Kata Kunci : pemeriksaan investigatif, BPK, kerugian negara, analisis KPK

Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Analisis Penggunaan Hasil Audit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi: Studi Kasus Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Tahun 2004 di Komisi Pemilihan Umum

Penulis Pertama Penulis Kedua Program Studi Fakultas

: Sonia Natassia Afifi : Robert Porhas Tobing : Ekstensi Akuntansi : Ekonomi

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan analisis penggunaan hasil tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hasil pemeriksaan investigatif terdapat perhitungan potensi kerugian negara. Namun untuk kepastian nilai kerugian negara yang sebenarnya, harus dilengkapi lagi dengan laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK, KPK akan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Agar kinerja BPK dan KPK lebih efektif, perlu ditingkatkan kerjasamanya terutama di bidang pemeriksaan investigatif.

Kata Kunci : pemeriksaan investigatif, BPK, kerugian negara, analisis KPK

This study aims to analyze the investigative examination by the The Audit Board of The Republic of Indonesia and the analysis of the use of audit results by the Corruption Eradication Commission. In the investigative examination includes the calculation of potential state loss. However, for the exact value of the actual loss, must be complemented with the loss calculation report, which is performed by BPKP (Development and Financial Supervisory Board). Based on the investigative examination from BPK, KPK conducts an inquiry, investigation and prosecution. In order for the effectiveness of performance between BPK and KPK, they need to improve their cooperation especially in investigative examination. Keywords : investigative examination, BPK, potential state loss, KPK analysis

Pemeriksaan Investigatif..., Sonia Natassia Afifi, FE UI, 2013

Pendahuluan Latar Belakang Korupsi saat ini makin banyak dilakukan oleh berbagai kalangan dan menjadi suatu isu hangat yang masih dibicarakan hingga saat ini. Korupsi berdampak negatif pada kehidupan pribadi bangsa, menghambat kemajuan, dan tidak efisiennya perekonomian. Terdapat banyak kasus korupsi yang terjadi, dan terdapat anggapan di masyarakat bahwa korupsi akan sulit untuk diberantas karena adanya opini bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh permainan uang dan kekuasaan. Audit memberikan kontribusi dalam strategi memerangi korupsi. Kerugian negara dapat ditemukan oleh penerapan audit yang efektif seperti audit forensik dan audit investigatif. Wadah akuntan untuk melawan korupsi sangatlah luas. Akuntan bisa menjadi auditor pemerintah dalam bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal departemen/lembaga. Auditor di lembaga tinggi negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam melaksanakan tugasnya, BPK menyelenggarakan tiga fungsi yaitu: fungsi operasional (fungsi pemeriksaan), fungsi rekomendasi (memberikan pertimbangan dan saran), dan fungsi yudikasi (melaksanakan proses tuntutan perbendaharaan dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam proses tuntutan rugi). Secara lebih jauh, tugas dan wewenang BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Terdapat tiga jenis pemeriksaan BPK RI sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 15 tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 4, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah (Pusat, daerah, BUMN maupun BUMD), dengan tujuan pemeriksaan memberikan pernyataan pendapat/opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal pemerintah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sering juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang direncanakan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/ pemeriksaan investigatif, setelah BPK RI memberikan pendapat disclaimer. Di kalangan auditor eksternal pemerintah (BPK), istilah audit operasional merupakan suatu hal yuang sudah biasa seperti jenis audit lainnya., seperti


audit keuangan dan audit kinerja. Pemeriksaan investigatif ini muncul dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan dalam penjelasan Undang-undang tersebut. Pemeriksaan investigatif ini termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan ini, BPK melakukan pekerjaan investigatif. Seperti diketahui, istilah investigasi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu penyelidikan yang berlandaskan pada hukum dan rasa keadilan untuk mencari kebenaran dengan tingkat kebenaran yang tinggi (high level of assurance) mengenai suatu permasalahan yang ditemukan. Tujuan dari audit investigatif ini adalah untuk mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/ daerah/ unsur pidana. Hal ini berbeda dengan jenis audit lain yang di BPK, yaitu pemeriksaan keuangan (audit keuangan) dan pemeriksaan kinerja (audit kinerja). Jadi audit investigatif merupakan lanjutan kegiatan pemeriksaan terhadap suatu masalah tertentu untuk mendapatkan bukti-bukti pendukung yang lebih tinggi derajat kebenarannya. Hal inilah yang menjadikan audit investigatif lain dengan jenis audit keuangan dan audit kinerja karena sebelum dilaksanakan audit, di awal proses audit telah diindikasikan adanya penyimpangan yang dapat/ berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/ kekayaan negara dan perekonomian di pihak yang akan diaudit. Dengan maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama korupsi yang dilakukan di lingkungan pemerintah, maka penelitian ini mengambil judul yaitu Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Analisis Penggunaan Hasil Audit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Tahun 2004 di Komisi Pemilihan Umum).

