BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pada saat ini dunia sedang memasuki era globalisasi. Terdapat berbagai pendapat mengenai globalisasi, salah satu definisinya yaitu : globalisasi adalah suatu proses masyarakat dunia yang akan saling berhubungan dalam banyak hal; dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, teknologi, informasi, bahkan pertahanan dan keamanan. 1 Pendapat lain mendefinisikan globalisasi sebagai konsep pendekatan yang melihat dunia sebagai satu kesatuan masyarakat yang utuh ( social society ), didampingi dengan suatu pasar yang utuh ( global market ) dan tidak mengenal lagi batas-batas negara ( borderless ) mengakibatkan arus gelombang migrasi merupakan salah satu fenomena penting dalam hubungan antar bangsa. Fenomena ini dapat dikatakan pula sebagai ” migrasi global ” dengan perubahan dinamis yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, keamanan dan lain-lain yang menjadi pemicu semakin berkembangnya aktivitas arus pergerakan manusia. Akibatnya kemudian muncul ungkapan baru seperti global education, global economy, global humanity, dan lain-lain. Pandangan ini ingin menyampaikan pesan bahwa globalisasi menghasilkan dunia tanpa batas dalam suatu tatanan perdagangan dunia yang bernuansakan persaingan bebas yang digerakkan oleh pasar. 2 Perkembangan fenomena ini membawa perubahan yang bersifat positif di berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam bidang teknologi informasi, bahwa dengan perkembangan yang sangat pesat dari teknologi ini memungkinkan cepatnya 1

M. Iman Santoso, Pespektif Imigrasi Dalam Pembagunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia Press, hlm.123. 2 Kenichi Ohmae, The Borderless World, 1st Ed., London: Harpet Business, 1991

Analisis Pelaksanaan..., Rudi Halomoan Tobing, Program Pascasarjana, 2008

2

arus pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia, dimana informasi dari suatu daerah dapat dengan mudah dan cepat diakses dari belahan dunia lainnya. Perkembangan lainnya sebagai salah satu bagian dari migrasi global yaitu di bidang perekonomian internasional, ditandai dengan berlakunya perdagangan bebas yang memberikan kebebasan bagi para pelaku ekonomi dunia berinteraksi satu sama lain tanpa ada batasan negara baik secara bilateral maupun secara regional atau internasional. Oleh karena itu, merupakan hal yang positif untuk membiarkan aktivitas mobilitas internasional tersebut dengan mempertimbangkan persyaratanpersyaratan atau kesepakatan - kesepakatan internasional. Hal ini yang mendorong banyak negara untuk mencari kesepakatan dalam melakukan penyesuaian di setiap bidang kehidupan dengan maksud mempermudah tata pergaulan dunia dalam melakukan penyesuaian di setiap bidang kehidupan dunia. Namun yang harus dipahami adalah perkembangan masyarakat di tiap-tiap negara tidak sama, baik di negara maju, negara industri, maupun negara berkembang. Hal ini terjadi akibat perbedaan budaya, tingkat kemajuan pendidikan, serta titik berat tahapan pembangunan yang dilaksanakan. Hal lainnya yang timbul akibat globalisasi adalah peningkatan arus lalu lintas manusia, barang dan jasa dari satu negara ke negara lainnya. Negara maju menawarkan tenaga kerja ahli dan teknologi kepada negara berkembang, sedangkan negara berkembang akan berlomba - lomba untuk mengirimkan tenaga kerja kasar untuk bekerja di negara lain. Proses globalisasi di dunia ini kemudian diwujudkan dalam kesepakatankesepakatan berupa konvensi - konvensi baru yang memuat berbagai aspek kehidupan baik hak asasi manusia, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan keamanan.

