BAB I PENDAHULUAN. berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan kesejahteraan

sosial merupakan perwujudan dari upaya

mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang dikarunia kekayaan alam sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1

1

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1

Universitas Sumatera Utara

Namun demikian, kondisi ini tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga yang terjadi justru

sebaliknya.

Dapat disaksikan fenomena eksploitasi alam yang tidak

terkendali. Hutan-hutan di babat habis oleh pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kerugian negara yang mencapai 30 (tiga puluh) trilyun setiap tahunnya. Sumber daya alam lainnya seperti mineral dan barang tambang, juga tidak dapat pemanfaatannya bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, yang terjadi adalah menciptakan kesenjangan luar biasa besarnya. Padahal Allah SWT telah mengingatkan bahwa pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang adalah perbuatan yang di benci-Nya. Akibatnya muncullah kesenjangan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita.2 Hal

yang tidak

kalah

menyedihkan

adalah

kesenjangan

ini

telah

menyebabkan terjadinya proses perubahan budaya bangsa yang sangat signifikan, dari budaya bangsa yang ramah, suka bergotong royong, dan saling toleransi menjadi bangsa yang hedonis, kasar, pemarah, dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan, yang kaya semakin arogan dengan kekayaannya sementara yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Akibatnya potensi konflik sosial menjadi sangat besar, hal ini telah dibuktikan dengan beragamnya konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama dalam satu dasawarsa terakhir ini. Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural artinya kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja melainkan 2

Irfan Syauqi Beik dan Didin Hafidhuddin., Zakat Dan Pembangunan Perekonomian Umat, Makalah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Proceedings of International Seminar on Islamic Ekonomics As A solution, Medan, 18-19 September 2005,hal.71.


disebabkan tidak memiliki keilmuan (pendidikan). Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat mampu (the have) kepada masyarakat yang tidak mampu (the have not). Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran, sebagaimana sabda Nabi

yang

menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.3 Problematika kemiskinan ini sebenarnya bukan masalah baru dalam sejarah peradaban manusia, sejak dahulu berbagai agama dan aliran filsafat mencoba memecahkannya untuk mengakhiri penderitaan kaum fakir akan tetapi masing-masing memiliki sikap yang berlainan terhadap kemiskinan.4 Suatu ukuran untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah tetapi para ahli fiqih mengemukakan sifat yang melekat pada kemiskinan yaitu seorang yang tidak memiliki sesuatu baik harta maupun tenaga atau seseorang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarga.5 Agama Islam sebagai agama yang tinggi, mulia dan menyeluruh mempunyai pandangan serta penyelesaian yang berbeda dengan pandangan atau aliran-aliran lain, sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quràn, hadits dan ra`yu atau akal. Pikiran 3

Abdurrahman Qadir.,Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,hal.24. 4 Yusuf Qardhawi., Kiat Mengentaskan Kemiskinan, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal.11. 5 Yusuf Qardhawi., Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Zikrul MediaIntelektual, Jakarta, 2005, hal.26.


manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad telah memberikan tuntunan dalam segala segi kehidupan termasuk dalam mengatasi kemiskinan. Allah SWT telah menempatkan manusia pada posisi yang mulia, maka sangatlah wajar jika Islam yang berupaya keras memberantas kemiskinan, kelaparan yang selalu menghantui mereka. Islam juga memberikan solusi mengenai bagaimana hubungan si miskin dan si kaya itu harmonis, sehingga diantara keduanya tidak ada lagi jurang pemisah yang begitu dalam. Untuk itu Islam mengajarkan melalui Rasulullah SAW untuk menanggulangi kemiskinan karena kemiskinan mengancam akidah umat dan menyebabkan timbulnya kekacauan kejahatan dan kebejatan moral. Menurut salah satu hadits Rasulullah SAW, bahwa ada 4 (empat) cara menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan yakni : 1.

Bekerja dengan giat dan bersemangat.

2.

Keluarga yang lemah menjadi tanggung jawab keluarga yang kuat.

3.

Kewajiban membayar zakat.

4.