Rumusan Masalah Permasalahan dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada penggunaan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani suatu kasus. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: - Bagaimana proses audit investigatif oleh BPK dan KPK dalam mendeteksi korupsi? - Bagaimana hasil pemeriksaan audit investigatif BPK digunakan oleh KPK dalam mendeteksi korupsi pada kasus pengadaan tinta sidik jari Pemilu tahun 2004 di Komisi Pemilihan Umum?


Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah: - Menganalisis kinerja BPK dan KPK dalam mendeteksi korupsi - Menganalisis upaya KPK dalam mendeteksi korupsi dalam kasus pengadaan tinta sidik jari Pemilu tahun 2004 di Komisi Pemilihan Umum.

Tinjauan Teoritis Pengertian Korupsi Berdasarkan

Tuanakotta

(2007),

korupsi

umumnya

didefinisikan

sebagai

penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (misuse of public office) untuk keuntungan pribadi. Korupsi yang didefinisikan seperti itu meliputi, misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, kickbacks dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan ”pencurian” (embezzlement) dana-dana pemerintah. Berdasarkan Undang-undang no. 31/1999 jo. No. 20/2001, menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan: -

Melawan hukum, memperkaya diri orang/ badan lain yang merugikan

keuangan/

perekonomian negara (pasal 2) -

Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/ kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara (pasal 3)

Alasan Melakukan Korupsi Menurut Association of Certification Fraud Examiner (ACFE) occupational fraud dapat digambarkan sebagai Fraud Tree. Tiga cabang utama tree ini adalah corruption, asset misapproriation, dan fradulent statements. Karena korupsi merupakan salah satu cabang dari occupational fraud, seseorang melakukan korupsi dapat dijelaskan dengan teori Fraud Triangle yang diperkenalkan Cressey (n.d), sebagai berikut: -

Tekanan atau dorongan (pressure) Insentif dapat berupa mendapatkan kekayaan yang luar biasa sehingga dengan kekayaan ini nanti bisa menyuap para aparat agar lolos dari jerat hukuman atau hukumannya ringan sehingga masih dapat menikmati harta jarahannya selama beberapa keturunan. Pressure misalnya terjerat hutang yang besar akibat judi.

-

Kesempatan atau peluang (opportunity) Kesempatan timbul karena adanya kelemahan dalam pengendalian internal. Misal tidak adanya supervisi atau review, tidak adanya pemisahan fungsi, tidak adanya persetujuan


manajemen atas pengeluaran biaya-biaya dan tidak adanya SOP (standard operating procedure). -

Pembenaran (rationalization) Rationalization adalah kecenderungan seseorang untuk membenarkan tindakannya. Pada umumnya para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan kecurangan tetapi adalah sesuatu yang memang merupakan haknya bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasinya.

Pengertian Audit Investigatif Menurut Tuanakotta (2007) investigasi secara sederhana dapat didefiniskan sebagai upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum (acara) yang berlaku. Terminologi pemeriksaan investigatif itu sendiri muncul dalam Undangundang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pendekatan Audit Investigatif Berikut ini adalah pendekatan dalam audit investigatif: a. Reaktif Audit investigatif dikatakan bersifat reaktif apabila auditor melaksanakan audit setelah menerima atau mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat reaktif umumnya dilaksanakan setelah auditor menerima atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi misalnya dari auditor lain yang melaksanakan audit jika tidak tersedia informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan dan kejahatan. b. Proaktif Audit investigatif dikatakan bersifat proaktif apabila auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum melaksanakan audit investigatif. Auditor secara aktif mencari, mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi-informasi yang diperoleh untuk menemukan kemungkinan adanya kecurangan atau kejahatan. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif Garis besar pemeriksaan investigatif secara keseluruhan, dari awal sampai dengan akhir, sebagai berikut: a. Pra Pemeriksaan Investigatif


