BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah Dalam perkembangannya, selama lebih dari beberapa dasawarsa

terakhir penerimaan dari sektor perpajakan mengalami perubahan yang selalu meningkat. Hingga saat ini kurang lebih 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didanai dari penerimaan sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari tabel persentase penerimaan pajak terhadap penerimaan negara berikut. Penerimaan

dari

sektor

perpajakan

ini

diharap

mampu

mengurangi

ketergantungan dari utang luar negeri serta mampu mebangkitkan kembali kepercayaan bangsa Indonesia diantara bangsa lain. Tabel 1.1 Penerimaan Pajak dan Negara 2000-2009 (Rp. Triliun) Periode 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *) APBN 2009

Penerimaan Pajak Negara 97.57 205.33 158.58 301.08 211.84 298.53 213.72 336.16 238.63 403.37 298.52 495.22 358.19 637.99 425.37 707.81 463.98 1007 647.9 985.7

% Penerimaan Pajak thd Penerimaan Negara 47.52% 52.67% 70.96% 63.58% 59.16% 60.28% 56.14% 60.10% 46.08% 65.73%

Sumber : Departemen Keuangan RI *) Perkiraan realisasi Madeo dalam bukunya Sommerfeld’s Concept of Taxation

1

menyatakan

bahwa tujuan pemungutan pajak ialah untuk terhimpunnya dana untuk pembiayaan administrasi publik, dan penyediaan jasa publik baik ekonomi maupun sosial. Jika perolehan dana untuk hal tersebut diatas tidak maksimal, 1

Diunduh dari : http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/pajak-beacukai/1id13560.html ” Penurunan tarif PPh dan implikasinya bagi usaha” Oleh Gunadi Guru Besar FISIP UI, 7 Juli 2007, Pukul 00.00 WIB

1 Pengaruh perubahan..., Perdania Kartika Sari, FISIP UI, 2008

2

maka akan terdapat beberapa distorsi yang akan mengurangi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itulah maka perlu adanya reformasi pada perpajakan. Salah satu masalah utama yang dibahas dalam reformasi perpajakan sekarang ini ialah besaran tarif pajak. Perubahan besaran tarif pajak,secara matematis memang akan diikuti oleh perubahan penerimaan negara dari sektor pajak. Masalahnya adalah jika terjadi perubahan tarif pajak, maka para pelaku ekonomi dapat memberikan respon yang tanpa sengaja berdampak sebaliknya dari keinginan pemerintah untuk memaksimumkan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijakan tarif pajak penghasilan yang dapat meningkatkan investasi dan penerimaan negara. Efektivitas pencapaian target penerimaan pajak uga ditentukan oleh respon wajib pajak terhadap tarif pajak yang ditetapkan. Dengan penurunan tarif pajak maka cadangan dana yang dapat diinvestasikan akan bertambah oleh karena itu penurunan tarif akan dapat menyebabkan peningkatan investasi. Peningkatan investasi akan meningkatkan laba perusahaan sehingga walaupun pada periode berikutnya tarif diturunkan tetapi karena laba yang lebih besar,maka diharapkan penerimaan negara meningkat. Kecenderungan sekarang para investor dalam negeri lebih menyukai untuk menginvestasikan usahanya melalui bentuk badan usaha global untuk menghindari

pembayaran

pajak-pajak

di

Indonesia.

Para

investor

ini

menggunakan badan-badan hukum asing untuk mendapatkan keuntungan dari pengenaan tarif pajak yang lebih rendah di negara-negara lainnya. Para investor tersebut merasa lebih efisien dan menguntungkan dengan membayar pajakpajak luar negeri Undang-undang pajak Indonesia "yang tidak kompetitif" ikut menyumbang pada penurunan besar-besaran realisasi investasi dalam negeri pada enam bulan pertama tahun ini yang mendorong para investor mencari status "asing" untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah di negara lain, seorang pejabat menyatakan. 2 (Mustaqim Adamrah melaporkan dalam harian The Jakarta Post 09/05/2008).

Gambaran investasi semester pertama yang tidak biasa itu disebabkan kecenderungan para investor dalam negeri untuk menginvestasikan usahanya 2

Majalah Tempo 16 Juni 2008

Pengaruh perubahan..., Perdania Kartika Sari, FISIP UI, 2008

3

melalui bentuk badan usaha global untuk menghindari pembayaran pajak-pajak di Indonesia. Realisasi investasi lokal turun 70 persen menjadi sekitar US$940 juta dolar AS dalam enam bulan pertama tahun ini dari $3.15 milyar dolar AS pada periode yang sama tahun lalu.Pada periode yang sama juga, realisasi investasi asing meningkat sampai $10.38 milyar dolar AS, kenaiikan153 persen, meningkat dari $4.1 milyar dalam periode yang sama dalam tahun 20073.Hal ini menunjukkan adanya keengganan untuk berinvestasi, namun lebih menunjukkan bahwa para investor dalam negeri telah memilih untuk berinvestasi melalui keagenan-keagenan asing. Berikut data yang ada dari tarif PPh Badan beberapa negara per Juni 2008: Tabel 1.2 Tarif PPh Badan Negara Tetangga per Juni 2008 Negara Asia