Universitas Indonesia


3

Di samping itu terjadi pula dampak - dampak negatif akibat globalisasi, seperti misalnya meningkatnya tindak - tindak pidana yang berskala internasional, seperti tindak kejahatan lintas batas yang terorganisir, pencucian uang, korupsi, perdagangan narkoba lintas negara, perdagangan orang, penyelundupan orang dan lain-lain. Paul Lunde dalam bukunya berjudul Organized Crime: An Inside Guide to the World’s Most Succesful Industry mengemukakan definisi ”organized crime as as a continued and self-pertuating criminal cospiracy, having an organized structure, fed by fear and corruption and motivated by greed.” Maksudnya adalah kejahatan terorganisasi sebagai sebuah konspirasi kejahatan yang mengekalkan diri dan berkelanjutan,

mempunyai

struktur

terorganisasi, eksis dengan ketakutan, dan korupsi serta dimotivasi dengan keserakahan. 3 Dalam Pasal 2 huruf ( a ) United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime berbunyi : ”Organized crime group shall mean a structure group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of commiting one or more serious crimes or offences estabished in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or inderictly, a financial or other material benefit.” Yaitu maksudnya kelompok kejahatan terorganisasi adalah sebuah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 ( tiga ) orang atau lebih yang eksis pada suatu periode

3

Paul Lunde, Organized Crime: An Inside Guide to the World’s Most Succesful Industry, London: 2004,hlm.8, yang dikutip dalam buku karangan Dr. M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime, PNRI,hlm. 136



4

waktu melakukan kejahatan serius untuk mendapatkan uang atau keuntungan material lainnya baik langsung maupun tidak langsung. 4 Untuk menangani hal ini negara - negara telah bersepakat untuk mengatasi kemelut ini melalui perjanjian - perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kelompok ahli tentang kejahatan transnasional dari Centre for Security and Cooperation in Asia ( CSCAP Study Group on Transnational ), menyatakan aktivitas kejahatan transnasional meliputi : 5 1. Perdagangan senjata khususnya senjata - senjata 2. Korupsi di semua tingkat 3. Pemalsuan mata uang atau dokomen 4. Kejahatan berupa kekerasan seperti pembunuhan sesuai dengan kontrak atau pembomam 5. Produksi atau perdagangan obat secara ilegal 6. Kejahatan terhadap lingkungan hidup 7. Pemerasan termasuk melindungi pemerasannya 8. Penipuan atau penggelapan: kartu kredit, perbankan, asuransi, paspor, visa, pencurian alat - alat telekomunikasi, penipuan industri minyak 9. Perjudian ilegal 4

Dr. M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime, PNRI,hlm. 145 5 http://aus-cscap.anu.edu.au/Auscnws6.html. yang dikutip dalam buku karangan Dr. M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime, PNRI,hlm. 141



5

10. Imigran gelap termasuk di dalamnya persoalan pengungsi 11. Kejahatan terhadap kekayaan intelektual / pelanggran hak cipta 12. Kejahatan korporasi internasional 13. Kejahatan maritim: perompakan, penipuan oleh pihak penyewa, penyimpangan kargo, pencemaran laut, dumping ilegal, limbah radio aktif 14. Pencucian uang termasuk investasi bisnis dan properti kelompok kejahatan terorganisasi 15. Kejahatan terorganisasi yang berhubungan dengan kelompok kejahatan regional dan nasional 16. Kegiatan seksual dengan anak-anak 17. Pelacuran dan perbudakan 18. Penyelundupan: barang antik, hasil karya seni, alkohol, rokok, radio aktif, emas, batu permata berharga 19. Kejahatan teknologi: penggunaan telepon yang tidak sah, kejahatan dalam dunia maya, fitnah melalui internet, pencurian melalui internet Bagi negara Indonesia dampak negatif tersebut tampak dari terjadinya perubahan trend dalam pergerakan arus migrasi yang semula memakai arus migrasi yang semula secara tidak sah ( scheme illegal migratory flow ) kemudian bertambah dengan pola arus migrasi secara sah ( scheme legal migratory flow ). Itulah yang dilakukan oleh banyak orang pada saat ini, yaitu migrasi sah yang dilakukan kaum profesional, yaitu cenderung terjadi dari negara maju ke negara berkembang. Selain itu terdapat juga migrasi yang dilakukan oleh orang – orang yang memiliki kepentingan tertentu di Indonesia namun bertentangan dengan hukum yang ada terutama hukum keimigrasian Indonesia, seperti misalnya para pekerja seks komersil



