BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Kekecewaan terhadap pelayanan publik dan birokrasi pemerintah sudah sering kita dengar. Keputusan untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah nyaris tinggal harapan. Pada umumnya pelayanan publik yang sering menimbulkan masalah adalah pelayanan yang langsung secara orang perseorangan. Hal ini dapat dipahami, karena secara individual masing masing orang mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga sikap terhadap pelayanan yang diberikan bisa berbeda satu sama lain. Perbedaaan karakteristik itulah yang mempengaruhi dalam penilaian terhadap pelayanan yang diberikan. Pemahaman
tentang
karakteristik
administrasi
publik
akan
lebih
bermakna dengan memandangnya sebagai satu keseluruhan yang utuh. Katakanlah sebagai satu sistem. Dalam hal ini, sistem administrasi publik Indonesia berlaku dalam satu struktur tertentu. Disamping itu, ia hidup dalam satu lingkungan budaya Indonesia. Santosa (2008:85) Hal yang pertama yang perlu selalu diingat jika kita membicarakan sistem administrasi publik, adalah sifat publik yang melekat pada istilah administrasi publik. Hal ini, dikarenakan sifat aktivitas dan pelayanan yang secara primer dipusatkan kepada publik. Elemen pokok dalam administrasi publik adalah bahwa setiap organ pemerintah, tanpa memandang tingkatannya, harus melayani urusan publik. Rakyat sebagai salah satu sumber penghasilan Negara, mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana uang Negara dipergunakan.
1
Karena itu pula, mereka berhak mengkritik perilaku pejabat pemerintah serta merasa berhak berpendapat terhadap keputusan yang tidak disetujuinya. Orientasi pejabat pemerintah terhadap kepentingan publik adalah prinsip pokok dalam pemerintahan demokratik. Kesulitan yang dihadapi pemerintah adalah di satu pihak ia harus bekerja secara baik, tetapi dilain pihak ia harus meyakinkan publik bahwa segala sesuatunya telah diselenggarakan secara baik. Dengan kata lain, ada keperluan kompetensi dan eksposisi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa otorita dan prestise Negara dilekatkan dengan pelayanan kelompok, sehingga fungsi pelayanan publik dan tanggungjawab publiknya menjadi kabur. Dikalangan bawahan, tanggungjawab dirasakan bagaimana meyakinkan individu-individu menghindari dosa. Misalnya seorang pejabat publik tersebut bertanggungjawab jika ia menolak uang sogok, karena menerima sogokan sama dengan melakukan dosa. Tetapi dorongan ini pada masa sekarang tidak begitu menarik. Masalah pelayanan publik di Indonesia masih sangat memprihatinkan, karenanya pemerintah masih perlu membuat strategi dan kebijakan agar dapat memenuhi hak asasi warga Negara dan membutuhkan solusi yang menyeluruh untuk membuat pelayanan publik yang baik Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumberdaya alam yang tersebar diseluruh pulau-pulau. Dengan pengelolaan dibawah pemerintah menjadikan adanya upaya yang sistematis dan jelas kepastian hukumnya. Bumi, air, tanah dan udara kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan karunia Tuhan yang maha esa kepada bangsa Indonesia yang harus dikelola
2
dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bumi yang dimaksud ialah tanah yang ada diseluruh wilayah Indonesia yang merupakan kekayaan alam yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam masyarakat umum atau awam di Indonesia sedikit sekali dari mereka yang mengetahui tentang seluk beluk masalah di bidang pendaftaran tanah. Tanah bagi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting didalam kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah. Maka perlu adanya suatu pengaturan yang jelas atau kepastian hukum atas tanah melalui pendaftaran tanah. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah. Selain bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak, misalnya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalanjalan untuk perhubungan. Berhubung oleh karena itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan selalu bertambah, maka tidak heran kalau nilai tanah menjadi meningkat tinggi. Tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah meninmbulkan berbagai persoalan yang banyak seginya. Di dalam buletin Badan Pertanahan Nasional (2005) pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Pendaftaran tanah yang
3
diselenggarakan ini merupakan suatu kegiatan bertujuan untuk memberikan kepastian hak, yaitu : 1. Untuk memungkinkan orang yang mempunyai tanah dengan mudah membuktikan bahwa dialah yang berhak atas bidang tanah, apakah hak yang dipunyainya, letak tanah dan luas tanah. 2. Untuk memungkinkan kepada siapapun guna mengetahui hal-hal yang ia ingin ketahui berkenaan dengan bidang tanah, misalnya calon pembeli, calon kreditor dan sebagainya. Seperti yang diketahui bahwa pendaftaran tanah adalah bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak terhadap pemegang hak-hak atas tanah. Dengan pendaftaran tanah diharapkan bahwa seseorang akan merasa aman tidak ada gangguan atas hak yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam pasal 19 ayat 1 memerintahkan diselenggarakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum yang dijamin itu, meliputi kepastian mengenai : 1. Letak, batas dan luas tanah 2. Status tanah dan orang yang berhak atas tanah 3. Pemberian surat berupa Sertifikat Selanjutnya di dalam pasal 19 ayat (2) menentukan pendaftaran tanah yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan pemeliharaan hak-hak atas tanah tersebut.
4
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Sertifikat) Sertifikat sebagai alat pengendali bagi pemerintah dan masyarakat agar hubungan hukum dan perbuatan hukum antar subyek (pemilik atau yang menguasai) dan obyek (sebidang tanah) selalu dalam koridor perwujudan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Peraturan Pendaftaran Tanah selain UU No.5 Tahun 1960 juga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Ka BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997. Dimana PP No.24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari PP No.10 Tahun 1961. Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah : Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberianb surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui dua cara yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik menurut PP No.24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (10) adalah “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah/bagian wilayah suatu desa/kelurahan.” Selanjutnya pada ayat (11) dijelaskan, Pendaftaran tanah secara sporadik adalah “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek
5
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal”. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, pasal 20 menyatakan bahwa : “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.” Dari pengertian tersebut, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh diantara semua hak-hak lainnya. Terkuat dan terpenuhi disini tidak berarti bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, melainkan untuk membedakannya dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh seseorang. Turun temurun, bahwa hak milik yang sifatnya terpenuh, mempunyai sifat pemilihan terkuat, dimana hak milik tersebut dengan sendirinya akan beralih kepada ahli waris apabila pemilik meninggal dunia. Hal ini berbeda sifatnya dengan hak atas tanah lainnya yang bersifat terbatas dalam arti dapat ditetapkan pembatas haknya, sehingga dengan tidak dengan sendirinya dapat beralih kepada ahli waris, melainkan tergantung daripada sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. Kantor Pertanahan Kota Makassar dilaksanakan sesuai dengan instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 yaitu tentang “Peningkatan Efesiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat dibidang Pertanahan. Dimana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang pertanahan.” Melihat dari laporan evaluasi dan wawancara langsung dengan Kepala Bagian Umum Kantor Pertanahan Kota Makassar serta menelaah berita dari media massa, pada kenyataannya fenomena atau masalah yang dihadapi oleh
6
kantor Pertanahan Kota Makassar dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah hak milik, yaitu : Masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan dibidang pertanahan masih terlalu sulit dan berbelit-belit dalam prosedur kelengkapan berkas, lama waktu pemrosesan serta biaya yang tinggi. Penyebabnya bisa dikarenakan pelayanan Kantor Pertanahan Kota Makassar yang kurang optimal, sehingga kebanyakan dari mereka memberikan tanggung jawab untuk mendaftarkan tanahnya kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan hal ini belum tentu mempercepat proses pendaftaran tersebut, karena tidak semua orang yang ditunjuk untuk mendaftarkan tanahnya itu langsung mengurusi. Bahkan kebanyakan
masyarakat
lebih
mempercayakan
urusannya
kepada
orang/pegawai Kantor Pertanahan di rumah dari pada dating sendiri ke Kantor Pertanahan. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa urusan mereka lebih cepat selesai. Ini menandakan bahwa masyarakat tidak mau repot dengan urusannya sendiri. Sumberdaya manusia (aparat) mempengaruhi pelayanan pendaftaran tanah,
dimana
aparatnya
kurang
mensosialisasikan
tentang
prosedur
kelengkapan berkas yang terlalu panjang dan rumit dan soal biaya pendaftaran tanah yang kurang transparan, sehingga membuka peluang bisnis terhadap para calo tanah, atau yang dikuasakan oleh si pemohon. Masih adanya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum akan pentingnya pendaftaran dan alas hak (berkas-berkas) dari masyarakat yang tidak lengkap pada saat permohonan diajukan. Faktor interen yaitu berasal dari Kantor Pertanahan
itu
sendiri,
ketika
mendapat
tugas
tidak
langsung
untuk
dikerjakan/mendahulukan pekerjaan jika pemohon adalah orang yang dikenal dan masih adanya pungutan-pungutan tambahan di luar ketentuan.
7
Terkait dengan kemampuan aparat petugas pendaftaran tanah hak milik sebelum mereka menjadi petugas ukur mereka diberikan pendidikan dasar-dasar pertanahan selama 3 bulan, tetapi karena kurangnya sumberdaya manusia (aparat) yang telah terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pertanahan Kota Makassar, maka juru ukur di kantor hanya sedikit dan mengambil petugas pembantu juru ukur (tenaga honorer) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor dan diambil dari pendidikan D1 pertanahan. Masih banyak dijumpai kelemahan dalam pelayanannya. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Instansi Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dilaksanakannnya pendaftaran tanah, maka menimbulkan akibat hukum bahwa terhadap hak atas tanah tersebut akan ditertibkan sertifikat tanah atas nama pemegang-pemegang hak atas tanah yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat yang kuat atas tanah milik yang dimaksud. Dalam penelitian ini penulis menyajikan referensi primer dari segi kajian Administrasi Publik yang menekankan pada aspek pelayanan publik dan juga data-data pendukung lainnya dalam lingkup Administrasi Negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian yang diberi judul : “Analisis Pelayanan Pendaftaran Tanah Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar”
8
I.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penulis merumuskan masalah
menjadi
pelaksanaan
pertanyaan
pelayanan
penelitian
pendaftaran
sebagai
tanah
hak
berikut; milik
Bagaimana pada
Kantor
Pertanahan Kota Makassar?
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian I.3.1 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. I.3.2 Manfaat Penelitian a. Kegunaan Praktis Untuk sebagai bahan informasi bagi para pembaca dan pemerhati bidang keagrariaan pada umumnya dan khususnya tentang pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah hak milik. b. Kegunaan Akademik Untuk menambah wawasan keilmuan penulis tentang pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen dalam arti luas.