Informasi awal sebagai dasar penugasan audit investigatif biasanya berasal dari salah satu atau gabungan dari beberapa sumber. Sumber-sumber tersebut antara lain berasal dari pengaduan masyarakat, pihak aparat penegak hukum atau hasil audit reguler. Menyusun hasil telaahan informasi awal, berupa gambaran umum organisasi, indikasi bentuk-bentuk penyimpangan dan rekomendasi penanganan. b. Persiapan Pemeriksaan Investigatif Sasaran dan ruang lingkup audit investigatif ditentukan berdasarkan hasil penelaahan informasi awal. Audit investigatif memerlukan program kerja audit, yang berisi langkahlangkah kerja audit yang akan dijadikan arah/ pedoman bagi auditor yang bersangkutan. Pada tahapan perencanaan dilakukan: pengujian hipotesa awal, identifikasi bukti-bukti, menentukan tempat/ sumber bukti, analisis hubungan bukti dengan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigatif. c. Pelaksanaan Pelaksanaan audit Investigatif harus dilakukan oleh auditor yang kompeten, memiliki integritas serta independensi. Pada tahap ini tim harus memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan tindakan pidana korupsi. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan: pengumpulan bukti-bukti pengujian fisik, konfirmasi, observasi, analisis dan pengujian dokumen, interview, penyempurnaan hipotesa, dan review kertas kerja. Dalam rangka mengumpulkan bukti yang lengkap, auditor (investigator) harus memahami jenis fraud dan bagaimana kecurangan tersebut telah dilakukan. Bukti-bukti yang dikumpulkan harus memadai untuk membuktikan identitas pelakunya, mekanisme pelaksanaan fraud, dan jumlah kerugian finansial yang diderita. d. Pelaporan Fase terakhir, dengan isi laporan hasil Pemeriksaan Investigatif kurang lebih memuat: unsur-unsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak kerugian keuangan akibat penyimpangan/ tindakan melawan hukum, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/ tindakan melawan hukum yang terjadi, dan bentuk kerjasama pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/ tindakan melawan hukum khusus untuk lembaga BPK di Indonesia, proses penyusunan laporan ini terdiri dari beberapa kegiatan sampai disetujui oleh BPK untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada Kejaksaan Agung, yang fasenya sebagai berikut: penyusunan konsep awal laporan, presentasi hasil pemeriksaan investigatif di BPK, melengkapi bukti-bukti fase terakhir, finalisasi laporan dan pengandaan laporan.


Alat bukti yang kuat dalam kasus korupsi Tugas auditor dalam membantu penyidik adalah melakukan audit forensik, menentukan perbuatan melawan hukum terutama hukum material yang memang merupakan salah satu keahlian akuntan, mempelajari modus operandinya, menghitung kerugian negara dan memperoleh alat bukti surat yang berisi penyimpangan-penyimpangan dari hukum material sesuai perkara korupsi yang sedang ditangani sebagai bukti tersangka berindikasi melakukan korupsi yang termasuk dalam bukti surat butir d. Dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP, alat bukti yang kuat dalam perkara tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus yang diduga korupsi adalah bukti keterangan ahli dan surat dengan alasan: -

Sepanjang akuntan yang menjadi saksi ahli masuk pokok perkara sedikit mengetahui hukum yang berkaitan dengan korupsi termasuk batasan ahli baik yang diatur dalam KUHP maupun KUHAP, menguasai permasalahan kasus yang diperiksa, dalam sidang pengadilan dapat menjelaskan kepada hakim dengan bahasa yang sederhana, sehingga hakim yakin telah terjadi tindak pidana.

- Korupsi dan dapat dengan cepat mengerti arah pertanyaan pembela sehingga selalu dapat menjawab pertanyaan pembela dengan tepat. - Akuntan sesuai keahliannya bekerja sama dengan penyidik, dapat mengumpulkan alat bukti surat termasuk butir d untuk mendukung keterangan ahlinya. Bukti surat merupakan benda mati, sehingga tidak dapat diartikan lain, selain yang diuraikan dalam bukti surat tersebut