Tarif PPh Yang Berlaku

Vietnam

28 %

Korea Selatan

27,5 %

Malaysia

26

%

Singapura

20

%

Hongkong

17,5 %

Indonesia

28

% *)

*) Tarif PPh Badan UU No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 januari 2009 Sumber : Majalah Tempo , 16 Juni 2008 Disini terlihat bahwa tarif

PPh Badan Indonesia tidak dapat bersaing

dengan negara-negara lain, di sini terlihat Malaysia mengenakan pajak penghasilan sebesar 26 %, Singapura 20 % dalam hal ini Singapura sedang menuju suatu pajak penghasilan sebesar 18 % untuk bersaing dengan Hong Kong dimana tarif PPh nya sebesar 17,5%. Diharapkan perubahan undang-

3

Di unduh dari : http://www.bkpm.go.id/id/node/2766, Minggu 12 Oktober


4

undang pajak terbaru ini akan menarik banyak investor sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangga lainnya. Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru No. 36 Tahun 2008 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, menetapkan bahawa Tarif PPh Badan yang lama yaitu Tarif progresif

pada tahun 2009 akan menjadi tarif

tunggal 28 persen, sebelum dikurangi lagi menjadi 25 persen dalam tahun berikutnya.

Keputusan

Perubahan

Berlaku

mulai

1

Januari

2009,tarif

proporsional diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010. Berikut Perbandingan Tarif PPh Yang lama dengan yang baru : TARIF WP ORANG PRIBADI Berdasarkan UU PPh No. 17 Tahun 2000 (Berlaku sampai dengan 31 Desember 2008). No. Lapisan Penghasilan 1. S.d Rp 25.000.000,-

Tarif 5%

2. Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-

10%

3. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000

15%

4. Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,- 25% 5. Di atas Rp200.000.000,-

35%

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 ( Berlaku Mulai 1 Januari 2009) No. 1.

Lapisan Penghasilan S.d. Rp 50.000.000,-

Tarif 5%

2.

Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000

15%

3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,- 25% 4.

Di atas Rp500.000.000,-

30%


5

TARIF WP BADAN Ketentuan UU No. 17 Tahun 2000 Berlaku sampai dengan 31 Desember 2008 Lapisan Penghasilan s.d Rp 50.000.000,-

Tarif 10%

Di atas Rp 50.000.000,s.d. Rp 100.000.000,Di atas Rp 100.000.000,-

15% 30%

Sebenarnya tarif yang ditetapkan dalam UU PPh. No. 36 Tahun 2008 bukanlah merupakan hal baru, di dalam UU PPh

No 17 tahun 2000,telah

disebutkan dalam pasal 17 ayat (2) bahwa dengan peraturan pemerintah tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25 %. Demikian pula halnya mengenai besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak. Dalam pasal 17 ayat 3 dalam undang-undang sebelumnya juga telah disebutkan bahwa besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan4. Realisasi Penerimaan Neto Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode Januari

sampai

dengan

November

sebesar

Rp.

508.480,89,mengalami

pertumbuhan 41,04 % dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2007,sedangkan proporsi realisasi penerimaan periode Januari sampai dengan November sebesar 95,13% dan untuk Penerimaan Neto DJP tanpa PPh Migas sebesar 90,96%. Sedangkan pencapaian untuk periode yang sama tahun 2007 untuk Penerimaan Neto DJP sebesar 83,35% dan untuk penerimaan neto DJP tanpa PPh Migas sebesar 80,41%.Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu pencapaian tahun 2008 ini masih jauh lebih tinggi sebesar 11,78% untuk Penerimaan neto DJP dan 10,55% untuk Penerimaan Neto DJP tanpa PPh Migas5.

UU No. 17 Tahun 200 Tetntang PPh Pasal 17 (2), dan (3) Siaran Pers diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Periode Januari s.d. November 2008,Jakarta 12 Desember 2008

4

5


6

Pertumbuhan Penerimaan Neto DJP Triwulan I sebesar 52,94%, semester I sebesar 50,78% sampai dengan Triwulan III sebesar 46,39%, dan sampai dengan November 2008 sebesar 41,04%.Trend ini menunjukan adanya perlambatan pertumbuhan penerimaan DJP dipengaruhi oleh krisis keuangan global. Di tahun 2009 penerimaan dari sektor perpajakan ini diperkirakan akan menurun juga seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan 6,5% dikarenakan krisis global yang tengah melanda ditambah juga dengan pemberlakuan UU PPh yang memberikan berbagai penurunan tarif. Uraian diatas menunjukkan adanya potensi keterkaitan antara tarif pajak besarnya penerimaan negara dari pajak penghasilan dan investasi yang dilakukan oleh badan usaha sebagai wajib pajak. Tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah

bersama-sama

dengan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

secara

independen dan dikenakan atas laba usaha yang berasal dari selisih pendapatan dan biaya operasi yang menjadi fungsi dari sebuah keputusan investasi. Sudah menjadi suatu kelaziman dalam dunia usaha jika melakukan investasi sebagai kebijakan

berorientasi

penigkatan

kesejahteraan

pemililk

modal

tanpa

mempertimbangkan secara khusus pengaruh tarif pajak yang akan dikenakan terhadap

penghasilan

dari

investasi

tersebut.