Ada jaminan pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu.6

Dalam penulisan tesis ini akan di bahas salah satu cara dari 4 (empat) cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan di atas yaitu kewajiban membayar zakat. Merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk dapat menjelaskan dan membuktikan risalah Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai

6

Mohd.Idris Ramulyo., Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam,Sinar Grafika, Jakarta, 1995,hal.131.


petunjuk sekaligus merupakan rahmat yang universal bagi seluruh manusia dan alam semesta.7 Muhammad Idris Ramulyo mengemukakan bahwa : ” Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan 2 (dua) kalimat syahadat. Banyak hal yang dapat diambil manfaatnya dengan adanya lembaga zakat ini. Zakat ini dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Dalam Al-Quràn berulangkali diterangkan agar kaum muslim membayar zakat. Tidak kurang dari 30 (tiga puluh) kali, dan yang bergandengan dengan kewajiban shalat 28(dua puluh delapan ) kali.”8 Kalau dicermati perintah penunaiaan zakat, Allah SWT selalu mengaitkan (lebih tepatnya mendahului) dengan perintah mengerjakan shalat. Padahal kalau ditelaah lebih jauh antara shalat dan zakat merupakan dua ibadah yang prosesnya berbeda sama sekali. Shalat berorientasi komunikasi vertikal denga Rab, sedangkan zakat orientasinya horizontal silaturrahmi sesama makhluk.9 Pelajaran penting yang dapat di ambil adalah bahwa shalat baru sempurna bila dilanjutkan dengan sikap peduli terhadap orang lain. Seorang muslim yang akan mengakhiri shalatnya diwajibkan dulu mendo’akan orang-orang disekitarnya dengan membaca assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh (semoga keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah menyertaimu)10, bahkan ketika salam diharuskan pula menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini sebagai pertanda di samping mendoakan

7

Hasballah Thaib dan Iman Jauhari., Kapita Selekta Hukum Islam, Pustaka Bangsa Press,Medan,2004,hal.114. 8 Mohd.Idris Ramulyo., Op. Cit.., hal.134. 9 H.M.Djamal Doa.,Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan,Nuansa Madani Publisher,Jakarta, 2004,hal.76. 10 Ibid., hal.77.


diharuskan juga memperhatikan dulu orang-orang yang di sebelah kanan dan kiri. Artinya cari tahu persoalan mereka dalam kesulitan dan butuh bantuan.11 Akan tetapi doa dan memperhatikan lingkungan saja belumlah cukup, masih rasa peduli. Sebagian kecil dari harta yang dimiliki harus diberikan pada orang yang membutuhkan, disinilah tergambar keterpaduan antara kesalehan ritual ibadah shalat dengan kesalehan sosial berupa membayar zakat. Zakat sebagai ibadah pokok termasuk salah satu rukun (rukun ke tiga) dari rukun Islam yang lima, dapat di pandang merupakan sebagai salah satu bentuk ketaatan sebagai seorang hamba pada Tuhannya (hamblum minallah), di samping sebagai tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (hablum minannas) dan akan menyebarkan kembali semangat berkorban,solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Muhammad Idris Ramulyo menyatakan : ”Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang besar. Sebagai contoh manfaat zakat dapat dikemukakan satu kasus di daerah kabupaten Sukabumi yang berpenduduk kurang lebih 1,7 juta jiwa terdiri dari 400.000 kepala keluarga, setidaktidaknya 10 % dari 400.000 kepala keluarga tersebut adalah wajib zakat, bila dilakukan pemungutan zakat secara konsepsional dan terarah maka pemasukan dana dari sektor zakat ini akan bisa mencapai Rp 2 milyar pertahun. Jumlah tersebut akan melebihi pendapatan asli daerah dari berbagai sektor retribusi sekitar 15 %’’.12

11 12

Ibid. Mohd.Idris Ramulyo., Op.cit., hal.131.


Dari contoh tersebut maka dapat di ambil pelajaran bahwa apabila potensi zakat benar-benar dikembangkan dan dikelola secara optimal, maka memberikan andil yang cukup besar dalam mengurangi kemiskinan. Agar zakat itu benar-benar sampai kepada yang berhak (mustahiq), maka AlQur’an dan Al-Hadits mengaturnya demikian rupa melalui pembentukan para petugas khusus yang oleh Al Quràn disebut dengan istilah ’’al- amilina ’alayha ’’.13 Pada awalnya Rasulullah SAW mengumpulkan zakat dari orang – orang yang datang langsung dihadapan beliau, yang menyerahkan zakat kepada Nabi secara sukarela dan tidak terpaksa 14, setelah periode Madinah zakat baru merupakan kewajiban.15 Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Nasa’i,16 dapat di ambil pemahaman berharga tentang berbagai persoalan yang berkenaan dengan pengurusan zakat, yakni untuk menangani