Mekanisme kerja yang dilakukan oleh KPK: a. Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang berasal dari masyarakat umum yang melaporkan ke KPK. Jika terdapat pengaduan dari masyarakat, maka penyidik KPK dapat langsung menyelidiki apakah terbukti adanya korupsi. Khusus untuk informasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat, namun memerlukan penelahaan lebih mendalam untuk menentukan apakah cukup alasan untuk dilakukan audit investigatif. b. Permintaan dari penyidik adalah yang langsung berasal dari KPK sendiri. Jika KPK menemukan ada sesuatu yang mengindikasikan korupsi, maka KPK dapat langsung meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif. c. Informasi awal yang didapatkan KPK dalam penyelidikan, berupa siapa yang menjadi tersangka, tindak pidana jenis apa, siapa saja yang diuntungkan dalam suatu kasus korupsi,


serta dilengkapi dengan adanya perhitungan kerugian negara. Namun dalam melengkapi keempat unsur ini, KPK berhak meminta BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negara. Dengan adanya perhitungan kerugian ini maka dapat dijadikan acuan dalam penyelidikan dan penuntutan. d. Dari hasil audit investigatif, maka dari hasil pemeriksaan dan temuan langsung diselidiki oleh KPK. Dalam hal ini KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Metodologi Penelitian Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada proses pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan analisis penggunaan hasil audit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam penelitian ini akan berfokus pada kasus pengadaan tinta sidik jari Pemilu tahun 2004 di Komisi Pemilihan Umum

Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian dengan cara: 1. Studi Literatur; 2. Wawancara Pembahasan

Pemberantasan korupsi oleh BPK RI Ada berbagai peran yang dilakukan oleh BPK untuk ikut memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara. Secara garus besar peranan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas pemeriksaan Peningkatan kualitas pemeriksaan merupakan salah satu peran BPK dalam bidang pemberantasan korupsi. Hal ini bisa dilihat dari laporan hasil pemeriksaan BPK, baik untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK memiliki peran yang signifikan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. Apabila dilihat dari proses pelaksanaannya maka ini termasuk pemberantasan korupsi dengan cara represif. b. Partisipasi aktif dalam reformasi pengelolaan keuangan negara


Seperti telah disebutkan, BPK ikut berpartisipasi dalam melakukan perombakan sistem keuangan negara. Peran ini termasuk peran yang bersifat preventif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

c. Melakukan reformasi birokrasi Peran terakhir yang dilakukan BPK dalam upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini dilakukan untuk memperbaiki tata kerja, serta SDM (dari sisi internal), maupun reformasi eksternal yaitu untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan pihak lainnya. Pihak lain tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK serta PPATK. Peran ini bisa dkategorikan sebagai upaya represif dan preventif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pemberantasan Korupsi oleh KPK Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, dikatakan bahwa perbuatan korupsi mengandung lima unsur: a. melawan hukum atau pertentangan dengan hukum b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi c. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara d. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan e. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dalam menguraikan suatu kasus korupsi, ada beberapa hal yang diidentifikasi oleh KPK dalam menyelidiki kasus, antara lain: -

siapa tersangka dalam kasus korupsi

-

tindak pidana yang terdapat pada kasus tersebut

-

siapa saja yang diuntungkan atas kasus korupsi tersebut

-

kerugian negara yang ditimbulkan berapa besar jumlahnya

Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 44: a. Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja


terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada KPK b. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic c. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada KPK dan KPK menghentikan penyelidikan d. Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. e. Dalam hal penyelidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK

Hasil Penelitian

Fakta dan Proses Kejadian Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif yang dijalankan oleh BPK RI, pada laporan pemeriksaan investigative terdapat beberapa poin fakta dan proses kejadian mengenai pengadaan tinta sidik jari Pemilu 2004 yang diuraikan, antara lain:

No. 1

Proses Kejadian

Fakta

Panitia Pengadaan Tinta menetapkan jumlah Penetapan kebutuhan tinta melebihi dari yang ditetapkan

jumlah

kebutuhan

tinta per TPS sebanyak 2 botol dan tidak sesuai Berdasarkan Keputusan KPU No. 4 Tahun 2004 tanggal 23 Januari 2004

2

Prakualifikasi

calon

konsorsium

pelaksana - Tidak adanya Berita Acara

pengadaan tinta Pemilu 2004 dilaksanakan tidak memadai

Prakualifikasi - Konsorsium memenuhi


yang

tidak

syarat

lulus

prakualifikasi - Prakualifikasi pengadaan tinta Pemilu tidak dilakukan secara khusus. 3

