BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan secara detail latar belakang dan alasan pemilihan judul tesis, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritik dan praktis, serta penegasan istilah. A. Latar Belakang Reformasi yang sudah lama bergulir, membawa perubahan yang sangat mendasar pada tatanan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 yang diperbarui melalui UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengubah sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan sistem di atas juga berimbas ke bidang pendidikan. Dengan semangat desentralisasi, diharapakankan bidang pendidikan bisa mandiri dan bisa bebas mengatur tanpa intervensi dari pemerintah pusat (Jalal & Supriadi,2001). Bertolak dari uraian di atas maka, paradigma baru manajemen pendidikan yang sejalan dengan keinginan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Paradigma baru manajemen pendidikan ini dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada madrasah untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang harmonis antara madrasah, masyarakat, dan pemerintah (Hasbullah,2006). Senada dengan yang termaktub dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XIV pasal 51 ayat 1
1
sebagai berikut : “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis madrasah”. Madrasah merupakan salah satu unit penting yang keberadaannya tidak bisa
dilepaskan
dari
masyarakat.
Oleh
karena
itu,
madrasah
harus
mengorientasikan program pelayanan pendidikannya pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Disamping itu madrasah juga harus mampu menjawab tantangan global yang saat ini berjalan sangat cepat. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab XV pasal 56 ayat 1 dan 3, menyebutkan : “Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikanyang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendikan melauidewan pendidikan dan komite madrasah/madrasah”. “Komite madrasah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenagga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”. Berdasarkan uraian di atas, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat, madrasah harus mampu menjalin hubungan yang baik dan bersifat timbal balik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pembentukan komite madrasah merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diikuti beberapa Permendiknas sebagai penjabarannya, maka madrasah dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat harus memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Kedelapan standar itu, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
2
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Madrasah perlu menyusun rencana strategis dan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Madrasah (RKM). Menurut Kanwil Depag Jatim tahun 2007, tentang pedoman dan implementasi pengembangan rencana kerja madrasah menjelaskan bahwa, RKM merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumberdaya yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang ingin dicapai di masa mendatang. RKM disusun dalam rangka menjembatani antara kondisi saat ini dan harapan yang ingin dicapai di masa depan. Segala peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, juga kekuatan dan kelemahan internal, diperhatikan dalam rangka mencari dan menemukan strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki, mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada, guna mencapai visi yang diinginkan. RKM mencakup harapan jangka panjang sebagaimana visi madrasah, harapan jangka menengah yang merupakan tujuan madrasah dan harapan jangka pendek dalam bentuk program tahunan. sekaligus dituangkan cara untuk mencapai harapan-harapan tersebut. Menurut mulyasa (2003b) bahwa penyusunan rencana dan program tahunan madrasah diikuti dengan penyusunan rencana anggaran madrasah, yang pada umumnya disebut dengan RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah). RAPBM mencakup segala keperluan yang dibutuhkan oleh sebuah madrasah. Kebutuhan- kebutuhan selama satu tahun kedepan, baik untuk sarpras maupun untuk operasional peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan
3
anggaran dan belanja harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, untuk mencapai harapan-harapan yang telah ditetapkan maka, RAPBM harus efektif dan efisien. Keterlibatan stakeholders dalam wadah komite madrasah tidak sekedar dalam hal penghimpunan dana masyarakat (orangtua/wali siswa), lebih dari itu juga terlibat dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi
pengembangan