persoalan zakat, disamping Nabi

13

Al-amilina ‘alayha merupakan kata jamak dari kata amil yang secara harfiah berarti para pekerja. Maksudnya ialah orang – orang yang secara spesifik, serius dan profesional terlibat dengan penanganan zakat apakah itu dalam hal penarikan dan pengelolaan, maupun dalam hal pendistribusian dan lain sebagainya. 14 Muhammad Abu Zahrah.,Zakat dalam Perspektif Sosial, Pustaka Firdaus, Jakarta,2004,hal.133. 15 Nash Al- Qur’an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak 8 (delapan) ayat yang merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada kaum miskin dan orang – orang yang membutuhkan bantuan. Pada periode Madinah sebanyak 24 (dua puluh empat) ayat merupakan perintah yang menjadi kewajiban mutlak . Nuruddin Ali., Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.25. Baca juga Al-Qur’an surat Al-Muzzammil ayat 73 dan Al-Bayyinah ayat 5 pada periode Makkah dan Al-Qur’an surat AlBaqarah ayat 43,surat Al-Maidah ayat 12. 16 Dari Ibnu Abbas, Ra, dia berkata : “ Ketika Nabi SAW, hendak mengutus Mu’adz ke Yaman beliau bersabda : “ Sesungguhnya engkau (Mu’adz) akan mengunjungi suatu kaum dari ahli kitab di Yaman begitu kamu tiba menjumpai mereka, hendaklah kamu seru mereka untuk bersyahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan yang wajib di sembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka mentaati seruanmu itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah memfardhukan kamu supaya melakukan shalat lima kali dalam sehari – semalam, katanya. Jika mereka mentaati seruanmu itu , maka hendaklah kamu kabari bahwa Allah SWT juga mewajibkan zakat kepada mereka untuk kemudian diserahkan (dibagikan) kepada orang – orang fakir yang ada di tengah – tengah mereka........” Didin Hafhiduddin.,et al,Problematika Zakat Kontemporer, Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Forum Zakat, Jakarta, 2003, hal.61.


menempatkan dirinya sebagai seorang amil, beliau juga pernah mengangkat orang lain sebagai amil. Kemudian pengangkatan amil tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintah pusat akan tetapi juga di angkat amil untuk tingkat daerah dan alokasi pembagian hasil dana zakat tampak lebih mengutamakan pula mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) yang ada di daerah para muzakki ( orang yang wajib mengeluarkan zakat) itu sendiri. Kebijakan Nabi Muhammad SAW tentang pengelolaan dana zakat kemudian dikembangkan oleh para khalifah. Bahkan di zaman Umar bin Khattab dan khususnya Utsman bin Affan, administrasi pengelolan zakat mencapai puncak kemajuan kejayaannya seiring dengan kemajuan tata administrasi Islam di berbagai bidang.17 Selanjutnya keadaannya digambarkan Didin Hafhiduddin seperti di bawah ini : ”Keadaan tersebut terus berlanjut seiring dengan kemajuan negara Islam waktu itu, dengan mencapai puncak kejayaannya pada masa-masa dinasti Bani Abbasiyah dan dinasti bani Umayyah. Hanya saja, kejayaan Islam dan umatnya kemudian mengalami perkembangan pasang surut sesuai dengan jatuh bangun kekuasaan Islam itu sendiri. Ketika negara nasional tumbuh laksana jamur dalam mana kaum muslimin berlomba-lomba mendirikan negara-negara “kecil” berdasarkan asas nasionalisme, maka kini penduduk muslim di kolong langit ini tidak lagi hidup di dalam satu sama lain berbedabeda. Tetapi semangat untuk mengeluarkan zakat terus berlanjut di setiap negara yang di dalamnya terdapat penghuni (Warga negara) yang mengaku diri min al-muslimin (orang-orang Islam)”.18 Banyak negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim yang telah mengalami kemajuan dalam hal pengelolaan zakat. Di antaranya Kuwait, Mesir, Saudi Arabia, Sudan, Libya dan lain-lain. Termasuk di kawasan negara-negara

17 18

Ibid., hal.69. Ibid., hal.70.


