BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Salah satu fungsi pendidikan dan pelatihan adalah memberikan akses dan
pengertian kepada para stakeholder untuk dapat kiranya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dalam rangka penerapan standarisasi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) produk-produk yang dihasilkan produsen baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam kaitan tersebut keterampilan, keahlian dan tanggung jawab bagi SDM yang ditugaskan menangani UTTP amat signifikan. Keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial selain ditentukan oleh kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh sistem dan arah kebijakan sosial. Kebijakan sosial tersebut sangat menentukan tipe, jenis sistem dan pendekatan pemberian pelayanan sosial kepada kelompok sasaran. Kebijakan – kebijakan tersebut merupakan landasan operasionalisasi pembangunan kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat memberikan jawaban tentang peta penanganan yang akan dilakukan oleh semua pihak terkait, baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat. Pengetahuan mengenai analisis kebijakan sosial sangat penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan sosial memiliki dampat positif atau negatif terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut mampu merespon masalahmasalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan sosial merupakan piranti yang sangat penting yang harus dimiliki dan dikuasai oleh administrator pembangunan kesejahteraan sosial berkompeten, maka dipandang perlu BBPPKS Bandung menyelenggarakan diklat analisis kebijakan sosial. Hal ini bukan saja memperjelas visi dan komitmen mereka terhadap pentingnya pembangunan kesejahteraan sosial, melainkan dapat pula meningkatkan kemampuan mereka dalam mengkaji keberhasilan dan kegagalan penerapan kebijakan – kebijakan pemerintah. Untuk itu, Balai Besar Pendidikan
Deki Firmansyah,2014 PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP EVALUASI PROGRAM DIKLAT ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL DI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
1
2
dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) melaksanakan program diklat analasis kebijakan sosial untuk memecahkan masalah tersebut. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan (BBPPKS) merupakan salah satu instansi pemerintah yang tugasnya meningkatkan dan menjaga kualitas SDM kesejahteraan sosial di regional II yakni wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk program diklat. Salah satu indikator keberhasilan dalam melaksanakan program diklat dapat diukur melalui hasil belajar dan peningkatan kompetensi para peserta diklat. Kebijakan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kebutuhan dan kebersamaan berbangsa dan bernegara sangat dibutuhkan modal dasar, yaitu modal sosial. Begitu pula sebaliknya, kebijakan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan sosial. Modal sosial dapat didiskusikan dalam konteks komunitas yang kuat (strong community), masyarakat sipil yang kokoh, maupun identitas negarabangsa (nation-state identity). Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong-royong, jaringan, dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan. Program diklat yang menjadi bentuk nyata pencapaian tugas inti Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial tersebut, harus dipastikan berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan output yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan lapangan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan evaluasi diklat secara berkesinambungan dan sistematis. Titik awal dari kegiatan evaluasi program adalah keingintahuan penyusun program untuk melihat apakah tujuan program sudah tercapai atau belum ?
Deki Firmansyah,2014 PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP EVALUASI PROGRAM DIKLAT ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL DI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
3
apakahkah dari rencana kegiatan yang telah dibuat sudah dapat dilaksanakan adakah faktor lain yang mempengaruhi ketidakberhasilan program tersebut. Menurut Widyoko (2009) : Kegiatan evaluasi sebagai bagian dari program diklat perlu lebih dioptimalkan. Optimalisasi sistem evaluasi memiliki dua makna, pertama adalah sistem informasi yang optimal. Kedua adalah manfaat yang dicapai dari evaluasi. Manfaat yang utama dari evaluasi adalah meningkatkan kualitas suatu kegiatan (pembelajaran) dan selanjutnya akan terjadi peningkatan kualitas program pendidikan (pendidikan) (www.um-pwr.ac.id) Sebuah program diklat dapat dievaluasi untuk melihat seberapa baiknya sasaran diklat dicapai. Efektifitas program dapat diukur berdasarkan pada apakah tujuan-tujuan tersebut tercapai. Tolak ukur hasil diklat dapat diketahui dengan adanya evaluasi. Peningkatan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia akan menguntungkan banyak pihak, baik diri yang bersangkutan yang akan berarti meningkatkan tanggungjawab dan wewenang didalam pekerjaannya, sedangkan bagi lembaga akan meningkatkan produktifitas dan daya saing. Untuk itulah sebuah pendidikan dan pelatihan erlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaannya. Pendidikan
dan
pelatihan
pada
hakikatnya
adalah
suatu
sistem
