BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan ujung tombak pemerintah terhadap kemauan masyarakat, hal inilah yang juga menjadi kewajiban pemerintah terhadap perbaikan pelayanan publik termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Berbagai macam kebutuhan dasar masyarakat haruslah dipenuhi oleh pemerintah seperti keamanan, pendidikan, perlindungan, kesehatan, pelayanan dan lain sebagainya. Hal ini tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam undang-undang tersebut disebutkan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara adalah pelayanan. Seperti halnya dalam berbagai kebutuhan, pelayanan juga menjadi kewajiban bagi pemerintah guna melayani berbagai macam kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentunya untuk berbagai macam hal kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan masyarakat dalam perizinan.
1
Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1
Pelayanan
perizinan
sendiri
diberikan
oleh
pemerintah
kepada
masyarakat melalui BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) dimana pelayanan yang menyangkut perizinan baik berupa izin maupun non izin dapat dilakukan. Pembentukan BP2T dimulai pada tahun 2009 dengan peraturan walikota nomor 30 tahun 2008 . pembentukan ini merupakan arahan terhadap kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu dimana dengan tujuan mempermudah segala urusan perizinan maupun non perizinan bagi masyarakat. Semenjak pembuatan pelayanan satu pintu ini, digadang-gadang pelayanan perizinan dikota Tegal akan jauh lebih baik. Bahkan berdasarkan data pada triwulan ke empat tahun 2011, tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan satu pintu oleh BP2T meskipun hanya berselang 2 tahun dari pembuatan badan pelayanan ini. Tidak seperti pada masa sebelum reformasi birokrasi dimana menjadi rahasia umum pelayanan publik diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Di samping itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang“, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi,
maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan karena ketidak efisien dan efektif, birokrasi sering kali dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dan tepat, serta sering birokrasi dalam pelayanan publik itu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya. Hal ini sangat memerlukan perhatian yang besar, seharusnya
birokrasi
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
publik
itu
memudahkan masyarakat menerima setiap pelayanan yang diperlukannya, seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat itu mempermudahkannya, bukan mempersulit. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh BP2T tentunya menjadi pelaksanaan yang sangat penting kegunaannya oleh masyarakat. Selain menjadi ajang pembuktian keseriusan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pada sisi pelayanan, perubahan ini juga menjadi dasar dalam efektivitas pelayanan pemerintah dalam mensinergikan segala sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan dan juga meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan perizinan. Sebagai ajang pembuktian perbaikan pelayanan perizinan tentu saja BP2T berusaha melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan yang dilakukan BP2T kepada masyarakat. Berbagai inovasi yang dilakukan BP2T meliputi berbagai sisi baik sisi internal BP2T sendiri maupun berusaha memperbaiki eksternal BP2T yaitu masyarakat sendiri. Berbagai macam inovasi yang dilakukan oleh BP2T dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan tentunya harus sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Lebih dalam lagi peningkatan pendekatan pelayanan perizinan kepada masyarakat menjadi tujuan BP2T dalam melakukan berbagai inovasi tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengurangi berbagai pandangan negatif masyarakat kepada pelayanan publik khusunya pelayanan perizinan. Sementara itu di era otonomi daerah, kita dihadapan pada kenyataan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang berangkat dari keterbatasan ternyata mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada rakyatnya sehingga pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai anggaran dan sumber daya yang memadai seyogyanya dapat memberikan kesejahteraan rakyatnya yang lebih baik lagi. Disisi lain permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota ialah : (1) rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat; (2) rendahnya kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan serta terbatasnya sumber-sumber penghasilan daerah; (3) buruknya pelayanan publik sehingga menjadikan ketidak kondusifnya keadaan bagi kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan yang pada gilirannya tidak dapat
memberikan sumbangan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat serta pemasukan kepada pemerintah dan kegiatan investasi dan ekonomi lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar penerapan kepada masyarakat diharapkan akan mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Berdasarkan pada uraian tersebut diajukan penelitian dengan judul : “Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tegal” 1.2. PERUMUSAN MASALAH Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh BP2T Kota Tegal? 1.3. PEMBATASAN MASALAH Untuk lebih memfokuskan penelitian yang akan dilaksanakan maka ada batasan masalah yang dibuat dalam Penelitian ini,dimana penelitian ini hanya difokuskan kepada perspektif masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kota Tegal terutama pada pelayanan perizinan kepada masyarakat. 1.4. TUJUAN PENELITIAN 1. Mengetahui kualitas pelayaan publik yang dilakukan oleh BP2T Kota Tegal ditinjau dari perspektif kepuasan masyarakat. 2. Memberikan
saran
pelayanan perizinan.
ataupun
masukan
dalam
mengoptimalkan
1.5. MANFAAT PENELITIAN 1. Memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi peneliti tentang kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh BP2T kepada masyarakat. 2. Memberikan rekomendasi bagi penyelenggara layanan perizinan mengenai perkembangan pelayanan demi kemajuan pelayanan. 3. Memberikan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang sejenis