Asia Tenggara (ASEAN) terutama Brunai Darussalam, Malaysia, dan Singapura yang telah lebih dahulu melakukan penanganan zakat secara serius dan profesional.19 Menurut Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bahwa penduduk miskin saat ini tahun 2010 secara nasional berjumlah 37,1 juta jiwa.20 Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Utara pada maret 2010 menyebutkan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara 1.499.700 jiwa (11,51 %) dari total 13 juta jiwa penduduk.21 Kemiskinan tersebut terjadi karena dipengaruhi banyak faktor dan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait satu sama lain. Pokok pangkal dari kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang rendah, pendapatan yang rendah mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan produktifitas sumber daya manusia yang rendah dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan yang rendah pula.22 Sebab itu, penanggulangan masalah kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan potensi yang dimiliki. Bahwa salah satu cara untuk membantu masyarakat miskin di Indonesia khususnya di Sumatera Utara adalah dengan cara masyarakat yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.Salah satu bentuk konkritisasi yuridis untuk membantu masyarakat miskin yang

19

Nuruddin Ali.,Op.cit,hal.7. Menteri Sosial RI.,Bagan 1 Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Kesejahteraan sosial , http: //thor.prohosting.com diakses 28 maret 2011. 21 www.medanbisnisdaily.com/news/read/2010/11/30/9336/pemprop_sumut_klaim_kemiskinan_ dan pengangguran_menurun diakses 20 maret 2011. 22 Menteri Sosial RI.,Op.Cit. 20


beragama Islam pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah mempunyai peraturan pelaksana yakni Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama dari negara

Indonesia untuk mengatur dan memfasilitasi setiap warga

negara yang beragama Islam untuk membayar zakat kepada badan amil zakat yang sah dan terpercaya dalam mengurusi harta zakat. Pembentukan badan amil zakat menurut Pasal 6 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, ayat (1) “ Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang di bentuk oleh pemerintah”. Ayat (2) Pembentukan badan amil zakat : a. Nasional Oleh Presiden atas usul Menteri ; b. Daerah Provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor wilayah Departeman Agama provinsi ; c. Daerah Kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau walikota atas usul kepala kantor departeman agama kabupaten atau kota ; d. Kecamatan oleh Camat atas usul kepala kantor Urusan Agama Kecamatan”. Tugas pokok organisasi pengelola zakat tersebut adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Badan amil zakat


merupakan suatu badan hukum dengan tujuan pelayanan umum, maksudnya badan amil zakat adalah organisasi yang bergerak untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan tugas kemanusiaan. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan untuk pembiayaan hidup sebagai modal usaha untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang di bentuk oleh pemerintah, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan surat Keputusan Gubernur provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang Susunan pengurus Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara periode 20102013. Sebagai lembaga pengelola zakat, eksistensinya begitu penting tidak saja mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, tetapi lebih dari pada itu BAZDASU dituntut menjadi lembaga yang benar berperan dalam mensejahterakan dan mengentaskan perekonomian umat Islam Sumatera Utara. Praktik masyarakat yang beragama Islam di provinsi Sumatera Utara, dalam menunaikan zakat yang diwajibkan kepadanya, salah satunya menyerahkan langsung kepada yang dipandang berhak menerimanya, dan tidak kepada badan amil zakat yang resmi dan terpercaya. Dengan alasan , ketidakpercayaan muzakki ( orang yang berzakat ) kepada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara terhadap pengelolaan zakat dari harta yang mereka berikan kepada organisasi tersebut, dengan salah satu


alasan ketidakterbukaan dari organisasi zakat tersebut terhadap pengelolaan zakat yang mereka kelola. Jadi penyerahan itu tidak merata, dan perbuatan itu dipandang hanya berbuat kebajikan, tetapi tidak berbuat keadilan. Pada dasarnya pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara memainkan peranan penting dalam segi keadilan, sehingga berpengaruh kepada kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial demi terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera. Pencapaian

tingkat

kesejahteraan

masyarakat

Sumatera

Utara

yang

berlandaskan pada keadilan adalah hak setiap masyarakat yang dimuat dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kenyataan, masih ada masyarakat Sumatera Utara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penelitian ini sangat menarik untuk dilanjutkan agar mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum bagi kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Utara.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara menjalankan peranannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?