6

yang melakukan kegiatan bekerja di wilayah Indonesia, atau warga negara Afrika yang banyak melakukan perdagangan narkoba maupun uang palsu di Indonesia. Arus migrasi secara tidak sah yang kini banyak dihadapi oleh negara - negara termasuk juga Indonesia adalah peningkatan imigran gelap yang berasal dari negara yang perekonomiannya buruk dan bergejolak. Tujuan mereka melakukan migrasi adalah mencari kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini menjadi menarik karena menyangkut perpindahan penduduk yang diorganisasi secara ilegal, yang melintasi batas banyak negara ( bersifat transnasional ). Perpindahan penduduk secara gelap ini memakai banyak modus operandi. Ada yang disebut illegal entry atau masuk ke suatu wilayah negara dengan tidak sah ( tidak melewati tempat pemeriksaan Imigrasi pada saat masuk ke wilayah suatu negara ) ataupun masuk ke dalam wilayah suatu negara melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang sah dengan menggunakan dokumen perjalanan atau paspor palsu. Yang kedua adalah illegal stay ( masuk ke suatu negara secara legal, tetapi tinggal tidak sesuai dengan izin tinggal yang diperuntukkan untuk orang tersebut). Semua modus tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan imigran ilegal. Suatu postulat atau dugaan awal yang memberikan pemahaman telah terjadi

penyelundupan

hukum,

khususnya

di

bidang

keimigrasian

yang

memungkinkan berkembangnya kejahatan internasional baik yang dilakukan secara pribadi maupun yang terorganisasi ( transnasional organized crime ). Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas sehubungan dengan meningkatnya tingkat kejahatan internasional terutama yang berhubungan dengan hal ihwal keimigrasian yaitu : lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. 6 Dikaitkan dengan hal ikhwal keimigrasian maka eksistensi negara sebagai suatu negara yang berdaulat dan adanya tujuan nasional untuk mensejahterakan 6

Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.



7

rakyat Indonesia, adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional maka semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum untuk pengaturan implementasi

tugas-tugas

keimigrasian

secara

operasional.

Didalam

dasar

pertimbangan Undang - undang No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian disebutkan bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang undang Dasar 1945. Secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Konsep ini hendak menyatakan bahwa sistim keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum

( peraturan hukum )

keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung Trifungsi 7 , yaitu : 1. Fungsi Pelayanan Masyarakat Salah

satu

fungsi

keimigrasian

adalah

fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian; baik kepada WNI maupun WNA. 8 2. Fungsi Penegakkan Hukum Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berda di wilayah hukum negara RI baik itu WNI atau WNA. Penegakkan hukum ditujukan terhadap WNI, ditujukan kepada permasalahan: pemalsuan identitas, 7

M.Iman Santoso, op.cit.hlm 22 Ibid

8



8

pertanggung jawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum kepada WNA ditujukan

kepada

permasalahan:

pemalsuan

izin

tinggal

pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan

WNA,

orang asing,

penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara illegal dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional fungsi penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian.9 3. Fungsi Keamanan Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk WNI tidak dilakukan Pelaksanaan

pencegahan

karena

alasan-alasan

keimigrasian

belaka.

fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah:

melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa, melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian, melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi keamanan negara, dan melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah

