BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Teknologi Informasi (TI) pada awalnya hanya dimanfaatkan untuk
menyelesaikan proses-proses manual yang terjadi pada suatu organisasi. Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin kompleksnya kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan TI, maka fungsi TI mengalami perubahan, tidak lagi hanya untuk mempermudah pada level operasional tetapi mulai digunakan sebagai suatu strategi dalam pengambilan keputusan oleh para pimpinan [1]. Teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi suatu instansi atau perusahaan
karena
teknologi
informasi
dirasakan
mampu
meningkatkan
produktivitas dan membuat proses bisnis menjadi efektif dan efisien, sehingga tidak dapat dipungkiri jika sebuah perusahaan yang belum memanfaatkan teknologi informasi bisa dipastikan tidak akan mampu berkompetitif [2]. Pada
sektor
pelayanan
publik
yang
dilakukan
oleh
pemerintah,
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui e-government. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieliminir melalui pemanfaatan e-government sehingga lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. Egovernment menawarkan pelayanan publik yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun pengguna berada. E-government juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien [3]. Electronic Government di Indonesia adalah program yang inisiatifnya sudah dimulai sejak tahun 2003 seiring dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 yang secara garis besar berisi tentang [4]: a. Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. b. Penataan sistem manajemen dan proses kerja Pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik.
1
c. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. d. Peningkatan
peran
serta
dunia
usaha
dan
pengembangan
industri
telekomunikasi dan teknologi informasi. e. Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat. f.
Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut oleh para penentu
kebijakan di lapangan sangat bervariasi. Ada instansi pemerintah yang sudah cukup maju, tetapi banyak juga yang masih dalam taraf mendengar dan mengenalnya. Egovernment selalu melibatkan Teknologi Informasi (TI), tetapi pembangunan fasilitas TI belum tentu mengarah pada keberhasilan implementasi e-government [5], tingkat kesadaran dari manfaatpenerapan TI dalam sebuah pemerintahan berbeda-beda, disebabkan oleh karena budaya dari setiap kantor pemerintahan juga berbeda-beda. Ada kantor pemerintah yang merasa “nyaman” dengan cara kerja mereka yang tidak menggunakan TI yang sudah ada, dan ada juga kantor pemerintahan yang sudah sangat sadar manfaat dari TI, oleh karena itu dalam pekerjaan sehari-hari, mereka menggunakan TI yang ada dengan baik [6]. Pemerintah memiliki dua peran dalam penerapan e-government, yakni pertama, Pemerintah sebagai pengguna Teknologi Informasi (TI) dalam melaksanakan fungsi organisasi. Kedua, Pemerintah sebagai IT enabler sehingga semua pemangku kepentingan dapat memanfaatkan jasa yang ditetapkan melalui investasi strategis ini [7]. Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mewujudkan e-government membutuhkan pengelolaan yang profesional, sumber daya yang handal serta biaya yang cukup besar dengan resiko kegagalan yang tidak kecil, yaitu bila terjadi gangguan pada TI yang dimiliki. Meskipun demikian penerapan TI dapat digunakan secara maksimal, sehingga dibutuhkan pemahaman yang tepat mengenai konsep dasar dari sistem yang berlaku, teknologi yang dimanfaatkan, aplikasi yang digunakan dan juga pengelolaan serta pengembangan sistem teknologi informasi yang dilakukan [8]
2
atau diperlukan adanya panduan yang mengatur bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi [9]. Selain itu,juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi yang bertanggung jawab dalam perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada instansi Pemerintah yakni tenaga Chief Information Officer (CIO). Jabatan Chief Information Officer (CIO) dalam suatu organisasi baik perusahaan, pemerintahan ataupun lembaga nirlaba, mempunyai peran sebagai pemimpin dalam penyediaan informasi bagi kelangsungan hidup organisasi. Sehubungan membutuhkan
dengan
sebuah
tata
penerapan kelola
TI
yang
dilingkungan tepat
dalam
pemerintahan, memaksimalkan
pemanfaatannya. Peran tata kelola untuk memastikan penerapan TI benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko terkait dengannya dipandang sebagai solusi bagi permasalahan tersebut dan saat ini telah menjadi prioritas manajemen oleh organisasi sebagai unsur penentu keberhasilan TI dalam organisasi [10]. Untuk mewujudkan penerapan TI secara maksimal pada sebuah organisasi tidak cukup hanya diatur (manage) oleh bagian TI saja, tetapi harus dikelola (govern) secara profesional. Pengelolaan TI yang profesional disebut sebagai tata kelola TI (IT governance) [11]. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan tata kelola TI untuk dijadikan panduan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan TI sehingga efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi bisa tercapai. 1.2.