2. Bagaimana program dan pengawasan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Utara? 3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam usulan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui secara jelas, peranan, bermanfaat

atau kesia-siaan

dibentuknya Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara menurut UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Utara. 2. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas, program dan pengawasan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Utara. 3. Untuk Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan upaya mengatasinya.


D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu : 1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan mendukung teori yang telah ada, dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan intelektual dan memperkaya kajian di bidang Hukum Perdata Islam, khususnya mengenai peranan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti dalam kajian Hukum Perdata Islam, dan dapat pula digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak instansi pemerintah dan swasta, akademisi, serta masyarakat pada umumnya, yang tertarik dengan masalah ini, untuk melakukan penelitian atau pengembangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan secara khusus di lingkungan Universitas Sumatera Utara, penelitian mengenai ”Peranan Badan Amil Zakat berdasarkan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Utara” (Studi pada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara) belum ada ditemukan judul penelitian yang sama persis dengan judul tesis ini. Namun mengenai analisis yuridis terhadap pengelolaan zakat, telah ada ditemukan 1 (satu) tesis karya mahasiswa


sebelumnya mengangkat masalah pengelolaan zakat dan bidang kajiannya sangat jauh berbeda yaitu: Nur Oloan, NIM: 057011065/MKN, Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Al Hijrah Sumut. Maka dapatlah dikatakan penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik di sidang yang bersifat ilmiah maupun di hadapan masyarakat pada umumnya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.23 Teori hukum sendiri tidak boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah direkonstruksi kehadiran teori hukum secara jelas.24 Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui

23 24

Satjipto Rahardjo., Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 254. Ibid., hal. 253.


atau tidak disetujui,25 yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, paling tidak terdapat 4 (empat) kegunaan kerangka teoritis bagi suatu penelitian sebagai berikut: 1. Teori

tersebut

berguna

untuk

lebih

mempertajam

atau

lebih

mengkhususkan fakta yang kehendak diselidiki atau diuji kebenarannya. 2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisidefinisi. 3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. 4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.26 Sejalan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai bahan menganalisa dalam penelitian ini, diantaranya adalah Teori Utilitas, Teori Negara Kesejahteraan dan Teori Lingkar Konsentris. 1.1.

Teori Utilitas Jeremy Bentham27 dalam bukunya “Introduction to the morals and

legislation” mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah 25

M. Solly Lubis., Filsafat Ilmu dan Penelitian, C.V. Mandar Maju,Bandung, 1994, hal. 80. Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,Jakarta, 1986, hal. 121. 27 R. Suroso., Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 58. 26


bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberi faedah sebanyakbanyaknya, sehingga kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum. R. Abdoel Djamali menyatakan bahwa, setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut disebutkan bahwa hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidak tepatan ikatan sosial. Dengan demikian hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial.28 Pada hakikatnya, konsep perlindungan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam konteks negara hukum (rechstaat), yang dalam perkembangannya bergeser kepada bentuk-bentuk perlindungan yang lebih luas terhadap kepentingan masyarakat, dari persoalan sosial politik meluas kepersoalan sosial ekonomi, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, kemaslahatan umat dan pendidikan. Tipe perlindungan negara secara demikian itu diperkenalkan pula oleh negara kesejahteraan (welfare state).29 1.2.

28 29

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

R. Abdoel Djamali., Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo,Jakarta, 2006, hal. 2-3. Satjipto Raharjo., Op.Cit, hal. 181.


Leon Duguit dan Harold J.Laski memandang negara sebagai suatu lembaga kesejahteraan umum (public service institute) dan hukum bukanlah serangkaian perintah, tetapi cara-cara penyelenggaraan kesejahteraan umum itu.30 Dengan demikian negara tidak berkuasa, tetapi bertanggung jawab. Individu akan menaati negara karena tujuan-tujuan yang diselenggarakan oleh negara.31 Lipson mengatakan bahwa pada awalnya fungsi negara yang asli dan tertua adalah perlindungan.32 Perlindungan yang diartikan sebagai memberikan kepada rakyat keamanan ekstern, yaitu perlindungan negara terhadap serangan-serangan dari luar terhadap kelompok sendiri, dan ketertiban intern, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam bidang sosial serta menetapkan pembagian kerja dan tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan-peraturan pada segenap fungsionaris negara atau dalam makna yang disepakati oleh James Wilford Garner bahwa sesungguhnya fungsi negara adalah untuk memberikan kesejahteraan materiil dan kebahagiaan bagi setiap individunya.33 E. Utrecht menyatakan bahwa pemerintah di suatu negara hukum modern yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, yaitu suatu “welfare state”, turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan sosial bagi semua orang tetap terpelihara. Dalam bahasa Indonesia, penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan pemerintah disebut juga dengan istilah “bestuurszorg”. 30