9

Ibid, hlm.23



9

Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan / atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu. 10 Apabila dihubungkan dengan ilmu hukum yang menjadi induknya, maka hal ihwal keimigrasian merupakan cabang dari hukum administrasi negara. Hal ini terlihat dari fungsi keimigrasian yaitu melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara ( bestuur ) dan pelayanan masyarakat ( public dienst ),

bukan

fungsi

pembentuk

undang – undang

( wetgever )

dan

peradilan ( rechspraak ). Dengan demikian dapat diartikan bahwa keimigrasian dalam perspektif hukum administrasi negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan menggambarkan perbuatan hukum pemerintah ( overheids handeling ) yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak ( staat in bewening ) seperti kewenangan imigrasi dalam menyatakan

pencegahan dan penangkalan seseorang yang akan

masuk dan keluar wilayah Indonesia. 11 Pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia berhubungan dengan hak dan kedaulatan negara Indonesia untuk menentukan siapa yang berhak untuk masuk-keluar wilayah Indonesia, dan masuk keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu dan daratan lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia ( entry point ). Unsur pengawasan orang asing inilah yang kemudian berhubungan dengan upaya pencegahan dan penindakan terhadap para imigran gelap yang berada di wilayah Indonesia. Unsur ini mengandung pengertian rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk melakukan kontrol apakah keluar masuk orang asing ke dan dari wilayah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pengawasan itu meliputi masuk dan keluarnya orang asing dari dan ke wilayah 10 11

Ibid, hlm.24 Dr.M.Iman Santoso, Bahan Kuliah ke III Aspek Hukum Migrasi Internasional, Jakarta, hlm.9



10

Indonesia. Sesuai dengan fungsi penegakan hukum kepada Warga Negara Asing oleh Institusi Imigrasi, maka perlu pengawasan tersebut perlu dipilah-pilah menjadi beberapa permasalahan, yaitu : 1. Pemalsuan identitas WNA 2. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing. 3. Penyalahgunaan izin tinggal . 4. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal atau berada secara ilegal. 5. Pemantauan atau razia. 6. Kerawanan keimigrasian secara geografis dan perlintasan.

Bagi orang asing yang kemudian ternyata terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian maka dapat diproses dengan dua cara, yaitu dengan tindakan keimigrasian, yaitu dikenakan tindakan deportasi atau pengusiran dari wilayah Indonesia, kemudian namanya dimasukkan ke dalam daftar cegah-tangkal sehingga tidak dapat masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, atau cara kedua yaitu dengan proses pro justitia atau penuntutan ke pengadilan. Tindakan

Kemigrasian

adalah

tindakan

administratif

dalam

bidang

keimigrasian di luar proses Peradilan 12 Sedangkan tindakan pro justitia adalah upaya penyelesian pelanggaran melalui proses peradilan Tindakan keimigrasian diatur berdasarkan Pasal 42 ayat ( 1 ) Undang undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan dipertegas dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02. Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian Pasal 19 ayat ( 1 ) yaitu :

12

Pasal 1 angka 14 UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian



11

1. Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, meliputi: a. Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilainilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945. b. Menghalang - halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia. c. Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum. d. Ejekan - ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adatistiadat masyarakat. e. Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia. f. Menyuburkan perbuatan cabul, melalui tulisan, gambaran dan lainnya dan mabuk - mabukkan ditempat umum. g. Tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri atau bersama - sama. h. Merusak atau menggangu tertib sosial dan masyarakat termasuk dilingkungan pekerjaan. i.

Menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan.

j. Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan. k. Memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadu dombaan diantara sesama rekan atau suku dan golongan.



12

2. Tidak mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi orang asing yaitu : a. Diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana keimigrasian dalam pasal 48 sampai 61, kecuali pasal 59 Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigasian. b. Diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang. 3.Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat ( 2 ) dapat berupa : a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan ijin keberadaan. b. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia. c. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu diwilayah Indonesia. d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk wilayah Indonesia. 13 Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif di bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Dalam UU No. 9 Tahun 1992 disebutkan bahwa : “ Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan umum atau tidak menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ”. 14 Tindakan keimigrasian tersebut dipertegas dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02. Tahun 1995, Tentang Tata

13

Ibnu Ismoyo, Delik Keimigrasian, Ruang Gerak dalam KUHP dan Prinsip Hukum Umum, Majalah Pintu Gerbang. (November 2001), hlm 26. 14 Ibid, Pasal 42 ayat (1).



