BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang – undang Dasar 1945, Pembangunan Nasional bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka perwujudan amanat Undang – Undang Dasar 1945 tersebut dan mendukung terlaksananya
Pembangunan Nasional,
maka
Pemerintah Kabupaten
menetapkan landasan, arah dan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2016-2021 sebagai acuan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan tahunan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan mendukung Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang – Undang 32 Tahun 2004 pada pasal 279 menyebutkan “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 ( satu ) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD, yang kemudian menetapkan prioritas dan plafon anggaran dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab.Malinau TA.2017
1
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 ini, disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Malinau Tahun Rencana 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggarann 2017, yang bermaksud mencapai tujuan nasional dengan mensinkronkan kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Pedoman penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.2 Maksud dan Tujuan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Malinau Tahun 2017 disusun dengan maksud secara umum adalah merealisasikan visi / misi pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Sedangkan tujuan utamanya adalah : 1. Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau. 2. Menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2017. 3. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab.Malinau TA.2017
2
4. Menyusun berbagai Kebijakan dan Program Kabupaten Malinau yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan ke depan.
Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau 2016-2021 bahwa Visi Kabupaten Malinau adalah : “ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun ” Guna mencapai visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan 12 ( Dua Belas ) misi yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, melalui upaya
penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik; 2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi; 4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada
ekonomi
desa,
melalui
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab.Malinau TA.2017
pengembangan
3
infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan; 5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”; 6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa; 7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi; 8. Meningkatkan
kualitas
lingkungan
hidup
serta
mewujudkan
keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun; 9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah; 11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab.Malinau TA.2017
4
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.
1.3 Dasar Hukum Dasar Hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab.Malinau TA.2017
5
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tetang Restribusi Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil; Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab.Malinau TA.2017
6
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab.Malinau TA.2017
7
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 -2021; 26. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Malinau Tahun Anggaran 2016; 27. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau; 28. Peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017;
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab.Malinau TA.2017
8
