; 5. keterangan terdakwa. Penyidik dan/atau JPU seringkali meminta bantuan auditor BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif guna membuktikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut dan/atau menghitung kerugian negaranya. Karena tujuan pemeriksaan
investigatif
ini
adalah
untuk
mengidentifikasi
dan
mengungkapkan kecurangan (fraud) atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam pemeriksaan investigatif relatif berbeda dengan jenis pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja ataupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya. Dalam pemeriksaan investigatif, seorang auditor memulai suatu pemeriksaan dengan praduga akan adanya kemungkinan kecurangan dan kejahatan yang akan diidentifikasi dan diungkap melalui pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Sebagai tindak pidana yang masuk dalam klasifikasi kejahatan luar biasa (extraordinary crime), proses pembuktian tindak pidana korupsi khususnya dalam proses peradilan tidaklah mudah. Peran pemeriksaan investigatif dalam proses pembuktian ini adalah agar hasil pemeriksaan investigatif dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan/atau penyidikan
3 Penguatan Kemampuan Auditor..., Gita Astrida Kosasih, Fakultas Hukum UMP, 2017
oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, aparat penegak hukum akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan termasuk menggunakan bukti audit yang memenuhi klasifikasi sebagai alat bukti. Selain itu, sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus, seorang auditor investigatif dapat dimintai keterangan sebagai ahli di dalam sidang pengadilan, dan keterangannya tersebut menurut KUHAP diklasifikasikan sebagai alat bukti keterangan ahli. Agar bukti audit yang dikumpulkan dalam pemeriksaan investigatif dapat berperan sebagai alat bukti di pengadilan, tentunya harus memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sebagai contoh, bukti pemeriksaan berupa bukti keterangan atau konfirmasi, dokumen dan representasi tertulis, maupun surat balasan konfirmasi, dapat berperan sebagai alat bukti surat. Bukti analitis dan bukti matematis dapat berperan sebagai alat bukti petunjuk sepanjang terdapat kesesuaian dengan alat bukti yang lain maupun sebagai alat bukti surat. Sedangkan bukti berupa bukti hasil pemeriksaan fisik dan bukti elektronik dapat berperan sebagai alat bukti petunjuk. Selain itu, LHP BPK yang merupakan salah satu produk legislasi yaitu Keputusan BPK dapat pula diklasifikasikan sebagai alat bukti surat. Auditor investigatif BPK mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda, seperti lulusan akuntansi, teknik sipil, sosiologi, dan ilmu computer. Hal tersebut menjadi salah satu kelemahan dari seorang auditor investigatif mengingat bahwa seorang auditor investigatif BPK diwajibkan
4 Penguatan Kemampuan Auditor..., Gita Astrida Kosasih, Fakultas Hukum UMP, 2017
untuk menguasai hukum pidana dan hukum acara pidana serta KUHP dan KUHAP. Seorang auditor investigatif harus mempunyai kemampuan untuk membuktikan bahwa laporan hasil pemeriksaan tersebut merupakan bukti yang relevan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Berdasarkan survey penelitian wawancara yang dilakukan di Jakarta dengan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa kemampuan yang dimiliki auditor investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat dibutuhkan dalam membantu mengungkap tindak pidana korupsi. Namun, dalam kenyataannya auditor Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari latar pendidikan yang berbeda yang menimbulkan suatu kelemahan bagi auditor investigatif maka perlu adanya suatu penguatan kemampuan khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penguatan Kemampuan Auditor Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”.
5 Penguatan Kemampuan Auditor..., Gita Astrida Kosasih, Fakultas Hukum UMP, 2017
B. Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Mengapa auditor investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memiliki kemampuan khusus? 2. Apa sajakah penguatan kemampuan auditor investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengungkap tindak pidana korupsi ?
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui dan memahami alasan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memiliki kemampuan khusus 2. Menganalisis penguatan kemampuan auditor investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengungkap tindak pidana korupsi
D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian diharapkan akan memberi manfaat yang khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : 1. Manfaat Teoritis
6 Penguatan Kemampuan Auditor..., Gita Astrida Kosasih, Fakultas Hukum UMP, 2017
a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi; b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan kontribusi dan pemahaman bagi masyarakat atau pembaca tentang peran auditor investigatif; b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak, bagi auditor investigatif dapat dijadikan bahan referensi untuk meningkatkan pengetahuan khususnya terkait dengan aspek-aspek hukum dalam audit investigatif.
7 Penguatan Kemampuan Auditor..., Gita Astrida Kosasih, Fakultas Hukum UMP, 2017