HPS disusun tidak secara keahlian dan tidak - Panitia berdasarkan

data

yang

dipertanggungjawabkan

dapat

Pengadaan

tidak

mempunyai data HPS yang disusun oleh ahli - Panitia

Pengadaan

menggunakan

tidak

HPS

untuk

menilai kewajaran penawaran harga dari rekanan 4

Penetapan harga kontrak pengadaan tinta impor Panitia

pengadaan

dengan menggunakan harga rata-rata dari harga menetapkan penawaran

untuk

harga

tidak terendah

masing-masing

zona

kepada konsorsium pelaksana pengadaan

tinta

impor,

dan

menetapkan harga rata-rata dari penawaran harga setiap zona tersebut,

menguntungkan

konsorsium

dan

merugikan

keuangan negara sebesar Rp 959.288.200 5

Penetapan harga kontrak pengadaan tinta lokal - Kualitas pengadaan tinta lokal disamakan dengan harga tinta impor

harus

setara

dengan

tinta

impor - Panitia

pengadaan

untuk

menetapkan

harga

kontrak

pengadaan

tinta

lokal

disetarakan dengan harga tinta impor

dengan

alasan

preferensi harga yang tidak didukung bukti dan hasil rapat Pleno.


6

Pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk Ketua KPU meminta pemberian menyimpang dari kontrak pengadaan tinta impor pembebasan bea masuk atas dan negara

impor tinta Pemilu Legislatif 2004.

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI (telah doilah kembali)

Proses Analisis Laporan BPK di KPK Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat/tidaknya penyelidikan dilakukan. Pada tahap ini Penyelidik mempunyai wewenang sebagai berikut: - Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana - Mencari keterangan dan barang bukti - Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri Wewenang penyelidik seperti mencari keterangan dan barang bukti sudah memasuki ruang lingkup pembuktian. Kalau keterangan yang diperoleh dari beberapa orang saling bersesuaian satu sama lain, maka penyelidik dapat menduga telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan itu tidak ditemukan sekurang-kurangnya dua bukti, maka penyelidik melaporkan kepada KPK untuk menghentikan penyelidikan.

Aktivitas Penyelidikan Tindakan 1. KPK menerima hasil pemeriksaan investigatif dari BPK. Pemeriksaan investigatif BPK dilakukan atas dasar permintaan koalisi LSM Laporan yang diberikan antara lain adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Pengadaan Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2004 – April 2004 dan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Anggaran Pemilu Legislatif Tahun 2004 (No. 75/S/I-V.XIII.3/05/2005). 2. Koalisi LSM melaporkan kepada KPK adanya dugaan korupsi di KPU


3. Laporan hasil audit investigatif diserahkan ke KPU. 4. KPK mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus. 5. Menentukan 5W+1H Who: tersangka (Kepala Bagian Penyusunan Rencana Kebutuhan Perlengkapan Biro Logistik) What: penyelewengan dalam kasus pengadaan tinta Pemilu 2004 When: Tahun 2004 Where: Komisi Pemilihan Umum Why: terdapat kesempatan yang diakibatkan pengendalian internal yang masih kurang How: menyelewengkan dana APBN 2004 dan tidak menetapkan HPS sesuai aturan

KPK meminta bantuan BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan yang tercantum pada pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen). Jadi, yang menilai/ menetapkan kerugian negara, adalah BPK dan BPKP. Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis atau dilihat per kasus. Unsur Tindak Pidana Korupsi Unsur Melawan Hukum Kejadian Berdasarkan

Bentuk Pelanggaran teknis

Dalam hal tidak memiliki izin impor, juga

pengadaan tinta sidik jari Pemilu

terjadi pelanggaran ketentuan pasal 32 ayat

2004 (Surat Keputusan KPU No.

(3) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun

09.A/SK/KPU/Tahun 2004 tentang

2003, sehingga telah melakukan perbuatan

Penetapan Spesifikasi Teknis dan

melawan hukum dalam pengertian formil.