Colander

dan

Gamber

mengemukakan bahwa sebuah perusahaan akan melakukan investasi jika laba yang diharapkan dari penggunaan modal melebihi biaya yang harus dibayarkan untuk

mendanai

pembelian6.

Lebih

lanjut

Samuelson

dan

Nordhaus

mengemukakan bahwa biaya investasi tersebut tidak hanya meliputi harga barang modal tetapi juga tingkat bunga yang harus dibayarkan untuk mendanai modal dan pajak-pajak yang harus dibayarkan atas penghasilannya7. Estimasi pajak terhutang akan diperlakukan sebagai biaya tidak terhindarkan (unavoidable cost) dalam keputusan investasi karena adanya faktor undang-undang yang sifatnya memaksa.

6

David C, Colander,Gamber, Edward N. Macroeconomics, Prentice Hall – Pearson Education, Inc Upper Saddle River, New Jersey, 2002, hal 104 7 Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D. Economics, Eighteen Edition, McGraw Hill Companies, Inc. New York, 2005.Hal 459


7

1.2.

Perumusan Masalah Dengan disahkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan baru Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2009. Maka pengenaan tarif untuk PPh Badan dimana terdapat dalam 17 ayat 1 huruf (b) mengatur mengenai Tarif PPh Badan terbaru yaitu sebesar 28 % akan berlaku juga mulai 1 Januari 2009. Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah : 1. Apakah yang menjadi latar belakang penurunan tarif PPh badan menjadi tarif proporsional (flat rate)? 2. Apakah penurunan tarif PPh Badan merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan minat investor menginvestasikan modalnya di Indonesia ? 3. Bagaimana pengaruh penurunan tarif PPh Badan menjadi flat rate tersebut terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan ? 1.3.

Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1. Tujuan Peneilitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui apa yang menjadi latar belakang perubahan tarif PPh Badan dalam UU No 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

1983

Tentang

Pajak

Penghasilan. 2. Menjelaskan pengaruh tarif PPh Badan dalam UU No. 36 tahun 2008 tersebut terhadap minat investor untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. 3. Menjelaskan pengaruh tarif PPh Badan dalam UU No. 36 tahun 2008 tersebut terhadap penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak. 1.3.2. Signifikansi Penelitian 1.3.2.1.

Signifikansi Akademis Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan dan ketrampilan dan salah satu sarana bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisa teori yang didapat.


8

1.3.2.2.

Signifikansi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi perkembangan ilmu perpajakan dalam kebijakan investasi dan kebijakan penetapan tarif di masa yang akan datang.

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika merupakan urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan. Sistematika ini akan menggambarkan keselarasan isi penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab

I

: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab

II

: TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN Bab ini akan mengetengahkan mengenai tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan tesis ini. Antara lain tentang sistem perpajakan, sistem pemungutan pajak, asas pemungutan pajak serta prinsip dan metode pajak penghasilan. Bab ini

juga menjelaskan mengenai

pendekatan penelitian, jenis / tipe penelitian,metode penelitian,

narasumber/informan,

proses

penelitian,

penentuan lokasi dan objek penelitian serta keterbatasan penelitian. Bab III

: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN Bab ini akan menguraikan mengenai karakteristik dari objek penelitian yang terkait dalam hali ini Perubahan UU No. 17 Tahun 2000 sebagaimana dirubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. Bab ini tidak hanya mengacu pada data

statistik tetapi juga dilengkapi dengan hasil

wawancara dengan beberapa informan yang menjadi narasumber.


9

Bab IV

: PENGARUH

PERUBAHAN

TARIF

PPH

BADAN

MENJADI TARIF TUNGGAL BERDASARKAN UU PPH NO. 36 TAHUN 2008 TERHADAP INVESTASI DAN PENERIMAAN NEGARA. Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang perubahan tarif pph badan serta dampak atau pengaruh dari

perubahan

tarif

tersebut

bagi

investasi

dan

penerimaan negara. Pada bab ini akan dijelaskan hasil temuan lapangan yang akan dikaitkan dengan konsep teori yang digunakan, serta analisis dari data olahan hasil

wawancara

dari

pernyataan-pernyataan

narasumber atau informan yang terkait. Bab V

: SIMPULAN DAN SARAN Bab ini akan berisi jawaban pertanyaan penelitian yang didasarkan atas hasil analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta mengajukan beberapa saran atas penyelesain masalah dari pertanyaan penelitian diatas.


BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

Recommend Documents