madrasah secara menyeluruh. Hal ini termasuk penyusunan RKM dan RAPBM. Surat Keputusan Mendiknas No 044/U/2002 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite madrasah. SK Mendiknas tersebut menjelaskan diantaranya peran dan fungsi komite madrasah. Komite madrasah berperan sebagai; 1) dewan pertimbangan ( advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; 2) dewan pendukung (supporting agnecy) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 3) dewan pengotrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; 4) dewan mediator antara madrasah dengan masyarakat dan pemerintah. Komite madrasah berfungsi sebagai berikut; pertama, memberi pertimbangan, masukan, dan
rekomendasi dalam
penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria kependidikan, kriteria
tenaga
fasilitas pendidikan, hal-hal lain yang terkait dengan
pendidikan, mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan
4
pemerataan pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
kebijakan,
program,
Penyelenggaraan, dan keluaran
pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, mendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.Ketiga, mengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Keempat,menghubungkan Madrasah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Berdasarakan Surat Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. Dj.II/409/2003 tentang pedoman pembentukan komite madrasah bahwa, Melalui komite madrasah yang mandiri ini, masyarakat bisa berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan mulai dari perencanaan, pengawasan dan evaluasi program. Komite madrasah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan
sebagai
representasi
dari
berbagai
unsur
yang
bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan (Mulyasa , 2003a). Bertolak dari uraian di atas bahwa, Komite madrasah adalah badan yang bersifat mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Komite madrasah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama dalam mencapai visi dan misi
5
madrasah. Tujuan dibentuknya komite madrasah sebagai suatu organisasi masyarakat madrasah adalah Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Dukungan keanggotaan komite madrasah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, tokoh masyarakat/pemerhati pendidikan akan sangat memungkinkan bahwa tujuan tersebut akan tercapai. Tetapi setelah lebih kurang sepuluh tahun terbentuknya komite madrasah dilegalisasikan, ternyata peran dan fungsi komite madrasah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini sesuai pendapat Suprayogo (2008) bahwa konsep melibatkan masyarakat dalam wadah Komite Madrasah dilihat dari tanggung jawab pendidikan sesungguhnya sangat bagus. Hanya dalam kenyataannya, tidak semua organisasi tersebut berjalan dengan baik. Lebih jauh Suparlan (2007) menyatakan bahwa secara kualitatif kinerja operasional beberapa Komite Madrasah masih belum memenuhi harapan. Kinerjanya masih berada dalam garis kontinum dari ”sebagai stempel” sampai ”sebagai eksekutor”. Komite Madrasah sebagai stempel artinya badan ini hanya sekedar menjadi pengekor kemauan madrasah, sampai dengan badan yang ditakuti oleh pihak madrasah. Dua uraian di atas, nyatalah bahwa komite madrasah memiliki peran dan fungsinya
bersama
dengan
stakeholder
merencanakan,
mengawasi
dan
mengevaluasi program kerja madrasah. Dia juga memiliki peran dan fungsi
6
bersama stakeholder merencanakan anggaran belanja di Madrasah. Sebaliknya dia hanya sebagai pengekor dari kemauan madrasah. Peran dan fungsi dia sebagai lembaga independen tidak optimal. Madrasah-madrasah yang memiliki Komite madrasah yang pengurusnya mampu memahami visi dan misi madrasah yang mampu berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Penelitian awal tentang lokasi penelitian bahwa MTsN Lumajang sudah memiliki komite madrasah dan Rencana Kerja Madrasah (RKM) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Beberapa tenaga pendidik yang berkualifikasi S1 dan S2 . MTsN Lumajang memiliki siswa 682 siswa dengan sarana prasarana yang representatif, akan tetapi kepedulian orang tua/wali siswa yang hanya menitipkan anaknya untuk belajar dan cukup memberi iuran tiap bulan ini menjadi kelemahan bagi upaya meningkatkan peran aktif orang tua/wali siswa dalam pengembangan madrasah. Pengurus komite madrasah yang jumlahnya 13 orang dengan latar belakang paling banyak orang tua/wali siswa tentunya bisa menjadi kelemahan dalam menjalankan peran dan fungsinya, meskipun mereka memiliki SDM yang handal. Peran dan fungsinya dalam penyusunan RKM dan RAPBM di MTsN Lumajang masih belum optimal artinya mereka hanya sebatas pengesahan dan penyetempel saja.
Muncul sebuah pertanyaan faktor-faktor apa saja yang
menghambat peran dan fungsi mereka ? Kondisi MTsN Lumajang yang sudah memiliki komite madrasah, RKM, dan RAPBM, tetapi belum dilakukan suatu penelitian mengenai peran dan fungsi komite madrasah dalam penyusunan RKM dan RAPBM. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai Peran dan Fungsi Komite Madrasah dalam
7
Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja di MTsN Lumajang . B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian yang menjadi pembahasan adalah : 1.