Cara

persyaratan

Penunjukan

Langsung

Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004, salah satu persyaratan adalah


perusahaan memiliki pengalaman di bidang impor dan distribusi. Akan tetapi dari empat perusahaan yang diluluskan panitia, ada salah satu yang tidak mempunyai ijin impor Dalam pelaksanaan pengadaan tinta

Hal ini bertentangan dengan Keputusan

sidik jari untuk Pemilu tahun 2004,

Presiden Nomor: 80 tahun 2003 Lampiran

panitia

I Bab 1 huruf c.

melakukan

rayonisasi wilayah

zoning

dengan Indonesia

atau

membagi menjadi

wilayah.

Kemudian

penawaran

dari

4

4

harga perusahaan

dijumlahkan untuk masing-masing zona lalu dibagi empat sehingga diperoleh harga rata-rata masingmasing zona. Diperoleh

fakta

untuk

Fakta bahwa terdapat penyusunan HPS

pengadaan tinta sidik jari Pemilu

yang asal saja, tidak dilakukan dengan

2004 Sekretaris Panitia Pengadaan

keahlian dan tidak berdasarkan data yang

Tinta

Harga

dapat dipertanggungjawabkan bertentangan

Perkiraan Sendiri (HPS) setelah

dengan Keputusan Presiden Nomor: 80

tanggal 6 Februari 2004 yaitu

Tahun 2003 pasal 13 ayat 1.

Pemilu

bahwa

menyusun

setelah para rekanan mengajukan harga penawaran. Setiap rapat dengan calon rekanan,

Hal ini bertentangan dengan pasal 13 ayat

KPU tidak pernah memberitahukan

(4) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun

nilai total HPS kepada calon-calon

2003 dinyatakan bahwa nilai total HPS

rekanan dengan alasan HPS bersifat

terbuka dan tidak bersifat rahasia.

rahasia

sehingga

tidak

pernah

diumumkan.


Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Kejadian

Bentuk Unsur

Hanya terdapat satu rekanan yang

Hal ini bertentangan Keputusan Presiden

menyerahkan ijin impor sedangkan

Nomor 80 Tahun 2003

tiga rekanan lainnya tidak Seharusnya hanya PT MIM yang


ditunjuk sebagai rekanan, namun

Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Hal ini

tiga perusahaan lainnya yaitu PT

terbukti dengan memperkaya diri sendiri

FJ, PT LPS dan PT WI ditunjuk

atau orang lain atau suatu korporasi.

juga menjadi rekanan. Untuk pengadaan tinta lokal Panitia


Pengadaan menunjuk PT AU, PT

Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Hal ini

CTU, dan PT PI sebagai tiga rekanan

terbukti dengan memperkaya diri sendiri

tinta lokal. Namun PT PI yang

atau orang lain atau suatu korporasi.

mengajukan penawaran terendah jadi seharusnya hanya PT PI yang menjadi rekanan pengadaan tinta lokal 2004.

Kesimpulan Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan analisis penggunaan hasil audit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga melihat hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK terhadap salah satu kasus korupsi yaitu pengadaan tinta pemilu 2004 serta analisis yang dilakukan oleh KPK atas kasus tersebut. BPK dan KPK merupakan dua lembaga yang berdiri sendiri yang melakukan kerjasama dalam pemberantasan korupsi. Kerjasama BPK dengan APH dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dituangkan dalam bentuk MoU atau kesepakatan bersama antara BPK dengan APH yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan KPK.


