BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan berbagai kalangan dan telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian serius dari segenap elemen bangsa. Ancaman nasional tersebut berpotensi besar mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara serta menggangu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat baik secara fisik, mental, dan sosial ekonomi. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan narkoba yang ada di tengah masyarakat. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata di seluruh strata sosial masyarakat. Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa kasus narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan saat ini Indonesia berada pada tahap darurat narkoba. Penggunaan
narkoba
sangat
membahayakan
karena
dapat
mempengaruhi pikiran yang menyebabkan korban tidak sadar dengan apa yang
1
sedang dilakukannya. Karena efeknya yang menyebabkan adiksi, maka obat tersebut harus dikonsumsi terus-menerus oleh penderita kecanduan, semakin lama semakin meningkat dosisnya. Apabila hal tersebut tidak segera ditangani akan menyebabkan overdosis yang berakhir dengan kematian si penderita. Melihat begitu besarnya efek dari penggunaan narkoba bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat luas, pemerintah dalam Pasal 54 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bertujuan untuk pemulihan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang pecandu relapse adalah tekanan psikologis, masalah keluarga, sakit yang dihubungkan dengan masalah medis, hubungan sosial (seperti bertemu dengan teman lama yang merupakan pengguna), atau lingkungan (seperti melintasi jalan tempat biasanya menggunakan narkoba), berhadapan dengan objek, atau bahkan mencium bau yang behubungan dengan obat-obatan dapat mempengaruhi seseorang relapse, persentasi kemungkinan pecandu narkoba relapse adalah antara 40% sampai 60% (www.jauhinarkoba.com: diunduh 20 Januari 2016, 22.10 WIB). Oleh karena itu, guna menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara teroganisir (organieci crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
dan
Undang-Undang Nomor 9
2
tahun
1976 TentangNarkotika
menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika (D.Soedjono, 1984 : 19). Setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, dan terlebih khusus lagi terjerat perkara narkotika selanjutnya dapat diproses melalui hukum acara pidana, atau dengan kata lain serangkaian acara pemeriksaan di pengadilan, karena pada hakikatnya hukum acara pidana mempunyai tujuan membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Untuk menentukannya haruslah melalui pemeriksaan di depan pengadilan. Alat
bukti
pembuktian.Terbuktinya
merupakansesuatu
yang
penting
seorang
bersalah
atau
tersangka
dalam tidakdalam
melakukan tindak pidanayang didakwakan Penuntut Umum tergantung dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sertadigunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut.Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa, sedangkan dalam pengambilan keputusan hakim terikat dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan hakim. Terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi, baik terdakwa, kuasa hukumnya, maupun Penuntut Umum masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum apabila merasa tidak puas. Seperti dalam kasus sebagai bahan penelitianini, Didit Sulistio Winoto sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika di kota Surakarta terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan narkotika yang diperuntukkan bagi diri sendiri, yaitu narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terkait
dengan
putusan
Pengadilan
Negeri
Surakarta
Nomor 162/PID.SUS/2013/PN.Ska pada tanggal 4 Maret 2014, yang kemudian dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, dan menghasilkan
3
putusan Nomor 109/PID.SUS/2014/PT.Smg pada tanggal 19 Mei 2014.Kedua putusan tersebut berisikan tentang pembuktian bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.Berdasarkan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh terdakwa, perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1469K/PID.SUS/2014, dan dalam putusan akhir Mahkamah Agung tersebut, upaya hukum kasasi yang diajukan oleh terdakwa dikabulkandan pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum mengenai apakah kesalahan penerapan hukum sebagai alasan terdakwa berargumentasi untukpengajuan upaya hukum kasasi, dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan mengadili sendiri perkara tersebut. Penulisan hukum ini berjudul “Argumentasi Terdakwa Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Atas Dasar Kesalahan Penerapan
Hukum
Pembuktian
oleh
Hakim
PengadilanTinggi
Semarangdalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469K/Pid.Sus/2014)”.
B.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalahakan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.
Apakah kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh hakim sebagai dasar terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi Semarang dalam perkara narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 253KUHAP?
2.
Apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP?
C.
Tujuan Penelitian
Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas agar memberikan manfaat arah dan manfaat baik bagi penulis maupun bagi orang lain. Ada
4
dua
macam
tujuan
penelitian,
yaitu
tujuanobyektif
dan
tujuan
subyektif.Tujuan obyektif merupakan tujuan yang berasal dari penelitian yang dilakukan, sedangkan tujuan subyektif merupakan tujuan yang berasal dari penulis. 1. Tujuan Obyektif : a.
