BAB I PENDAHULUAN. kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1 Dimana ini merupakan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam pembukaan Undang - Undang 1945 alinea keempat terdapat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat , yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1

Dimana ini merupakan

tanggung jawab Pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan. Aktifitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi utama atau primer dari pemerintah. Dalam mengahadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya menuju Pemerintahan yang baik ( Good Governance ). 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

1

Universitas Sumatera Utara

2

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu itu seperti pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah Kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.2 Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan

2

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


3

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 yaitu “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan,maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang – Undangan”. 4Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun dalam Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat.5 Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan Good Governance dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar, sehingga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang tidak menghasilkan kesenjangan antara apa yang dilihat dan diharapkan oleh masyarakat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25

3

Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Ratminto dan Atik Septiwinarsih, Manajemen Pelayanan Publik, Pustaka, Yogyakarta, 2006, hal. 5 5 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT. Eresco, Jakarta 1999, hal.5 4


4

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Pemerintah wajib untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Namun hingga saat ini pelayanan publik yang ada di Indonesia penuh dengan ketidakpastian waktu, biaya, dan prosedur pelayanannya. L.P Sinambela menyatakan : “Bahwa masyrakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan public yang berkualitas dari apaarat pemerintah, meskipun tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan, sebab pelayanan public selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti ituy terjadi karena masyrakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan dilayani”.6 Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu. Pelayanan publik yang merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan sepertinya masih menjadi impian, dan jauh dari harapan. Rendahnya tingkat produktivitas aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta munculnya praktek

KKN

dalam

penyelenggaraan

pelayanan

publik

yang

mampu

memunculkan pelayanan yang bersifat diskriminatif. Pengaduan masyarakat merupakan bentuk ungkapan ketidakpuasan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diterima yang sering berujung lahirnya tuntutan publik, seringkali dipandang sebagai hal yang buruk bagi kehidupan suatu organisasi, termasuk birokrasi.7

6

L.P. Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal.4 Suryadi, Penanganan Keluhan Publik Pada Birokrasi Dinas Perijinan, 2010 , hal. 293

7


5

Pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan mereka setiap hari, mendorong Pemerintah sebagai penyedia layanan untuk terus menciptakan pelayanan yang berkualitas sesuai harapan masyarakat. Hal yang paling penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarkan oleh pemerintah adalah adanya kesetaraan posisi antara masyarakat sebagai pengguna layanan dengan pemerintah atau aparatur penyedia pelayanan publik.. Dwiyanto menyatakan bahwa tersedianya ruang untuk menyampaikan aspirasi (voice) dalam bentuk pengaduan dan protes terhadap jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik akan sangat penting peranannya

bagi

upaya

perbaikan

kinerja

tata

pemerintahan

secara

keseluruhan.8Dalam KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003, untuk menampung pengaduan, unit pelayanan wajib menyediakan saluran pengaduan misalnya : kotak pengaduan, loket pengaduan, bisa juga melalui call center, hotline, atau melalui media massa seperti radio, koran, dll. Namun selama ini mekanisme pengaduan masyarakat di beberapa instansi pemerintah hanya diberi “ruang” dalam bentuk kotak pengaduan atau saran dan pesan singkat melalui SMS yang tidak diintegrasikan dalam sebuah mekanisme atau pengelolaan pengaduan yang efektif dan transparan. Ketiadaan informasi tentang prosedur penyampaian dan penyelesaian pengaduan, serta aparat yang bertanggung jawab, menjadikan masyarakat tidak mampu untuk mengawasi proses penanganan pengaduan serta menyulitkan instansi pemerintah untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat,

8

Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Government Melalui Pelayanan Publik, Gajah MadaUniversity Press, Yogyakarta, 2005, hal 24


6

mengetahui kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dikarenakan masyarakat enggan untuk menyampaikan keluhannya. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari tata kehidupan makhluk hidup, oleh karena itu tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggalnya maupun untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi, dimulai sejak manusia lahir hingga akhir hayatnya manusia selalu berhubungan dengan tanah. Kebutuhan akan tanah dari hari ke hari semakin meningkat, antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, sedangkan luas tanah terbatas atau tetap. Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, dan adanya tuntutan akan adanya mutu kehidupan yang lebih baik sebagi dampak positif dari keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan, semuanya ini memerlukan tanah sebagai sarana dasarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan nasional digariskan kebijakan nasional di bidang pertanahan, sebagaiman dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” Seluruh wilayah Indonesia adalah merupakan suatu kesatuan tanah air Indonesia yang merupakan milik bangsa Indonesia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu bumi, air dan ruang angkasa termasuk