Antara dua lembaga ini kesepakatan antara BPK dan KPK dituangkan dalam Kesepakatan Bersama BPK dengan KPK Nomor: 01/KB/I-VIII.3/09/2006, Nomor: 22/KPKBPK/IX/2006 tentang Kerjasama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerjasama dengan KPK dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya MoU maka keefektifan dan keefisienan kerjasama antara KPK dan BPK dapat terjalin. BPK melakukan pemeriksaan investigatif dengan cara memperoleh informasi awal, pengumpulan bukti, menyusun hipotesis dan membuat laporan hasil audit investigatif. Dari hasil audit investigatif ini diserahkan kepada aparat penegak hukum yaitu KPK. Dalam hal ini KPK melakukan analisis dan menelaah hasil laporan audit investigatif tersebut. Tugas yang dilakukan oleh KPK dalam mengindikasikan suatu perkara korupsi antara lain penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terlebih dalam penekanan ke segi hukum (Undang-undang dan KUHAP). Dalam proses penyelidikan, KPK dapat meminta bantuan baik dari BPK maupun BPKP untuk menghitung kerugian negara. Dari hasil kerugian ini kemudian dijadikan sebagai bukti pelengkap oleh KPK. KPK membutuhkan bantuan ahli untuk menghitung kerugian negara dan melakukan audit investigatif dari BPK ataupun BPKP karena penyelidiknya tidak memiliki kemampuan cukup untuk melakukan audit investigatif. Berdasarkan hasil audit investigatif yang diperoleh KPK maupun perhitungan kerugian negara, kemudian KPK menghubungkannya dengan Undang-undang yang terkait dan dari segi mana adanya pelanggaran hukum. Terdapat tiga hal yang harus dilihat KPK dalam menentukan apakah terindikasi korupsi atau tidak, antara lain terdapat unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika KPK dalam penyelidikan dapat menelaah ketiga unsur tersebut, maka suatu kasus dapat diteruskan ke bagian penuntutan dan dilanjutkan ke proses hukum. Dengan adanya perhitungan kerugian negara ini dijadikan sebagai bukti pelengkap bagi KPK untuk melakukan penyelidikan dan apabila terbukti melanggar hukum maka diproses menjadi penuntutan. KPK juga melihat berapa besarnya peluang untuk memenangkan perkara di pengadilan. Hal ini berkenaan dengan kekuatan bukti dan barang bukti yang disajikan di persidangan, yang kemudian menjadi alat bukti bagi pertimbangan majelis hakim. Apabila dari bukti-bukti yang terkumpul diperoleh persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan dari persesuaian itu diyakini bahwa memang telah terjadi tindak


pidana dan tersangka itulah yang melakukannya, maka penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Hasil penyidikan ini tertuang dalam berkas perkara yang didalamnya terdapat bukti-bukti. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: - Hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK dalam kasus pengadaan tinta Pemilu tahun 2004 di KPU setelah dianalisis KPK belum dapat digunakan untuk proses penyelidikan karena belum adanya hasil perhitungan kerugian negara - KPK meminta bantuan ahli, yaitu BPKP, untuk menghitung kerugian negara yang terdapat pada kasus pengadaan tinta Pemilu tahun 2004 di KPU - Dalam MoU antara KPK dan BPK tidak diatur mengenai perhitungan kerugian negara - Informasi tambahan yang dipersiapkan KPK untuk proses penyelidikan kebanyakan data administratif yang juga ada dalam kertas kerja BPK. Saran Dengan melihat hasil penelitian ini maka diberikan saran-saran sebagai berikut untuk BPK: - Karena pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian negara merupakan dua hal yang terpisah dilakukan, sebaiknya pada saat pemeriksaan langsung dilakukan perhitungan kerugian negara agar tidak memakan waktu yang lama dalam penyelidikan suatu kasus. - Sebaiknya ditambahkan jumlah auditor kompeten untuk pembuktian kerugian negara sebab masih minim. Dengan adanya penambahan auditor yang kompeten, maka audit investigatif dapat dilakukan oleh efektif dan efisien sehingga pada saat pelaporan kepada aparat penegak hukum, proses hukum dapat diproses lebih cepat - Adanya koordinasi yang lebih mendalam dengan KPK dengan melakukan pengumpulan bukti-bukti yang lebih efektif agar kasus dapat ditangani dengan lebih cepat. - BPK perbanyak tugas pemeriksaan investigatif agar dapat lebih cepat mendapatkan temuan sehingga dapat diproses ke KPK.

Dengan melihat hasil penelitian ini maka diberikan saran-saran sebagai berikut untuk KPK: - Sebaiknya KPK juga memiliki penyelidik yang memiliki wawasan dalam hal audit agar proses penyelidikan dapat berjalan secara efisien. - Melakukan pemantapan mekanisme kerja KPK, baik tata kerja internal maupun tata hubungan kerja dengan lembaga/ instansi lain - Sebaiknya penyelidik di KPK juga diberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai kerugian negara agar dalam mengamati suatu kasus dengan perhitungan kerugian negara dapat langsung dianalisis dengan cepat.