A. Mukthie Fadjar., Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang,2005, hal.16. Ibid ., hal.17. 32 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom., Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Amtara Norma dan Realita, P.T. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2007, hal. 8. 33 Ibid.,hal.10. 31


Bestuurszorg adalah istilah modern dalam praktik administrasi negara dan ilmu hukum administrasi negara modern sehingga dalam setiap kegiatan atau tugas pemerintah harus turut secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.34 Sistem dan prinsip negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia, sangat menaruh perhatian yang serius dalam mewujudkan kesejahteraan, yang merupakan cita-cita dari rakyat Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi negara kesejahteraan sangat luas sehingga menjangkau kehidupan warga negara di bidang hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan, bahkan mungkin masuk ke kehidupan pribadi warga negara (misalnya mengatur masalah perkawinan, agama, dan lain-lain). Konsep welfare state berkembang di negara-negara Eropa, bahkan meluas hampir ke seluruh negara-negara di dunia. Pengertian konsep welfare state secara umum sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-14 dan 15. dimulai dari perkembangan politzei staat (welfare state klasik), liberale staat, kemudian welfare state modern (akhir abad ke-19 dan 20). Campur tangan (intervensi) negara terhadap bagian-bagian kemasyarakatan terjadi, seperti, pelayanan sosial, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan, perumahan dan bahkan kegiatan-kegiatan individual maupun badan-badan

34

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, FH & PM UN Padjadjaran, Bandung, 1960, hal. 22-23.


kolektif (coorporate bodies).35 Konsep welfare state tersebut di dalam perundangundangan kita untuk pertama kali dikenal dengan istilah “negara pengurus”.36 Hal ini tercermin kemudian dalam rumusan UUD 1945, yaitu Bab XIV mengenai “kesejahteraan sosial”. Kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain pelayanan sosial, berubah menjadi berorientasi ke arah bisnis. Hal ini ditandai oleh adanya swadana, efisiensi dan penggunaan prinsip-prinsip ekonomi di dalam pengelolaannya. Perkembangan terakhir di negara-negara Eropa, cenderung kembali lagi ke paham yang tidak begitu menghendaki campur tangan negara kepada kegiatankegiatan individu dan masyarakat (the least government is the best government). Barangkali perkembangan terakhir inilah yang dinamakan oleh I. Wibowo Prancis Wahono, dengan “neoliberalisme”, di mana segala kegiatan-kegiatan itu lebih berorientasi kepada pasar. Zaman “neoliberalisme” menjadi matang pada abad ke-21 dan sama sekali belum terbayangkan sebelumnya. Dukungan teknologi komputer dan informasi yang canggih, membuat kekuatan kapitalis lokal bergabung dengan kekuatan kapitalis global, mengeruk kekayaan planet bumi, dengan janji bahwa kemakmuran global akan menjadi kenyataan lebih cepat daripada yang diinginkan.37

35

Jimly Asshiddiqe., Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,1994, hal. 223. 36 Muh. Yamin., Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Prapanca, Jakarta,1959, hal. 298. 37 I Wibowo Francis Wahono., “Neoliberalisme”, Cinderlaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yokyakarta,2003, hal. 2.