7

kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai hubungan yang abadi dengan bangsa Indonesia. Bumi, air dan ruang angkasa atau dalam arti sempit disebut dengan tanah, harus benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, yang berarti tidak dapat dialihkan kepada bangsa lain dalam bentuk apapun juga. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak – hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak – hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak – hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya. Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ia hanya diperbolehkan menggunakannya. Dan itupun ada batasannya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) dengan kata – kata : “sekedar diperlukan untuk kepentingan yang


8

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas – batas menurut undang – undang ini ( yaitu UUPA ) dan Peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.9 Masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah tersebut masih beranggapan bahwa pelayananan di bidang pertanahan masih terlalu sulit dan berbelit – belit dalam prosedur, lamanya waktu pemrosesan serta biaya yang tinggi. Penyebabnya bisa dikarenakan pelayanan kantor pertanahan yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan masyarakat akan perlunya keterbukaan dalam pelaksanaan tugas, prosedur pembayaran yang sederhana, kepastian waktu dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dalam penyelesaian urusan hak atas tanahnya, serta berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak – hak dan kepentingan masyarakat. Dilandasi oleh amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang – undang Dasar Tahun 1945, sebagai kelanjutannya maka telah disusun Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria ( UUPA ) yang berarti bahwa telah diletakkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan pertanahan guna terwujudnya tujuan pembinaan hukum pertanahan nasional dan menyelenggarakan administrasi pertanahan guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana kita ketahui salah satu lembaga yang menjalankan tugas sebagai pelayanan dalam bidang pertanahan adalah BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) yang mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan pertanahan kepada 9

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia :Sejarah Pembentukan Undang – undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, 2008, hal 18 - 19


9

masyarakat. Oleh sebab itu kiranya wajar apabila pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Dimana salah satu yang menjadi faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan adalah pelayana masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti : a) Tata cara pelayanan b) Rendahnya pendidikan aparat c) Disiplin kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan lembaga tersebut. Jadi tidak heran lagi sering mendengarkan tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah, menyangkut pelayanan publik khususnya bidang pertanhanan yang di berikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan pertanahan merupakan citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Dan bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluhkan, dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perhatian terhadap upayaupaya untuk lebih meningkatkan pelayanan pertanahan peningkatan pelayanan pertanahan

tersebut. Upaya

kepada masyarakat mempunyai aspek

yang sangat luas, dari tingkat kebijakan termasuk penerbitan ketentuan peraturan yang diperlukan sampai tingkat pelaksanaannya. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan


10

pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pembangunan pertanahan. Oleh karena BPN (Badan Pertanahan Nasional) merupakan bagian internal dari komponen pembangunan bangsa, sebagaimana dengan komponen pembangunan bangsa yang lainnya maka peran dan posisi BPN dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat , baik sebagai penegak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dalam peran membangun bangsa (nation building) dengan mengedepankan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, dan prinsip hidup berdampingan secara damai. Keberadaan organisasi BPN menjangkau sampai kedaerah pedesaan diseluruh wilayah Indonesia maka kegiatan dibidang Pertanahan akan dapat memberikan konstribusi konstruktif dalam pembangunan bangsa bila bentuk dan implementasi kegiatan dapat disinkronisasikan dengan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten/Kota salah satunyadalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sering disebut dengan pelayanan publik. Implementasi Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah kedepan salah satunya adalah bagaimana dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan Undang- undang Nomor 25 tahun 2009 sesuai dengan asas – asas umum penyelenggaraan negara dan sekaligus merupakan perwujudan dari prinsip utama kebijakan desentralisasi yaitu demokratisasi, akuntabilitas publik dan pemeberdayaan masyarakat.