- KPK menentukan informasi standar yang diperlukan dalam penyelidikan KPK untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam perjanjian kerjasama dengan KPK. Maka KPK dapat menghemat waktu. - Kerjasama dengan BPK untuk mengetahui rencana audit BPK yang menurut pengalaman dan analisis risiko BPK berpotensi terjadinya korupsi

Kepustakaan Abbott, L.J., Y. Park & S. Parker (2000). The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. Tennessee: MCB UP Ltd

Agustina, Gemalia Dwi. (2008). Pemahaman Strukturisasi atas Praktik Audit Investigatif pada Kantor Perwakilan BPK-RI di Surabaya (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi). Malang: Universitas Brawijaya. Amiruddin. (2012). Analisis Pola Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. I Mei 2012: 026-037 Arens, Alvin A., Randal J. Elder and Mark S. Beasley. (2012). Auditing: Integrated Approach. New Jersey: Prentince Hall. Asare, Thomas. (2009). International Journal on Governmental Financial Management. Vol. IX No. 1 2009. Basri,

Muhamad.

(2010,

Januari).

Audit

Investigatif.

November

29,

2012.

http://blog.djarumbeasiswaplus.org/muhamadbasri/2010/01/13/rmk-audit-investigatif/ Donsanto, Craig C. & Nancy L. Simmons. (2007). Federal Prosecution of Election Offenses (7th ed). US Department of Justice. Fraud dan Audit Investigatif. (2011, February 21). Disampaikan dalam Workshop Auditing for Internal Audit Forum Komunikasi SPI Jabar & Banten. Harahap, M. Yahya. (1993). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan. Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini. Herbert, Leo. (1979). Guide to Solving The Cases in Auditing The Performance of Management. Michigan: Lifetime Learning Publications.


Huefnur, Ronald J. (2011). The Forensic Audit: An Example from the Public Sector. Journal of Forensic and Investigative Accounting Vol 2 Issue 1 Korupsi dan Audit Khusus dan Audit Forensik dalam Praktek. Komisi Pemberantasan Korupsi. Khan. Muhammad Akram. (2006). Role of Audit In Fighting Corruption. St. Petersburg. Maldonado, Nicole. (May 29-30, 2010). The World Bank’s Evolving Concept of Good Governance and Its Impact on Human Rights. Stockholm: Doctoral Workshop on Development and International Organizations. Meidhasari,

Gemilang

Tri.

(2009).

Cara

Efektif

Mendeteksi

Kecurangan.

12

September2012.http://gemilangtrimeidhasari.wordpress.com/2009/11/02/cara-efektifmendeteksi-kecurangan-dalam-upaya-memberantas-korupsi-di-negeri-ini-denganaudit-investigasi/ Michael, Bryane. (2010). What Do We Know About Corruption (and Anti-Corruption) in Customs?. Volume 4 No. 1 Navran, Frank J. (2010). The Psychology of Fraud – Why Good People Do Bad Things and What You Can Do About It. December 1, 2012. http://www.navran.com/articlepsychology-of-fraud.html. Pickett, Spencer, Picket. (2002). Financial Crime Investigation and Control. New York: Wiley. Prasetyo, Whedy. (2009). Ada Apa dengan Bank Century. Jember: Universitas Jember. Volume 7 No. 2 Desember 2009 ISSN: 1693-2420 Purjono. (2011). Peran Audit Forensik dalam Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah ‘Suatu Tinjauan Teoritis’. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai. Pusat

Pendidikan

dan

Pembangunan.

Pelatihan Pengawasan

(2009,

June

10).

Badan Pengawasan

Fraud

Auditing.

25

Keuangan dan Desember

2012.

http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/353/FA.pdf. Rai, I Gusti Agung. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara.


Salman, Chairiansyah, (2005), Audit Investigatif: Metode Efektif dalam Pengungkapan Kecurangan, Economics Business Accounting Review, Edisi I, November, hlm 5-17 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 Pasal 6. Subekti (1983). Hukum Pembuktian. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita. Tuanakotta, Theodorus M. (2007). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Umar, Haryono. (2011). Peran Akuntan dalam Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Sosiohumaniora, Volume 13, No. 1, Maret 2011: 108-126 Treadway, James C. (1987). National Commission on Fraudulent Financial Reporting. USA. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vinod, Pavarala. (1996). Interpreting Corruption Elite Perspectives in India. India: Sage Publications. Wahito, M. Najib. (2011, Juni). Mengenal Akuntansi Forensik. New South Wales, Australia. University of Wollongong. Wallace, Peter, and John Zinkin. (2005). Mastering Business In Asia (MBA) Corporate Governance. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte.Ltd.


Kata Kunci : pemeriksaan investigatif, BPK, kerugian negara, analisis KPK

Recommend Documents