Mengetahui kesalahan penerapan hukum pembuktianoleh Hakim Pengadilan
Negeri
Surakarta
yang
dikuatkan
oleh
Hakim
Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika. b. Mengetahui
pertimbangan Hakim
Mahkamah Agung dalam
memutus kasasi terdakwadalam perkara narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. 2. Tujuan Subyektif : a. Memenuhi syarat akademis agar memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman penulis di bidang hukum, khususnya Hukum Acara Pidana. c.
Memberikan manfaat dalam penerapan ilmu yang telah penulis perolehagar dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum guna membangun argumentasi ilmiah yang bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.
D.
Manfaat Penelitian
Penulis berharap bahwa penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini sebagai berikut : 1.
Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat untuk lebih memahami pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan pada khususnya Hukum Acara Pidana.
5
b. Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai wawasan dalam menambah dan memperkaya bahan referensi di bidang karya ilmiah serta dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang. c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang dikaji ataupun permasalahan yang sejenis.
2.
Manfaat Praktis a. Memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu dan memberikan saran terhadap pihak-pihak yang terkait. b. Memberikan jawaban atas kasus ataupun pertanyaan yang di teliti oleh penulis. c. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan bermanfaat bagi pihak yang mengkaji ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana.
E.
Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dan bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalami suatu dinamika kehidupan dan dapat mencari kebenaran dari suatu
karya
mengidentifikasi
ilmiah. masalah
Disinilah hukum,
6
dibutuhkan melakukan
kemampuan penalaran
untuk hukum,
menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). a.
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doctrinal. Menurut Peter Mahmud Maruki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research atau bahasa Belanda rechtsonderzoek) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif karena ingin mengkaji masalah mengenai kesalahan penerapan hukum pembuktianoleh judex facti Pengadilan Negeri Surakarta yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sekmarang sebagai alasan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1469K/Pid.Sus/2014).
b.
Sifat penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act)-bukan perilaku (behavior) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 41-42). Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penelitian mengenai benar atau tidak menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil mengenai kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai alasan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1469K/Pid.Sus/2014.
7
c.
Pendekatan Penelitian Penelitian
hukum
dimulai
dengan
melakukan
penelusuran
terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (legal decision making) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi. Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, antara lain pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case
approach),
pendekatan
historis
(historical
approach),
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) atau biasa disebut dengan studi kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum hakim untuk sampai pada putusannya. d.
Jenis dan Sumber Bahan Hukum Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
8
putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). 1)
Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman f) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469K/Pid.Sus/2014
2)
Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah :
e.
a)
Buku-buku teks di bidang hukum
b)
Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana
c)
Jurnal-jurnal hukum
d)
Kamus-kamus hukum
e)
Literatur dan hasil penelitian lainnya
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik
pengumpulan
bahan
hukum
dimaksudkan
untuk
memperoleh bahan hukum dalam penelitian. dengan carastudi kepustakaan.Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi
9
dokumen/studi kepustakaan (library research). Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan pendukung di dalam penelitian ini.
f.
Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.Menurut Philipus M. Hadjon, dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian di tarik suatu konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 89-90). Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penuntut Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai premis mayor. Sedangkan yang menjadi premis minor adalah fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469K/Pid.Sus/2014. Dari kedua premis tersebut saling dihubungkan kemudian ditarik konklusi.
F.
Sistematika Penulisan Hukum
Sistematika penulisan hukum merupakan gambaran mengenai hal-hal yang dimuat dalam penulisan hukum ini, maka penulis menjabarkan penulisan hukum ini dalam 4 (empat) bab dan setiap babnya mempunyai sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah :
10
BAB I:
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan
hukum
yang
digunakan
untuk
memberikan
pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar. BAB II:
TINJAUAN PUSTAKA Bab II berisi tentang landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Pada bab ini, penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritis yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang putusan, tinjaun
tentang pembuktian, tinjaun tentang upaya hukum,
tinjauan tentang kasasi, tinjauan tentang tindak pidana penyalah gunaan narkotika. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan bagian yang berisi uraian mengenai hasil penelitian
yang
diperoleh
dari
proses
meneliti
dan
pembahasannya. Dalam hal ini, penulis membahas mengenai Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi Terdakwa Atas Dasar Kesalahan
Penerapan
Hukum
Pembuktian
Oleh
Hakim
Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Perkara Narkotika Dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP dan Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi Terdakwa Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Perkara Narkotika dengan Ketentuan Pasal 256 KUHAP. BAB IV: PENUTUP
11
Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