Bagaimana peran dan fungsi Komite Madrasah dalam penyusunan RKM di MTsN Lumajang?
2.
Bagaimana peran dan fungsi komite madrasah dalam penyusunan RAPBM di MTsN Lumajang?
3.
Faktor-faktor apa yang menghambat dan yang mendukung peran dan fungsi komite
madrasah
dalam penyusunan RKM dan RAPBM di MTsN
Lumajang ? C. Batasan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini
perlu adanya sebuah batasan
masalah agar penelitian ini terfokus pada masalah yang dimaksud. Fokus penelitian ini pada dua peran dan fungsi dan fungsi sebagai dewan pertimbangan (advasory agency) dan sebagai dewan mediator(mediatory agency) dalam penyusunan RKM, peran dan fungsi sebagai dewan mediator(mediatory agency) dalam penyusunan dewan pengawas (controlling agency),dan sebagai dewan mediator(mediatory agency) sedangkan, RKM terfokus dua komponen yaitu penyusunan
visi
dan
misi
di
dalamnya
penyusunan
program
kerja
madrasah,sedangkan bahasan RAPBM terfokus pada penyusunan rencana biaya dan pendapatan di MTsN Lumajang
8
D. Tujuan Penelitian Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk : 1.
Menjelaskan peran dan fungsi komite madrasah dalam penyusunan Rencana Kerja MTsN Lumajang
2.
Menjelaskan peran dan fungsi komite madrasah dalam penyusunan RAPBM MTsN Lumajang
3.
Menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan yang menghambat peran dan fungsi komite madrasah dalam penyusunan RKM dan RAPBM di MTsN Lumajang
E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat : 1.
Manfaat Teoritik Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi
untuk Penelitian lebih lanjut mengenai Peran dan fungsi komite madrasah dalam penyusunan RKM dan RAPBM. 2.
Manfaat Praktis
a.
Bagi peneliti Manfaat Penelitian bagi peneliti adalah supaya
memperoleh pemahaman
yang komprehensif mengenai pelaksanaan peran komite madrasah dalam penyusunan RKM dan RAPBM di MTsN Lumajang. b.
Bagi madrasah
9
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi diri dalam rangka peningkatanan kinerja madrasah ke depan sehingga mampu meningkatkan peran dan fungsinya dalam penyusunan RKM dan RAPBM guna mencapai kedelapan standar pendidikan dan harapan-harapan yang ingin dicapai. c.
Bagi instansi terkait; 1) Memberikan masukan kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten mengenai peran dan fungsi komite madrasah dalam penyusunan RKM dan RAPBM
sudah optimal apa belum; 2) Memberi
masukan kepada Kasi Mapenda dalam hal ini
agar selalu melakukan
pembinaan dan pengawasan atau supervsi secara berkala. F. Penegasan Istilah 1.
Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004). Kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary (2000) diartikan : Actor’s part; one’s task or function. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi. Selanjutnya Sukamto (2002) memberikan definisi peran, peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peran. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban komite madrasah dalam penyusunan RKM dan RAPBM sesuai atau tidak sesuai dengan SK Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang peran komite madrasah sebagai; 1) advisory agency ; 2) Supporting
agency ; 3)
Controlling agency; 4) Mediating
10
2
Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001) selanjutnya Syadan dan Gouzali (2000) disebutkan fungsi adalah merupakan pekerjaan atau jabatan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjelaskan pekerjaan atau jabatan komite madrasah dalam
dalam
penyusunan RKM dan RAPBM sesuai atau tidak dengan SK Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 3.
Rencana kerja madrasah salah satu komponen dari perencanaan program madrasah. Rencana kerja madrasah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan madrasah dalam mendukung peningkatan mutu lulusan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007. Pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa maksud RKM dalam penelitian ini adalah Rencana Kerja Madrasah, yang berisi profil madrasah dan rencana strategis dalam mencapai kedelapan standar nasional pendidikan.
4.
RAPBM menurut Fattah (2004) adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumbersumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan madrasah. Maka seorang penanggungjawab program kegiatan di madrasah harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa RAPBM adalah
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah, yang berisi program kegiatan, sasaran, target, besarnya anggaran, sumber anggaran dan penanggung jawab. 11
12