Perumusan Masalah Saat ini Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum memiliki dokumen tata
kelola TI yang dapat dijadikan panduan atau pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan resiko terkait dengan TI untuk membantu mewujudkan Good Governance.
3
1.3.
Keaslian Penelitian Penelitian tentang Perancangan tata kelola TI dengan menggunakan
kerangka kerja COBIT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang dianggap relevan yang telah dilakukan di instansi pemerintah maupun swata yang nantinya dapat dijadikan rujukan. Rini Astuti (2009) model tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT pada proses pendidikan dan pelatihan pengguna. Penelitian tersebut pengembangan tata kelola TI pada proses pendidikan dan pelatihan pengguna. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan cakupan proses TI yang cukup luas pada standar COBIT, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pada tahap awal dalam pengembangan tata kelola TI. Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan institusi secara menyeluruh, terutama untuk kepentingan proses pengambilan keputusan, optimalisasi kinerja operasional, dan mendukung aktivitas bisnis di suatu institusi. Penelitian Rini Astuti menekankan pada proses DS 7 yakni mendidik dan melatih pengguna. Budiyono (2007) meneliti tentang tata kelola TI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT dalam mendukung layanan Teknologi Informasi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan atau dukungan layanan TI yang ada saat ini terhadap proses bisnis perusahaan dan lebih menekankan pada domain Deliver dan Support (DS), yang merupakan penyampaian layanan yang diperlukan. Hasil penelitian ini diarahkan untuk melakukan upaya pembenahan dalam tata kelola TI pada proses DS 11. Kurniawan (2010) meneliti tentang evaluasi tata kelola TI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian tersebut memberikan penilaian tingkat kematangan secara keseluruhan terhadap tata kelola TI di Pemerintah Provinsi DIY berada pada tingkatan 3-benefit, yang berarti pengelolaan TI di organisasi berada pada tahap dimana pihak manajemen telah berhasil menciptakan dan mengkomunikasikan
4
standar baku pengelolaan proses-proses TI yang terkait walaupun belum terintegrasi sepenuhnya. Nur Sigit Sulistya Hadi (2013) meneliti tentang pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola infratruktur jaringan di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5. IT-Related Goals yang digunakan yaitu melakukan Optimalisasi Aset TI, Sumber Daya dan Kapabilitas serta Keamanan Informasi, Pemrosesan Infrastruktur dan Aplikasi. Pengukuran dengan menggunakan 16 proses dalam COBIT 5 serta 8 orang responden yang merupakan pengelola infrastruktur jaringan yang diperoleh berdasarkan pemetaan 16 proses yang digunakan dengan tanggungjawab pegawai. Pada penelitian ini mengenai perancangan tata kelola TI dengan menggunakan framework COBIT 5 (Contoh kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto), dengan IT Related Goals yang diangkat yakni Optimalisasi Aset TI, Sumber Daya dan Kapabilitas. IT Related Goals tersebut merupakanIT Related Goals yang bersifat internal yang harus dibenahi dalam mendukung penerapan egovernment ke depannya untuk mewujudkan good government di Kabupaten Jeneponto yang termuat dalam visi dan misi pemerintahan periode 2013-2018 [13]. Pada penelitian ini digunakan 11 domain COBIT 5 dengan mengidentifikasi responden yang sesuai dengan bidang tupoksi dengan salah satu jenis domain COBIT yang diangkat. 1.4.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian perancangan tata kelola TI dengan menggunakan
framework COBIT 5 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto adalah : a. Melakukan pengukuran tingkat kapabilitas (identifikasi) penerapan TI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. b. Menetapkan kondisi target yang diharapkan mengenai tata kelola TI di Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
5
c. Merekomendaskan tata kelola TI yang sesuai dengan kondisi TI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5. 1.5.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai: a. Referensi mengenai tindakan yang tepat untuk meningkatkan tata kelola TI berdasarkan kerangka kerja COBIT 5, b. Menetapkan kondisi target yang diharapkan dalam pengelolaan TI di masa yang akan datang, c. Merekomendasikan dokumen tata kelola TI yang sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan menjadi acuan atau pegangan dalam pengelolaan TI. 2. Bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah referensi pengetahuan mengenai tata kelola TI menggunakan COBIT 5 pada instansi pemerintah. 3. Bagi penulis, sarana penerapan teori yang telah diperoleh dari perkuliahan untuk dunia kerja yakni di lingkungan organisasi pemeritahan.
6