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Konsep Pelayanan Kegiatan pelayanan senantiasa aktual dibahas dalam berbagai aspek kelembagaan pemerintah. Aspek pelayanan telah berkembang luas pada tatanan organisasi pemerintah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan nuansa fungsi dan tugas pelayanan pemerintahan yang semakin komperatif. Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Groonroos (1990:27) dalam Ratminto & atik (2009:2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dalam Ratminto & atik (2009:5) menyatakan bahwa : “Pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanan ketentuan peraturan perundang-undangan”
10
Pengertian lain dari pelayanan oleh Moenir (2001 : 16) yang menyatakan bahwa : Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain baik langsung maupun tidak langsung, atau pelayanan adalah merupakan jasa, dan jasa adalah komuditi, sedangkan pelayanan pemerintah terkait dengan suatu hak dan terlepas dari persoalan apakah pemegang hak itu dapat dibebani suatu kewajiban atau tidak. Menurut Kotler dan Tjiptono (2001:16) adalah : “Pelayanan (jasa) adalah sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”. Menyangkut pengertian pelayanan jasa adalah yang diberikan kepada pihak lain yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra, namun dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjiptono (1992:26) sebagai berikut : “Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak terwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.” Dengan demikian pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala aktivitas kegiatan dalam bentuk jasa yang penyelenggaraannya oleh aparat Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pemilikan tanah secara sah di mata hukum.
11
Membicarakan pelayanan senantiasa terkait dengan pelayanan umum. Menurut Moenir (1995:26), menyatakan bahwa : Pelayanan umum adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan-penggunaan fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Rohman (2010: 3) Pengertian ini memberikan suatu makna bahwa pelayanan secara teknis dapat dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang atau organisasi pemerintah. Dari berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, diketahui bahwa pelayanan timbul karena adanya budaya kepentingan di dalam masyarakat. Pelayanan bukanlah sasaran atau kegiatan melainkan merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan, pelayanan masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kepentingan umum/masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menciptakan efesiensi, efektifitas, keadilan sosial dan kesejahteraan. Sedangkan dalam arti sempit, pelayanan masyarakat adalah pelayanan tata muka yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian pelayanan masyarakat, disimpulkan bahwa dalam pelayanan masyarakat unsur penting yang terkandung adalah : (1) diberikan oleh pemerintah baik dipusat maupun didaerah; (2) berbentuk barang atau jasa; (3) sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan; (4) untuk kepentingan masyarakat. Adanya unsur-unsur ini menunjukkan bahwa tujuan pelayanan kepada masyarakat tidak lain adalah mewujudkan hal tersebut
12
dibutuhkan pelayanan yang berkualitas/prima yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan semakin meningkatnya kemajuan masyarakat dan kesadaran akan menuntut hak-haknya, merupakan suatu tantangan bagi aparatur pemerintah. Selaku abdi masyarakat, berkawajiban memberikan pelayanan prima, artinya pelayanan terbaik yang lebih memuaskan masyarakat. Menurut Gurnitowati (1998 : 37), mengemukakan bahwa “Pelayanan prima adalah pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan publik.” Dengan kata lain ukuran dari pelayanan prima adalah tampilannya dapat memuaskan masyarakat dalam arti tidak terjadi keluhan, protes dan penampakan tingkah laku yang menolak pelayanan yang diberikan. Setelah diterbitkan Surat Kepurtusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Kepmenpan No. 81/1993, dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 istilah yang semula pelayanan prima diganti dengan Pelayanan Publik. Menurut Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003. Pentingnya mewujudkan pelayanan prima dengan memperhatikan kesembilan unsur diatas karena pemerintah menyadari selama ini selalu muncul keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan aparatur seperti prosedur pelayanan yang berbelit-belit sebagai akibat dari birokrasi yang kaku dan perilaku aparat yang kurang bersahabat dalam memberikan pelayanan.
13
Beberapa alasan perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik (Wasistiono;1999) antara lain sebagai berikut : a. Instansi pemerintah pada umumnya menyelenggarakan kegiatan yang bersifat monopoli, sehingga tidak terdapat iklim kompetisi di dalam, padahal tanpa kompetisi tidak akan tercipta efisiensi dan peningkatan kualitas. b. Dalam menjalankan kegiatan, aparatur pemerintah lebih mengandalkan kewenangan daripada berbuat jasa ataupun kebutuhan konsumen. c. Belum atau tidak diadakan akuntabilitas terhadap kegiatan suatu instansi pemerintah, baik akuntabilitas vertikal kebawah, kesamping, maupun keatas. Hal ini disebabkan oleh adanya tolak ukur kinerja setiap instansi pemerintah yang dibakukan secara nasional berdasarkan tanda yang dapat diterima secara umum. d. Dalam
aktivitasnya,
aparat
pemerintah
seringkali
terjebak
pada
pandangan “ectic”,yakni mengutamakan pandangan dan keinginan mereka sendiri (birokrasi) daripada konsep “emic”,yakni konsep dari mereka menerima jasa layanan pemerintah. e. Kesadaran anggota masyarakat pada hak dan kewajiban sebagai warga Negara maupun sebagai konsumen masih relatif rendah, sehingga mereka cenderung menerima begitu saja, terlebih layanan yang bersifat cuma-cuma. Dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah hak milik, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan selayaknya mengasuh pada prinsip-prinsip umum Total Quality Management (TQM).
14
Ibrahim (1997:9) mengemukakan mengenai prinsip-prinsip umum TQM sebagai berikut : a. Customer Focus, fokus setiap usaha selalu pada konsumen. b. Quality Leadership, kepemimpinan berkualitas tinggi. c. Stakeholder Focus, fokus pada kepentingan semua pemegang saham seluruh karyawan/pegawai, konsumen serta masyarakat. d. Integrated Business, startegi bisnis e. Team Work, memelihara kerjasama tim dengan baik. f.
Empowerment,
kemampuan
memberikan
kepercayaan
dan
wewenang. Kualitas tidak dapat dipisahkan dari produk dan jasa atau pelayanan. Fandi Tjiptono (1995:51) mengemukakan bahwa : “kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Pengertian kualitas pelayanan dikemukakan oleh Sampara Lukman (1999:14) dalam bukunya Manajemen Kualitas Pelayanan, sebagai berikut : Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan yang didambakan tersebut prinsipnya tidak jauh dari prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas. Yang mana telah diuraikan oleh Moenir dalam bukunya manajemen pelayanan umum (1997:41) bahwa :
15
a. Sebelum segala sesuatu dimulai, maka proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal. b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat dan tidak boleh mengandung interpretasi ganda. c. Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dalam sistem artinya orang bekerja mengikuti suatu sistem, satu mata rantai yang akhirnya membuahkan hasil. Apabila sistem itu baik, maka kecil kemungkinan kesalahan akan terjadi. d. Peninjauan kualitas oleh para eksekutif, perlu dilakukan secara periodik dalam arti perlu diadakan penyempurnaan dalam prosedur jika dipandang perlu jika memperhatikan selera pihak yang dilayani. e. Kualitas pelayanan dapat dicapai hanya apabila para pemimpin organisasi yang memusatkan iklim budaya organisasi secara perlahan dan
konsisten
pada
peningkatan
kualitas
dan
kemudian
menyempurnakan secara berkala. f.
Kualitas
berarti
memenuhi
keinginan,
kebutuhan
dan
selera
konsumen. g. Kualitas menuntut kerjasama yang erat. Setiap orang dalam organisasi hendaknya memandang orang lain sebagai mitra kerjanya yang dapat dilihat dan dihargai sebagai penentu berhasilnya ia melaksanakan suatu kewajiban. Pemerintah menyadari bahwa ketepatan waktu masih merupakan kendala pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dikeluarkan Keputusan
Menteri
KEP/25M/PAN/2/2004
Pendayagunaan tentang
Pedoman
Aparatur
Negara
Penyusunan
Indeks
Nomor
:
Kepuasan
16
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, diatur bahwa dalam pelayanan publik sebaiknya memenuhi kualitas pelayanan sebagai berikut : 1. Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu pelayanan Waktu
penyelesaian
yang
ditetapkan
sejak
saat
pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 4. Produk pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 5. Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang telah memadai oleh penyelenggara pelayanan publik 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
17
Upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan sesuai dengan instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat dibidang pendaftaran, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kota Makassar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan meliputi : 1. Tertib administrasi 2. Ketersediaan dan kejelasan fungsi loket 3. Kejelasan prosedur pelayanan 4. Kejelasan dan kelengkapan berkas 5. Kepastian biaya 6. Pemberian pelayanan informasi 7. Penataan ruang kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme kerja. Dengan adanya tugas tersebut diatas yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan
Kota
Makassar,
diharapkan
dalam
pemberian
pelayanan
pendaftaran tanah hak milik kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya, mengingat Kantor Pertanahan Kota Makassar merupakan instansi pelayanan, guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kegiatan pengurusan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah serta penerbitan dan pemberian sertifikat tanah akan diusahakan atau disederhanakan dan tingkatkan pelayanannya, dengan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadap setiap penguasaan tanah.
18
Mewujudkan pelayanan yang berkualitas sebagai ujung tombak dari luaran yang dihasilkan dari kerangka sistem pelayanan umum dan pelayanan prima lebih ditentukan dan tergantung dari segenap segmen yang terkait dalam pelayanan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pelayanan yang prima dan berkualitas, setiap masyarakat bersikap sopan dalam mengurus pendaftaran tanah dan tertib dalam menerima pelayanan pendaftaran tanah tersebut, serta bersikap antri dalam artian didahulukan yang memasukkan berkas permohonannya terlebih dahulu sehingga yang memberikan pelayanan dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan beraneka ragam menurut Suprapto (1997:228), “Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapannya.” Memandang orientasi, mempengaruhi kebutuhan masyarakat maka suatu kewajaran bentuk pelayanan yang berkualitas perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh , pentingnya hal ini lebih menekankan pada pemberian rasa kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Kepuasan akan tercipta jika apa yang menjadi kebutuhan ataupun tuntutan terpenuhi sesuai dengan keinginan dengan begitu pengurkuran kualitas pada dasarnya tidaklah terlepas dari konteks kepuasan masyarakat yang dilayaninya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa, kinerja sesuai dengan harapan pelanggan merasa sangat puas.
19
II.1.1. Konsep pelayanan publik Ratminto dan Winarsih (2009) mengemukakan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintahan atau perijinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan masyarakat, misalnya upaya kantor Pertanahan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dengan menerbitkan sertifikat tanah. Berdasarkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Umum dalam SK Menpan Nomor 63/Kep/MEN.PAN/7/2003 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (2004) menyebutkan bahwa : “salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Peraturan perundangan Indonesia telah memberikan landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pasal 3 Undangundang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan asas-asas yang menjadi landasaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu 1) asas kepastian hukum, 2) asas tertib penyelenggaraan Negara, 3) asas kepentingan umum, 4) asas keterbukaan, 5) asas proporsionalitas, 6) asas profrsionalitas, dan 7) asas akuntabilitas.”
20
Selanjutnya hakekat pelayanan umum adalah : 1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan umum. 2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. 3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas-prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Organisasi publik berbeda dengan organisasi bisnis karena organisasi publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Organisasi publik tidak sepenuhnya otonomi tetapi dikuasai faktor-faktor eksternal 2. Organisasi publik secara resmi diadakan untuk pelayanan masyarakat 3. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar sehingga merugikan organisasi publik lain 4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui : -
Kontribusi terhadap tujuan politik
-
Kemampuan mencapai hasil maksimum dengan sumber daya yang tersedia.
5. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan member pengaruh politik yang negative/merugikan.
21
II.2. Faktor Pendukung Pelayanan Moenir(2010), mengemukakan beberapa faktor pendukung pelayanan antara lain sebagai berikut : II.1.2 Kemampuan Aparat Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (resource), baik sumberdaya alam (natural resource) maupun sumberdaya manusia (human resource). Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Apabila dipertanyakan mana yang lebih penting diantara kedua sumberdaya tersebut, maka sumberdaya manusialah yang paling penting. Hal ini dapat diamati dari kemajuan-kemajuan suatu bangsa sebagai indicator keberhasilan pembangunan bangsa tersebut. Negara-negara yang potensial miskin sumberdaya alam tetapi karena usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusianya begitu hebat, maka kemajuan bangsa tersebut dapat disaksikan dewasa ini. Sebaliknya Negara-negara yang potensial kaya sumberdaya alam, tetapi kurang mementingkan pengembangan sumberdaya manusianya, maka kemajuannya kalah dengan Negara yang kualitas sumberdaya manusia tinggi. Pentingnya peningkatan aparatur kualitas aparatur ini adalah dalam rangka tugas pelayanan yang diembaninya sebagai abdi masyarakat. Dikutip dari media internet, Seperti apa yang dikemukakan oleh T.B Silalahi sewaktu menjabat sebagai Menpan, yaitu : Sejalan dengan mutu peningkatan aparatur itu, juga kita yakin bahwa didalamnya terkandung peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Aparat
22
daerah diharapkan lebih menghayati makna Sense of Publik Service dalam pelaksanaan tugasnya. Meningkatkan mutu pelayanan berarti masyarakat didorong untuk membayar pajak yang dibebankan kepada mereka. Peningkatan kualitas/kemampuan apratur pemerintah secara umum dapat dilakukan dengan berbagai cara, Indrawijaya (1997 : 3), mengemukakan pendapatnya yaitu terhadap 2 (dua) cara yaitu : a. Pendidikan dan pelatihan yang dapat ditempuh unutk meningkatkan kemampuan/kualitas aparatur, karier dan organisasi. b. Peningkatan kemampuan/kualitas aparatur terutama melalui diklat agar pengetahuan, kompetensi dan keterampilan dapat meningkat disamping sikap dan perilaku. Untuk itu dari konsep diatas jelas mensyaratkan perlu dilakukan pengembangan kemampuan aparatur dengan objek sasaran pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai. II.1.2 Prosedur Pelayanan Suatu prosedur pelayanan adalah suatu kegiatan dan pelaksanaan tugas yang diperoleh dengan memperhatikan segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, jarak, biaya dan sebagainya. Dalam masing-masing kegiatan pelayanan, terdapat prosedur tertentu yang merupakan pola dalam pelaksanaan rangkaian yang dapat melahirkan suatu sistem tertentu. Soedjaji (1994:84) mengemukakan bahwa :
23
“prosedur kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas yang diperoleh dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu ruang, jarak dan biaya dan sebagainya.” Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan karena satu sama lain saling melengkapi. Menurut Moenir (1995:105) menyatakan bahwa : “sistem merupakan kerangka mekanismenya organisasi sedang prosedur adalah rincian dinamikanya mekanisme sistem.” Jadi tanpa sistem prosedur suatu mekanisme sistem tidak akan berjalan. Juga lemahnya salah satu akan mengakibatkan lemahnya yang lain. Demikian eratnya hubungan antara sistem dan prosedur sehingga keduanya sering digabung dalam peristilahan menjadi sistem dan prosedur. Dalam pelayanan kepada masyarakat perlu adanya pembagian tugas yang jelas mengenai siapa yang melakukan apa, kepada siapa orang yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan tugasnya. Untuk mencapai tujuan pelayanan yang dimaksud, maka aparat pelayanan harus mengetahui tugas dan tanggungjawabnya. Pentingnya pemahaman tugas dan tanggung jawab ini tidak lebih menghapuskan terjadinya tumpah tindihnya dalam pelaksanaan, sehingga searah dengan maksud itu, adanya koordinasi antara aparat pelaksana maupun institusi lainnya. Handayaningrat (1990:80) mengemukakan pengertian koordinasi adalah sebagai berikut :
24
Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan daripada bagian-bagian yang berbeda itu selesai pada waktunya sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil keseluruhan. Lebih lanjut menunjang pada pelaksanaan koordinasi secara efektif dan efisien, maka perlu ditunjang dengan oleh adanya hunbungan kerja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Handayaningrat (1990:117) bahwa : “Hubungan kerja adalah keseluruhan rangkaian kegiatan antara suatu kerja organisasi yang satu dengan rangka mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan secara efektif dan efisien.” Dari uraian beberapa konsep diatas jelas bahwa hubungan kerja dan koordinasi adalah dua pengertian yang saling terkait, karena koordinasi hanya dapat dilaksanakan apabila hubungan kerja dilakukan secra efektif. Disamping itu koordinasi merupakan sarana pendukung untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk organisasi pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga untuk itu diperlukan adanya kesatuan tindakan dari pelaksana pendaftaran tanah dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam kegiatan pelayanan guna memberikan sumbangan usaha secara maksimal. II.1.4 Sarana dan Prasarana Moenir (1992 : 119) mengemukakan bahwa : “Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.”
25
Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat untuk digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peraltan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Menurut kamus Besar Bahas Indonesia sebagai mana telah dikemukakan diatas, maka prasarana sebagai komponen penunjang utama kegiatan adalah tidaklah terlepas dari hal yang menjadi pusat kegiatan itu secara spesifik dikatakan gedung/ruangan. Berdasarkan pengertian diatas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut ; (1) mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu (efisien); (2) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa; (3) Hasil kerja lebig berkualitas atau terjamin; (4) Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku; (5) Ketepatan susunan stabilitas pekerjaan lebih terjamin; (6) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan; (7) Menimbulkan
rasa
puas
pada
orang-orang
yang
berkepentingan yang
mempergunakannya. II.3 Defenisi Operasional Variabel dan Indikator-Indikator Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan variable tunggal yaitu analisis pelayanan pendaftaran tanah hak milik yang dilakukan aparat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas yang pada gilirannya dapat mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
26
Pada
penelitian
ini,
yang
dimaksud
dengan
analisis
pelayanan
pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah segala aktivitas kegiatan dalam bentuk jasa berupa penyelenggaraan satu paket kegiatan pelayanan pendaftaran tanah dengan atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan secara perorangan yang dilakukan oleh aparat Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dalam penelitian yang dilaksanakan, variable yang diukur berdasarkan hasil reduksi data yang didapatkan dari pengumpulan informasi melalui wawancara langsung dan observasi, lalu dibuat penyajian data (data display), lalu pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verivikasi dan saran dari penelitian. II.4 Kerangka Konsep Penelitian Kerangka konsep penelitian untuk mengkaji pembahasan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut :
27
Pelayanan Pendaftaran Tanah Hak Milik
FAKTOR PENDUKUNG PELAYANAN : - Kemampuan Aparat
KEPUASAN MASYARAKAT
- Prosedur Pelayanan - Sarana dan Prasarana
Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian
28
BAB III METODE PENELITIAN
III.1 Pendekatan Penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian terhadap variable tunggal pelayanan pendaftaran tanah. Menurut pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada teknik wawancara dan observasi dan telaah dokumen. Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2004:3) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan dan pengkajian untuk memperoleh data tentang berbagai fenomena yang berhubungan dengan pelayanan pendaftaran tanah sehingga mendapat data yang obyektif dalam rangka memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang menyangkut pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Metode penelitian ini digunakan karena berdasarkan pada objek penelitian yang membutuhkan pengamatanyang cermat dan mendalam berdasarkan teori dan fakta-fakta yang timbul dilapangan. III.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
29
III.2.1 Telaah Dokumen Dilakukan
dengan
jalan
melakukan
penulisan
terhadap
buku-
buku/literature dan beberapa dokumen sesuai yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu mengenai konsep, teori-teori, kebijakankebijakan
dan
pelaksanaannya
yang
berhubungan
dengan
pelayanan
pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. III.2.2 Wawancara Wawancara dilakukan dengan wawancara berstruktur (berpedoman) yang didasarkan pada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Daftar pertanyaan telah disusun terlebih dahulu untuk nantinya ditanyakan kepada informan dan para responden yang mengurus pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. III.2.3 Observasi Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, serta masyarakat sebagai objek yang diberikan sesuatu yakni pelayanan secara cepat dan tepat. III.3 Instrumen Penelitian Penelitian ini adalah tentang pelayanan pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar , maka instrumen-instrumen penelitian yang dikembangkan adalah :
30
1. Pedoman telaah dokumen 2. Pedoman observasi 3. Pedoman wawancara III.4 Teknik Analisis Data. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 1. Pengumpulan informasi melalui wawancara tehadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan
untuk
menunjang
penelitian
yang
dilakukan
agar
mendapatkan sumber data yang diharapkan. 2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentiuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang
dipilih kemudian disajikan dengan tabel ataupun uraian
penjelasan.
31
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpilan atau verifikasi, yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan menggunakan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatancatatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.
32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan pertanahan nasional terbentuk sesuai dengan keputusan presiden republik Indonesia dengan nomor 26 tahun 1988, pada tahun 2006 diadakan perubahan struktur baik
di BPN pusat, kanwil, maupun kantor pertanahan
kota/kabupaten. Berdasarkan peraturan kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia untuk melaksanakan fungsi badan pertanahan nasional didaerah maka berdasarkan keputusan badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 1989 dibentuklah kantor pertanahan ditingkat kota dan kabupaten. Sebelas agenda Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia : 1. Membangun kepercayaan masyarakat pada badan pertanahan nasional RI. 2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 3. Memastikan penguatan atas hak-hak tanah. 4. Menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan di daerah-daerah konflik diseluruh tanah air. 5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 6.
Membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
33
7. Menangani
masalah
KKN
serta
meningkatkan
partisipasi
dan
pemberdayaan masyarakat. 8. Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah 9. Melakasanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan. 10. Menata kelembagaan pertanahan nasional. 11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan. Kantor pertanahan kota Makassar adalah instansi vertical badan pertanahan nasional kota/kabupaten yang berada dibawah tanggung jawab kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Sulawesi selatan. Dimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN yang bersangkutan yang dipimpin oleh seorang kepala. IV.1.1 Visi, Misi dan Motto Pelayanan Kantor a. Visi Kantor Bersertipikatnya seluruh Bidang Tanah dalam Wilayah Kota Makassar Tahun 2020.
b. Misi
1. Meningkatnya Penyelesaian Sertipikat Hak Atas Tanah. 2. Meningkatkan Pemanfaatan, Penggunaan, Penguasaan, dan Kepemilikan Tanah yang Efektif. 3. Memberikan
Jaminan Kepastian Hukum dan Kepastian Hak serta
Perlindungan Hukum kepada Masyarakat dan Investor.
34
4. Mendukung
Peningkatan
Ekonomi
Masyarakat
dalam
Rangka
Mewujudkan Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan lingkungan dan Paling Bersahabat.
c. Motto Pelayanan Pegawai Satukan Tekad Tiada Hari Tanpa Penyerahan Sertipikat. Motto pelayanan masyarakat “Pelayanan Cepat Tepat Akurat Akuntable dan Berkeadilan”. Janji layanan “Mudah, Cepat, dan Transparan” Dalam menyelenggarakan tugas, kantor pertanahan nasional mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan. 2. Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi dibidang pertanahan 3. Pelaksanaan survey, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survey potensi tanah. 4. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu 5. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah asset pemerintah.
35
6. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah
terlantar
dan
tanah
kritis,
peningkatan
partisipasi
dan
pemberdayaan masyarakat.. 7. Penanganan konflik, sengketa dan perkara tanah. 8. Pengkordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah. 9. Pengelolaan
sistem
informasi
manajemen
pertanahan
nasional
(SIMTANAS) 10. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta. 11. Pengkoordinasian, penelitian, dan pengembangan. 12. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan. 13. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan
IV.1.2 Sumber Daya Manusia Pelaksanaan tata usaha sumber daya manusia pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan jumlah pegawai 67 orang telah disusun sebagai berikut :
36
JUMLAH NO.
SUB BAGIAN/ SEKSI
KET. ORANG
1
Sub Bagian Tata Usaha
15
2
Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
12
3
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
28
4
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
3
5
Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat
3
6
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
6
TOTAL
67
Tabel 4.1. Jumlah Pegawai menurut Sub Bagian/ Seksi
NO.
GOLONGAN
JUMLAH
1
IV
2
2
III
53
3
II
12
4
I
-
Jumlah
67
KETERANGAN
Tabel 4.2. Jumlah Pegawai menurut Golongan
37
NO.
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
1
S.2
5
2
S.1
23
3
D1 – D3
1
4
SLTA
37
5
SLTP
1
6
SD
-
Jumlah
67
KETERANGAN
Tabel 4.3. Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
NO.
JENIS KELAMIN
JUMLAH
1
Pria
28
2
Perempuan
39
Jumlah
67
KETERANGAN
Tabel 4.4. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin
IV.1.3 Loket Pelayanan Kantor Dalam Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk mengoptimalkan pelayanan maka dia lakukan dengan sistem loket, adapun loket-loket tersebut adalah : Loket 1 : Informasi Pelayanan Loket 2 : Berkas penerimaan permohonan 2.A Pelayanan :
38
- Kegiatan Pengukuran - Pengembalian Batas - Kutipan SU 2.B Pelayanan : - Konversi/Pengakuan - Pemberian Hak - Peningkatan Hak 2.C Pelayanan : - Pendaftaran SK - Peningkatan hak RSS - Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan - Penggantian Sertipikat 2.D Pelayanan : - Pengecekan Sertipikat - SKPT 2.E Pelayanan : - Peralihan Hak - Roya
39
- Pemasangan Hak Tanggungan Loket 3 - Pelayanan Administrasi Pembayaran/Keuangan Loket 4 - Pelayanan administrasi Penyerahan Hasil Pekerjaan
IV.1.4 Struktur Organisasi Sesuai dengan peraturan KBPN no : 4 tahun 2006 maka dirancang struktur organisasi kantor pertanahan kota Makassar. Kantor pertanahan kota Makassar dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Kepala kantor pertanahan kota Makassar, membawahi :
Kepala sub bagian tata usaha, membawahi : - Kepala urusan umum dan kepegawaian - Kepala urusan perencanaan dan keuangan
Kepala seksi survey, pengukuran dan pemetaan, membawahi : - Kepala sub seksi pengukuran dan pemetaan - Kepala sub seksi tematik dan potensi tanah
Kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, membawahi : - Kepala sub seksi penetapan hak tanah - Kepala sub seksi pengaturan tanah pemerintah - Kepal sub seksi pendaftaran hak
40
- Kepala sub seksi peralihan, pembebanan hak dan PPAT
Kepala seksi pengaturan dan penetaan pertanahan, membawahi : - Kepala sub seksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu - Kepala sub seksi landreform dan konsolidasi tanah
Kepala seksi pengendalian dan pemberdayaan, membawahi : - Kepala sub seksi pengendalian pertanahan - Kepala sub seksi pemberdayaan masyarakat
Kepala seksi sengketa, konflik dan perkara, membawahi : - Kepala sub seksi perkara pertanahan - Kepala sub seksi sengketa dan konflik pertanahan
IV.2. Pembahasan Penelitian Dalam penelitian yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Makassar penulis melakukan wawancara dan observasi mengenai pelayanan pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dari hasil observasi dari bebagai unsur dan elemen yang terlibat langsung dalam proses pelayanan pendaftaran tanah hak milik yaitu masyarakat sebagai pemohon. Analisis data dimulai dari melakukan wawancara langsung masyarakat tentang bagaimana proses pelayanan pendaftaran tanah hak milik, ini dilakukan untuk membuat pola hasil dalam reduksi data. Berikut adalah hasil-hasil wawancara tersebut : Bapak Muchtar berpendapat tentang pelayanan tanah : “pelayanan pendaftaran tanah disini sudah bagus, tapi mungkin sistemnya terlalu rumit, sistem pelayanannya, terlalu banyak yang kita perlu bawah kalau mau urus, terus sosialisasinya kurang, jadi mungkin itu yang saya nilai dari pelayanan ini” (hasil wawancara 13 maret 2012)
41
Bapak Rully berpendapat mengenai keramahan pegawai : “sudah cukup baik pelayanannya, sudah ramah dalam melayani kita, kan kemarin-kemarin saya dengar itu katanya pegawainya kurang ramah, tapi ternyata tidak demikian, jadi ketika mereka ramah kita juga enak mengurusnya, kan kita tahu ini banyak sekali syarat-syaratnya kalau mau urus tanah” (hasil wawancara 13 maret 2012) Bapak Munawir berpendapat tentang kemampuan pegawai : “pelayanannya baguslah, mungkin adek punya data-data tingkat pendidikan pegawai disini, pasti sudah bagus tingkat pendidikannya, kemampuan dan keterampilan juga sangat menunjang, namun mungkin bagus diterapkan adanya kesederhanan prosedur, itu yang perlu aparat-aparat disini pikir bagaimana bias menerapkan itu” (hasil wawancara 13 maret 2012) Bapak Syahril berpendapat tentang proses pelayanan : “mungkin hanya satu kata untuk menggambarkan proses pelayanannya, yaitu repotnya minta ampun, mulai dari berkas yang banyak sampai lamanya keluar sertipikat, kalau saya lihat gambar SOP penerbitan sertipakat ini cukup sederhana gambarnya, tapi yang kita rasakan malah terlalu berbelitbelit” (hasil wawancara 20 maret 2012)
Ibu nani berpendapat tentang keterampilan pegawai : “dalam memberikan pelayanan pegawai-pegawai dikantor ini sudah terampil, dilihat bagaimana mereka menggunakan komputer secara cepat, mereka juga membantu kita mengisi formulir-formulir secara jelas. Kalau perugas ukur tanahnya juga sudah lincah dan terampil menggunakan alat-alat ukur, saya kira begitu” (hasil wawancara 21 maret 2012) Bapak Mardoyo berpendapat tentang penerbitan sertipikat : “kalau pelayanan sudah bagus, tapi proses penerbitan sertipikatnya itu terlalu lama, mana lagi kalau kurang berkas kita, kita juga merasa capek kalau urus ini, jadi itu lah biasa muncul calo-calo, karena anggapannya orang ini urus tanah terlalu berbelit-belit jadi mereka pakai calo saja supaya tidak mau susah” (hasil wawancara 4 april 2012)
42
Bapak ramli berpendapat tentang kemapuan aparat kantor: “mungkin segi kemampuan ini semua pegawai yang melayani kita ini sudah pasti sangat terampil, kan mereka semua sudah menguasai bidangnya (pelayanan pendaftaran tanah) jadi tentu saja mereka wajib mempunyai kemampuan melayani, saya kan sudah hampir seminggu ini mengurus akta tanah saya jadi seminggu saya melihat pegawai-pegawai disini semua sudah sangat bagus melayani” (hasil wawancara 4 april 2012)
Ibu Fatmawati berpendapat tentang keterampilan aparat : “pelayanan tanah sudah bagus, mungkin pegawai sudah sering diberikan pelatihan-pelatihan khusus jadi mereka sudah jeli dalam memberikan pelayanan, kan bagus kalau mereka jeli, jadi kita gampang mengerti apa-apa saja yang kita perlukan ini” (hasil wawancara 4 april 2012)
Bapak Fandi berpendapat tentang prosedur berkas : “mungkin karena kurangnya sosialisasi yang jelas jadi untuk kejelasan kelengkapan berkas ini saya masih mengatakan belum sepenuhnya efektif, bukan hanya saya tapi kemungkinan besar semua yang mau mendaftar ini berkasnya itu biasa kurang lengkap dan kemungkinan juga itu terjadi karena kurang jelasnya apa-apa saja yang kita butuhkan untuk daftar kita punya tanah ini” (hasil wawancara 4 april 2012)
Bapak Safrullah berpendapat tentang penerbitan sertipikat : “ sudah tepat apa yang telah pegawai disini katakana dengan apa yang terealisasikan, kita kita lihat juga banner atau spanduk didepan itu tentang beberapa hari kita mesti tunggu untuk sertipikat kita terbit ini sudah tepat apa yang dijanjikan dengan apa yang direalisasikan” (hasil wawancara 4 april 2012)
Bapak Fajrin berpendapat tentang sarana kantor : “pelayanannya sudah bagus, mungkin dari segi sarana juga sudah mendukung, tata ruang dikantor pertanahan ini sudah sangat bagus dan fasilitas disini sangat menunjang juga, mulai dari nomor antrian elektronik, ac yang sangat banyak terus ini kursi juga sangat banyak dan nyaman, jadi kita merasa nyaman kalau menunggu antrian. (hasil wawancara 4 april 2012)
43
Dalam Observasi langsung, peneliti melihat kecenderungan masyarakat yang masih mengeluhkan lambatnya pelayanan yang diberikan oleh aparat kantor pertanahan, salah satu contoh seperti lamanya proses penerbitan sertipikat tanah dan masih banyak lagi menyangkut pemberian pelayanan aparat. Namun yang perlu masyarakat tahu bahwa diluar keluhan-keluhan itu ada aturan juga yang mengikat aparat dalam memberikan pelayanan atau batasan-batasan pelayanan. Melihat fenomena-fenomena itu penulis kemudian melakukan penelitian yang lebih dalam agar permasalahan tersebut dapat dimengerti bukan hanya aparat kantor tetapi juga masyarakat. Penelitian ini akan mengangkat dan mengeksplorasi hal-hal yang menjadi dasar bagaimana meredam fenomena-fenomena tersebut atau menjabarkan lebih luas apa saja komponen-komponen yang perlu dibenahi dalam hal ini dikembangkan guna untuk menarik kesimpulan yang akurat. IV.2.1. Hasil Reduksi Data Dalam menampilkan reduksi data, penulis menentukannya dari hasil proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan selama meneliti. Maka penulis menentukan pola hasil dari wawancara dan observasi lapangan antara lain: 1. Tingkat pengetahuan aparat, menurut beberapa informan tingkat pengetahuan aparat Kantor Pertanahan Kota Makassar sudah sangat memadai, dan dari observasi langsung (telaah dokumen) tingkat
44
pendidikan aparat Kantor Pertanahan Kota Makassar sudah sangat menunjang. 2. Sikap dan prilaku, dari beberapa informan mereka melihat sikap dalam memberikan pelayanan yang diberikan aparat sangat santun. 3. Prosedur pelayanan, masyarakat masih banyak beranggapan bahwa prosedur pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar masih terlalu berbelit-belit. 4. Proses penerbitan seripikat, masyarakat masih beranggapan bahwa penerbitan sertipikat tanah sangat lama. 5. Sarana dalam Kantor Pertanahan Kota Makassar. Hasil reduksi data tersebut kemudian akan dikembangkan dalam suatu penyajian data yang akan membahas dengan data yang telah didapatkan penulis dan mengkaji fenomena-fenomena tersebut. 1. Tingkat Pengetahuan Didalam sebuah organisasi diperlukan sumberdaya manusia sebagai penggerak keberlangsungan organisasi yang dalam hal ini
memberikan
pelayanan langsung kepada masyarakat. Memiliki sumberdaya manusia atau aparatur yang berkualitas tentu berdampak pula pada kinerja organisasi. Tolak ukur dalam melihat sumberdaya manusia atau aparatur yang berkualitas tentu bias dilihat dari tingkat pengetahuannya. Agar dapat mewujudkan kualitas pelayanan pendaftaran tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kota Makassar, tidak hanya tergantung pada baiknya proses dan prosedur pelayanan yang telah diterapkan namun sangat bergantung
45
pada aparatur yang melaksanakan pelayanan, baik kualitas, kuantitas maupun perilakunya. Faktor yang urgent yang mempengaruhi sumberdaya manusia atau aparat dalam memberikan pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah latar belakang pendidikannya disertai dengan pendidikannya. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal aparat yang diperoleh pada lembagalembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan Universitas. Latar belakang pendidikan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang dalam hal ini kemampuan, karena secara teoritis semakin tinggi latar belakang seseorang semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya. Parameter pengetahuan yang memadai menunjukkan pada kemampuan nyata dalam melaksanakan suatu tugas pekerjaan yang diberikan, sehingga menjadi alasan pembenaran jika pengetahuan yang relatif minimal akan turut mempengaruhi output yang dihasilkan. Seperti halnya pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, pengetahuan dalam
kualifikasi
yang
memadai
merupakan
kebutuhan
mutlak
guna
terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang memuaskan masyarakat, sehingga secara tidak langsung untuk memuaskan akan menuntut kualitas output yang searah dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Hasil observasi peneliti mengenai masa kerja golongan pada kantor pertanahan kota Makassar dominan pegawainya mempunyai masa kerja lebih dari sepuluh tahun. Dari berbagai pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa semakin lama seseorang pegawai bekerja sebagai pelayanan pendaftaran tanah
46
hak milik, maka cenderung mempengaruhi pola-pola berpikir dan pola tindak pegawai yang secara otomatis telah menambah pengetahuan dalam cakupan bidang tugas yang dilaksanakan. NO.
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
1
S.2
5
2
S.1
23
3
D1 – D3
1
4
SLTA
37
5
SLTP
1
6
SD
-
Jumlah
67
KETERANGAN
Tabel 4.5. Tingkat Pendidikan Pendidikan Pegawai Jadi
untuk
melaksanakan
tugas
memerlukan
pengetahuan
dan
pendidikan dasar atas suatu objek yang dilaksanakan yang tidak lain dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengetahuan. Berdasarkan sumbernya dapat diperoleh melalui pengalaman dalam masa tugas berselang ataupun sentuhan kelembagaan secara formal melalui “Diklat dan Pendidikan khusus”. Berdasarkan analisa data mengenai pengetahuan pegawai dan melihat data tingkat
pendidikan pegawai serta observasi langsung, maka dapat
dikatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki pelaksana pelayanan pendaftaran tanah hak milik sudah memadai.
47
2. Keterampilan Aparat Mengingat pada saat ini pada Kantor Pertanahan Kota Makassar sistem yang digunakan untuk menganalisis data utamanya data tentang pendaftaran tanah hak milik memakai sistem komputerisasi, oleh karena itu aparat pelaksana dituntut untuk memiliki skill mengenai computer baik memahami sistem yang digunakan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengetikan dan pencetakan sertipikat tanah. Selain itu para petugas ukur dilapangan harus mahir dalam mengerjakan tugasnya, maka dari itu sebelum mereka terjun langsung kelapangan mereka diberikan diklat survey pengukuran dan tematik tanah (dengan menggunakan alat bantu seperti theodolit, foto udara dan meteran untuk mengukur suatu bidang atau beberapa bidang tanah), atau mereka dari pendidikan diploma satu pengukuran tanah. Jadi mereka sudah terampil dalam pengukuran tanah tersebut karena selama setahun mereka dilatih dalam program pengukuran dan penggambaran suatu objek bidang. Adapun pernyataan Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Makassar yang ditanya soal keterampilan pegawai di kantor ini, mengatakan bahwa: “semua pegawai terutama petugas loket selalu diberikan pelatihan khusus atau diklat di BPN sana, mereka juga terus dievaluasi kinerjanya, jadi kita tahu apakah pegawai itu sudah terampil atau tidak” (hasil wawancara pada tanggal 15 maret 2012) Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan keterampilan pelayanan pendaftaran tanah hak milik dapat dikatakan sudah terampil kecenderungan ini dipengaruhi oleh substansi tugas dan fungsi yang benar-benar memahami dan menguasainya. Keterampilan ini juga ditunjang oleh tingkat pendidikan dari pelaksana mengenai komputerisasi dan pengukuran bidang tanah, karena
48
karena sebelum menggunakan komputer dan alat ukur, aparat telah dibekali dengan pengetahuan khusus yakni pendidikan komputerisasi dan pendidikan diploma 1 pengukuran. Oleh sebab itu dalam melaksanakan proses pendaftaran tanah hak milik akan sangat menunjang kelancaran proses tersebut.
No
Jenis Diklat
Waktu
Jumlah Peserta
1. 2.
dasar-dasar Pertanahan 90 Hari 3 Orang Survey Pengukuran dan Pemetaan 30 Hari 4 Orang Tanah 3. Potensi Tanah 14 Hari 3 Orang 4. Surveyor Kadastral 14 Hari 2 Orang 5. LOC (Land Office Computerization) 14 Hari 1 Orang 6. P4T (Penguasaan Pemilikan 7 Hari 1 Orang Penggunaan dan Pemanfaatan 7. Tanah) 7 Hari 1 Orang Larasita (Layanan rakyat untuk sertipikat tanah dalam pelayanan 8. tanah) dengan sistem online 14 Hari 1 Orang Justisia (Penanganan sengketa 9. konflik pertanahan) 7 Hari 4 Orang 10. PAT (Pembuat Akta Tanah) 21 Hari 2 Orang Bendahara pengeluaran dan penerimaan JUMLAH 22 Orang TABEL 4.6. Jenis-jenis diklat pada kantor pertanahan kota Makassar. Hasil observasi peneliti tentang petugas juru ukur dalam melaksanakan tugasnya mengukur dilapangan bidang tanh pemohon adalah cukup terampil dan menguasai bidangnya, akan tetapi pegawai negeri sipil juru ukur pada Kantor Pertanahan Kota Makassar sangat sedikit dibandingkan dengan permohonan masyarakat yang masuk dalam pelayanan pendaftaran tanah, maka dari itu kepala Kantor mengangkat tenaga kontrak untuk juru ukur dalam melayani masyarakat.
49
Keterampilan aparat pelayanan pendaftaran tanah diperoleh melalui berbagai diklat-diklat yang diadakan oleh kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diadakan tiap tahun agar dapat menjadikan aparatur Negara yang handal dalam melakukan pelayanan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan kota ataupun kabupaten. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan pegawai yang mengurus pendaftaran tanah hak milik sudah tinggi mengingat mereka diwajibkan mengikuti diklat sebelum mereka menjadi petugas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan telah menguasai keterampilan pokok sebelum mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 3. Sikap dan Perilaku Aparat Dalam organisasi kerja sikap yang ditunjukkan oleh pegawai terhadap pekerjaan sangat penting artinya karena menjadi salah satu faktor keberhasilan kinerja organisasi. Mewujudkan suatu sikap yang baik atau sopan sepenuhnya tergantung dari diri seseorang pelaksana dalam memahami kedudukannya sebagai abdi masyarakat. Berkaitan dengan mewujudkan suatu pelayanan yang berkualitas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tolak ukur dalam pelayanan yang memuaskan adalah juga menyangkut prilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan. Prilaku menunjukkan menunjukkan kepribadian pelaksana sehingga dalam aktivitas pelayanan sering masyarakat menyoroti aspek prilaku aparat pelaksana.
50
Dalam konteks pelayanan, hal ini tidak terlepas dari tolak ukur kualitas pelayanan yang tidak lain merupakan faktor pelaksanaannya dan unsur terdepan dari
proses
pelayanan
yang
menjembatani
antara
masyarakat
yang
berkepentingan dengan pemerintah. Jadi sikap dan prilaku merupakan wahana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan sikap dan perilaku yang ramah dibutuhkan sehingga masyarakat benar-benar nyaman dalam memperoleh pelayanan dari aparat. Menanggapi beberapa pernyataan tersebut Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Kantor Pertanahan Kota Makassar mengatakan : “memang sikap atau attitude para pegawai selalu kita benahi, disini kita sebagai pelayan masyarakat harus seoptimal mungkin memberikan pelayanan terutama bagaimana kita memperlihatkan sikap atau tingkah laku yang penuh tanggung jawab kepada masyarakat, karena itu pencerminan dari kantor ini” (hasil wawancara pada tanggal 19 maret 2012) Dari hasil wawancara bahwa masyarakat menganggap aparat sudah dapat berbicara dan bertingkah laku sopan dengan baik selama pelayanan berlangsung. Keramahan pelaksana pelayanan pendaftaran tanah hak milik dinyatakan dalam observasi penelitian adanya pelaksana petugas loket yang secara jelas menjawab pertanyaan jika masyarakat menanyakan sesuatu untuk meminta informasi. Keramahan akan memformulasikan suatu lingkungan kerja yang lebih terbuka sehingga mendorong pada upaya pencapaian kepuasan masyarakat. Hasil observasi sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah hak milik kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan bidang tanahnya untuk menjadi sertipikat yaitu bersikap ramah. Berkaitan dengan itu 51
pula keramahan pelaksanaan ditunjukkan dari inisiatif adanya pelaksana petugas loket menanyakan hal yang diperlukan yang berhubungan dengan pendaftaran tanah hak milikdari segi kelengkapan berkas atau syarat lainnya. Umumnya masyarakat yang akan dating menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas mengenai proses pendaftaran tanah hak milik sehingga terbitnya sertipikat tanah, karena idealnya unit pelayanan jasa seyogyanya pelaksana tersebut memahami dan
mengklasifikasi
kemauan
masyarakat
dan
mengutamakan
bahasa
pelayanan yang lazim digunakan sehingga terdengar lebih akrab dan memiliki nuansa kekeluargaan. Kemampuan aparat ditinjau dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparat petugas pelayanan pendaftaran tanah hak milik sudah memadai pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Pengetahuan dan pendidikan dasar yang dimiliki petugas pelayanan diperoleh dari pendidikan formal dan pengalaman masa kerja melalui diklat dan pendidikan khusus, sehingga dapat menghasilkan pelayanan prima dalam pemberian pelayanan pendaftaran tanah hak milik kepada masyarakat sebagai pemohon. Sikap dan perlaku yang ramah yang diberikan oleh aparat petugas pelayanan pendaftran tanah hak milik sangat dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dari aparat 4. Prosedur Pelayanan Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan karena satu sama lain saling melengkapi. Sistem merupakan kerangka mekanisme dari organisasi sedangkan prosedur adalah rincian dinamika dari mekanisme sistem. Prosedur biasa diterjemahkan sebagai tata cara yang berlaku dalam organisasi.
52
Kedudukannya demikian penting sebab sah atau tidaknya perbuatan orang dalam kaitan organisasi ditentukan oleh tingkah lakunya berdasar prosedur itu. Kantor pertanahan kota Makassar dilaksanakan sesuai dengan instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 yaitu tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat dibidang pertanahan. Dimana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar selalu berupaya memberikan pelayanan prima melalui sistem loket. Adapun loket yang dimaksud adalah sebagai berikut : I.
Loket 1 : Informasi Pelayanan Setiap permohonan yang dating ke loket informasi dapat menerima
penjelasan mengenai jenis pelayanan yang diinginkan pemohon oleh petugas loket. Setelah menerima penjelasan dari loket 1 untuk kelengkapan berkas pengurusan sertipikat dalam pelayanan pendaftaran tanah hak milik. Maka pemohon dianjurkan ke koperasi untuk mengambil blanko pengukuran dan permohonan hak yang alkan diisi pemohon sesuai dengan pelayanan yang diinginkan. II.
Loket 2 : Berkas penerimaan permohonan Berkas
pemohon telah
diisi
dengan
benar
maka
pemohon
menyetorkan berkas permohonan pengukuran ke loket 2a dengan disertai tanda terima berkas dari aparat petugas loket dan membayar administrasi ke loket 3. Pemohon menyerahkan berkas melalui loket ini, yang terlebih dahulu diteliti oleh petugas mengenai kelengkapan persyaratan. Adapun loket
53
penyerahan berkas permohonan terbagi dalam beberapa loket pelayanan menurut jenis pelayanan pertanahan yang diberikan, antara lain :
Loket 2a. Loket Pengukuran, Kutipan SU, Pengembalian Batas.
Loket
2b.
Loket
Pelayanan
Konversi/Pengakuan,
Pemberian
Hak,
Peningkatan Hak.
Loket 2c. Pendaftaran SK, Peningkatan Hak RSS, Pemecahan/Pemisahan, Penggabungan, Penggantian Sertipikat
Loket 2d. Loket Pngecekan Sertipikat, SKPT
Loket 2e. Peralihan Hak, Pemasangan Hak Tanggungan, Tukar Menukar, Ganti Nama, Cissie
III.
Loket 3 : Penerimaan Biaya Pembayaran dilaksanakan melalui loket ini pada Bendaharawan
Khusus Penerima (BKP)
dan kepada pemohon diberikan tanda bukti
pembayaran berupa kwitansi.
IV.
Loket 4 : Pengambilan Produk Segala produk pelayanan pertanahan dapat diambil pada loket ini.
Adapun jenis produk pelayanan ini : a. Seripikat tanah b. Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah c. Surat keputusan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah
54
Untuk mengoptimalkan sistem pelayanan pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, diperlukan penerapan dan mekanisme prosedur kerja yang jelas sederhana dan transparan, karena jika prosedur pelayanan kurang jelas serta kurang efektif dan efisien, akan mempengaruhi kepuasan masyarakat yang akan dilayani.
55
LOKET INFORMASI
PEMOHON MASYARAKAT
KOPERASI PEGAWAI
PETUGAS PELAKSANA PEMERIKSAAN BERKAS PELAKSANAAN, PENGUKURAN, PENCETAKAN SURAT UKUR, PENCETAKAN BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT
LOKET PENGADUAN
KOORDINATOR LOKET PENYERAHAN PRODUK
PENGECEKAN PETA LOKET PENERIMAAN BIAYA
Seksi Sengketa Konplik Dan perkara
LOKET PENERIMAAN BERKAS
KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI
KEPALA SUBSEKSI
WARKAH/ARSIP
Gambar 4.1 Bagan Alir Pelayanan Pertanaha
56
a. Prosedur Kelengkapan Berkas Masyarakat ingin mendaftarkan tanahnya untuk membuat sertipikat tanah yang pertama sekali dilakukan adalah meminta informasi ke loket satu untuk meminta keterangan apa saja yang diperlukan dalam pengurusan pendaftaran tanah hak milik. Hasil wawancara dengan petugas loket satu persyaratan apa yang diperlukan masyarakat untuk mendaftarkan tanah hak miliknya sampai terbitnya sertipikat tanah yaitu : A. Pelayanan pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi Persyaratannya : 1. Surat Permohonan Pemohon mengisi blanko permohonan yang telah disediakan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar 2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang berlaku), dengan menunjukkan aslinya. 3. Surat kuasa, jika pemohonnya dikuasakan. 4. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu :
Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau
57
Petuk Pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961, atau
Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah daerah, atau
Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang lainnya, atau
Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya UUPA
5. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan 6. Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan walaupun nihil.
B. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali Pengakuan/Penegasan Hak Persyaratannya: 1. Surat Permohonan Pemohon mengisi blanko permohonan yang telah disediakan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar 2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang berlaku), dengan menunjukkan aslinya. 3. Surat kuasa, jika pemohonnya dikuasakan.
58
4. Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai :
Pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terus menerus, denga disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/lurah
Keterangan
Kepala
Desa/Lurah
dengan
saksi
dua
orang
tertua
adat/penduduk setempat yang membenarkan penguasaan tanah tersebut
Asli Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Pembagian Hak Bersama
Asli segel jual Beli/akta Hibah/Akta Pembagian Hak Bersama
5. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan 6. Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan yang sudah luans, walaupun nihil 7. Suart keterangan warisan dan Surat Kematian 8. Surat pernyataan 9. Berita acara kesaksian 10. Permohonan Pertimbangan Teknis Penataguaan Tanah 11. Surat Pernyataan tidak melanggar ketentuan pemilikan/penguasaan tanah
Persyaratan tersebut disesuaikan dengan alas hak yang diajukan oleh pemohon. Misalnya pemohon pendaftaran tanah dikarenakan jula beli, maka harus disesuikan dengan akta jual beli
Menanggapi hasil wawancara masyarakat terkait terlalu berbelit-belitnya pengurusan tanah. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Kantor Pertanahan Kota Makassar mengatakan : “mungkin permasalahannya ada pada apa-apa saja yang perlu pemohon bawa untuk mendaftarkan tanahnya, sebagaimana yang kita ketahui sangat banyak dokumen-dokumen yang perlu pemohon sediakan untuk 59
mendaftarkan tanahnya itu karena supaya adanya kejelasan yang real untuk terbitnya sertipikat nanti” (hasil wawancara pada tanggal 21 maret 2012) Dari beberapa hasil wawancara masyarakat, nampak bahwa beberapa masyarakat masih merasakan tata cara pelayanan pendaftaran tanah hak milik itu masih terlalu berbelit-belit dan sulit dipahami oleh orang awam. Sehingga masyarakat menimbulkan rasa enggan untuk mengurus pendaftaran tanah bila benar-benar tidak mendesak dibutuhkan, atau masyarakat yang ingin bermohon lebih baik menguasakan kepada orang yang dipercainya untuk mengurus pendaftaran tanahnya, sehingga menimbulkan praktek percaloan. Dari hasil wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Tata usaha mengenai para calo yang ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar tentang bagaimana cara menangani calo yang ada dikantor tersebut, pernyataannya sebagai berikut: “sampai sekarang belum ada peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku agar tanah si pemohon tidak bisa diserahkan pengurusannya kepada yang dikuasakan, jadi itu sebagai hak masyarakat yang ingin bermohon pendaftaran tanah yang tidak mau repot dalam pengurusan berkasnya menguasakan tanahnya kepada orang yang dipercayakannya” (hasil wawancara pada tanggal 21 maret 2012) Meskipun prosedur pelayanan pendaftaran tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kota Makassar sudah diupayakan sesederhana mungkin, namun terlihat masih harus lebih di optimalkan lagi. b. Biaya Kepengurusan Kepastian biaya mengandung makna pembiyaan secara tetap atas pelayanan yang diterima oleh pemerintah, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar menyangkut biaya ini telah ditegaskan melalui peraturan Menteri Agraria Nomor 46 tahun 2002 tentang biaya penerimaan Negara bukan pajak.
60
Tarif atas penerimaan bukan pajak berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 46 tahun 2002 terdapat pada table.. jenis penerimaan bukan pajak pada Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai berikut : JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK Pelayanan pendaftaran untuk pertama kalinya
SATUAN
TARIF
bidang dan luas tanah
25.000
Pelayanan bidang dan luas tanah 25.000 pemeliharaan data dan pendaftaran tanah Tabel 4.7. Jenis penerimaan bukan pajak pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran tanah hak milik, maka kepastian biaya menurut ketentuan yang digariskan secara implisit adalah sebagai upaya mencegah timbulnya manipulasi biaya yang menguntungkan secar sepihak (pribadi). Makna tunggalnya bahwa biaya dikenakan secara adil dan merata pada semua stratifikasi masyarakat yang berkepentingan dengan pendaftaran tanah hak milik, jelasnya kepastiaan biaya tidak mengandung unsur segmentasi masyarakat berdasarkan kelas sosial kemasyarakatan sehingga nantinya seseoarang atau sekelompok orang dapat mendapatkan rasa keadilan pada pelayanan. Menurut acuan biaya yang telah ditetapkan pada peraturan menteri agraria juga bervariasi setiap jenis pendaftaran tanah baik itu tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai tergantung pula dari luas tanah yang ingin didaftarkan haknya.
61
c. Kepastian Waktu Kepastian waktu pengurusan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan kota Makassar sangat menentukan dalam penilaian masyarakat mengenai baik tidaknya pelayanan yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Waktu merujuk pada cara biasanya antara masyarakat itu sendiri dengan pihak petugas pelaksana yang melayaninya. Hal yang diharapkan dari sebuah perjanjian atau janji terealisasi sebagaimana diharapkan sebagai wujud nyata moral seorang pelaksana pengurusan pendaftaran tanah bagi maasyarakat yang dijanjikan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kantor pertanahan kota Makassar mengenai batas waktu maksimum pelayanan utamanya pelayanan pendaftaran tanah hak milik dapat dilihat pada tabel dibawah ini : No Dasar Hukum 1
Waktu
Peraturan Pemerintah Nomor 24 100-120 Hari (untuk koversi) Tahun 1997
2
Surat
edaran
Kepala
Badan 105-124
hari
Pertanahan Nasional No.600-900 pengakuan/penegasan tanggal 31 juli 2003
(untuk hak
milik)
Tabel 4.8. Batas waktu maksimum pelayanan Kantor Pertanahan Kota Makassar
Berarti penulis simpulkan bahwa pengurusan sertipikat dalam pelayanan pendaftaran tanah hak milik secara umum sudah tepat waktu. Ketepatan waktu
62
ditunjukkan dari rentan waktu pemasukan berkas sampai pada tahap penerbitan sertipikat tanah sesuai yang biasa dijanjikan. Ditelaah secara konseptual pelayanan, maka ketepatan waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Oleh karenanya walaupun sifat perjanjian yang dibuat secara hokum tidak mempunyai kekuatan yang mengikat namun bukan berarti dapat diabaikan. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang dapat memuaskan msayarakat salah satu indikatornya harus tepat waktu d. Proses Penerbitan Sertipikat Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pendaftaran tanah diselenggarakan, dalam hal ini BPN (Pasal 5). Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar yang dikerjakan oleh staffnya sesuai bidangnya, dalam hal ini adalah seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Kegiatan pelayanan pendaftaran tanah hak milik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan, permohonan tersebut meliputi permohonan untuk : 1. 2.
Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu Mendaftar hak baru berdasarkan alas hak atau syarat kelengkapan berkas
yang telah dijelaskan pada persyaratan berkas diatas 3.
Mendaftar hak lama berdasarkan alat bukti yang membuktikan adanya hak
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam PP No.24 Tahun 1997 Standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah hak milik sebagai berikut :
63
1.
Petugas Loket 2a Pengukuran, Kutipan SU, pengembalian batas - Menerima dan merigistrasi surat permohonan pengukuran tanah dan mengagendakan permohonan pengukuran - Memberikan tanda terima berkas permohonan pengukuran tanah yang lengkap. - Membuat surat tugas ke petugas ukur agar tanah pemohon di ukur bidang tanahnya. - Setelah diadakan pengukuran dan petugas ukur telah menggambarkan bidang tanah pada surat ukur/gambar ukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Mengisi daftar isian 201 yang mengenai penetapan batas. - Menyampaikan berkas permohonan pengukuran bidang tanah ke kasubsi survey pengukuran tanah
2.
Petugas Loket 2b. Pelayanan Konversi/pengakuan, Pemberian Hak, Peningkatan Hak : - Menerima dan merigistrasi surat permohonan hak milik di agendakan Tata usaha - Memberikan tanda terima berkas permohonan pengukuran tanah yang lengkap. - Menyampaikan berkas permohonan hak milik ke kasubsi pendaftaran tanah dan pemberian hak atas tanah.
2.
Kasubsi penetapan hak atas tanah - Mempelajari dokumen
64
- Melaksanakan koordinasi dengan kasubsi survey pengukuran tanah dan pemetaan tanah untuk merencanakan kegiataan pemeriksaan tanah “A” kelapanagan bersama petugas ukur. - Membuat disposisi ke petugas pelaksana/staff pengelola 3.
Petugas pelaksana/staff pengelola bidang hak tanah dan pendaftaran tanah - Mengagendakan berkas permohonan pemilik - Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik - Menyerahkan berkas kepada pemeriksaan tanah “A” untuk meneliti dan mengecek kelengkapan berkas meliputi data yuridis dan data fisik - Membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi/meminta penjelasan - Membuat konsep surat penolakan kepada pemohon. - Membuat konsep SK - Membuat surat pengantar usul ke Kanwil BPN Sulawesi Selatan
4.
Kasubsi penetapan hak atas tanah - Paraf konsep surat - Paraf konsep SK - Paraf surat usulan ke kanwil BPN
5.
Kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah - Paraf konsep surat - Paraf konsep SK - Paraf konsep surat penolakan - Paraf surat usulan ke kanwil BPN
6.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar - Tanda terima permintaan kelengkapan
65
- Tanda tangan surat keputusan pemberian hak - Tanda tangan urusan surat pengantar usul ke kanwil BPN 7.
Kepala urusan umum - Memberikan tanggal dan nomor surat - Memberikan tanggal dan nomor surat keputusan pemberian hak milik - Memberikan
surat
pemberitahuan
kepada
pemohon
mengenai
kelengkapan berkas yang harus dipenuhi berupa pemasukan kepada Negara dan BPHTB - Memberikan tanggal dan nomor surat usul ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Proses penerbitan sertipikat dalam pelayanan pendaftaran tanah hak milik : I.
Pengukuran
Setelah petugas menerima perintah pengukuran maka segera melakukan persiapan sebagai berikut: a. Memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon. b. Merencanakan pengukuran diatas peta pendaftaran atau peta-peta lainnya memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur. c. Memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran.
66
Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas. II.
Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah Untuk keperluan pendaftaran hak baru dan hak lama pengumpulan dari
penelitian alat bukti dilakukan oleh seksi Hak Tanah dan Pndaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan. Dalam hal ini penelitian dokumen ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis tersebut sudah lengkap, maka Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan menyiapkan pengumuman dengan pengisian daftar isian 201, 201 B dan 201 C. Dalam hal ini dari penelitian dokumen ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis tidak lengkap, atau dalam hal bukti hak yang dapat diajukan, maka penelitian data yuridis bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah atau Panitia A yang hasilnya dituangkan dalam daftar isian 201. Panitia Pemeriksaan Tanah atau Panitia A terdiri dari : 1. Kepala Seksi Pengukuran dan pemetaan tanah
= 1 orang
2. Kepala seksi Hak atas Tanah dan pendaftaran tanah
= 1 orang
3. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah =
1
orang. Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftaar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah
67
kepada Pantia A. Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis. Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah adalh sebagai berikut ; a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah. c. Mencatat sanggahan/keberatan hasil penyelesaian. d. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan e. Mengisi daftar isian 201
Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksisaksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat : a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tesebut. b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilkan bidang tanah tersebut dengan melihat usia lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
68
c. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada diatas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut. Hasil penilitian data yuridis oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201). III.
Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis, dan pengesahannya Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam risalah
penelitian data Yuridis dan penetapan Batas (daftar isian 201) dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201 C). Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan di Knator Pertanahan dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 hari. Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui harian umum setempat atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.
69
Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis. Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis masih ada kekurang lengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. Kepada pihak yang mengajukan keberatan disampaikan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan. Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309. IV.
Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis apabila
hak atas tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan dan tanahnya dikuasai oleh pemohon atau oleh orang lain berdasarkan persetujuan pemohon, oleh Kepala Kantor Pertanahan ditegaskan konversinya menjadi hak milik atas pemegang hak yang terakhir dengan member catatan pada daftar isian 201. Sedangkan untuk hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannnya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun oleh Kepala Kantor Pertanahan diakui sebagai hak milik dengan member catatan pada daftar isian 201.
70
V.
Pembukuan Hak Berdasarkan alat bukti hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
PP No.24 Tahun 1997, penegasan konversi dan penagkuan hak terhadap hakhak atas tanah, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang data fisik dan atau data yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan dengan catatan dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan. Dalam pembukuan hak pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan
hak
tersebut,
termasuk
pembatasan
dalam
pemindahan
hak
Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dalam melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah tersebut kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. VI.
Penerbitan Sertifikat Hak-hak atas tanah, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang sudah
didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya. Data yuridis yang dicantumkan yang dicantumkan dalam sertifikat meliputi juga pembatasan-pembatasan. Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa
71
dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah. Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah. Setelah semua proses telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya. Pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. 5. Sarana dan Prasarana Kantor Untuk mengoptimalkan pelayanan dengan pendekatan pelayanan prima agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan, sarana dan prasarana penting diperhatikan. Meskipun proses dan prosedur pelayanan dan sumberdaya manusia sudah baik namun tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka pendekatan pelayanan prima dalam pelayanan pendaftaran tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kota Makassar tidak akan dapat optimal dan tidak akan mampu mewujudkan kepuasan masyarakat. Salah satu sarana dan prasarana yang pendukung yang dimaksud adalah ruang tunngu pelayanan pendaftaran tanah. Menciptakan suatu kepuasan masyarakat akan pelayanan yang akan diterima secara tidak langsung yang
72
berhubungan dengan fasilitas yang diterima termasuk hal ini ruang tunggu yang digunakan. Eksistensi fasilitas ruang tunggu pada hakikatnya merupakan penyela antara masa penerima pelayanan dengan kondisi yang ada. Berkaitan dengan fasilitas ruang tunggu tersebut aktualisasi nyata dikatakan memadai adalah bertolak pada perspektif daya tampung fasilitas, baik menyangkut kursi yang tersedia sampai pada besaran ruangan yang disediakan untuk hal tersebut. Didasarkan realitas pelayanan jasa yang banyak berhubungan dengan masyarakat yang tentu pelayanan akan sangat tentu mustahil dilayani sekaligus pada situasi kerja yang tersulit, yakni banyaknya jumlah pengurus pelayanan pendaftaran tanah dengan alasan akan mempergunakan sertipikat tanahnya dengan segera maka dari tiu aparat Kantor Pertanahan membudayakan sikap antri, ini terlihat adanya monitor antrian yang dipergunakan pada pelayanan pendaftaran tanah.
Hasil dari observasi lapangan oleh peneliti menunjukkan bahwa fasilitas ruang tunggu sudah memadai. Hasil observasi peneliti mengenai ruang tunggu yang digunakan memang sangatlah bagus karena fasilitas seperti kursi yang banyak tersusun dengan rapi dan udara di ruang tunggu tersebut tidak panas walaupun banyak orang karena menggunakan AC, selain itu dalam pelayanan pendaftaran tanah memakai sistem antrian elektronik.
a. Kualitas Komputer Untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, cepat dan tepat kepada masyarakat, juga dibutuhkan sarana computer agar proses administrasi dapat dilakukan secara cepat. Sejalan dengan ketersediaan mesin computer yang
73
memadai adalah juga menyangkut soal kualitasnya. Parameter kualitas merupakan kondisi kelayakan peralatan yang digunakan, dalam pengertian dapat digunakan sesuai dengan sistem yang diprigramkan. Kriteria kelayakan pakai jika komponen peralatan computer tersebut masih dapat digunakan. Hal ini memadukan antara kuantitas dan kualitas peralatan, sebagai dua hal yang terkait sehingga merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam mewujudkan suatu pelayanan yang berkualitas. Wujud nyata pengaruh kualitas peralatan dalam suatu proses pelayanan pada prinsipnya bertujuan pada upaya pemberian pelayanan yang lancar, cepat dan tepat sehingga tentunya dapat dikatakan pelayanan berkaitan dengan kualitas peralatan, selain dari prosedur kerja dan kemampuan aparatur. Berdasarkan observasi dari peneliti bahwa komputerkomputer yang digunakan oleh semua pegawai adalah computer yang layak dan canggih sehingga dapat mendukung kinerja yang baik bagi pegawai.
b. Fasilitas Sarana Penunjang Secara konseptual prasarana mempunyai pengertian yang berbeda dengan sarana. Namun teknis operasionalnya justru merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan guna menunjang pada pelayanan yang beraktualitas. Jadi disebutkan sarana sebagai peraltan kerja yang digunakan pada aktivitas kegiatan, maka prasarana merupakan penunjang terselenggaranya kegiatan tersebut. Prasarana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala fasilitas penunjang kegiatan atau aktivitas Kantor Pertanahan Kota Makassar misalnya: tersedianya tempat ibadah, ruang tunggu yang nyaman, tempat parkir dan tersedianya kantin. Prasarana ini perlu ada dapat digunakan sebagaimana
74
mestinya. Kelayakan pada dasarnya dilihat dari dua prespektif yang berbeda yang segi jumlahnya yang berimbang dengan penggunaannya serta kualitasnya yang baik. Aspek kelayakan penting adanya karena berkaitan dengan kenyamanan bagi para pengguna jasa. Dari hasil observasi lapangan oleh peneliti menunjukkan prasarana di Kantor Pertanahan Kota Makassar sudah sangat lengkap dan terawat, hasil observasi peneliti juga menemukan hal yang sama dengan pernyataan tersebut.
IV.2.2 Kepuasan Masyarakat Pelayanan pendaftaran tanah hak milik mempunyai arti strategis bagi kepentingan masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah. Pelenggaraan pelayanan pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar harus dikelola secara professional agar terpenuhinya kepuasaan masyarakat dalam mengajukan permohonan produk sertifikat hak atas tanah, dalam pelayanan pendaftaran tanah hak milik. Kepuasan terhadap kualitas pelayanan pendaftaran tanah hak milik yang diterima oleh masyarakat, menandakan bahwa kualitas pelayanan pendaftaran tanah
merupakan
faktor
masyarakat
sebagai
kesenjangan
antara
yang
berpengaruh
pengguna persepsi
layanan
masyarakat
positif
dibidang mengenai
terhadap
kepuasan
pertanahan. kualitas
Adanya
pelayanan
pendaftaran tanah hak milik dengan kualitas pelayanan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, menyebabkan adanya perasaan puas atau tidak
75
puas dari masyarakat. Persepsi masyarakat yang menyatakan tingkat kualitas pelayanan pendaftaran tanah adalah kurang berkaulitas karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga menyebabkan perasaan tidak puas. Namun jika persepsi masyarakat melebihi harapan yang sesungguhnya diinginkan terhadap kualitas pelayanan pendaftaran tanah berarti masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dalam rencana startegis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2007-2009 telah menetapkan satu tujuan untuk mengelolah tanah seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dibidang pertanahan agar lebih berkualitas, cepat, akurat, transparan serta akuntabel, dengan tetap menjaga kepastian hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai penyedia layanan berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan agar pelayanan dibidang pertanahan dapat diakses secara mudah, murah, cepat dan memberikan kepuasan lepada pengguna layanan. Kondisi tersebut diatas membutuhkan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian pelaksanaan pelayanan pertanahan. Dalam hal ini telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 tentang standard prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan dilingkungan Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut SPOPP, yang mengatur ketentuan persyaratan permohonan, prosedur atau alur pelayanan, biaya pendaftaran serta jangka waktu pelayanan pertanahan. Kebijakan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendaftaran tanah hak milik dari hasil analisis peneliti dengan menggunakan metode analisis kualitatif adalah sebagai berikut : indikator
76
kejelasan informasi untuk kelengkapan berkas responden yang bermohon merasakan tatacara pelayanan pendaftaran tanah hak milik itu masih terlalu berbelit-belit dan sulit dipahami oleh orang awam. Sehingga masyarakat menimbulkan rasa enggan untuk mengurus pendaftaran tanah bila tidak benarbenar mendesak dibutuhkan, atau masyarakat yang ingin bermohon lebih baik menguasakan kepada orang yang dipercayainya untuk mengurus pendaftaran tanahnya, sehingga menimbulkan praktek percaloan mengakibatkan masyarakat merasakan ketidakpuasan.
77
BAB V KESIMPULAN & SARAN V.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan adalah : 1. Pelayanan pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar pada dasarnya sudah dapat mendukung pelayanan yang dilakukan meliputi : a. Kemampuan aparat sudah baik kualitas maupun kuantitas sudah mendukung b. Prosedur pelayanan pendaftaran tanah hak milik dengan sistem loket sudah dapat memuaskan masyarakat, proses penertiban sertipikat tanah dalam pelayanan pendaftaran tanah hak milik memakan waktu yang lama dan biaya yang kurang transparan sehingga menimbulkan praktek percaloan dan prosedur kelengkapan berkas masih terlalu berbelit-belit c. Sarana
dan
prasarana
pengelolaan
administrative
pelayanan
pendaftaran tanah hak milik sudah tersedia sesuai kebutuhan. 2. Kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan pendaftaran tanah hak milik kurang terpenuhi, disebabkan prosedur pelayanan tidak mudah dan tidak sederhana, selain itu biaya pengurusan kurang sesuai dengan standar prosedur,
cenderung
dilebih-lebihkan
oleh
para
calo
karena
biaya
administrative kurang transparan. Kualitas pelayanan pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indicator kejelasan informasi kelengkapan berkas pemohon,
78
kesederhanaan prosedur, kepastian biaya pengurusan dan tanggung jawab aparat menangani apabila terjadi cacat hukum administrative sertifikat tanah dalam pelayanan pendaftaran tanah hak milik yang belum sesuai dengan harapan
masyarakat,
dimana
tata
cara
pelayanan
untuk
prosedur
kelengkapan berkas masih terlalu berbelit-belit, proses penerbitan sertipikat tanah dalam pelayanan pendaftaran tanah hak milik memakan waktu yang lama, kepastian biaya kurang sesuai dengan standar prosedur karena kurang transparan. V.2 Saran Berdasarkan beberapa simpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan rekomendasi dari penelitian ini sebagai berikut : 1. Untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan aparatur, maka Kantor Pertanahan Kota Makassar mengadakan diklat-diklat dan pendidikan untuk pelaksana pelayanan pendaftaran tanah hak milik sehingga akan lebih mudah lagi dalam penyelesaian permasalahan yang semakin hari semakin rumit. Sikap dan perilaku pegawai terutama dalam keramahan harus dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat merasakan pelayanan yang baik dan prima. 2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kelengkapan berkas yang diperlukan pada saat melakukan pendaftaran tanah hak milik, dan mensosialisasikan
proses
penerbitan
sertipikat
dalam
pelayanan
pendaftaran tanah sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam proses penerbitan sertipikatnya, agar masyarakat yang ingin bermohon
79
untuk mendaftarkan tanahnya sudah memahami waktu proses penerbitan sertipikat tersebut. 3. Guna meningkatkan kepercayaan masyarakat prosedur kerja pelayanan sebaiknya diinformasikan kejelasan biaya administrasi yang berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.46 Tahun 2002 4. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk tidak menyerahkan tanggung jawab mendaftarkan tanahnya kepada orang lain/pihak ketiga, adanya pihak ketiga sudah barang tentu akan menambah biaya. Jika hal tersebut harus terjadi sebaiknya pemohon dapat memilih orang yang benar-benar dapat dipercaya yaitu PPAT/Notaris. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik biaya merupakan faktor yang sangat penting, karena permohonan berasal dari masyarakat dan itu ditanggung sendiri. 5. Sebaiknya sebelum mendaftarkan tanahnya, pihak pemohon harus mempersiapkan segala kelengkapan berkas yang diperlukan guna mencapai kelancaran. Jika masih ada alas hak atau berkas-berkas yang tidak lengkap, maka pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar harus melakukan pengkajian ulang guna menghindari adanya berkas yang terselip dan selain itu masyarakat yang bersangkutan dipanggil untuk memenuhi berkas-berkas yang kurang lengkap
80
DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku : Badan Pertanahan Nasional, (2005), Buletin Pertanahan Nasional, Edisi ke II, Jakarta: Badan Pertanahan Nasional Boedi Harsono, (2006), Hukum Agraria Indonesia Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah, Jakarta Djambatan. Gasperz, Vincent, (1997), Manajemen Kualitas, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Handayaningrat, soewarno, (1990), Administrasi Pemerintahan Pembangunan Nasional, Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
Dalam
Ibrahim, Buddy, (1997), TQM (Total Quality Management), Panduan untuk Menghadapi Persaingan Global, Bandung, Penerbit Djambatan. Indrawijaya, Adam, (1989), Perilaku Organisasi, Bandung, Sinar Baru. Kotler, (1994), TQM (Total Quality Management), Jakarta, Haji Masagung. LANRI, (1997), Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, Masagung. Moenir, H.A.S, (2010) Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara. Ratminto, Atik Septi Winarsih (2005), Manajemen Pelayanan, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar. Santosa, Pandji, (2008), Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT Refika Aditama. Singarimbun, Masri, (1997), Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rajawali Press. Suprapto, J, (1997), Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Bangsa Pasar, Jakarta : Bhinneka Cipta. Soejadi, F.X, (1995), Analisis Manajemen Modern, Jakarta, Gunung Agung. Tjiptono, Fandy, (1996), Manajemen Jasa, Yogyakarta : Penerbit Andi Offser.
81
Dokumen : Instruksi Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efesiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.62/Kep/M.Pan/7/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2002 tentan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
Rujukan Internet : http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2027031-pengertian-metodekualitatif/#ixzz1fhTBAt9a
82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama
: Fahrun Irfan
Tempat, Tanggal Lahir
: Ujung Pandang, 27 Mei 1990
Daerah Asal
: Makassar
Alamat di Makassar
: JL.Tidung IV STP.4 No.68
Agama
: Islam
Nama Oang Tua Ayah
: Arifin
Ibu
: Hasnah
Status Dalam Keluarga
: Anak keempat dari empat bersaudara.
Pendidikan Formal :
SD Inpers Unggulan Toddopuli Makassar (1996-2002)
SMP Negeri 33 Makassar (2002-2005)
SMA Kartika WRB-1 Makassar (2005-2008)
Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS (2008-2012)
Pengalaman Organisasi
:
Ketua Panitia Rapat Kerja HUMANIS FISIP UNHAS (2009-2010)
Koord. Dept. Diklat dan Kaderisasi HUMANIS FISIP UNHAS (2010-2011)
Koord..Steering Comite “Birokrasi (Bina Orientasi Kader Mahasiswa Administrasi)” HUMANIS FISIP UNHAS (2011-2012)
83
L
A
M
P
I
R
A
N
84