11

Berdasarkan pertimbangan ini penulis tertarik untuk mengetahui pelayanan publik khususnya di bidang pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang sehingga memilih judul dan mengkhusukan penelitian tentang “ Tinjauan Hukum tentang Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan ( Studi Di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang )”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan – permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengaturan Pelayanan Publik di bidang Pertanahan? 2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Deli Serdang ? 3. Apa hambatan dalam Pelaksanan Pelayanan Publik tersebut dan bagaimana solusi atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi Permasalahan Pelayanan Publik dalam bidang Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Deli Serdang ? C. Tujuan Penelitian Selain untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Unversitas Sumatera Utara, tujuan penelitian ini adalah : 1.

Untuk mengetahui dan memahami prosedur Pelayanan Publik dalam Bidang Pertanahan

2.

Untuk mengetahui dan melihat bentuk Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Deli Serdang


12

3.

Untuk mengetahui apakah Pelayanan Publik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan standar Pelayanan Publik di Badan Pertanahan Nasional Pusat

D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang khususnya mengenai Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan 2. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan di bidang Pemerintahan dan di bidang Penyelenggara Tugas dan Peran BPN dalam Pelayanan Publik. b. Bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Deli Serdang Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan baik secara teori maupun praktek agar jauh lebih baik lagi .


13

c. Bagi Universitas Sumatera Utara Untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa program studi Administrasi Negara pada khusunya, mengenai kontribusi peran BPN dalam Pelayanan Publik dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara pada umumnya . E. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran penulis di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulis tidak menemukan adanya judul skripsi mengenai “ Tinjauan Hukum tentang Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang”. Sehingga penulis dapat menjamin keaslian penulisan yang dilakukan oleh penulis. F. Tinjauan Kepustakaan Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan judul yaitu “Tinjauan Hukum Tentang Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan”. Sebelum penulis melanjutkan pembahasan, terlebih dahulu penulis mencoba memberikan beberapa penjelasan, pengertian, secara umum dari judul skripsi ini, sekaligus memberikan penegasan demi mencegah kesimpangsiuran atau kekaburan dalam memahami tulisan ini. 1.

“Pelayanan Publik” Istilah Pelayanan berasal dari kata “layani” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan


14

pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.10 Dan Publik itu sendiri adalah orang banyak, umum, masyraka, semua orang yang datang untuk menonton. Di dalam Hukum Administrasi Negara, istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.11. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publikyang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta aturan pelaksananya dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan 10

Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006,hal.3 11 Berdasarkan pengertian umum yang dimuat di dalam Lampiran 3 Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pada Paragraf I, butir c.


15

cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan peraturan Perundang - undangan di daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pelayanan Publik yang akan dipergunakan sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ditinjau dari bidang hukumnya maka terdapat beberapa Dasar – dasar Hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik : 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 23 Tahun 2014), sejak ditetapkan tanggal 30 September 2014;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dsb.12

12

Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, http://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Lampiran%20I.pdf, diakses 13 April 2016, Jam 10.10 WIB.


16

Selanjutnya terkait dengan pengertian tentang pelayanan publik diatas, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Institusi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. Berkaitan dengan pengaturan hukum pelayanan publik yang telah dikemukakan diatas, maka apapun yang berkenan dengan pelayanan publik seharusnya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai subyek penerima pelayanan. Selanjutnya, apabila aturan tersebut benar – benar diaplikasikan secara baik dan benar diyakini akan menjadikan suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi) lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada publik, meskipun pada saat yang sama harus didukung oleh kemampuan pemerintah (daerah). 2. “Pertanahan” Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti Yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-


17

orang. Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1).13 Tanah mempunyai peranan yang penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : ”Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui salah satu lembaga atau organisasi penyelenggara yang menjalankan tugas sebagai pelayanan dalam bidang pertanahan adalah BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) yang mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Dimana Organisasi

Penyelenggara

tersebut

berkewajiban

menyelenggarakan

pelayanan publik sesuai dengan tujuan. Pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi,

13

Boedi Harsono, op. Cit , hal. 18


18

pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nassional (BPN). BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. (Sesuai pasal 2 Perpres No. 10 Tahun 2006) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral Badan

Pertanahan

Nasional

adalah

lembaga

pemerintah

non

departemen yang mempunyai bidang tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu kantor wilayah BPN ditiap-tiap Provinsi dan di daerah Kabupaten atau Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk untuk membantu presiden dalam mengelola dan mengem bangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan

lain

yang

meliputi

pengaturan

penggunaan,

penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok Badan Pertanahan Nasional sekaligus merupakan salah satu fungsi kantor pertanahan Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pelayanan pertanahan kepada