13

Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian Pasal 19 ayat ( 1 ) yaitu : 1. Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, meliputi: a. Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilainilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945. b. Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia. c. Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum. d. Ejekan - ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adatistiadat masyarakat. e. Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia. f. Menyuburkan perbuatan cabul, melalui tulisan, gambaran dan lainnya dan mabuk - mabukkan di tempat umum. g. Tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri atau bersama - sama. h. Merusak atau menggangu tertib sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan. i. Menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan. j. Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan. k. Memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadu dombaan di antara sesama rekan atau suku dan golongan.



14

2. Tidak mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi orang asing yaitu : a. Diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana keimigrasian dalam pasal 48 sampai 61, kecuali pasal 59 Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigasian. b. Diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang. 3. Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat ( 2 ) dapat berupa : a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan ijin keberadaan. b. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. c. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk wilayah Indonesia 15 .

Kantor Imigrasi

adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berfungsi

melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang keimigrasian, yang berupa : pelayanan pembuatan Paspor RI, pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing serta pendaftaran orang asing. Selain melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, Kantor Imigrasi juga melaksanakan fungsi pengawasan orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena kompleknya masalah pengawasan orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penulis mengambil penulisan tesis 15

Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : M-02.PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuasn Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian ,Pasal 19 ayat (1).



15

dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian ” 1.2. Perumusan Permasalahan Bertitik tolak dari pemikiran dan pengamatan tersebut diatas, terdapat pokok masalah yang penulis identifikasi, yaitu: - Apakah pelaksanaan pengawasan orang asing berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 masih cukup relevan dengan kondisi saat ini ?

1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : -

Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan orang asing sesuai dengan peraturan

perundang - undangan yang ada, mengingat usia Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1992 telah berusia 16 tahun ?

1.4. Manfaat Penelitian Penulis berharap bahwa penelitian ini kiranya dapat berguna untuk : 1. Secara Teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi jajaran Direkorat Jenderal Imigrasi

dalam melakukan

pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. 2. Secara Praktis. Hasil penelitian akan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia pada umumnya dan sumbangan pemikiran bagi



16

penyusunan revisi Undang - undang Keimigrasian yang baru, sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keimigrasian dapat lebih prediktif, akomodatif, koordinatif dan antisipatif khususnya dalam menangani

dugaan

tindak

pidana

keimigrasian

yang

dilakukan

warganegara asing di Indonesia.

1.5. Batasan Penulisan Dalam penelitian untuk menunjang penulisan tesis ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan pengawasan orang asing. Wawancara dilakukan kepada : Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Direktur izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, serta Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Bogor. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran bagaimana implementasi pelaksanaan pengawasan orang asing di Indonesia. Penulisan hanya dibatasi pada sistem pelaksanaan pengawasan orang asing saja yang telah ada sekarang ini berdasarkan Undang – undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasisan.

1.6. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini telah dibagi dalam 6 (enam) bagian Bab, yaitu : Bab I Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian yang diambil, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, batasan



17

penulisan dan sistematika penulisan. Dalam Bab ini, penulis memberikan gambaran umum tentang keseluruhan isi materi tesis ini secara singkat dan jelas. Bab II Tinjauan Umum tentang Pengawasan Orang Asing Didalam Bab ini berisi teori tentang pengawasan, pengertian pengawasan serta pembagian pengawasan, baik dari sisi Hukum administrasi Negara maupun keimigrasian. Bab III Kerangka Pemikiran Pada bab ini berisi tentang pikiran yang mendasari dibuatnya penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu hal yang dapat dianalisa. Bab IV Metode Penelitian Didalam Bab ini dipaparkan tentang pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data dalam penyusunan tesis ini. Bab V Hasil Penelitian dan Analisis Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian serta analisis yang dilakukan oleh penulis. Bab VI Penutup Melalui Bab ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, dan penulis juga mencoba menyampaikan saran yang diharapkan dapat membantu dan berguna dalam pelaksanaan tugas keimigrasian terkait dengan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Dalam Bab penutup ini dapat diperoleh masukan yang bermanfaaat bagi jajajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengawasi orang asing di wilayah RI.



BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

Recommend Documents