Segala infrastruktur lokal yang dibuat dan direncanakan oleh pemerintah setempat digunakan secara bersama-sama. 1.3. Teori Lingkar Konsentris Muhammad Tahir Azhary menyatakan dalam Teori Lingkar Konsentris bahwa dalam pemikiran Islam, negara dan hukum sangat berkaitan erat dengan agama. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi, baik antara agama dan negara maupun antara agama dengan hukum.38 Sumber hukum menurut tinjauan agama adalah ketentuan Allah yang diwahyukan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Menurut Islam, sumber hukum pertama adalah Al-Qur’an, yaitu kumpulan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Sumber hukum yang kedua adalah Sunnatur Rasul, yaitu berbagai ucapan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul beserta ucapan atau perbuatan para sahabat yang dibenarkan atau tidak disahkan Nabi Muhammad SAW.39 Agama merupakan sentral dari segala tindakan Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan hukum dan Negara, sehingga segala tindakan pemerintah di semua proses kehidupan rakyat harus berpedoman pada nilai-nilai moral yang disampaikan oleh agama sebagai pedoman hidup umat manusia di dunia dan di akhirat.

38

M. Tahir Azhary, Negara Hukum – Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Persada Media, Jakarta, 2004 , hal. 67. 39 Bagir Manan , Konvensi Ketatanegaraan ,FH.UII.Press, Yoyakarta,2006,hal.30.


2.

Konsepsi Konsepsi merupakan bagian yang menjelaskan hal – hal yang berkaitan

dengan konsep yang digunakan dalam penulisan ini. Konsep dasar yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini, antara lain : 1. Peranan adalah fungsi ; kedudukan ; bagian kedudukan.40 2. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.41 3. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan agama.42 4. Pengelolaan

zakat

adalah

kegiatan

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.43 5. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.44 40

Buhani MS , Hasbi Lawrens , Kamus Ilmiah Populer ,Edisi Millenium , Lintas Media,Jombang, 2006, hal. 509. 41 Keputusan Menteri Agama RI Pasal 1 angka 1 Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. 42 Ibid, Pasal 1 angka 2 43 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.


6. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha ( dalam ketatanegaraan. Perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan.45 7. Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.46 8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.47 9. Kendala-kendala adalah halangan, rintangan, faktor atau kendala yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.48

G. Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis tentang Peranan badan amil zakat berdasarkan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Utara (Studi pada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara). Sifat penelitian deskriptif adalah bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu atau

44

Ibid, Pasal 1 angka 3. Departemen Pendidikan Nasional., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,2005,hal.897. 46 Ibid., hal.79. 47 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 48 Op.Cit.,hal.543 45


untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.49 Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai pendekatan yuridis empiris yang di dukung data primer dan sekunder. Penelitian yuridis adalah penelitian yang dilakukakan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti.Tinjauan yuridis digunakan dengan pertimbangan bahwa kaidah – kaidah hukum yang berlaku dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti masyarakat yang diaturnya, kebudayaan yang berkembang, serta hukum dan masyarakat saling mempengeruhi satu sama lainnya, sedangkan tinjauan empiris dimaksudkan untuk mendukung data normatif.50

2. Sumber Data Sumber data penelitian yang digunakan adalah : 2.1. Data Primer Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan yaitu wawancara dengan pengurus badan amil zakat 2 (dua) orang, pengawas badan amil zakat 2 (dua) orang, muzakki 10 (sepuluh) orang, mustahiq 55 (lima puluh lima) orang. 2.2. Data Sekunder

49

C.F.G. Sunayati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hal. 89. 50 Ibid.,hal.9.


Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan dasar penelitian hukum normatif dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.51 a. Bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur’an dan Hadits, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum dan sesudah amandemen), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

51

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat , yakni norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasanan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1986, hal.14-15.


b. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui berbagai literatur, berupa buku-buku bacaan, jurnal, serta referensi lainnya yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder52, berupa : Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini .

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) cara : 3.1. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan badan amil zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Utara. 3.2. Penelitian Lapangan ( Field Research ) Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (interview guide). Wawancara dilakukan terhadap responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah maupun 52

Sorjono Soekanto, Op.Cit., hal. 52.


wawancara bebas dan mendalam (depth interview), baik dengan aparatur pengurus dan pengawas badan amil zakat, muzakki dan mustahiq yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data Data yang diperoleh melalui suatu teknik wawancara ataupun melalui kajian kepustakaan yang kesemuanya itu bertujuan untuk memperoleh suatu karangan ilmiah yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kepada siapapun. Oleh karena itu untuk menganalisis suatu data terlebih dahulu ditentukan metode apa yang digunakan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan konprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan.53

53

Ronny Hanitjo., Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005,hal.93.


BAB I PENDAHULUAN. berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat

Recommend Documents