19

masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan

pelayanan

pertanahan,

upaya

peningkatan

pelayanan

pertanahan kepada masyarakat mempunyai aspek yang sangat luas, dari tingkat kebijakan termasuk penerbitan ketentuan peraturan yang diperlukan sampai tingkat pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah : 1) Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. G. Metode Penelitian Untuk menulis atau menyusun Skripsi ini digunakan data baik primer maupun sekunder. Guna memperoleh data tersebut perlu diadakan penelitian atau research, yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan keterangan, data yang masih tersimpan dan pengetahuan baru yang lebih mendekati kebenaran. Adapun metode penelitian yang dilakukan penulis dengan berbagai cara, yaitu : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif.Pada penelitian Yuridis Normatif itu sendiri adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-


20

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini14. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini Pendekatan ini dilakukan demi memperoleh data sekunder. 2. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis melakukan riset di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang. Dimana penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana BPN dalam melaksanakan perannya dalam memberikan Pelayanan Publik atau sebagai Penyelenggara Publik dan sejauhmana peran tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan siapa yang menyelenggarakan fungsi serta tugas tersebut sebagaimana yang diatur dalam organisasi BPN . 3. Sumber Data Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari berbagai literature yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan

hasil

penelitian

yang

mempunyai hubungan erat terhadap objek permasalahan yang diteliti. Data yang diambil dari bahan pustaka tersebut terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer,sekunder dan tersier.

14

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI Press, 2006, Hal. 7


21

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut: 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan adalah : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria,Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. 3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.


22

4. Metode Pengumpulan Data Dalam hal ini penulis menggunakan dua instrumen atau alat dalam memperoleh data-data yang diperlukan sehingga isi skripsi ini dapat terungkap dengan jelas, yakni dengan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder serta

wawancara dan informan untuk

melengkapi data. Berikut cara yang dimaksud: a.

Penelitian Kepustakaan (library research) Pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, himpunan peraturan peraturan-peraturan hukum, teori-teori ilmiah dan sejumlah tulisan serta peraturan pemerintah terutama yang menyangkut mengenai judul penulis. Dalam rangka pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan maka penulis meneliti melalui sumber bacaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti: karya ilmiah para sarjana, majalah, surat kabar, internet maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi yang diajukan.

b.

Penelitian Lapangan (Field Research) Kegiatan ini penulis lakukan dengan cara turun langsung ke lapangan sasaran penelitian. Pengumpulan bahan-bahan dilapangan


23

untuk memperoleh data yang akurat, diperlukan informasi langsung dengan

melakukan : Wawancara (interview) yaitu, mengadakan

tanya jawab dengan informan yakni pejabat-pejabat instansi/kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 4.

Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganilisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianilisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

H. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana bab – bab tersebut disesuaikan dengan isi dan maksud dari tulisan skripsi ini, secara garis besar pembahasannya dibagi lagi dalam sub-sub bab sesuai dengan penulisan skripsi. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Dalam bab ini merupakan materi dasar mengenai masalah dan uraian pembahasannya yang berisikan tentang Latar Belakang penulisan skripsi, Perumusan Masalah yang akan di teliti, diuraikan pula Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan baik secara praktis maupun secara teoritis, Kaslian Penulisan bahwa tulisan ini adalah karya Penulis, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan selanjutnya Sistematika Penulisan.


24

Bab II. Pengaturan Pelayanan Publik dalam Bidang Pertanahan. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai Pengertian dan Landasan Hukum Pelayanan Publik, , Standar Pelayanan Publik, selanjutnya membahas Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik. Bab III. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana Gambaran Umum Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang, selanjutanya apa saja Jenis – Jenis Pelayanan Publik di Kantor BPN tersebut dan Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang . Bab IV. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang. Dalam bab ini di uraikan tentang apa saja Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik dikantor BPN dan bagaimana Solusi dalam menghadapi Hambatan Pelaksanaan Pelayanan tersebut serta Strategi apa yang dibutuhkan Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang dalam Peningkatan Pelayanannya. Bab V. Kesimpulan dan Saran Sebagai bab terakhir, disini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran yang dipergunakan sebagai bahan penunjang tulisan ini.


BAB I PENDAHULUAN. kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1 Dimana ini merupakan

Recommend Documents