pembelajaran. Sebagai suatu sistem, mutu pelatihan sangat bergantung pada mutu komponen-komponennya, kaitan dan ketergantungan serta kerja sama diantara komponen tersebut sehingga menimbulkan efek sinergis. Proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pelatihan memiliki peran masing-masing dalam masalah mutu pelatihan termasuk juga peran evaluasi pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan tidak terlepas dari peranan evaluasi pelatihan. Program pelatihan sebagai salah satu strategi pengembangan SDM memerlukan evaluasi untuk mengetahui efektifitas program yang bersangkutan. Evaluasi pelatihan berkaitan dengan strategi evaluasi yang meliputi terhadap calon peserta diklat, fasilitator diklat, dan evaluasi penyelenggaraan diklat. Hasil dari evaluasi tersebut memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan suatu pelatihan apakah sesuai dengan apa yang diharapkan ataukah tidak. Jika tidak,
Deki Firmansyah,2014 PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP EVALUASI PROGRAM DIKLAT ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL DI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
4
maka sudah menjadi tanggung jawab pengelola pelatihan untuk mendesain ulang dan memberikan soluasi dalam menanggulangi kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan diklat. Standar pengelolaan pendidikan merupakan hal yang menentukan kualitas pelatihan, pelatihan yang berkualitas akan menghasilkan SDM yang berkualitas pula, maka dari itu, perlu untuk mengetahui proses evaluasi pelatihan dan bagaimana standar pendidikan dan pelatihan itu dikelola berdasarkan hasil evaluasi diklat yang telah dilaksanakan. Atas dasar itulah penulis bermaksud melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang “PERSEPSI
PEGAWAI TERHADAP EVALUASI
PROGRAM DIKLAT ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
DI BALAI
BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LEMBANG BANDUNG”
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas secara umum masalah penelitian adalah
“Bagaimana persepsi pegawai terhadap evaluasi program pendidikan dan pelatihan analisis kesejahteraan sosial di balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial lembang bandung?” Adapun rumusan masalah secara khusus adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana persepsi pegawai terhadap perencanaan evaluasi program Diklat
Analisis Kebijakan Sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang Bandung? 2.
Bagaimana persepsi pegawai terhadap pelaksanaan evaluasi program yang
dikembangkan Diklat Analisis Kebijakan Sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang Bandung? 3.
Bagaimana hasil evaluasi program Diklat Analisis Kebijakan Sosial yang
dikembangkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang Bandung?
Deki Firmansyah,2014 PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP EVALUASI PROGRAM DIKLAT ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL DI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
5
C.
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka
yang menjadi tujuan umum dilakukakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami persepsi pegawai terhadap evaluasi program Diklat Analisis Kebijakan Sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang Bandung. Tujuan umum tersebut dapat diperjelas ke dalam tujuan Khusus sebagai berikut : 1.
Mendeskripsikan dan menganalisis persepsi pegawai terhadap perencanaan
evaluasi program Diklat Analisis Kebijakan Sosial dikembangkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang Bandung. 2.
Mendeskripsikan dan menganalisis persepsi pegawai terhadap pelaksanaan
evaluasi program yang dikembangkan Diklat Analisis Kebijakan Sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang Bandung. 3.
Mendeskripsikan dan menganalisis hasil evaluasi program Diklat Analisis
Kebijakan Sosial yang dikembangkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang Bandung.
D.
Manfaat Hasil Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan
manfaat secara teoritis dan praktis: 1.
Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak
baik secara langsung maupun tidak langsung terutama dalam berbagai kegiatan yang menjadikan evaluasi program sebagai bagian dari pendidikan dan pelatihan dan diharapkan memberikan kesadaran atau pemahaman terhadap pentingnya evaluasi program pendidikan dan pelatihan khususnya evaluasi program di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang Bandun dan diharapkan juga hasil dari studi ini dapat memberikan sumbangan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa mengenai evaluasi program pendidikan dan
Deki Firmansyah,2014 PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP EVALUASI PROGRAM DIKLAT ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL DI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
6
petihan sekaligus menjadi manfaat tentang ilmu pengetahuan di bidang evaluasi program pendidikan dan pelatihan. 2.
Praktis
a.
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang
Bandung Diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan
Sosial
Lembang
Bandung
dalam
mengembangkan
dan
meningkatkan kualitas evaluasi diklat dan lebih menyempurnakan rancangan program serta referensi dalam menyusun pelaksanaan diklat. b.
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi program Teknologi
Pendidikan dalam mengembangkan disiplin ilmu dan kualitas lulusannya. c.
Instruktur/Widiaiswara Diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan dan sumbangan
pikiran tentang pelaksanaan evaluasi diklat serta informasi mengenai kontribusi evaluasi diklat terhadap penyusunan standarisasi pengelolaan pendidikan dan pelatihan
Deki Firmansyah,2014 PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP EVALUASI PROGRAM DIKLAT ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL DI BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu