BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka. Para pihak ini berdiri berhadap-hadapan dalam kutub-kutub hak dan kewajiban. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak yang lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur. Salah satu bentuk perjanjian yang merupakan kajian penelitian ini adalah perjanjian pemborongan pekerjaan penyediaan makanan antara Kementerian Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan dengan CV. Tri Putra Manunggal Medan. Perjanjian ini disebut perjanjian pemborongan karena terdapat pihak-pihak yang memiliki pekerjaan yaitu Kementerian Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan dan pihak yang menerima pekerjaan CV. Tri Putra Manunggal Medan. Perjanjian pemborongan kerja antara para pihak di atas adalah perjanjian pemborongan pekerjaan penyediaan makanan. Penyediaan makanan disini dimaksudkan adalah penyediaan makanan bagi individu-invidu yang dibina di Kementerian Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan. Sebagai tempat rehabilitasi pencandu obat-obat terlarang maka Kementerian Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan memiliki pertanggungjawaban terhadap warga yang direhabilitasi, termasuk penyediaan konsumsi bagi warga yang direhabilitasi di Kementerian Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan. Disebabkan pekerjaan Kementerian Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan adalah melakukan pembinaan dan rehabilitasi
terhadap pecandu obat-obat terlarang dapat lebih fokus dan terarah maka perihal penyediaan konsumsi berupa makanan diborongkan pekerjaannya kepada pihak lain di luar Kementerian Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan. Perjanjian penyediaan makanan yang dibuat oleh para pihak di atas termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUHPerdata dan Pasal 1601, Pasal 1601b dan Pasal 1604 dan sampai dengan Pasal 1616 bahwa agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan. Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menyikapi hal tersebut R. Subekti menjelaskan Bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjianperjanjian yang kita adakan itu. 1
1
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2005, hal. 14
Suatu hal yang menarik untuk dikaji dalam perjanjian pemborongan kerja penyediaan makanan antara Kementerian Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan dengan CV. Tri Putra Manunggal Medan adalah perihal pelaksanaan pembayaran. Perihal pembayaran ini merupakan hal utama dalam suatu pemborongan pekerjaan, karena pembayaran adalah merupakan hajat dari perjanjian pemborongan pekerjaan dilakukan. Dengan adanya pembayaran maka pihak CV. Tri Putra Manunggal Medan dapat terus melakukan kegiatan usahanya untuk penyediaan makanan di Kementerian Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan. Pembayaran ini juga merupakan faktor yang acapkali menjadi sebab timbulnya persengketaan antara para pihak yang melakukan perjanjian. Pertanyaan pada pembahasan skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana sistem hukum pembayaran yang dilakukan oleh para pihak. Karena diketahui dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan, pembayaran dilakukan secara bertahap sehingga pekerjaan borongan kerja selesai dilakukan. Berlainan halnya dengan perjanjian pemborongan kerja penyediaan makanan tentunya memiliki waktu yang panjang. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan mengajukan judul penelitian yaitu “Analisis Hukum Terhadap Pembayaran Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Penyediaan Makanan (Studi Pada Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Dengan CV. Tri Putra Manunggal di Medan)”.
B. Permasalahan Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain: a. Bagaimana pengaturan hukum penyediaan makanan sebagai perjanjian pemborongan kerja? b. Bagaimana sistem pembayaran dalam perjanjian pemborongan kerja penyediaan makanan? c. Bagaimana akibat hukum apabila pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan kerja penyediaan makanan?
C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penyediaan makanan sebagai perjanjian pemborongan kerja. 2. Untuk mengetahui sistem pembayaran dalam perjanjian pemborongan kerja penyediaan makanan pada Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan. 3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan kerja penyediaan makanan pada Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan.
D. Manfaat Penulisan Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum bisnis khususnya dalam pelaksanaan perjanjian borongan kerja penyediaan makanan. b. Segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak seperti dunia pendidikan, Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan yang berkepentingan sehingga didapatkan kesatuan pandangan tentang pelaksanaan pembayaran dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan.
E. Keaslian Penulisan Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pembayaran Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Penyediaan Makanan (Studi Pada Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Dengan CV. Tri Putra Manunggal di Medan)” ini merupakan luapan dari hasil pemikiran penulis sendiri. Penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi lainnya. Sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.
F. Metode Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
1. Sifat/materi penelitian Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang berlaku di
masyarakat 2.
2. Sumber data Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui penelitian lapangan pada Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan. Sumber data sekunder yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah KUH Perdata, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara. b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti. a. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo.
3. Alat pengumpul data Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan Bapak Pengalamen Surbakti pada Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan, studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.
4. Analisis data Untuk mengolah data 2
yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan,
Asri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung, 2011, hal. 97
studi dokumen, dan studi lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian: Bab
I.
Pendahuluan Dalam Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
Bab
II.
Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan judul sub bab yaitu: Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Dasar Hukum Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
serta
Penyediaan
Makanan
Sebagai
Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan, Hak dan Kewajiban Para Pihak di Dalam Perjanjian
Pemborongan
kemudian
Berakhirnya
Pemborongan Pekerjaan Bagi Kedua Belah Pihak.
Perjanjian
Bab
III.
Perjanjian Pemborongan Kerja Penyediaan Makanan Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang Pengaturan Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Penyediaan Makanan, Bentuk Perjanjian Pemborongan Kerja Penyediaan Makanan serta Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Penyediaan Makanan.
Bab
IV. Analisis Perjanjian Pemborongan Kerja Penyediaan Makanan Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan terhadap: Pengaturan Hukum Penyediaan Makanan Sebagai Perjanjian Pemborongan Kerja, Sistem
Pembayaran
Dalam
Perjanjian
Pemborongan
Kerja
Penyediaan Makanan serta Akibat Hukum Apabila Pembayaran Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Pemborongan Kerja Penyediaan Makanan. Bab
V.
Kesimpulan dan Saran Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.
